Subak: Demokrasi Air dari Bali: Bagaimana Sistem Irigasi Kuno ini Bukan Sekadar Soal Pertanian, tapi Soal Keadilan Sosial dan Keseimbangan Ekosistem

Eksistensi Subak di Pulau Bali mewakili salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah peradaban agraris manusia. Sebagai sebuah sistem irigasi yang telah bertahan selama lebih dari satu milenium, Subak melampaui fungsi teknisnya sebagai pengelola air dan muncul sebagai institusi sosioreligius yang memadukan prinsip demokrasi, keadilan distributif, dan konservasi ekologis. Analisis terhadap Subak menunjukkan bahwa sistem ini bukan sekadar alat produksi pangan, melainkan sebuah manifestasi utuh dari filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan antara dimensi spiritual, sosial, dan alamiah. Melalui mekanisme manajemen “bottom-up” yang otonom, Subak telah membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan lingkungan dan politik, menjadikannya model ketahanan pangan yang diakui secara internasional oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia.

Genealogi Historis dan Arkeologis: Akar Seribu Tahun Kasuwakan

Keberadaan Subak di Bali didokumentasikan melalui serangkaian prasasti kuno yang menunjukkan bahwa praktik pertanian lahan basah telah mencapai tingkat kecanggihan yang signifikan sejak abad ke-9. Bukti tertulis paling awal ditemukan dalam Prasasti Sukawarna yang berangka tahun 882 M, di mana kata “huma” (sawah) digunakan untuk merujuk pada lahan pertanian beririgasi. Munculnya istilah ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Bali telah mengenal teknik budidaya padi sawah jauh sebelum periode kerajaan besar di Jawa memengaruhi struktur sosial pulau tersebut.

Perkembangan institusi irigasi ini semakin jelas dalam Prasasti Bebetin (896 M) dan Prasasti Batuan (1022 M), yang mencatat keberadaan tenaga ahli profesional dalam pembangunan infrastruktur air. Kelompok pekerja ini dikenal sebagai “undagi”, yang mencakup spesialisasi “undagi pangarung” atau ahli pembuat terowongan air (aungan). Kemampuan teknis untuk menembus bukit batuan vulkanik guna mengalirkan air ke daerah-daerah yang secara topografis sulit dijangkau menunjukkan bahwa Subak didirikan di atas fondasi rekayasa hidrolika yang sangat maju untuk zamannya.

Evolusi semantik dari “suwak” atau “kasuwakan” menjadi “Subak” mencerminkan transformasi organisasi dari sekadar unit teknis menjadi lembaga sosial yang berdaulat. Prasasti Pandak Badung (1071 M) secara resmi memperkenalkan istilah “kasuwakan”, yang kemudian merujuk pada hak otonom petani dalam mengatur rumah tangga irigasi mereka sendiri. Hal ini penting karena secara historis, Subak tidak pernah berada di bawah kendali administratif desa dinas maupun otoritas kerajaan secara penuh; Subak adalah organisasi yang batas-batasnya ditentukan oleh aliran air (hidrologis), bukan batas teritorial politik.

Arsitektur Teknis dan Rekayasa Hidrolika Tradisional

Sistem fisik Subak adalah sebuah mahakarya teknis yang memanfaatkan topografi vulkanik Bali yang curam untuk mendistribusikan air secara gravitasi. Setiap komponen dalam jaringan irigasi dirancang dengan presisi yang memastikan aliran air tetap stabil dan dapat dibagi secara adil di antara ribuan petani.

Komponen Infrastruktur Air

Infrastruktur Subak dimulai dari wilayah hulu yang sakral hingga ke petakan sawah di wilayah hilir. Proses ini melibatkan serangkaian bangunan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam manajemen aliran dan debit.

• Empelan (Bendungan): Struktur ini berfungsi sebagai bendung utama di sungai yang mengalihkan sebagian debit air ke saluran irigasi primer.
• Bungas atau Buka (Intake): Pintu masuk air utama yang dilengkapi dengan mekanisme kontrol untuk mengatur volume air yang masuk ke sistem.
• Aungan (Terowongan): Saluran bawah tanah yang dibangun oleh undagi untuk mengalirkan air menembus medan berbukit.
• Telabah Aya (Saluran Utama): Kanal besar yang membawa air dalam jumlah besar sebelum didistribusikan ke cabang-cabang yang lebih kecil.
• Temuku (Bangunan Bagi): Struktur pembagi air yang terbuat dari kayu atau beton, yang memiliki lekukan (coakan) untuk membagi aliran secara proporsional.
• Telabah Tempek: Saluran cabang yang mengarah ke blok-blok sawah tertentu dalam satu wilayah Subak.

