Budaya dan Etika sebagai Penentu Utama Keberhasilan (atau Kegagalan) dalam Kesehatan Global

Budaya sebagai Matriks Kegagalan dan Keberhasilan

Kesehatan global, yang didefinisikan sebagai area studi, penelitian, dan praktik yang memprioritaskan peningkatan kesehatan dan pencapaian ekuitas kesehatan bagi semua orang secara global, sering kali didekati dengan lensa biomedis yang didominasi oleh bukti ilmiah dan kemajuan teknologi. Namun, respons terhadap krisis, persepsi tentang penyakit, dan penerimaan terhadap intervensi medis tidak pernah murni bersifat ilmiah. Sebaliknya, keberhasilan intervensi kesehatan global—mulai dari respons pandemi akut hingga manajemen penyakit kronis jangka panjang—ditentukan oleh bagaimana program-program tersebut berinteraksi dengan, dan menghormati, konteks sosio-kultural lokal.

Budaya, dalam konteks ini, dipahami bukan hanya sebagai praktik statis, tetapi sebagai sistem nilai yang saling terkait yang cukup aktif untuk memengaruhi dan mengkondisikan persepsi, penilaian, komunikasi, dan perilaku dalam masyarakat tertentu. Variabel kultural ini membentuk matriks di mana intervensi diluncurkan, dan seringkali menjadi faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan.

Sudut Pandang Unik: Bukan Hanya Sains: Faktor Kultural sebagai Penentu Utama

Laporan ini berpendapat bahwa fokus yang berlebihan pada keunggulan bukti biomedis (biomedical evidence) tanpa disertai adaptasi kultural yang memadai adalah resep untuk kegagalan operasional dan etis. Praktik ini berakar pada anggapan universalitas yang sering mengabaikan konteks lokal yang kaya.

Risiko dari pendekatan yang mengabaikan dimensi kultural sangat tinggi. Tanpa adanya kompetensi kultural—yang mencakup kesadaran diri terhadap bias, pengetahuan tentang norma lain, pengembangan keterampilan komunikasi yang fleksibel, dan interaksi langsung dengan komunitas—intervensi kesehatan global memiliki risiko tinggi untuk menjadi tidak efektif atau bahkan menimbulkan kerugian, sehingga memperburuk disparitas kesehatan yang sudah ada.

Kritik terhadap model intervensi top-down menyoroti bahwa penyediaan layanan medis atau kehadiran bukti biomedis tidak secara otomatis menjamin keadilan kesehatan. Bukti, jika disajikan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kekuasaan, bahkan dapat dimanipulasi untuk menutupi dan merasionalisasi disparitas yang berkelanjutan. Hal ini menekankan bahwa evaluasi etis terhadap intervensi harus melampaui keabsahan ilmiah dan mencakup dampak struktural dan kultural.

Temuan Kunci dan Rekomendasi Kebijakan (Policy Highlights)

• Adaptasi Lokal Adalah Keharusan Operasional: Intervensi yang berhasil harus didasarkan pada budaya dan konteks lokal (culturally-grounded research), terbukti dalam peningkatan tingkat vaksinasi melalui praktik yang kompeten secara budaya.
• Kepercayaan Non-Linier: Kepercayaan pada sains tidak selalu berkorelasi langsung dengan penerimaan intervensi (seperti vaksin). Kepercayaan pada sistem pengiriman dan otoritas politik memainkan peran mediasi yang lebih kuat, khususnya dalam budaya kolektivistik.
• Stigma adalah Regulator Sosial: Stigma sosial terhadap penyakit (misalnya, HIV/AIDS, kesehatan mental) adalah universal tetapi bermanifestasi secara berbeda secara budaya (misalnya, melalui kontrol otoriter atau penghindaran sosial) dan secara fundamental menghambat akses perawatan.
• Etika Hubungan vs. Otonomi: Pengambilan keputusan di akhir hidup sangat dipengaruhi oleh etika hubungan (kolektivistik) versus otonomi individu (individualistik). Model pengambilan keputusan yang berpusat pada keluarga (FCDM) mungkin lebih adaptif, dan praktisi harus menanyakan preferensi pasien secara individual untuk menghindari stereotip budaya.

