Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dan Paradoks Kewajiban Global: Analisis Kepatuhan, Alokasi, dan Justifikasi Moral-Strategis Negara Donor

Definisi ODA dan Standar “Gold Standard” Bantuan Internasional

Bantuan Pembangunan Resmi, atau Official Development Assistance (ODA), merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan internasional, yang didefinisikan sebagai bantuan finansial yang berasal dari penyedia resmi (pemerintah) yang secara spesifik bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara berkembang. Sejak diadopsi oleh Komite Bantuan Pembangunan (Development Assistance Committee, DAC) OECD pada tahun 1969, ODA telah diakui sebagai “standar emas” (gold standard) bantuan luar negeri.

ODA umumnya terdiri dari hibah (grants) atau pinjaman lunak (soft loans), dan merupakan sumber utama—mencakup lebih dari dua pertiga—pembiayaan eksternal bagi negara-negara paling terbelakang (Least-Developed Countries, LDCs). Untuk memastikan relevansi dan fokusnya, OECD secara ketat melacak dan memantau ODA, memastikan para penyedia mematuhi tujuan primernya, yaitu pengembangan ekonomi dan kesejahteraan penerima bantuan. DAC secara berkala meninjau daftar penerima yang memenuhi syarat ODA, yang terdiri dari semua negara berpenghasilan rendah dan menengah berdasarkan PNB per kapita yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Sejarah dan Komitmen Target 0,7% dari PNI/PDB

Target ODA yang paling terkenal dan signifikan secara politis adalah pengeluaran sebesar 0,7% dari Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income, GNI) suatu negara donor. Komitmen ini diformalisasi pada 24 Oktober 1970, ketika Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menetapkan tujuan agar setiap negara maju secara ekonomi berupaya terbaik untuk mencapai jumlah minimum bersih 0,7% dari produk nasional bruto pada pertengahan Dekade (1975).

Meskipun formalisasi target 0,7% pada tahun 1970 menegaskan adanya tujuan kuantitatif yang jelas dan komitmen moral terhadap solidaritas global, realisasi komitmen ini secara kolektif sebagian besar gagal. Swedia dan Belanda adalah negara-negara pertama yang mencapai target tersebut pada tahun 1974, namun hanya sedikit negara lain yang mempertahankannya sejak saat itu. Realitas kegagalan kolektif ini menunjukkan adanya pemutusan (disconnect) yang signifikan antara mandat normatif internasional dan kemauan politik domestik untuk memenuhinya.

Isu Metodologis ODA: Distorsi Biaya Pengungsi In-Donor (IDRC)

Kualitas dan kejujuran ODA menghadapi tantangan signifikan terkait isu metodologis, terutama mengenai biaya penampungan pengungsi di dalam negara donor (in-donor refugee costs, IDRC). Biaya ini diizinkan untuk dimasukkan sebagai bagian dari ODA, yang secara efektif mengurangi jumlah dana yang dialokasikan untuk program pembangunan aktual di negara-negara penerima.

Penggunaan IDRC sebagai komponen ODA telah menimbulkan kritik substantif karena mengubah sifat bantuan. Pengurangan proporsi dana yang secara fisik disalurkan ke luar negeri untuk pembangunan proyek inti menunjukkan bahwa ODA semakin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan politik domestik donor, khususnya yang berkaitan dengan imigrasi dan biaya sosial yang menyertainya. Fenomena ini mereduksi klaim ODA sebagai tindakan altruistik murni, dan sebaliknya memperlihatkan adanya pergeseran prioritas yang mengutamakan pengelolaan dampak politik internal daripada kewajiban pembangunan luar negeri. Analisis ini menjustifikasi fokus pada konsekuensi dan kepentingan strategis donor, melampaui sekadar niat mulia (noble intent).

Kepatuhan Negara Donor dan Dinamika Finansial ODA

Evaluasi Kepatuhan Target 0,7% (Data 2024)

Kinerja kolektif negara-negara anggota DAC OECD dalam memenuhi target 0,7% ODA/GNI pada tahun 2024 menunjukkan ketidakpatuhan yang meluas. Total ODA yang disalurkan oleh negara-negara anggota DAC mencapai USD 212,1 miliar, yang secara kolektif hanya merepresentasikan 0,33% dari GNI gabungan mereka. Angka ini sangat jauh dari batas minimum yang ditetapkan PBB.

