Polarisasi Gender sebagai Medan Tempur Politik Baru: Analisis Geopolitik dan Sosio-Ekonomi Global 2025

Lanskap politik global pada tahun 2025 telah mengonfirmasi pergeseran seismik dalam dinamika kekuasaan, di mana isu-isu gender dan nilai-nilai keluarga tradisional telah menggantikan perdebatan ekonomi klasik sebagai pembelah politik paling tajam di dunia Barat maupun Timur. Fenomena ini, yang secara analitis diidentifikasi sebagai “polarisasi gender,” bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan telah menjadi garis depan baru dalam diplomasi global dan kampanye pemilihan umum. Dari kebijakan domestik di Amerika Serikat hingga gerakan protes di jalanan Jakarta, gender telah dipersenjatai sebagai alat mobilisasi massa, strategi legitimasi negara, dan mekanisme pengalihan perhatian dari ketimpangan ekonomi sistemik yang lebih luas.

Arsitektur Backlash: Kebangkitan Anti-Gender Global

Memasuki pertengahan dekade 2020-an, dunia menyaksikan apa yang disebut sebagai gelombang balik gender (gender backlash) yang mengancam kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade. Laporan Kesenjangan Gender Global 2024-2025 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan marginal dalam paritas gender, kecepatan kemajuan tersebut sangat lambat sehingga paritas penuh diperkirakan tetap berada di luar jangkauan untuk lima generasi mendatang. Berdasarkan data kolektif dari 100 ekonomi yang dipantau terus-menerus sejak 2006, dunia membutuhkan waktu sekitar 123 hingga 134 tahun untuk mencapai kesetaraan penuh, sebuah angka yang secara signifikan melampaui target Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030.

Realignment Politik dan Ideologi

Struktur politik tradisional yang sebelumnya berporos pada distribusi sumber daya ekonomi kini mengalami realineasi budaya. Isu-isu seperti hak reproduksi, perlindungan LGBTQ+, dan definisi hukum tentang keluarga telah menjadi proksi bagi perjuangan yang lebih besar mengenai identitas nasional dan kedaulatan. Di banyak negara, pemerintahan populis kanan dan otokrasi nasionalis telah mengadopsi narasi anti-gender untuk memperkuat basis dukungan mereka.

Pada tanggal 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan seluruh badan pemerintah untuk menghapus kebijakan yang dianggap mempromosikan “ideologi gender”. Langkah serupa diambil di Argentina oleh Presiden Javier Milei yang membubarkan institusi kesetaraan gender sebagai bagian dari strategi penghematan yang dibalut dalam retorika perang budaya. Di Eropa Timur, negara-negara seperti Hungaria dan Georgia telah melangkah lebih jauh dengan melarang representasi LGBTQ+ di sekolah dan menghapus studi gender dari kurikulum universitas.

Analisis mendalam terhadap tren ini menunjukkan bahwa gerakan anti-gender bukan sekadar reaksi organik terhadap perubahan sosial, melainkan hasil dari pengorganisasian jangka panjang yang melibatkan jaringan transnasional organisasi konservatif dan agama. Jaringan ini telah berhasil membangun kerangka normatif alternatif yang menempatkan keluarga alami (natural family) sebagai fondasi kohesi sosial, yang secara langsung menantang kerangka hak asasi manusia universal yang berbasis pada otonomi individu.

Penurunan Representasi Eksekutif

Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen global menunjukkan tren positif yang lambat, terdapat indikasi penurunan pada level eksekutif. Pada 1 Januari 2025, proporsi perempuan yang menjabat sebagai kepala kementerian menurun menjadi 22,9 persen dari sebelumnya 23,3 persen pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena 64 negara mengalami pengurangan representasi perempuan di tingkat kabinet, sementara 63 negara lainnya mengalami stagnasi. Hanya sembilan negara, sebagian besar di Eropa, yang berhasil mempertahankan kabinet dengan kesetaraan gender 50 persen atau lebih.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam alokasi portofolio menteri, di mana perempuan tetap terkonsentrasi pada kementerian yang mengurusi urusan sosial dan keluarga, sementara sektor strategis seperti pertahanan dan keuangan tetap didominasi oleh laki-laki.