Kerangka Konseptual: Budaya sebagai Penentu Utama Kesehatan Global

Menangani Ketidaksetaraan Kekuatan dan Dekolonisasi Kesehatan Global

Intervensi kesehatan global selama beberapa dekade sering kali gagal karena ketidaksesuaian antara strategi yang dikembangkan secara global dan pandangan dunia berbasis budaya masyarakat lokal. Para antropolog telah lama menyuarakan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap budaya, namun parameter kritis ini terus diabaikan dalam penelitian dan praktik.

Salah satu kritik utama adalah fenomena Eurosentrisme, di mana pengetahuan yang dihasilkan di Global North dianggap universal, dan intervensi dimodifikasi untuk digunakan di Global South tanpa mempertimbangkan konteks yang mendasari, termasuk kolonialisme pemukim dan ketidaksetaraan kekuasaan yang ada. Psikolog Kamerun, Nsamenang, menekankan bahwa untuk melakukan intervensi secara tepat, teori, penelitian, dan praktik harus didasarkan pada budaya dan konteks lokal.

Penting untuk dicatat bahwa jika sistem kesehatan global terus beroperasi di bawah asumsi universalitas tanpa mengatasi ketidaksetaraan kekuasaan yang mendasarinya, mereka secara inheren akan menciptakan kerugian yang tidak disengaja (inadvertent harm). Dekolonisasi kesehatan global bukan hanya wacana etis; dekolonisasi memerlukan pembingkaian ulang penelitian dan intervensi untuk memastikan bahwa keduanya mencerminkan struktur, peran, dan sumber daya budaya asli di Global South.

Kegagalan historis menggarisbawahi hal ini: sebagai contoh, sebagian besar penelitian dan intervensi perawatan bayi baru lahir di Global South hanya berfokus pada ibu muda, mengabaikan peran luas nenek yang ditentukan secara budaya dalam pengasuhan kolektif dan intergenerasi dalam keluarga non-Barat. Mengabaikan struktur keluarga ini menunjukkan bias budaya yang dapat mengurangi efektivitas program secara signifikan.

Pilar Kompetensi Kultural: Dari Kesadaran Diri hingga Keterampilan Praktis

Kompetensi kultural sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi kesehatan relevan secara budaya, efektif, dan diterima oleh populasi target, yang pada akhirnya membantu menjembatani disparitas kesehatan dan menumbuhkan kepercayaan.

Kompetensi kultural adalah proses berkelanjutan yang mencakup empat komponen kritis :

1. Kesadaran (Awareness): Memahami nilai-nilai dan bias budaya diri sendiri adalah langkah awal yang krusial.
2. Pengetahuan (Knowledge): Memperoleh pengetahuan tentang budaya yang berbeda, termasuk kepercayaan, praktik, dan norma sosial.
3. Keterampilan (Skills): Mengembangkan intervensi yang sesuai secara budaya memerlukan keterampilan praktis, seperti mendengarkan secara aktif, empati, dan strategi komunikasi yang fleksibel.
4. Pertemuan (Encounters): Terlibat dengan kelompok yang beragam melalui program komunitas atau bincang-bincang kesehatan untuk meningkatkan pemahaman pribadi.

Bukti menunjukkan bahwa praktik yang kompeten secara budaya berdampak positif. Sebuah studi menemukan bahwa praktik kompeten secara budaya dalam kampanye kesehatan masyarakat meningkatkan tingkat vaksinasi di komunitas imigran. Dengan menggabungkan para pemimpin komunitas dan mengatasi kepercayaan budaya tertentu, kampanye tersebut menjadi lebih dapat dipercaya dan relevan, menghasilkan partisipasi yang lebih tinggi.