Mekanisme Tektek dan Keadilan Distributif

Inti dari “Demokrasi Air” di Bali terletak pada sistem pembagian air yang disebut “tektek”. Debit air yang diterima oleh setiap petani tidak ditentukan oleh kekuasaan politik atau kedekatan dengan sumber air, melainkan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Lebar lekukan pada bangunan Temuku diukur dengan satuan jari manusia (tektek) atau jangkauan tangan (kilan).

Sistem ini bekerja secara otomatis: jika debit air sungai berkurang, maka volume air yang melewati setiap lekukan pada Temuku akan berkurang secara merata di seluruh sistem. Dengan demikian, risiko kekeringan ditanggung secara kolektif oleh seluruh anggota Subak. Selain itu, hak atas air (jumlah tektek yang diterima) berkorelasi langsung dengan kewajiban anggota dalam menyumbangkan tenaga kerja (ayahan) untuk pemeliharaan infrastruktur dan partisipasi dalam upacara keagamaan. Ketimpangan antara hak dan kewajiban sangat jarang terjadi karena setiap anggota Subak mengawasi satu sama lain dalam sistem yang transparan ini.

Filosofi Tri Hita Karana sebagai Kerangka Operasional

Subak tidak dapat dipahami hanya melalui lensa teknis atau ekonomi. Keberhasilannya bertahan selama seribu tahun berakar pada implementasi filosofi Tri Hita Karana (THK), yang mengintegrasikan tiga dimensi keharmonisan ke dalam praktik sehari-hari para petani.

Dimensi Parahyangan: Kontrol Spiritual dan Pura Air

Bagi petani Bali, air adalah ciptaan Tuhan yang disalurkan melalui Dewi Danu, dewi danau di Gunung Batur yang dianggap sebagai sumber segala kehidupan. Melalui jaringan Pura Air (Pura Tirta) yang tersebar dari puncak gunung hingga ke pesisir, Subak menciptakan mekanisme kontrol spiritual. Pura-pura seperti Pura Ulun Danu Batur dan Pura Bedugul bukan hanya tempat persembahyangan, tetapi juga titik koordinasi di mana para pemimpin Subak bertemu untuk membahas jadwal tanam dan pembagian air. Ritual keagamaan bertindak sebagai pengingat konstan akan kesakralan air, yang secara efektif mencegah eksploitasi berlebihan dan penyalahgunaan sumber daya bersama.

Dimensi Pawongan: Struktur Organisasi dan Demokrasi Sosioreligius

Subak adalah organisasi yang sangat demokratis dan egaliter dalam masyarakat Bali yang secara tradisional mengenal struktur kasta. Di dalam forum Subak (Paruman), semua anggota memiliki kedudukan yang sama dan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Pemimpin Subak, yang disebut Pekaseh atau Kelian Subak, dipilih secara demokratis berdasarkan integritas dan pengetahuan mereka tentang manajemen air, bukan berdasarkan keturunan atau kekayaan.

Kepengurusan Subak terdiri dari berbagai peran yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk menjaga kelancaran organisasi:

• Pekaseh / Kelian: Kepala eksekutif yang bertanggung jawab atas koordinasi internal dan eksternal.
• Pangliman / Petajuh: Wakil pemimpin yang fokus pada aspek operasional lapangan.
• Penyarikan / Juru Tulis: Sekretaris yang mengelola administrasi, keanggotaan, dan pencatatan Awig-awig.
• Petengen / Juru Raksa: Bendahara yang bertanggung jawab atas keuangan dan aset Subak.
• Saya / Juru Arah: Petugas yang bertugas menyampaikan informasi dan memanggil anggota untuk rapat atau kerja bakti.
• Pemangku: Pemimpin upacara yang memastikan aspek spiritual (Parahyangan) tetap terjaga.