Pada tahun 2024, hanya empat negara anggota DAC yang berhasil memenuhi atau melampaui target 0,7% tersebut: Luksemburg (1,00%), Norwegia (1,02%), Swedia (0,79%), dan Denmark (0,71%). Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun merupakan penyedia ODA terbesar secara volume (USD 63,3 miliar, mencakup 30% dari total ODA DAC), tetap berada di bawah rasio 0,7%.

Tren Volatilitas dan Krisis Keuangan ODA (2024-2025)

Data terbaru menunjukkan adanya krisis pendanaan ODA global. ODA dari negara anggota DAC mengalami penurunan sebesar 7,1% secara riil pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, menandai penurunan pertama setelah lima tahun pertumbuhan berkelanjutan. Penurunan ini diproyeksikan akan berlanjut, dengan ODA diperkirakan turun antara 9% hingga 17% pada tahun 2025. Proyeksi ini mengkhawatirkan karena dipicu oleh pengumuman pemotongan yang dilakukan oleh empat penyedia ODA utama.

Untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Prancis secara bersamaan memotong ODA mereka pada tahun 2024. Jika tren pemotongan ini berlanjut pada tahun 2025, ini akan menjadi kali pertama keempat negara tersebut memotong ODA secara simultan selama dua tahun berturut-turut. Dampak dari pemotongan terkoordinasi ini diperkirakan akan mengembalikan tingkat ODA ke level tahun 2020.

Perdebatan mengenai kualitas bantuan juga diperburuk oleh komponen IDRC. Biaya pengungsi in-donor mencapai USD 27,8 miliar pada tahun 2024, atau 13,1% dari total ODA DAC, meskipun mengalami penurunan 17,3% dari tahun 2023. Bagi lima negara, IDRC masih menyumbang lebih dari seperempat dari total ODA mereka. Ketergantungan yang terus berlanjut pada IDRC sebagai komponen ODA, terutama di tengah penurunan anggaran, menunjukkan bahwa donor memprioritaskan biaya politik domestik (menangani imigrasi) di atas kewajiban pembangunan yang sesungguhnya.

Kinerja Kuantitatif Negara Donor Utama (2024)

Implikasi Pemotongan Kolektif Terhadap Multilateralisme

Pemotongan ODA kolektif oleh donor utama memiliki implikasi yang mendalam, terutama bagi lembaga multilateral dan negara-negara paling miskin. Hampir setengah dari ODA yang ditujukan kepada Negara-Negara Paling Terbelakang (LDCs) disalurkan melalui saluran multilateral. Donor-donor yang telah mengumumkan pemotongan signifikan (sebelas penyedia) menyumbang antara 62% hingga 87% pendanaan untuk badan-badan kemanusiaan dan kesehatan multilateral utama seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Program Pangan Dunia (WFP).

Dalam konteks ini, pengurangan pendanaan secara bersamaan oleh penyedia utama dikhawatirkan akan memicu “gelombang kedua” kekurangan pendanaan, yang secara serius akan menghambat kapasitas organisasi-organisasi ini untuk memberikan layanan vital. Hal ini memperlihatkan bahwa kegagalan koherensi kebijakan donor tidak hanya mengurangi volume bantuan, tetapi juga melumpuhkan sistem multilateral, yang seringkali dianggap sebagai saluran paling efisien dan paling sedikit terpengaruh kepentingan geopolitik dalam menjangkau populasi yang paling membutuhkan.

Analisis Alokasi Sektoral dan Dampak pada Prioritas Global

Distribusi Geografis dan Sektoral: Dampak Regresif

Proyeksi penurunan ODA yang terjadi saat ini bersifat sangat regresif, artinya negara-negara yang paling rentan akan menanggung dampak terberat. LDCs diproyeksikan akan mengalami penurunan ODA bilateral net sebesar 13% hingga 25% dari penyedia DAC pada tahun 2025, sementara negara-negara di Sub-Sahara Afrika dapat menghadapi penurunan sebesar 16% hingga 28%. Mengingat bahwa 82% ODA bilateral ke Sub-Sahara Afrika berasal dari donor utama yang kini memotong anggaran, krisis ini akan sangat memukul kawasan tersebut.