Untuk menginstitusionalisasi praktik ini, adopsi standar layanan yang Sesuai Secara Budaya dan Linguistik (CLAS—Culturally and Linguistically Appropriate Services) harus diadvokasi secara global. Standar CLAS berfungsi sebagai cetak biru untuk menghilangkan disparitas kesehatan dengan memastikan bahwa organisasi kesehatan memajukan tata kelola dan kepemimpinan yang mempromosikan CLAS melalui kebijakan dan sumber daya. Elemen budaya yang harus dipertimbangkan dalam standar ini sangat luas, mencakup, namun tidak terbatas pada, usia, kemampuan kognitif, negara asal, tingkat pendidikan, identitas gender, serta praktik kesehatan, termasuk penggunaan teknik penyembuh tradisional seperti Reiki dan akupunktur.

Krisis Kepercayaan dan Vaksinasi: Anatomi Keraguan Kultural

Pengaruh Orientasi Budaya terhadap Respons Krisis Kesehatan

Orientasi budaya memiliki dampak signifikan pada hasil pandemi, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap tindakan kesehatan masyarakat. Hasil regresi cross-section menunjukkan bahwa orientasi budaya memengaruhi hasil pandemi COVID-19, dengan dimensi kolektivisme-individualisme memiliki dampak yang paling signifikan.

Budaya individualistik dan egaliter (seperti Amerika Serikat) cenderung menghasilkan tingkat kematian COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan budaya hierarkis (seperti Tiongkok). Perbedaan ini diyakini sebagian besar disebabkan oleh kepatuhan publik yang berbeda terhadap tindakan protektif. Meskipun bias budaya hierarkis meningkatkan perilaku protektif melalui persepsi positif terhadap tindakan tersebut di kedua negara, efek tidak langsung dari bias budaya yang lain bervariasi secara signifikan.

Dalam kasus Tiongkok, kepercayaan pada pemerintah menjadi mediator penting dari pengaruh bias budaya, yang mengarah pada kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, di Amerika Serikat, persepsi risiko menjadi mediator utama. Temuan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan perlu menyusun peraturan yang sesuai dengan populasi yang beragam secara budaya, karena strategi one-size-fits-all akan terhambat oleh perbedaan orientasi kolektivis-individualistik.

Vaksinasi dan Sifat Non-Linier Kepercayaan

Keraguan vaksin (vaccine hesitancy) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penundaan penerimaan atau penolakan vaksin meskipun layanan vaksinasi tersedia. Fenomena ini kompleks dan spesifik konteks, bervariasi dari waktu ke waktu, tempat, dan jenis vaksin.

Kepercayaan pada sains dan profesional kesehatan sangat bervariasi secara global. Dua faktor paling penting yang berkorelasi dengan kepercayaan pada ilmuwan adalah apakah ilmu pengetahuan diajarkan di sekolah dan tingkat kepercayaan pada institusi nasional terkemuka, seperti eksekutif dan yudikatif. Masyarakat yang lebih timpang secara ekonomi umumnya memiliki kepercayaan yang lebih rendah pada ilmuwan.

Namun, hubungan antara kepercayaan pada sains dan penerimaan vaksin tidak selalu bersifat linier. Data lintas budaya menunjukkan bahwa konteks sangat penting. Sebagai contoh, responden di Turki menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada sains dibandingkan orang Amerika, namun mereka menunjukkan tingkat penerimaan vaksin yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa keraguan vaksin seringkali bukan berasal dari skeptisisme terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi kurangnya keyakinan (confidence) pada sistem yang menyampaikan sains tersebut.

Di negara-negara dengan tingkat konsensus sosial yang tinggi mengenai kepercayaan terhadap sains, korelasi positif antara kepercayaan pada sains individu dan keyakinan vaksin lebih kuat dibandingkan di negara dengan konsensus sosial yang lebih lemah. Oleh karena itu, strategi harus melampaui kampanye edukasi berbasis sains murni dan fokus pada peningkatan trust in delivery systems dan political trust.

