Diplomasi Budaya dan Geopolitik Identitas: Konstruksi “Soft Power” dalam Arsitektur Kekuasaan Global Abad ke-21

Evolusi kekuasaan dalam hubungan internasional telah bergeser secara fundamental dari paradigma realisme tradisional yang mengutamakan kekuatan militer menuju bentuk pengaruh yang lebih sublim, namun sangat strategis: identitas sebagai aset nasional. Di tengah arus globalisasi yang serba cepat, negara-negara kini memandang warisan budaya bukan sekadar artefak sejarah yang statis, melainkan sebagai instrumen “soft power” yang dinamis untuk membangun legitimasi politik, memperluas pengaruh diplomatik, dan mengamankan kepentingan ekonomi di panggung dunia. Fenomena ini tercermin dalam perlombaan internasional untuk mematenkan identitas budaya melalui badan dunia seperti UNESCO, di mana pengakuan internasional atas kain tradisional, tarian, atau kuliner dianggap sebagai kemenangan kedaulatan yang krusial. Laporan ini menganalisis bagaimana identitas—baik dalam manifestasi budaya tradisional maupun kapabilitas teknologi mutakhir—telah bertransformasi menjadi pilar utama diplomasi modern, memicu persaingan antarnegara tetangga, dan membentuk ulang tatanan dunia menuju tahun 2030.

Fondasi Teoretis: Soft Power dan Spektrum Diplomasi Warisan Budaya

Konsep soft power, yang didefinisikan oleh Joseph Nye, menekankan kemampuan sebuah negara untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah secara moral. Dalam dekade terakhir, konsep ini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai diplomasi warisan budaya (heritage diplomacy). Praktik ini merupakan sub-domain dari tata kelola warisan budaya yang berorientasi ke luar, di mana negara memobilisasi memori kolektif dan tradisi untuk mencapai tujuan strategis.

Diplomasi warisan budaya tidak bersifat monolitik, melainkan beroperasi dalam sebuah spektrum yang luas, mulai dari promosi citra negara yang proaktif hingga pertahanan narasi sejarah yang reaktif. Dalam konteks ini, warisan budaya berfungsi sebagai “modal simbolis” yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik. Misalnya, pendaftaran sebuah elemen budaya ke dalam Daftar UNESCO bukan hanya upaya pelestarian, tetapi juga strategi branding nasional untuk menunjukkan kedalaman peradaban dan stabilitas suatu bangsa.

Tipologi Keterlibatan Diplomasi Warisan

Negara-negara menggunakan berbagai pendekatan dalam mengelola identitas mereka di kancah internasional. Tabel di bawah ini merinci bagaimana bentuk-bentuk diplomasi warisan diaplikasikan untuk mencapai tujuan politik tertentu:

Analisis terhadap spektrum ini menunjukkan bahwa identitas budaya telah menjadi arena pertempuran untuk mendapatkan pengakuan. Ketika sebuah praktik budaya diakui secara internasional sebagai milik satu negara, hal itu menciptakan hierarki simbolis yang dapat memicu ketegangan dengan negara tetangga yang memiliki akar budaya serupa.

UNESCO dan Institusionalisasi Identitas: Antara Pelestarian dan Kompetisi

Sejak berlakunya Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (ICH), terjadi pergeseran fokus dari monumen fisik ke tradisi hidup. Perubahan ini memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk menonjolkan kekayaan identitas mereka yang tidak selalu berwujud bangunan besar, namun sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Namun, proses pendaftaran ini sering kali menjadi sangat birokratis dan politis, di mana daftar-daftar UNESCO dipandang sebagai “piala” dalam perlombaan global untuk soft power.

Peran UNESCO sebagai Arbiter Global

UNESCO berfungsi sebagai arbiter yang memberikan validitas internasional atas klaim identitas suatu negara. Pengakuan dari Paris (markas UNESCO) sering dianggap sebagai “dogma” baru dalam “pemujaan warisan budaya” modern. Bagi banyak negara, memiliki elemen budaya dalam daftar UNESCO adalah cara untuk mendapatkan “keunggulan kompetitif” dalam diplomasi publik. Hal ini menciptakan fenomena di mana negara-negara berupaya mengamankan hak eksklusif atas tradisi yang sebenarnya tumbuh di wilayah lintas batas.