Sektor kesehatan global juga diprediksi akan mengalami kemunduran signifikan. ODA bilateral untuk kesehatan diproyeksikan menurun tajam sebesar 19% hingga 33% pada tahun 2025 dibandingkan tingkat tahun 2023, jatuh di bawah tingkat pra-COVID-19. Penurunan di sektor kesehatan ini sangat didorong oleh pengumuman pemotongan dari empat donor utama, dengan Amerika Serikat sendiri menyumbang lebih dari separuh ODA bilateral yang ditujukan untuk sektor kesehatan dan populasi.

Anomali moralitas alokasi ini terlihat jelas. Jika kewajiban moral ODA didasarkan pada prinsip konsekuensialisme, seperti yang diutarakan oleh Peter Singer—bahwa kita harus mencegah penderitaan tanpa mengorbankan hal yang setara—maka sektor penyelamat jiwa (kesehatan) dan negara termiskin (LDCs) seharusnya diprioritaskan. Namun, data empiris menunjukkan sebaliknya: pemotongan dialokasikan secara regresif. Hal ini membuktikan bahwa keputusan pendanaan didorong oleh pertimbangan fiskal domestik dan transisi prioritas, dan bukan oleh imperatif moral terhadap penderitaan terbesar. Di sisi positif, terdapat peningkatan dalam volume ODA yang secara eksplisit menargetkan kesetaraan gender, mencapai 46% dari total ODA bilateral yang dapat dialokasikan pada periode 2022-2023, yang menunjukkan kemajuan dalam integrasi kebijakan DAC tertentu.

Efektivitas Bantuan dan Tata Kelola Institusional

Perdebatan mengenai efektivitas ODA terus berlanjut. Kelompok kritikus, termasuk peraih Nobel Ekonomi seperti Joseph Stiglitz dan Angus Deaton, menyoroti sistem bantuan yang dianggap “rusak”. Mereka mengkritik kecenderungan ODA untuk fokus secara eksklusif pada proyek-proyek mikro yang dapat diukur dampaknya dalam jangka pendek, sambil mengabaikan lingkungan makro dan reformasi institusional yang lebih luas, seperti pendanaan untuk layanan dasar universal (kesehatan dan pendidikan).

Kritik lain menargetkan potensi ODA untuk memperburuk korupsi dan menciptakan perangkap ketergantungan (dependency trap). Karena sebagian besar bantuan luar negeri dialokasikan melalui konsumsi pemerintah , dana ini dianggap “wilayah subur untuk korupsi”. Tingkat ODA yang tinggi ke pemerintah dapat menciptakan apa yang disebut “kendala anggaran lunak” (soft budget constraint), meyakinkan pengambil keputusan bahwa anggaran fleksibel dan mendorong indisiplin fiskal. Kasus Lebanon, misalnya, menunjukkan bagaimana bantuan internasional yang besar menunda perlunya reformasi struktural yang nyata, menciptakan ketergantungan pada bantuan asing untuk menstabilkan ekonomi. Hal ini menimbulkan lingkaran setan bantuan, di mana ODA, dalam kasus tertentu, menjadi kontributor tidak langsung terhadap masalah tata kelola buruk yang seharusnya dipecahkan.

Tabel Dampak Kritis

Bantuan sebagai Kewajiban Moral: Debat Keadilan Global

Justifikasi filosofis di balik bantuan asing terbagi menjadi tiga aliran utama: kewajiban moral universal, kepentingan strategis, dan kompensasi sejarah. Tiga argumen kewajiban moral yang paling berpengaruh berasal dari kosmopolitanisme, institusionalisme liberal, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Kosmopolitanisme Konsekuensialis (Peter Singer)

Peter Singer, seorang filsuf yang menulis dari perspektif konsekuensialisme (fokus pada hasil atau konsekuensi tindakan) , mengajukan argumen moral yang radikal mengenai kewajiban untuk membantu. Dalam karyanya “Famine, Affluence, and Morality,” Singer berpendapat bahwa tidak dapat dipertahankan bagi orang kaya untuk menghabiskan uang untuk kemewahan sementara orang lain menderita kelaparan.