Faktor-faktor yang memengaruhi keengganan vaksin, seperti yang diuraikan oleh kerangka kerja SAGE WHO, mencakup tiga dimensi utama:

1. Confidence (keyakinan): Kepercayaan pada efektivitas dan keamanan vaksin. Individu dapat ragu jika mereka tidak yakin dengan kemampuan sistem untuk menyediakan vaksin atau mencurigai sumber pasokan (misalnya, jika diproduksi di negara/budaya yang dicurigai).
2. Complacency (berpuas diri): Muncul ketika persepsi risiko penyakit rendah, menyebabkan sedikitnya kebutuhan yang dirasakan untuk vaksinasi.
3. Convenience (kenyamanan): Hambatan akses, termasuk prosedur sistem yang terlalu panjang atau rumit, atau interaksi pribadi yang sulit.

Data menunjukkan bahwa keraguan vaksin lebih tinggi di kalangan laki-laki, individu yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, dan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Strategi untuk mengatasi keraguan harus bersifat multi-komponen, dialogis, dan ditargetkan langsung pada populasi yang tidak divaksinasi atau kurang divaksinasi. Meningkatkan akses ke perawatan dan ekuitas kesehatan sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Tabel 1 merangkum perbandingan dimensi budaya dan dampaknya pada kepatuhan kesehatan dalam konteks krisis:

Table 1: Perbandingan Dimensi Budaya dan Kepatuhan Kesehatan

Patologi Sosial: Perbedaan Budaya dalam Stigma Penyakit

Stigma adalah salah satu hambatan budaya paling signifikan terhadap hasil kesehatan global, yang memengaruhi segala hal mulai dari pencegahan hingga kepatuhan pengobatan. Stigma secara inheren merupakan mekanisme kultural untuk mengatur tatanan sosial.

Stigma Kesehatan Mental: Manifestasi Budaya dan Hambatan Perawatan

Stigma terhadap penyakit mental bersifat universal. Sebuah laporan tahun 2016 menyimpulkan bahwa tidak ada negara, masyarakat, atau budaya di mana penderita penyakit mental memiliki nilai sosial yang sama dengan orang yang tidak sakit. Stigma dan diskriminasi ini berkontribusi pada memburuknya gejala dan berkurangnya kemungkinan mencari pengobatan.

Sikap dan pengetahuan mengenai penyakit mental berbeda secara signifikan antar negara. Penelitian menunjukkan bahwa dimensi stigma juga bervariasi. Misalnya, dalam studi lintas budaya, skor rata-rata tertinggi terdapat pada subskala Pembatasan Sosial (Social Restrictiveness), yang mengukur keinginan untuk menghindari kontak sosial. Sebaliknya, skor rata-rata terendah terdapat pada subskala Otoritarianisme (Authoritarianism), yang mengukur pandangan bahwa pasien perlu dikendalikan.

Perbedaan dimensi ini menunjukkan bahwa stigma berfungsi sebagai mekanisme budaya yang berbeda—baik melalui upaya kontrol otoriter atau melalui penghindaran sosial kolektif. Untuk mengatasi stigma secara efektif, kampanye tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan (karena banyak yang menunjukkan pengetahuan yang buruk ); mereka harus secara langsung menantang nilai-nilai kultural yang mendasarinya (seperti kecenderungan Otoritarianisme) yang mendorong marginalisasi.

Stigma HIV/AIDS: Disparitas Global dalam Akses Perawatan

Stigma HIV/AIDS mencakup sikap dan keyakinan negatif tentang orang yang hidup dengan HIV, yang menyebabkan diskriminasi dan perlakuan berbeda. Stigma ini dapat menghambat kesehatan dan kesejahteraan, serta mencegah individu untuk melakukan tes, berbagi status, dan mengakses layanan. Contoh stigma termasuk keyakinan bahwa hanya kelompok tertentu yang tertular HIV, atau penghakiman terhadap orang yang mencari pencegahan atau perawatan.