Statistik di atas menunjukkan dominasi negara-negara Asia Timur dalam memanfaatkan platform UNESCO untuk memperkuat identitas nasional mereka. Dominasi ini bukan tanpa konsekuensi; hal ini sering kali memicu kecemburuan atau rasa terancam dari negara tetangga, yang pada gilirannya melahirkan sengketa budaya yang berkepanjangan.

Studi Kasus Asia Tenggara: Sengketa Budaya Indonesia dan Malaysia

Persaingan antara Indonesia dan Malaysia merupakan ilustrasi klasik tentang bagaimana identitas yang dibagikan (shared heritage) dapat menjadi sumber konflik politik yang tajam. Kedua negara berbagi akar sejarah “serumpun” yang sangat dalam, yang mencakup bahasa, agama, dan tradisi dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, konstruksi negara modern dengan batas-batas kolonial telah memaksa identitas yang cair ini ke dalam kotak-kotak kedaulatan nasional yang kaku.

Konflik Batik dan Tari Tradisional

Perselisihan mengenai batik menjadi salah satu titik nadir dalam hubungan kedua negara. Bagi masyarakat Indonesia, batik adalah identitas nasional yang mendalam, sementara Malaysia melihatnya sebagai bagian dari tradisi Melayu yang luas yang juga berkembang di semenanjung. Ketika Malaysia mulai mempromosikan batik dalam kampanye pariwisatanya, publik Indonesia bereaksi keras, memandangnya sebagai pencurian identitas. Ketegangan ini memiliki dimensi ekonomi yang nyata, mengingat ekspor batik Indonesia bernilai antara 69 hingga 93 juta dolar AS per tahun. Sebagai langkah strategis, Indonesia berhasil mendaftarkan batik ke UNESCO pada tahun 2009, yang secara luas dianggap sebagai kemenangan politik yang menetapkan Indonesia sebagai pemilik sah secara internasional.

Sengketa ini tidak berhenti pada batik. Penggunaan Tari Pendet dalam iklan pariwisata “Enigmatic Malaysia” pada tahun 2009 memicu gelombang protes anti-Malaysia di Jakarta, dengan teriakan “Ganjang Malaysia” yang membangkitkan memori konfrontasi tahun 1960-an. Analisis menunjukkan bahwa kemarahan publik ini sering kali merupakan luapan dari rasa frustrasi terhadap masalah politik dan ekonomi lain, seperti sengketa wilayah di Blok Ambalat dan perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Implikasi Politik dari Klaim Budaya

Konflik budaya ini memiliki dampak yang merusak pada stabilitas regional. Kegagalan untuk mengakui bahwa budaya sering kali melintasi batas negara menyebabkan manifestasi destruktif seperti serangan siber, pembakaran bendera, dan ketegangan di perbatasan. Oleh karena itu, diplomasi budaya yang sukses membutuhkan pergeseran paradigma dari “milik siapa” menjadi “warisan bersama”, namun dalam realitas politik saat ini, klaim eksklusif masih dianggap lebih menguntungkan untuk kepentingan branding nasional.

Gastrodiplomasi: Rasa sebagai Instrumen Persuasi

Gastrodiplomasi, atau penggunaan kuliner untuk memenangkan “hati dan pikiran” publik asing, telah menjadi salah satu strategi soft power paling efektif di Asia. Melalui makanan, sebuah negara dapat membangun afinitas budaya dengan audiens global tanpa harus melalui retorika politik yang berat. Gastrodiplomasi bukan sekadar promosi restoran, melainkan upaya sadar pemerintah untuk mengintegrasikan kuliner ke dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan.

Model Thailand: “Kitchen of the World”

Thailand adalah pionir dalam bidang ini melalui program “Global Thai” yang diluncurkan pada tahun 2002. Pemerintah Thailand secara aktif memfasilitasi pembukaan restoran Thailand di luar negeri melalui pelatihan koki, pemberian pinjaman lunak, dan standarisasi kualitas melalui sertifikasi “Thai Select”. Strategi ini bertujuan untuk mengubah citra internasional Thailand dan menarik wisatawan melalui daya tarik kuliner.

Keberhasilan Thailand sangat luar biasa. Jumlah restoran Thailand di luar negeri meningkat pesat, dan Bangkok kini diakui sebagai salah satu ibu kota makanan jalanan dunia. Keberhasilan ini tidak hanya mendatangkan devisa melalui pariwisata, tetapi juga meningkatkan ekspor bahan makanan dan peralatan memasak dari Thailand.