Premis utama Singer adalah sederhana: jika kita dapat mencegah sesuatu yang buruk terjadi (seperti kematian karena kelaparan) tanpa mengorbankan sesuatu yang memiliki kepentingan moral yang sebanding, maka kita wajib melakukannya. Karena pengeluaran untuk kemewahan tidak sebanding dengan nyawa manusia, masyarakat kaya wajib mengorbankan kelebihan tersebut untuk memberikan bantuan. Singer menantang masyarakat untuk bangkit dari “tidur moral” mereka dan menyadari bahwa kemewahan yang berlebihan harus dipangkas untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, kritikus menganggap argumen Singer terlalu menuntut dan sulit diimplementasikan secara massal.

Institusionalisme Liberal (John Rawls)

Berbeda dengan Singer yang menekankan kewajiban individu dan konsekuensi, John Rawls memandang permasalahan internasional melalui lensa keadilan institusional. Bagi Rawls, kejahatan terbesar dalam sejarah—termasuk kelaparan dan kemiskinan—adalah konsekuensi dari ketidakadilan politik, dan penyelesaiannya terletak pada penghapusan ketidakadilan tersebut.

Rawls membahas kewajiban bantuan (Duty of Assistance) dalam kerangka teori non-ideal, yang berlaku untuk “masyarakat terbebani” (burdened societies). Masyarakat-masyarakat ini dianggap kekurangan modal manusia, tradisi politik dan budaya, serta sumber daya yang diperlukan untuk menjadi “masyarakat tertata baik” (well-ordered). Tujuan bantuan Rawlsian adalah spesifik dan terbatas: membantu masyarakat terbebani mencapai tingkat tata kelola internal yang stabil dan layak, bukan untuk mencapai kesetaraan kekayaan global. Lebih lanjut, Rawls berhati-hati dalam membatasi bantuan, menyatakan bahwa masyarakat tertata baik tidak boleh mengaitkan bantuan dengan syarat pengembangan institusi liberal, meskipun mereka harus memastikan bantuan tersebut mendorong masyarakat penerima untuk menjadi tertata baik.

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HRBA)

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (Human Rights-Based Approach, HRBA) menawarkan kerangka kerja konseptual yang menempatkan pembangunan secara normatif berdasarkan standar hak asasi manusia internasional, termasuk hak sipil, budaya, ekonomi, politik, sosial, dan yang terpenting, hak atas pembangunan.

HRBA berupaya menganalisis dan mengatasi ketidaksetaraan yang mendasari masalah pembangunan dan ketidakadilan distribusi kekuasaan. Dalam pandangan ini, bantuan pembangunan ditransformasikan dari tindakan amal menjadi kewajiban hukum atau moral yang mengikat. Konsep kewajiban global (global obligations) berargumen bahwa kewajiban ini mengikat semua anggota komunitas internasional (duty-bearers) untuk menjamin keadilan distributif dan relasional, serta untuk memberdayakan rights-holders untuk mengklaim hak-hak mereka.

Kontradiksi filosofis terlihat dalam praktik ODA. Sistem bantuan saat ini menolak tuntutan radikal Singer (komitmen dana yang besar), tetapi seringkali juga gagal mencapai tujuan institusional Rawlsian. Terutama, ketika kondisionalitas struktural yang dipaksakan (dibahas di Bagian VII) justru merusak kapasitas sosial dan kesehatan penerima, hal itu melanggar baik tujuan kesejahteraan Singerian maupun tujuan tata kelola Rawlsian.

Bantuan sebagai Kepentingan Strategis dan Geopolitik

Fokus pada justifikasi moral seringkali dikalahkan oleh realitas ODA sebagai alat kebijakan luar negeri yang didorong oleh kepentingan strategis, geopolitik, dan ekonomi negara donor.