Keanggotaan Subak (Krama Subak) juga bersifat inklusif namun disiplin. Terdapat kategori krama yang berbeda berdasarkan keterlibatan mereka, seperti Krama Aktif yang terlibat penuh, Krama Pasif yang membayar kompensasi karena alasan tertentu, dan Krama Luput yang dibebaskan dari kewajiban fisik karena menjabat sebagai pengurus adat atau desa.

Dimensi Palemahan: Konservasi Ekologis dan Lanskap Budaya

Aspek Palemahan dalam Subak mencakup pengelolaan hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Hal ini tercermin dalam pemeliharaan terasering yang mengikuti kontur alam untuk mencegah erosi, serta perlindungan terhadap hutan hulu sebagai wilayah tangkapan air. Subak menciptakan ekosistem buatan yang kompleks dan berdenyut, di mana siklus penggenangan dan pengeringan lahan yang teratur mendukung biodiversitas lokal dan menjaga kesuburan tanah tanpa bergantung pada input kimia berlebihan.

Siklus Ritual dan Manajemen Ekosistem: Analisis Stephen Lansing

Salah satu kontribusi paling signifikan dalam memahami kejeniusan Subak berasal dari penelitian antropolog Stephen Lansing. Melalui pemodelan komputer yang dikembangkan bersama ilmuwan kompleksitas di Santa Fe Institute, Lansing membuktikan bahwa jaringan Pura Air berfungsi sebagai sistem pemrosesan informasi yang mengatur ekologi sawah pada skala Daerah Aliran Sungai (DAS).

Sinkronisasi Tanam untuk Pengendalian Hama

Konflik klasik dalam irigasi adalah antara pengguna hulu yang memiliki akses air lebih besar dan pengguna hilir yang rentan kekurangan air. Namun, dalam Subak, pengguna hulu memiliki insentif untuk berbagi air dengan hilir. Lansing menemukan bahwa pengendalian hama (seperti tikus dan wereng) hanya efektif jika seluruh wilayah dalam satu DAS melakukan penanaman dan pemanenan secara serempak. Jika petani hulu menanam secara mandiri tanpa koordinasi dengan hilir, hama akan berpindah dari satu petak ke petak lainnya, menciptakan sumber makanan permanen bagi populasi hama.

Dengan melakukan panen serentak yang diikuti oleh periode penggenangan atau pembakaran sisa tanaman (fallow period), populasi hama akan mati kelaparan karena tidak ada tanaman inang. Ritual-ritual di pura air, seperti upacara Mapag Toya, berfungsi sebagai sinyal bagi ratusan Subak untuk menyinkronkan jadwal mereka. Model komputer Lansing menunjukkan bahwa sistem yang diatur oleh pura air ini menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan jika setiap Subak mengambil keputusan sendiri secara individual.

Kegagalan Revolusi Hijau: Pelajaran dari Tahun 1970-an

Keberhasilan Subak yang telah teruji selama seribu tahun sempat terancam oleh kebijakan Revolusi Hijau pada tahun 1971. Pemerintah saat itu memaksa petani untuk mengadopsi varietas padi unggul (miracle rice) yang membutuhkan input pupuk kimia dan pestisida tinggi, serta menanam padi sesering mungkin tanpa mengikuti kalender tradisional.

Hasilnya sangat menghancurkan: meskipun ada peningkatan hasil dalam jangka pendek, dalam beberapa tahun terjadi ledakan hama yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis kekurangan air yang parah. Para perencana pembangunan saat itu memandang pertanian sebagai proses teknis murni dan menganggap pura air sebagai institusi religius yang tidak relevan dengan produktivitas. Namun, setelah dampak buruk Revolusi Hijau terlihat, pemerintah Bali akhirnya mengakui kembali peran vital Pura Air dalam koordinasi ekologis dan mengizinkan Subak untuk kembali ke sistem manajemen tradisional.

16 Ritual Sakral: Sinkronisasi Spiritual dan Agraris

Sistem Subak mengenal 16 tahapan ritual yang mencerminkan siklus hidup padi dari benih hingga menjadi beras. Ritual-ritual ini bukan hanya bentuk pemujaan, tetapi juga penanda waktu bagi setiap tahap pekerjaan di sawah.