Dampak stigma HIV pada sistem kesehatan global bersifat struktural dan pribadi:

1. Hambatan Akses dan Kepatuhan: Stigma secara langsung menghambat akses ke dan retensi dalam perawatan HIV. Hal ini juga mengurangi kepatuhan terhadap obat antiretroviral (ARV). Non-pengungkapan status HIV karena takut akan stigma dapat menyebabkan pasien melewatkan dosis obat demi menjaga kerahasiaan. Dampak buruk ini terbukti di berbagai wilayah, termasuk Afrika dan Asia.
2. Internalisasi Stigma: Orang dengan HIV sering menginternalisasi stigma yang mereka alami, yang mengarah pada citra diri negatif. Stigma internal ini dapat bermanifestasi sebagai rasa malu, ketakutan akan pengungkapan, isolasi, dan keputusasaan, yang pada akhirnya menghalangi pengujian dan perawatan.

Untuk memajukan upaya pencegahan global, intervensi harus secara eksplisit mengatasi lapisan budaya dan sosial stigma yang mendalam ini.

Etika dan Hak Asasi Manusia di Akhir Kehidupan

Keputusan medis di akhir kehidupan adalah salah satu bidang di mana nilai-nilai etika individualistik dan kolektivistik paling sering berbenturan, menyoroti peran keluarga dan otonomi pasien yang sangat berbeda secara budaya.

Konflik Paradigma: Otonomi Individual vs. Etika Hubungan Familial

Dalam konteks bioetika Barat, otonomi pasien, atau penentuan diri sendiri (self-determination), adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan bersama (shared decision making). Namun, pendekatan individualistik ini mungkin asing bagi komunitas yang menjunjung tinggi kolektivisme, seperti yang terlihat di budaya Asia Timur.

Dalam budaya kolektivistik, pendekatan Family-Centered Decision Making (FCDM) atau pengambilan keputusan yang berpusat pada keluarga dianggap sebagai pendekatan yang lebih adaptif, terutama dalam kesehatan mental. Nilai-nilai Asia Timur seringkali membatasi manfaat dari pendekatan penentuan diri individu, dan justru menyerukan keterlibatan keluarga yang aktif. Di budaya Tiongkok, misalnya, bioetika adalah sistem etika berbasis keluarga dan berorientasi harmoni yang tertanam dalam Konfusianisme, di mana hubungan keluarga lebih ditekankan daripada hak-hak individu. Dalam budaya ini, keluarga mengambil tanggung jawab atas keputusan, termasuk membatasi pengobatan.

Penting untuk dipahami bahwa memaksakan otonomi pasien di lingkungan kolektif dapat secara etis membebani pasien, mengganggu sistem dukungan, dan melanggar harmoni yang dipegang teguh.

Namun, penyedia layanan kesehatan harus berhati-hati untuk menghindari stereotip budaya yang kaku. Penelitian menunjukkan bahwa di semua negara, terdapat sejumlah pasien yang signifikan yang ingin terlibat secara individual dalam pengambilan keputusan, dan individu-individu ini cenderung memilih keterlibatan keluarga yang lebih rendah. Oleh karena itu, kunci untuk perawatan yang berpusat pada pasien yang efektif adalah menanyakan preferensi pasien secara individual mengenai tingkat keterlibatan yang diinginkan, daripada berasumsi berdasarkan latar belakang budaya mereka.

Etika Komunikasi, Pengelolaan Rasa Sakit, dan Kematian

Perbedaan budaya juga memengaruhi komunikasi pasien dan pengalaman perawatan. Budaya dapat memengaruhi inisiatif pasien dalam meminta obat nyeri. Misalnya, budaya Kamboja menghargai gaya komunikasi tidak langsung, menghindari konfrontasi atau tampilan emosi publik. Oleh karena itu, pasien Kamboja mungkin menunggu untuk ditanya tentang obat nyeri daripada memintanya secara langsung. Bagi banyak orang Somalia, konsep otonomi mungkin asing, dan mereka akan menunggu penyedia layanan kesehatan bertanya tentang rasa sakit.