Jurang Generasi: Paradoks Gen Z dan Politik Maskulinitas

Salah satu fenomena paling signifikan pada tahun 2025 adalah munculnya kesenjangan gender yang sangat lebar di kalangan orang dewasa muda, khususnya Generasi Z. Berbeda dengan pola historis di mana kaum muda cenderung lebih progresif secara seragam, data terbaru menunjukkan divergensi tajam antara pria dan wanita muda di berbagai belahan dunia.

Konservatisme Pria Muda vs Progresivisme Wanita Muda

Di negara-negara seperti Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, wanita muda secara konsisten bergeser ke arah pandangan liberal dan feminis, yang dipicu oleh gerakan seperti #MeToo dan ancaman terhadap hak reproduksi. Sebaliknya, sebagian besar pria muda merasa terasing oleh perubahan peran gender yang cepat dan merasa bahwa kebijakan progresif—seperti inisiatif DEI (Diversity, Equity, and Inclusion)—telah meminggirkan mereka secara sosial dan ekonomi.

Dinamika ini menciptakan apa yang disebut sebagai ekonomi kebanggaan (pride economy) di mana politisi menawarkan visi maskulinitas tradisional sebagai penawar terhadap perasaan rendah diri ekonomi. Di Korea Selatan, perpecahan ini telah mencapai tingkat ekstrem di mana pria muda secara masif mendukung narasi anti-feminis sebagai respons terhadap persaingan ekonomi yang sengit di pasar kerja dan isu wajib militer.

Ketegangan ini bukan sekadar masalah preferensi pemilihan; ini mencerminkan disintegrasi kohesi sosial yang lebih dalam. Algoritma media sosial berperan besar dalam memperkuat polarisasi ini dengan menciptakan ruang gema yang memvalidasi kebencian gender dan sentimentisme reaksioner. Rendahnya literasi digital di tengah banjir disinformasi telah memudahkan aktor politik untuk mengeksploitasi panik demografis—kekhawatiran akan penurunan angka kelahiran—untuk menekan otonomi perempuan atas nama kelangsungan hidup nasional.

Isu Gender sebagai Alat Pengalihan: Taktik Wedge Issue

Argumen sentral dalam analisis tahun 2025 adalah bahwa identitas gender sering kali digunakan sebagai isu pemecah (wedge issue) oleh elit politik untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah ketimpangan ekonomi yang lebih sistemik. Namun, hubungan kausal yang lebih kompleks menunjukkan bahwa identitas politik itu sendiri sering kali didorong dan didominasi oleh kekhawatiran ekonomi yang tidak terkelola.

Mekanisme Pengalihan dan Realitas Ekonomi

Terdapat klaim bahwa partai politik tidak lagi berdebat tentang kebijakan fiskal atau redistribusi kekayaan secara substantif, melainkan tentang definisi moral keluarga. Kritikus berpendapat bahwa fokus pada perang budaya memungkinkan elit untuk mempertahankan struktur neoliberal tanpa tantangan berarti. Misalnya, narasi yang menyerang inisiatif DEI sering kali dibangun bukan oleh kelas pekerja yang beragam, melainkan oleh elit ekonomi yang merasa posisi keuntungan mereka terancam oleh proses meritokrasi yang lebih inklusif.

Di sisi lain, bukti ilmiah menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender memiliki biaya ekonomi yang nyata dan masif. Ketimpangan pendapatan, kurangnya akses ke pengasuhan anak yang terjangkau, dan beban ganda pekerjaan domestik adalah isu-isu identitas yang memiliki akar ekonomi yang kuat.

1. Hambatan Struktur Ekonomi: Di Indonesia dan Amerika Serikat, sistem politik yang berbiaya tinggi secara inheren mendiskriminasi perempuan yang secara historis memiliki akses lebih rendah terhadap kapital dan aset ekonomi.
2. Produktivitas yang Hilang: Penutupan kesenjangan gender digital saja diperkirakan dapat memberikan manfaat bagi 343,5 juta perempuan dan anak perempuan pada tahun 2050, menambahkan $1,5 triliun ke ekonomi global pada tahun 2030.
3. Investasi dalam Pengasuhan: Kegagalan pemerintah untuk berinvestasi dalam ekonomi pengasuhan (care economy) memaksa jutaan perempuan keluar dari pasar kerja formal, yang kemudian divalidasi oleh narasi politik konservatif sebagai kepatuhan terhadap nilai keluarga tradisional.