Ritual ini menciptakan rasa disiplin kolektif. Seorang petani tidak akan berani memulai tahap penanaman sebelum ritual yang sesuai dilakukan di tingkat Subak atau pura yang lebih tinggi. Inilah yang menjaga sinkronisasi jadwal tanam tetap terjaga selama berabad-abad.

Tata Kelola Hukum: Awig-awig dan Resolusi Konflik

Subak memiliki kedaulatan hukum melalui aturan adat tertulis yang disebut Awig-awig. Dokumen ini merupakan konstitusi bagi setiap Subak yang mengatur segala aspek kehidupan beririgasi, mulai dari tata cara pembagian air, tanggung jawab pemeliharaan, hingga prosedur penyelesaian sengketa.

Proses Penyuratan Awig-awig

Awig-awig tidak dibuat secara sepihak oleh pengurus, melainkan melalui serangkaian pertemuan musyawarah (Paruman) yang melibatkan seluruh anggota. Prinsip Desa Mawacara memberikan kewenangan bagi setiap Subak untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi lokal mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Bali Mawacara dan peraturan perundang-undangan nasional. Awig-awig yang telah disahkan kemudian dicatatkan di instansi pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan formal sebagai hukum adat yang berlaku.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Konflik dalam Subak biasanya berkaitan dengan pencurian air, perusakan saluran, atau ketidakhadiran dalam kerja bakti. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap:

1. Mediasi Internal: Diselesaikan oleh pengurus Subak (Prajuru) melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.
2. Sanksi Adat: Jika terbukti bersalah, anggota dikenakan sanksi yang diatur dalam Awig-awig, yang bisa berupa denda finansial, natura, atau kewajiban melakukan upacara pembersihan spiritual (Prayascita) jika pelanggaran mencemari kesucian pura atau lahan.
3. Majelis Subak: Untuk konflik antar-Subak, mediator yang berperan adalah Majelis Subak di tingkat kecamatan atau kabupaten. Lembaga ini bertindak sebagai penengah untuk memastikan kerukunan antar-komunitas petani tetap terjaga.

Tantangan Modernitas: Alih Fungsi Lahan dan Krisis Air

Meskipun diakui sebagai warisan dunia, Subak saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Tekanan dari sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur modern telah menciptakan tantangan yang mengancam kelangsungan hidup sistem kuno ini.

Statistik Penyusutan Lahan Sawah

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan luas lahan sawah yang sangat signifikan akibat alih fungsi lahan menjadi hotel, vila, dan fasilitas wisata lainnya.

Penyusutan ini tidak hanya mengurangi produksi pangan lokal tetapi juga merusak integritas sistem irigasi. Ketika satu petak sawah beralih fungsi menjadi bangunan, saluran irigasi yang melewati petak tersebut sering kali terputus atau tercemar limbah konstruksi, yang berdampak pada petani lain di hilir. Selain itu, konversi lahan menyebabkan berkurangnya pendapatan Subak dari iuran anggota, yang berujung pada terabaikannya pemeliharaan pura dan infrastruktur irigasi.

Krisis Air dan Kompetisi dengan Sektor Pariwisata

Bali menghadapi defisit air yang semakin parah. Sektor pariwisata mengonsumsi air dalam jumlah besar untuk kebutuhan kolam renang, taman hotel, dan fasilitas tamu, yang sering kali mengambil sumber daya yang sama dengan Subak. Banyak bisnis pariwisata menggunakan sumur bor dalam yang tidak teregulasi, yang menyebabkan permukaan air tanah turun drastis—di beberapa tempat tercatat penurunan hingga lebih dari 50 meter.

Dampaknya terhadap petani sangat nyata. Banyak Subak yang kini hanya bisa memanen padi satu kali setahun karena gangguan ketersediaan air, padahal sebelumnya mereka bisa melakukan dua atau tiga kali panen. Di daerah Jatiluwih, petani terpaksa menggunakan pipa-pipa plastik dan pompa air untuk mengairi sawah yang secara tradisional bisa dijangkau oleh sistem irigasi gravitasi. Kompetisi ini menciptakan ketidakadilan sosial di mana sektor ekonomi yang kuat secara finansial meminggirkan sektor agraris tradisional yang menjadi identitas budaya Bali.