Diplomasi Kimchi Korea Selatan

Mengikuti jejak Thailand, Korea Selatan meluncurkan program “Global Hansik” sebagai bagian dari gelombang Hallyu. Fokus utama mereka adalah Kimchi, yang tidak hanya dipromosikan sebagai makanan lezat tetapi juga sebagai simbol gaya hidup sehat. Upaya sistematis Seoul untuk mendaftarkan “Kimjang” (budaya pembuatan Kimchi) ke UNESCO pada tahun 2013 adalah langkah strategis untuk mengukuhkan identitas Korea Selatan di tengah persaingan dengan produk serupa dari Tiongkok.

Gastrodiplomasi terbukti mampu memberikan imbal balik ekonomi yang konkret. Namun, ia juga rentan terhadap tuduhan apropriasi budaya dan konflik politik, seperti yang terlihat dalam “perang Kimchi” antara netizen Korea Selatan dan Tiongkok.

Perselisihan Identitas di Asia Timur: Tiongkok, Korea, dan Jepang

Di Asia Timur, diplomasi budaya sering kali bersifat defensif dan korektif. Tiongkok, sebagai kekuatan besar yang sedang bangkit, semakin asertif dalam mengklaim kembali akar budayanya yang tersebar di wilayah sekitarnya. Hal ini memicu ketegangan dengan Korea Selatan dan Jepang, yang masing-masing telah mengembangkan identitas nasional yang unik dari akar yang sama.

Kontroversi Tahun Baru Imlek dan Festival Danoje

Ketegangan baru-baru ini muncul terkait penamaan “Lunar New Year” versus “Chinese New Year”. Setelah UNESCO mengakui “Festival Musim Semi” (Spring Festival) sebagai warisan budaya Tiongkok pada akhir 2024, muncul kampanye luas di media sosial Tiongkok untuk menolak istilah “Lunar New Year” karena dianggap sebagai upaya “de-sinisisasi” atau penghapusan jejak budaya Tiongkok. Di sisi lain, komunitas di Korea (Seollal) dan Vietnam (Tết) berpendapat bahwa istilah “Lunar New Year” lebih inklusif untuk merayakan keragaman cara tradisi ini diobservasi di berbagai negara.

Perselisihan serupa terjadi pada tahun 2005 ketika Korea Selatan berhasil mendaftarkan “Festival Gangneung Danoje” ke UNESCO. Netizen Tiongkok menuduh Korea Selatan “mencuri” Festival Perahu Naga (Dragon Boat Festival) karena keduanya berbagi karakter Han yang sama dan waktu pelaksanaan yang serupa. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa UNESCO, secara tidak sengaja, sering kali memperuncing konflik identitas nasionalis dengan memberikan label kepemilikan kepada satu negara atas praktik yang bersifat transnasional.

Identitas Teknologi: Chip sebagai Perisai Kedaulatan Modern

Dalam abad ke-21, identitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh masa lalunya, tetapi juga oleh masa depan teknologinya. Semikonduktor telah muncul sebagai komponen identitas strategis baru. Penguasaan atas chip bukan lagi sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi kedaulatan nasional dan instrumen pengaruh global.

Taiwan dan “Silicon Shield”

Taiwan adalah contoh paling menonjol di mana identitas teknologi berfungsi sebagai perisai eksistensial. Keberhasilan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dalam memproduksi lebih dari 90% chip tercanggih di dunia telah menciptakan apa yang disebut sebagai “Silicon Shield”. Identitas Taiwan sebagai pusat saraf teknologi dunia membuat keamanan pulau tersebut menjadi kepentingan vital bagi ekonomi global. Ketergantungan dunia pada chip Taiwan dianggap sebagai pencegah invasi militer, karena kerusakan pada fasilitas produksi akan memicu depresi ekonomi global.

Geopolitik Semikonduktor 2030

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam memperebutkan dominasi chip telah menciptakan “Perang Dingin Silikon”. Amerika Serikat melalui CHIPS Act berupaya mengembalikan produksi ke dalam negeri, sementara Tiongkok menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk mencapai kemandirian teknologi. Bagi negara-negara menengah seperti Korea Selatan dan Jepang, identitas mereka sebagai pemimpin teknologi memaksanya untuk menavigasi keseimbangan yang sulit antara sekutu keamanan (AS) dan pasar utama (Tiongkok).