Secara strategis, penggunaan isu gender sebagai pengalih perhatian bekerja dengan memicu respons emosional yang kuat (universalitas moral vs partikularisme), sehingga menyulitkan pemilih untuk membentuk koalisi lintas kelompok yang berbasis pada kepentingan ekonomi kelas bersama.

Gender dalam Diplomasi Global: Arena Baru Konflik Multilateral

Pada tahun 2025, diplomasi internasional tidak lagi terbatas pada masalah keamanan militer atau perdagangan, tetapi telah merambah ke wilayah nilai-nilai moral dan ontologis. PBB melaporkan bahwa mekanisme multilateral kini sering dimanipulasi oleh koalisi negara-negara konservatif untuk merusak konsensus global mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan LGBTQ+.

Perang Kata di Forum Internasional

Negara-negara seperti Rusia, beberapa anggota ASEAN, dan blok negara tertentu di Afrika kini secara aktif menentang penggunaan kata “gender” dalam dokumen internasional, dan lebih memilih istilah seperti “nilai-nilai tradisional” atau “perlindungan kedaulatan nasional”. Hal ini menciptakan kebuntuan dalam negosiasi multilateral, di mana bantuan kemanusiaan dan pembangunan sering kali dijadikan instrumen tekanan oleh tuntutan untuk menghapus referensi terhadap hak asasi manusia yang sensitif terhadap gender.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Maret 2025 memperingatkan tentang surge in misogyny (lonjakan misogini) yang mengancam untuk memundurkan kemajuan kesetaraan gender selama tiga dekade sejak Deklarasi Beijing. Sebagai respons, beberapa negara mulai menerapkan kebijakan luar negeri feminis (Feminist Foreign Policy) untuk melawan tren remaskulinisasi politik luar negeri yang ditonjolkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat di bawah administrasi baru, Rusia, dan Tiongkok.

Konflik dan Dampak Gendered

Kondisi konflik global pada tahun 2024-2025 mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1946, dengan hampir sepertiga negara terlibat dalam permusuhan berbasis negara. Dampak dari konflik ini sangat bias gender; tingkat kekerasan seksual terkait konflik melonjak drastis, sementara perempuan semakin terpinggirkan dari proses negosiasi perdamaian. Di Afghanistan, apartheid gender telah mencapai tingkat yang mengejutkan dengan lebih dari 100 dekrit Taliban yang melarang perempuan dari hampir seluruh aspek kehidupan publik, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan dasar.

Fokus Asia Tenggara dan Indonesia: Antara Afirmasi dan Patriarki

Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) menyajikan dinamika yang unik dalam polarisasi gender. Meskipun terdapat kemajuan dalam pendidikan dan akses air bersih, norma sosial yang mengatur peran gender justru memburuk antara tahun 2014 hingga 2022, khususnya yang mempengaruhi hak ekonomi perempuan. Indeks Institusi Sosial dan Gender (SIGI) menunjukkan bahwa 70 persen perempuan di Asia Tenggara (sekitar 340 juta jiwa) masih tinggal di negara-negara dengan tingkat diskriminasi tinggi atau sangat tinggi.

Indonesia: Paradoks Representasi dan Kekerasan Politik

Indonesia telah menunjukkan pencapaian kuantitatif dengan peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 22,1 persen (128 dari 580 kursi) pada Pemilu 2024. Namun, peningkatan visibilitas ini secara paradoks diiringi oleh peningkatan insiden kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP).

Riset terbaru pada Februari 2025 mengungkapkan bahwa 88 persen perempuan yang aktif secara politik di Indonesia pernah mengalami kekerasan atau pelecehan. Kekerasan ini berakar pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat, sering kali diperkuat oleh interpretasi ideologi berbasis agama yang menentang kepemimpinan perempuan.

