- Tahun 2025 menandai berakhirnya era “wilayah tak bertuan” di ruang digital. Jika dekade sebelumnya didominasi oleh pengaruh tak terbatas dari perusahaan teknologi raksasa (Big Tech), kini negara-negara di seluruh dunia secara agresif menerapkan doktrin Kedaulatan Digital (Digital Sovereignty). Negara tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, melainkan sebagai penguasa mutlak atas data warga, infrastruktur internet, dan logika algoritme di bawah payung keamanan nasional.
Berikut adalah ulasan lengkap mengenai fenomena “Negara di Atas Awan” dan implikasinya terhadap masa depan internet global.
Redefinisi Kedaulatan: Mengambil Alih “Bahan Mentah” Abad ke-21
Kedaulatan digital kini didefinisikan sebagai kapasitas sebuah negara—atau blok negara—untuk mengendalikan infrastruktur digitalnya sendiri, mengelola aliran data di dalam yurisdiksinya, dan menetapkan norma tata kelola teknologi yang selaras dengan kepentingan hukum, budaya, dan strategis nasional.
Data warga kini dipandang sebagai “bahan mentah” strategis yang tidak boleh lagi diekstraksi secara bebas oleh platform asing tanpa kompensasi atau kendali lokal. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap “kolonialisme digital,” di mana data penduduk di belahan bumi selatan sering kali dialirkan melalui infrastruktur milik korporasi Utara untuk diproses oleh algoritme yang dilatih di atas dataset asing.
Model Uni Eropa: Regulasi sebagai Senjata Penyeimbang
Uni Eropa terus memposisikan dirinya sebagai “wasit digital” dunia melalui penegakan Digital Markets Act (DMA) dan AI Act. Tahun 2025 menjadi tahun krusial dalam pembuktian efektivitas regulasi ini.
- Sanksi Finansial Masif: Pada April 2025, Komisi Eropa menjatuhkan denda sebesar €500 juta kepada Apple dan €200 juta kepada Meta karena dianggap gagal mematuhi kewajiban steering dan transparansi data dalam DMA.
- Proyek Gaia-X: Untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia cloud Amerika (AWS, Azure, Google Cloud), Eropa terus mengembangkan Gaia-X, sebuah infrastruktur data federasi yang bertujuan membangun kedaulatan cloud Eropa yang interoperabel dan aman.
- Konflik Transatlantik: Kebijakan ini memicu ketegangan dengan Amerika Serikat. Administrasi Trump pada tahun 2025 secara terbuka menyerang regulasi digital Eropa sebagai “bentuk perpajakan terselubung” terhadap perusahaan inovatif AS dan mengancam akan melakukan investigasi Section 301 sebagai balasan.
Model Tiongkok: Kontrol Mutlak dan Lokalisasi Data
Tiongkok menerapkan model kedaulatan digital yang lebih restriktif dengan fokus pada stabilitas sosial dan keamanan data nasional.
- Pembaruan Hukum Data 2025: Pada Oktober 2025, Otoritas Siber Tiongkok (CAC) merilis aturan baru mengenai sertifikasi transfer data pribadi ke luar negeri. Aturan ini mewajibkan Platform Online Besar (LOP) dengan pengguna lebih dari 50 juta jiwa untuk menyimpan informasi pribadi secara lokal dan melakukan audit kepatuhan PI (Personal Information) secara berkala.
- Kedaulatan Algoritme: Negara kini memiliki otoritas untuk memeriksa algoritme yang digunakan oleh platform besar guna memastikan tidak adanya ancaman terhadap kepentingan nasional atau manipulasi opini publik.
Perlawanan Global South: Menuju “Digital Bandung”
Negara-negara berkembang seperti India, Brasil, dan Indonesia mulai menolak peran sebagai sekadar konsumen digital. Mereka berupaya membangun Infrastruktur Publik Digital (DPI) mandiri.
- Kedaulatan Melalui Inovasi: Contoh sukses seperti sistem pembayaran UPI di India dan PIX di Brasil menunjukkan bahwa negara bisa menciptakan ekosistem digital yang kuat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada platform Silicon Valley.
- Agenda Diplomasi Baru: Muncul wacana untuk menyelenggarakan “Digital Bandung” sebagai forum bagi negara-negara Global South untuk menyepakati kerangka tata kelola data yang adil dan mengakhiri ketergantungan infrastruktur pada korporasi Utara.
Analisis “Splinternet”: Apakah Internet akan Terkotak-kotak?
Tren kedaulatan digital ini membawa dunia menuju ancaman “Splinternet”—sebuah kondisi di mana internet tidak lagi menjadi jaringan tunggal global, melainkan kumpulan “pulau digital” yang dibatasi oleh batas negara.1
| Indikator Fragmentasi | Bentuk Manifestasi 2025 | Implikasi Global |
| Lokalisasi Data | Mandat penyimpanan data di dalam negeri (Tiongkok, India, Brasil) | Peningkatan biaya operasional bagi MNC dan hilangnya efisiensi cloud global.1 |
| Penyaringan Konten | Gateway internet nasional dan blokir platform asing | Terbatasnya akses informasi lintas batas dan segregasi ruang publik digital.1 |
| Divergensi Standar AI | Standar keamanan AI EU vs Inovasi bebas AS vs Kontrol Negara Tiongkok | Terhentinya kolaborasi riset AI global akibat perbedaan kepatuhan hukum.2 |
| Sovereign Clouds | Inisiatif seperti Gaia-X di Eropa | Terpecahnya pasar infrastruktur digital menjadi blok-blok regional. |
Kesimpulan: Era Negara di Atas Awan
Dunia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa negara telah berhasil merebut kembali kendali strategis dari korporasi teknologi. Namun, kemenangan kedaulatan ini dibayar dengan fragmentasi internet. Meskipun internet global mungkin tidak akan mati sepenuhnya, ia akan berfungsi di bawah aturan yang sangat berbeda: setiap kali data melintasi batas negara, ia akan tunduk pada “pemeriksaan bea cukai digital” yang ketat.
Kedaulatan digital bukan lagi sekadar retorika perlindungan privasi, melainkan instrumen kekuasaan dalam “Perang Dingin Baru” teknologi, di mana negara yang menguasai algoritme dan data adalah negara yang memegang kendali atas masa depan.