Identitas sebagai “negara teknologi” kini memberikan bargaining power yang sama besarnya dengan kekuatan militer tradisional. Negara-negara yang mengontrol “arteri teknologi” ekonomi global memegang kendali atas aturan main tatanan dunia baru.

Sovereign AI: Pertahanan Nilai dan Budaya dalam Algoritma

Seiring dengan kemajuan kecerdasan buatan (AI), muncul kebutuhan akan “Sovereign AI” atau AI yang berdaulat. Identitas nasional kini mulai diintegrasikan ke dalam model-model bahasa besar (LLM). Negara-negara tidak ingin bergantung pada model AI dari Silicon Valley yang mungkin membawa bias budaya dan nilai-nilai Barat yang tidak relevan atau bertentangan dengan nilai lokal mereka.

Sovereign AI melibatkan penggunaan infrastruktur domestik, data yang relevan secara budaya, dan tenaga kerja lokal untuk membangun sistem AI yang mencerminkan identitas bangsa. Uni Eropa, misalnya, telah meluncurkan inisiatif InvestAI senilai miliaran euro untuk memastikan kedaulatan digital mereka. Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan, diplomasi budaya akan merambah ke dunia digital, di mana algoritma akan menjadi duta bagi nilai-nilai dan identitas nasional.

Strategi Masa Depan: Integrasi Budaya dan Teknologi sebagai Smart Power

Menghadapi tahun 2030, negara-negara harus mampu mengintegrasikan kekuatan tradisional (hard power) dengan kekuatan lunak (soft power) menjadi apa yang disebut Joseph Nye sebagai “smart power”. Identitas budaya akan tetap menjadi alat persuasi yang penting, namun ia harus didukung oleh ketahanan teknologi dan ekonomi.

Rekomendasi untuk Diplomasi Identitas yang Strategis

1. Pendaftaran Bersama (Joint Nomination): Untuk meredam konflik dengan negara tetangga, negara-negara harus lebih aktif mengusulkan pendaftaran bersama ke UNESCO untuk warisan budaya yang memang dibagikan lintas batas. Ini akan mengubah persaingan menjadi kolaborasi.
2. Modernisasi Tradisi: Identitas budaya tidak boleh hanya dipandang sebagai masa lalu. Integrasi elemen tradisional ke dalam produk kreatif modern (film, game, desain) akan menjamin relevansinya bagi generasi milenial dan Gen Z global.
3. Kemandirian Teknologi: Membangun ekosistem teknologi domestik—khususnya dalam semikonduktor dan AI—adalah syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan identitas di era digital. Tanpa kedaulatan teknologi, identitas budaya sebuah bangsa rentan terhadap dominasi platform asing.
4. Diplomasi Berbasis Data: Menggunakan data ekonomi dan riset pasar untuk mengarahkan kampanye gastrodiplomasi dan branding nasional secara lebih presisi, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan Kimchi.

Kesimpulan: Kemenangan Politik melalui Narasi dan Inovasi

Diplomasi budaya dan identitas telah berevolusi menjadi instrumen kekuasaan yang sangat canggih di panggung global. Pengakuan internasional melalui badan seperti UNESCO bukan sekadar seremonial, melainkan pengukuhan kedaulatan simbolis yang memiliki implikasi politik dan ekonomi yang luas. Sengketa budaya antarnegara tetangga menunjukkan bahwa identitas adalah aset yang sangat berharga sekaligus sensitif, yang memerlukan pengelolaan diplomatik yang bijaksana.

Di sisi lain, pergeseran menuju identitas teknologi dalam bentuk semikonduktor dan Sovereign AI menunjukkan bahwa pertempuran untuk mendapatkan pengaruh di masa depan akan terjadi di dua medan: di meja makan dan galeri seni, serta di dalam sirkuit mikro dan kode-kode algoritma. Negara-negara yang mampu memadukan kedalaman warisan budayanya dengan keunggulan inovasi teknologinya akan menjadi pemimpin dalam tatanan dunia baru yang semakin terfragmentasi namun saling bergantung. Akhirnya, identitas sebagai soft power adalah tentang kemampuan sebuah bangsa untuk menceritakan kisahnya sendiri kepada dunia—dan memastikan bahwa dunia tidak hanya mendengar, tetapi juga menghargai dan bergantung pada kisah tersebut.