ODA sebagai Instrumen Diplomasi dan Leverage

Bantuan asing terus digunakan sebagai leverage untuk memengaruhi perilaku negara penerima demi mencapai tujuan kebijakan luar negeri donor. Analisis menunjukkan bahwa distribusi bantuan dihitung dengan cermat untuk mencapai tujuan politik. Sebagai contoh, negara-negara non-permanen yang bertugas di Dewan Keamanan PBB lebih mungkin menerima pinjaman proyek Bank Dunia dan IMF dengan kondisionalitas yang relatif lunak. Amerika Serikat, khususnya, meningkatkan bantuan bilateralnya hingga lebih dari 50% ketika suatu negara menjabat di UNSC, terutama jika negara tersebut mendukung posisi AS.

Meskipun demikian, efektivitas leverage ini dipertanyakan. Data pemungutan suara Majelis Umum PBB sesi 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa hampir tiga perempat (74,7%) dari 178 negara penerima bantuan AS justru memilih menentang AS dalam mayoritas pemungutan suara non-konsensus. Bahkan pada isu-isu yang dianggap “penting” oleh Departemen Luar Negeri AS, 51,1% negara penerima bantuan memilih menentang AS. Hal ini menunjukkan bahwa ODA, meskipun dialokasikan secara strategis, tidak selalu menjamin kepatuhan diplomatik total.

Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Rantai Pasok

Di tengah meningkatnya persaingan global, khususnya dengan Tiongkok, ODA dan program perdagangan sering diarahkan untuk mengamankan kepentingan ekonomi, terutama akses ke rantai pasok dan mineral kritis. Amerika Serikat dan mitra-mitranya berupaya keras untuk mempertahankan dan memperluas undang-undang perdagangan seperti Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) sebagai landasan hubungan ekonomi dengan Afrika Sub-Sahara.

Tujuan strategis eksplisit mencakup pengamanan pasokan mineral kritis (seperti lithium, kobalt, nikel, dan tembaga) yang vital untuk transisi energi global. Kebutuhan untuk diversifikasi rantai pasok dan menghindari ketergantungan berlebihan pada satu sumber pasokan mendorong donor untuk mengalihkan paradigmanya dari bantuan tradisional menuju investasi dan pertumbuhan (aid to investment and growth), memanfaatkan potensi sumber daya alam Afrika. ODA, dalam konteks ini, berisiko menjadi instrumen di mana bantuan dan investasi terikat pada ekstraksi sumber daya yang menguntungkan donor, bukannya diversifikasi ekonomi berkelanjutan bagi penerima, sehingga menciptakan risiko ketergantungan neo-kolonial yang baru.

Konflik Antara Strategi dan Efektivitas

Ketika kepentingan strategis donor tinggi, seperti akses ke mineral atau pengaruh geopolitik, efektivitas ODA seringkali berkurang. Hal ini terjadi karena donor cenderung mengabaikan tata kelola yang buruk, atau bahkan mendukung otokrat lama, yang melemahkan insentif penerima untuk mematuhi kondisi bantuan dan membangun institusi yang kuat. Jika negara penerima kurang memiliki insentif untuk mematuhi, penambahan kondisi justru dapat kontraproduktif.

Lebih lanjut, ODA terkadang digunakan untuk tujuan yang secara langsung bertentangan dengan tujuan pembangunan demokratis. Bypass aid—bantuan yang disalurkan sedemikian rupa sehingga menggantikan transfer pemerintah—dapat mengurangi resistensi populer terhadap rezim otokratis, yang secara efektif berfungsi menstabilkan autokrat demi kepentingan donor. Fenomena ini menegaskan bahwa ODA sebagian besar berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri dan subsidi keamanan nasional, di mana tujuan pembangunan resminya menjadi sekunder dan dapat dikorbankan demi tujuan diplomatik dan keamanan ekonomi donor.

ODA vs. Kompensasi Atas Ketidakadilan Sejarah (Reparasi)

Argumen untuk Reparasi: Keadilan Restoratif

Tuntutan untuk kompensasi atas ketidakadilan sejarah, khususnya perbudakan, perdagangan budak, dan kolonialisme, semakin menguat. Proponen reparasi berargumen bahwa warisan abadi dari eksploitasi ini telah menciptakan ketidaksetaraan struktural yang mendasar antara negara-negara Utara dan Selatan, dan bahwa ganti rugi (restitusi atau kompensasi) diperlukan untuk mencapai keadilan restoratif. Beberapa sarjana bahkan melihat reparasi sebagai bentuk keadilan distributif yang berupaya mengoreksi ketidakadilan masa kini yang diakibatkan oleh kesalahan masa lalu.