Status UNESCO dan Peringatan “Titik Kritis” 2025

Pengakuan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 membawa kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah Indonesia. Namun, laporan terbaru dari sesi ke-47 Komite Warisan Dunia pada tahun 2025 memberikan peringatan keras bahwa Subak berada pada “titik kritis” (tipping point).

Rekomendasi Utama UNESCO (Sesi 47 COM 7B.75)

Komite UNESCO mencatat bahwa upaya pengelolaan tradisional melalui pura air saja tidak cukup untuk membendung dampak negatif dari over-tourism dan pembangunan yang tidak terkendali. Beberapa poin mendesak yang ditekankan oleh UNESCO meliputi:

• Penguatan Penegakan Hukum: Meminta pemerintah untuk memperketat pemberian izin bangunan dan regulasi penjualan lahan di zona warisan dunia.
• Pemetaan Land Use: Mendesak penyerahan laporan detail yang menyertakan peta penggunaan lahan terbaru untuk dibandingkan dengan peta saat prasasti UNESCO pertama kali diberikan guna melihat tingkat fragmentasi lahan.
• Strategi Pariwisata Berkelanjutan: Menginstruksikan pembuatan strategi nasional yang menyeimbangkan pariwisata dengan prinsip-prinsip lingkungan dan lanskap budaya.
• Misi Penasihat ICOMOS: Mengundang misi penasihat internasional untuk mengevaluasi kondisi konservasi di lapangan dan menyusun “peta jalan” intervensi yang diperlukan.

Kekhawatiran UNESCO mencerminkan kenyataan bahwa jika struktur Subak hancur, Bali tidak hanya kehilangan sistem irigasi, tetapi juga sistem sosial dan spiritual yang telah menjaga keseimbangan pulau selama berabad-abad. Fragmentasi sawah menjadi vila-vila mewah menghancurkan kesinambungan hidrologis yang menjadi dasar kedaulatan air para petani.

Transformasi Digital: Inovasi Smart Farming dan Peran Pemuda

Di tengah berbagai tekanan, muncul harapan baru melalui inisiatif digitalisasi yang dipelopori oleh generasi muda Bali. Upaya ini bertujuan untuk modernisasi pertanian tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Subak, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang semakin langka.

Petani Muda Keren dan Mikiko Technology

Komunitas “Petani Muda Keren” (PMK) yang didirikan oleh Anak Agung Gede Agung Wedhatama telah menjadi motor penggerak digitalisasi pertanian di Bali. Melalui Mikiko Technology, mereka mengembangkan sistem Smart Farming berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pemantauan lahan secara real-time melalui ponsel pintar.

Fitur utama dari teknologi ini meliputi:

• Irigasi Presisi: Menggunakan sistem irigasi tetes (drip irrigation) yang mengalirkan air tepat ke akar tanaman, sehingga mengurangi pemborosan air yang signifikan—solusi krusial di tengah krisis air Bali.
• Fertigasi Otomatis: Penyaluran pupuk cair dan nutrisi melalui jaringan air yang dapat dikontrol dari jarak jauh, meningkatkan efisiensi biaya dan tenaga kerja.
• Monitoring Sensor: Sensor kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya memberikan data akurat bagi petani untuk mengambil keputusan yang lebih tepat.
• Big Data dan Pemasaran: Mengintegrasikan data dari hulu (produksi) ke hilir (pemasaran) melalui platform digital dan koperasi, memastikan petani mendapatkan harga yang adil bagi produk mereka.

Menjembatani Tradisi dan Teknologi

Inisiatif digitalisasi ini bukan bertujuan untuk menggantikan Subak, melainkan memperkuatnya. Dengan membuat pertanian menjadi lebih menguntungkan secara ekonomi dan lebih ringan secara fisik, diharapkan minat generasi milenial untuk kembali ke sawah akan meningkat. Saat ini, usia rata-rata petani di beberapa kawasan Subak mencapai lebih dari 62 tahun, sebuah angka yang menunjukkan risiko hilangnya pengetahuan tradisional jika tidak ada regenerasi. Digitalisasi Subak diharapkan dapat menciptakan dialog antar-generasi di mana teknologi modern melayani nilai-nilai Tri Hita Karana.