Kegagalan untuk mengakui perbedaan komunikasi ini berkontribusi pada disparitas kesehatan. Pasien rumah sakit yang memiliki latar belakang etnis yang beragam lebih kecil kemungkinannya untuk menerima perawatan akhir hidup yang konsisten dengan keinginan mereka, dan cenderung melaporkan komunikasi yang lebih buruk dengan dokter dan perawat. Kegagalan klinisi untuk memiliki kerangka kerja pemahaman tentang apa yang didiktekan oleh budaya mereka sendiri, agama, atau kebiasaan tentang kematian dan sekarat, membuat mereka sulit membantu pasien dan keluarga yang berjuang dengan isu-isu ini.

Perspektif Kultural tentang Eutanasia dan Peran Keluarga

Isu etika seputar eutanasia dan penghentian perawatan hidup adalah isu yang membagi budaya. Eutanasia saat ini ilegal di Tiongkok dan jarang dibahas secara terbuka dalam lingkaran medis dan hukum.

Di Tiongkok, kesulitan dalam mempraktikkan eutanasia, terutama pada populasi yang lebih tua, berasal dari etika tradisional yang mencakup pemujaan leluhur dan prinsip Kesalehan Anak (Filial Piety) Konfusianisme. Prinsip ini mewajibkan anak-anak untuk memperpanjang hidup orang tua mereka selama mungkin. Akibatnya, bahkan ketika pasien dan keluarga menyatakan keinginan kuat untuk eutanasia, hal itu dilarang, dan kasus-kasus yudisial yang melibatkan eutanasia hampir selalu berakhir dengan vonis bersalah.

Pandangan etika juga kompleks di dalam Tiongkok: sementara Konfusianisme secara tradisional menentang penahanan dan penarikan terapi penunjang hidup, agama lain seperti Buddhisme dan Taoisme memiliki pandangan yang berbeda, menunjukkan bahwa keragaman filosofis menciptakan dilema internal.

Perbedaan budaya juga meluas hingga definisi dasar praktik etika. Sebuah studi menunjukkan bahwa perawat dari budaya Timur dan Barat memiliki definisi yang berbeda mengenai eutanasia dan memiliki perspektif yang berbeda mengenai efek sikap mereka terhadap eutanasia pada hubungan profesional dengan pasien dan kolega.

Tabel 3 menyajikan kontras filosofis antara dua paradigma utama dalam pengambilan keputusan etis akhir hidup:

Table 3: Kontras Filosofis dalam Pengambilan Keputusan Etis Akhir Hidup

Studi Kasus dan Pembelajaran: Penerapan Kompetensi Kultural

Kasus Keberhasilan: Adaptasi Lokal dalam Intervensi HIV (Project Accept HPTN 043)

Proyek kesehatan global yang berhasil adalah proyek yang secara sadar mengadaptasi intervensi inti mereka agar relevan secara sosio-kultural. Salah satu studi kasus yang mencontohkan hal ini adalah intervensi konseling dan pengujian sukarela HIV (VCT) Project Accept (HPTN 043) yang dilaksanakan di Afrika Sub-Sahara dan Thailand.

Proyek ini memerlukan adaptasi spesifik lokasi untuk merespons perbedaan sosio-kultural dalam penentu risiko, meningkatkan relevansi intervensi terhadap kebutuhan populasi target, dan mengakui isu-isu diplomasi kesehatan global. Kunci keberhasilan operasionalnya adalah proses adaptasi yang formal: adaptasi yang diusulkan diidentifikasi oleh staf lapangan dan diserahkan kepada direktur proyek untuk ditinjau secara terencana, dengan sub-komite intervensi lintas lokasi memastikan fidelitas terhadap protokol studi sebelum persetujuan.