Penolakan Donor dan Isu Intertemporality

Negara-negara yang menjadi sasaran tuntutan reparasi, terutama negara-negara Eropa, seringkali menolak kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Argumen utama mereka didasarkan pada isu intertemporality: klaim bahwa tindakan kolonial dan perbudakan pada saat itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk memperbaikinya hari ini. Misalnya, Inggris pada tahun 2022 memilih menentang resolusi PBB yang menyerukan reparasi untuk ketidakadilan masa lalu dengan alasan tersebut.

Isu hukum lainnya terkait dengan kesulitan pembuktian setelah berlalunya waktu yang lama, termasuk menentukan dengan tepat sejauh mana kewajiban hukum yang mengikat pada saat kejadian, mengidentifikasi negara yang bertanggung jawab, dan menetapkan kerugian yang diderita oleh korban atau keturunan mereka.

ODA sebagai Mekanisme Pengelakan Moral (Moral Evasion)

Dalam perdebatan ini, ODA dipandang oleh banyak pihak sebagai pengganti yang tidak memadai dan bahkan sebagai mekanisme pengelakan moral (moral evasion) oleh negara donor. ODA diklasifikasikan sebagai charity atau assistance sukarela yang didorong oleh kebutuhan saat ini, sedangkan Reparasi adalah restitution atau kewajiban yang didorong oleh pertanggungjawaban hukum atau moral atas kesalahan masa lalu.

Apabila ODA dianggap setara dengan reparasi, ini berisiko melegitimasi penolakan donor terhadap kewajiban historis yang lebih mengikat. Donor dapat menunjuk pada volume ODA yang ada sebagai bukti kontribusi mereka terhadap pembangunan, secara efektif meminggirkan tuntutan keadilan restoratif yang lebih dalam. Oleh karena itu, ODA harus ditingkatkan dan diperbaiki berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan, tetapi pembahasan reparasi harus dimajukan melalui pengakuan formal, permintaan maaf, dan mekanisme keadilan non-finansial, seperti pengembalian artefak budaya.

Kritik terhadap Sistem ODA dan Tantangan Efektivitas

Kondisionalitas yang Merusak dan Implikasi Sosial

Salah satu kritik paling merusak terhadap sistem bantuan adalah dampak negatif dari kondisionalitas yang terkait dengan pinjaman internasional. Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programs, SAPs) yang dihubungkan dengan pinjaman Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF) mewajibkan reformasi kebijakan signifikan, seperti reformasi pasar tenaga kerja dan pengetatan fiskal.

Analisis empiris menunjukkan bahwa reformasi penyesuaian struktural ini, terutama reformasi pasar tenaga kerja, secara empiris menurunkan akses sistem kesehatan dan meningkatkan mortalitas neonatal di negara-negara berkembang. Hal ini menciptakan kontradiksi mendasar: mekanisme penyaluran ODA (melalui kondisionalitas struktural) justru secara intrinsik bertentangan dengan tujuan moralnya (peningkatan kesejahteraan dan pencapaian SDGs). Dalam hal ini, bantuan berisiko menjadi racun yang dicampur dengan obat, menimbulkan dilema etika mendalam.

Volatilitas, Fragmentasi, dan Kegagalan Institusional

Sistem ODA secara historis dihantui oleh apa yang disebut “tujuh dosa mematikan” dalam bisnis bantuan: volatilitas dan ketidakpastian aliran dana; fragmentasi upaya donor; proliferasi proyek dan duplikasi; agenda donor yang dominan atau bertentangan; kompetisi untuk staf; dan biaya pengawasan serta administrasi yang tinggi. Praktik-praktik ini secara kolektif mengurangi efisiensi dan prediktabilitas ODA.