Dimensi Sosial: Subak sebagai Penjaga Keadilan dan Ketahanan

Keadilan sosial dalam Subak tidak hanya terbatas pada pembagian air, tetapi juga pada jaminan keamanan pangan dan perlindungan terhadap hak-hak komunitas agraris. Dalam menghadapi tekanan pariwisata, Subak bertindak sebagai “cultural bumper” atau pelindung budaya yang menjaga agar tanah tetap menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar komoditas spekulatif.

Peran Majelis Subak dalam Advokasi

Majelis Subak, sebagai federasi dari berbagai unit Subak, kini memiliki peran yang lebih politis dalam menyuarakan hak petani kepada pemerintah. Lembaga ini aktif dalam koordinasi pemanfaatan air yang melibatkan pihak luar (seperti hotel atau perusahaan air minum). Berdasarkan Perda Bali No. 9 Tahun 2012, setiap pemanfaatan air untuk kepentingan di luar pertanian harus dikoordinasikan dan mendapatkan persetujuan dari krama Subak melalui Paruman. Jika dilakukan tanpa koordinasi, pemanfaatan tersebut dianggap ilegal. Ini adalah instrumen hukum yang kuat, meskipun dalam praktiknya penegakannya masih menghadapi tantangan besar dari kekuatan modal pariwisata.

Pemberdayaan Ekonomi dan Ekowisata Berbasis Subak

Beberapa Subak, seperti Subak Mundeh di Desa Nyambu, mulai mengembangkan model agrowisata dan ekowisata yang dikelola sendiri oleh komunitas. Di sini, wisatawan diajak untuk belajar tentang mekanisme manajemen air, berpartisipasi dalam upacara, dan merasakan langsung kehidupan petani. Keuntungan dari sektor wisata ini dikembalikan ke kas Subak untuk biaya pemeliharaan pura dan infrastruktur irigasi, menciptakan model di mana pariwisata mendukung pelestarian pertanian, bukan menghancurkannya.

Kesimpulan: Merebut Kembali Masa Depan Demokrasi Air

Subak adalah bukti nyata bahwa sebuah sistem manajemen sumber daya alam yang kompleks dapat dikelola secara demokratis, adil, dan berkelanjutan selama berabad-abad jika didasarkan pada filosofi yang mengutamakan keharmonisan di atas eksploitasi. “Demokrasi Air” di Bali mengajarkan kita bahwa keadilan distributif bukan hanya soal membagi volume air secara merata, tetapi juga soal berbagi tanggung jawab, risiko, dan rasa syukur terhadap alam semesta.

Namun, saat ini Subak sedang berjuang untuk hidup. Krisis air, alih fungsi lahan yang liar, dan ketimpangan ekonomi dengan sektor pariwisata telah membawa sistem ini ke titik nadir. Pengakuan UNESCO dan peringatan kritis pada tahun 2025 harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan nyata:

1. Proteksi Lahan Absolut: Menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan di kawasan warisan dunia dan memberikan insentif pajak serta subsidi bagi petani yang mempertahankan sawahnya.
2. Restorasi Hidrologis: Meregulasi secara ketat penggunaan air tanah oleh sektor pariwisata dan memastikan prioritas air diberikan kepada Subak untuk menjaga ketahanan pangan lokal.
3. Modernisasi Berbasis Nilai: Mendukung digitalisasi dan Smart Farming sebagai alat untuk meningkatkan martabat petani dan menarik minat generasi muda tanpa menggerus akar spiritualitas Subak.

Jika kita membiarkan Subak hilang, Bali tidak hanya akan kehilangan pemandangan sawah teraseringnya yang indah, tetapi juga akan kehilangan jiwanya—sebuah peradaban yang mampu mendamaikan manusia dengan Tuhan dan alamnya. Merebut kembali kedaulatan Subak adalah upaya untuk merebut kembali masa depan Bali yang berkelanjutan dan adil bagi semua. Sebagaimana pepatah Bali yang dikutip dalam penelitian Lansing, “Suara Subak adalah suara Tuhan” (The voice of the subak is the voice of God); mengabaikan jeritan Subak hari ini berarti mengabaikan peringatan alam yang akan berdampak pada kehancuran ekosistem pulau ini secara keseluruhan.