Adaptasi yang berhasil dilaksanakan dikategorikan sebagai berikut :

Table 2: Tipologi Adaptasi Kultural Berhasil dalam Proyek Kesehatan Global (Contoh Project Accept VCT)

Integrasi Sistem Kesehatan: Pembelajaran dari Respons Ebola

Respons terhadap krisis kesehatan global sering kali terhambat ketika sistem biomedis mengabaikan peran sistem pengobatan tradisional lokal. Selama wabah Penyakit Virus Ebola (EVD) di Republik Demokratik Kongo (DRC), yang merupakan wabah ke-10 di negara itu, virus tersebut belum pernah terlihat di bagian negara tersebut sebelumnya.

Pada tahap awal, banyak penyembuh tradisional (traditional healers—THs) tidak melakukan triase pasien atau memiliki perlindungan dasar terhadap infeksi. Virus menyebar dari pasien ke penyembuh dan ke pasien berikutnya, dengan dampak bencana pada tingkat kematian. Kegagalan awal ini adalah kegagalan kebijakan untuk mengintegrasikan sistem kesehatan lokal.

THs, bagaimanapun, adalah tokoh penting dalam komunitas yang diakui dan dipercaya karena dugaan efikasi penyembuhan tradisional, proses pengobatan yang tidak rumit, biaya rendah, dan kebutuhan akan kerahasiaan. Banyak individu, termasuk wanita hamil dan menyusui, serta separuh dari mereka yang sembuh dari EVD di Sierra Leone, mencari pengobatan tradisional, seringkali bersamaan dengan pengobatan modern.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan harus melihat THs bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai aliansi strategis dan gatekeeper kultural. Solusi yang efektif dan etis adalah dengan melatih THs secara spesifik untuk merujuk kasus secara cepat ke pusat perawatan Ebola untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Keterlibatan yang etis berarti melatih first responder kultural untuk beroperasi secara bertanggung jawab dalam kerangka kerja biomedis yang lebih luas, memastikan pencegahan dan kontrol infeksi (IPC) tanpa mengasingkan komunitas yang bergantung pada mereka.

Etika Lapangan: Mengelola Dilema Intervensi Jangka Pendek

Intervensi bedah jangka pendek dalam kesehatan global (Surgical Short-Term Experiences in Global Health—STEGHs) dan kerja lapangan umum lainnya di bidang kesehatan global menimbulkan serangkaian dilema etika yang rumit. Kerja lapangan ini harus melintasi batas-batas geopolitik dan budaya, dan sering kali menghadapi perbedaan sosio-kultural yang substansial serta ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak yang mengintervensi dan pihak yang dilayani.

Tim yang berpartisipasi dalam intervensi ini harus menyadari kekayaan keragaman budaya dan dipersiapkan untuk memberikan perawatan yang sensitif secara kultural dan kompeten. Terdapat kecenderungan historis di mana tujuan yang vital dan menyelamatkan jiwa kadang-kadang dianggap membenarkan cara yang kurang ideal, terutama dalam konteks penelitian dan implementasi di lingkungan yang sulit. Ini menekankan kebutuhan akan kehati-hatian etis yang berkelanjutan dan strategi proaktif untuk menavigasi dilema etika yang mungkin muncul sebelum, selama, dan setelah misi.

Implikasi Kebijakan: Strategi untuk Kesehatan Global yang Berbasis Budaya

Membangun Kepercayaan Melalui Struktur Institusional

Kepercayaan publik pada otoritas kesehatan dan sains sangat penting untuk kepatuhan dan keberhasilan program. Mengingat bahwa kepercayaan pada ilmuwan berkorelasi erat dengan pendidikan sains di sekolah dan kepercayaan pada institusi nasional , salah satu strategi kebijakan jangka panjang yang paling efektif adalah memperkuat pengajaran sains.