Para analis sepakat bahwa korelasi antara bantuan dan pertumbuhan ekonomi tidak jelas kecuali jika institusi di negara penerima sudah kuat. Oleh karena itu, para kritikus menyerukan pergeseran fokus dari pendekatan mikro yang berorientasi hasil jangka pendek menuju kebijakan makro dan reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Ini mencakup pendanaan untuk perlindungan sosial universal, penguatan tata kelola, serta upaya internasional untuk mengekang penghindaran pajak oleh perusahaan besar di negara berkembang dan mengurangi proteksionisme di negara kaya. Kunci untuk mengatasi inefisiensi ini terletak pada “akuntabilitas bersama” (mutual accountability) dan harmonisasi upaya yang didorong oleh forum-forum seperti High Level Forum di Busan.

Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) mengungkapkan adanya ketegangan permanen antara idealisme moral dan pragmatisme geopolitik. ODA, yang didirikan sebagai “standar emas” untuk mempromosikan pembangunan global berdasarkan mandat 0,7% PBB, telah gagal secara kuantitatif. Kegagalan kolektif (rata-rata 0,33% dari GNI) dan tren penurunan yang tajam di tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa justifikasi moral (berdasarkan imperatif Singerian untuk mencegah penderitaan atau kewajiban Rawlsian untuk membangun masyarakat tertata baik) tergeser oleh prioritas fiskal domestik (IDRC) dan kepentingan strategis donor (akses mineral kritis dan leverage diplomatik).

Dampak dari pemotongan ODA bersifat regresif, secara tidak proporsional memukul negara-negara termiskin (LDCs dan Sub-Sahara Afrika) dan sektor vital (kesehatan), yang secara fundamental melemahkan klaim moralitas ODA. Lebih lanjut, mekanisme operasional ODA, seperti kondisionalitas struktural, secara empiris terbukti merusak hasil sosial, menciptakan dilema etika di mana bantuan menjadi kontributor terhadap penderitaan yang seharusnya dihilangkan.

Rekomendasi Kebijakan yang Mendesak

Berdasarkan kegagalan kuantitatif, distorsi metodologis, dan kontradiksi filosofis dalam sistem ODA, diperlukan reformasi mendesak untuk mengembalikan integritas ODA dan memfokuskan kembali pada kewajiban global:

1. Menghentikan Pemotongan Regresif dan Melindungi Multilateralisme:Donor utama harus segera membalikkan tren pemotongan ODA yang diproyeksikan untuk 2025. Perlindungan pembiayaan multilateral adalah hal yang sangat penting untuk mencegah “gelombang kedua” kekurangan pendanaan yang akan melumpuhkan badan-badan kemanusiaan dan pembangunan vital di LDCs dan Sub-Sahara Afrika.
2. Reformasi Metodologi dan Pembatasan IDRC:DAC perlu memperketat aturan mengenai apa yang dapat diklaim sebagai ODA, terutama terkait IDRC, untuk memastikan bahwa dana yang dilaporkan benar-benar merupakan transfer sumber daya ke negara-negara penerima. Transparansi dan audit yang ketat diperlukan untuk mengurangi moral hazard penggunaan ODA untuk tujuan domestik.
3. Mengutamakan Pembangunan Institusional Makro dan Menghapus Kondisionalitas Berbahaya:Donor harus mengadopsi agenda reformasi makro, memprioritaskan pendanaan untuk perlindungan sosial universal (kesehatan dan pendidikan), sejalan dengan seruan para ahli. Penting untuk memastikan bahwa kondisionalitas pinjaman (seperti SAPs) tidak merusak hasil pembangunan mendasar , dengan fokus pada insentif kepatuhan daripada penambahan syarat yang tidak realistis.
4. Memisahkan ODA dari Tuntutan Keadilan Sejarah:ODA harus diakui sebagai kewajiban pembangunan saat ini, yang didasarkan pada Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HRBA), bukan sebagai kompensasi atas ketidakadilan sejarah. Tuntutan reparasi harus dipisahkan dan didorong melalui pengakuan formal dan langkah-langkah keadilan restoratif non-finansial (seperti pengembalian aset budaya), untuk menghindari ODA digunakan sebagai pengelakan politik.