Pemerintah dan lembaga kesehatan global memiliki kepentingan dalam memperkuat kepercayaan ini. Hal ini memerlukan kolaborasi yang luas antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Selain itu, strategi untuk meningkatkan kepercayaan harus mempertimbangkan perbedaan sosio-demografi yang terbukti. Misalnya, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih rendah pada otoritas publik selama krisis terdapat di kalangan laki-laki, individu yang tinggal di daerah pedesaan, dan mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Strategi komunikasi harus disesuaikan untuk mengatasi keraguan yang muncul di kelompok-kelompok ini.

Organisasi kesehatan harus mengarusutamakan praktik layanan yang responsif secara kultural dan linguistik. Advokasi untuk adopsi standar CLAS secara global harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan mampu menanggapi kebutuhan digital, budaya, dan linguistik populasi yang beragam.

Prioritas pada Penelitian dan Pelatihan Antropologis

Faktor kultural terlalu sering diabaikan. Lembaga penelitian dan pendanaan global harus mendukung penelitian yang didasarkan pada budaya dan konteks lokal (culturally-grounded research) untuk meningkatkan relevansi, efektivitas, dan dampak program kesehatan.

Peningkatan fokus pada budaya harus diterjemahkan ke dalam pelatihan praktis. Institusi harus memprioritaskan program pelatihan yang berfokus pada kompetensi kultural untuk semua profesional kesehatan. Ini adalah proses berkelanjutan yang mencakup kebiasaan refleksi diri untuk mengungkap bias dan asumsi pribadi. Membangun tim yang beragam juga mendorong pertukaran budaya dan kolaborasi yang memperkaya.

Etika dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program

Tantangan etika yang timbul dari ketidakseimbangan kekuasaan dan kegagalan kontekstualisasi memerlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih sistematis. Program kesehatan global harus mengembangkan kerangka kerja untuk mengakui dan menawarkan reparasi atau kompensasi ketika kerugian yang tidak disengaja (inadvertent harm atau social disruption) terjadi.

Di bidang praktik klinis, semakin umum bagi petugas kesehatan untuk menawarkan permintaan maaf dan kompensasi atas kesalahan medis. Namun, dalam kesehatan global, akuntabilitas yang terdifusi di antara jaringan internasional aktor negara dan non-negara, serta kekhawatiran bahwa mengakui kerugian dapat mengancam program yang sukses, membuat permintaan maaf dan reparasi lebih sulit.

Mengelola etika dalam pelaksanaan program menuntut pendekatan yang berhati-hati, mengatasi ketidakseimbangan kekuatan sosio-kultural dan geopolitik yang melekat dalam kerja lapangan kesehatan global.

Kesimpulan: Jembatan Kultural Menuju Kesehatan Global yang Berkeadilan

Analisis yang disajikan secara konsisten menunjukkan bahwa perbedaan budaya sosial adalah variabel independen yang paling signifikan, seringkali berfungsi sebagai penentu utama keberhasilan atau kegagalan intervensi kesehatan global. Kegagalan untuk memahami kerangka kerja budaya lokal menghambat respons terhadap krisis, membatasi penerimaan vaksin, memperburuk stigma penyakit (seperti HIV/AIDS dan kesehatan mental), dan mendistorsi pengambilan keputusan etis di akhir hidup.

Keberhasilan kesehatan global tidak terletak pada memaksakan penerimaan sains yang diturunkan dari atas, tetapi pada menjalin dialog yang menghormati nilai-nilai lokal dan mengakui bahwa intervensi yang paling efektif adalah yang multi-komponen dan adaptif secara lokal.

Laporan ini menyimpulkan bahwa penginstitusionalisasian kompetensi kultural—melalui pelatihan wajib, penelitian berbasis budaya yang didanai, dan adopsi standar etika yang mengakui pluralitas praktik dan pandangan tentang otonomi—adalah langkah mendasar. Dengan mengatasi ketidaksetaraan kekuatan historis (dekolonisasi) dan membangun kepercayaan pada sistem pengiriman (bukan hanya sains), komunitas kesehatan global dapat mulai membangun jembatan kultural menuju kesehatan global yang benar-benar adil dan berkesinambungan.