Gendering Demonstrasi 2025

Peristiwa signifikan terjadi pada Agustus 2025, ketika gelombang protes besar melanda Indonesia sebagai respons terhadap kebijakan tunjangan dan perilaku anggota parlemen yang dianggap tidak etis di tengah krisis biaya hidup. Analisis terhadap respons negara menunjukkan pola remaskulinisasi otoritas. Pemerintah memposisikan diri sebagai “Ayah yang Kuat” (strong father) yang rasional dan melindungi, sementara para demonstran—termasuk mahasiswa dan kelompok perempuan—dicitrakan sebagai warga negara yang “terfeminisasi,” emosional, naif, dan mudah diprovokasi oleh agen asing. Penggunaan narasi “provokator asing” berfungsi untuk mendelegitimasi keluhan ekonomi rakyat dengan mengubahnya menjadi masalah keamanan nasional yang maskulin.

Strategi Mobilisasi dan Perdebatan Nilai Keluarga

Dalam kampanye pemilu 2024-2025 di Indonesia, partai politik mulai menggunakan isu-isu keluarga sebagai alat penarik suara yang sangat efektif. Sebagai contoh, program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh Partai Gerindra secara strategis menargetkan pemilih perempuan yang seringkali menjadi pengambil keputusan utama terkait kebutuhan nutrisi dan kesejahteraan keluarga. Program ini bukan sekadar kebijakan kesehatan, melainkan alat politik untuk membangun kepercayaan di kalangan perempuan yang merasa terbebani secara ekonomi.

Di sisi lain, perdebatan mengenai nilai-nilai keluarga tradisional terus berbenturan dengan hak-hak progresif. Di tingkat lokal, narasi seperti “pemimpin harus pria” masih sangat dominan, bahkan diucapkan secara terbuka dalam debat resmi kandidat kepala daerah. Fenomena ini diperparah oleh kebijakan partai internal yang sering kali melakukan audit keterwakilan perempuan hanya secara formalitas tanpa memberikan dukungan logistik atau keamanan yang memadai selama kampanye.

Paradigma Mubadalah sebagai Alternatif

Di tengah polarisasi yang tajam, muncul gerakan intelektual di Indonesia yang mencoba menawarkan jalan tengah melalui paradigma Mubadalah (kesalingan). Paradigma ini menekankan pada kesetaraan, keadilan, dan kerja sama timbal balik antara suami dan istri dalam hubungan keluarga serta peran sosial. Pendekatan ini mencoba menyelaraskan teks normatif agama dengan realitas sosial modern untuk menghindari pola pikir ekstrem, baik yang menolak hak perempuan sama sekali maupun yang mengabaikan nilai-nilai lokal.

Implikasi Geopolitik dan Sosial Jangka Panjang

Polarisasi gender pada tahun 2025 memiliki dampak yang melampaui politik elektoral; ia mengancam integritas lembaga demokrasi dan kohesi sosial global. Penggunaan isu gender sebagai alat pengalih perhatian dari ketimpangan ekonomi sistemik mengakibatkan kegagalan kebijakan dalam mengatasi akar masalah kemiskinan dan ketidakadilan.

Krisis Meritokrasi dan Ekonomi

Penolakan terhadap inisiatif DEI dan kesetaraan gender di tempat kerja sering kali didasarkan pada argumen meritokrasi palsu. Data menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis identitas (ras, gender, disabilitas) justru merusak proses meritokrasi yang sebenarnya dengan membatasi akses individu berbakat ke posisi kepemimpinan. Sebaliknya, tindakan afirmatif yang dirancang dengan baik terbukti meningkatkan kualitas kepemimpinan dan hasil ekonomi perusahaan serta negara.

Rekomendasi Kebijakan dan Outlook 2026-2030

Berdasarkan analisis tren yang berkembang hingga tahun 2025, langkah-langkah strategis berikut diperlukan untuk memitigasi dampak destruktif dari polarisasi gender:

• Reformasi Institusional Partai Politik: Diperlukan perubahan pada UU Partai Politik untuk mewajibkan audit tahunan terhadap keterwakilan perempuan secara substantif, bukan hanya pada tahap pencalonan.
• Penguatan Literasi Digital Nasional: Pemerintah harus memprioritaskan ketahanan ekologis-sosial dengan meningkatkan literasi digital masyarakat untuk menangkal disinformasi yang memicu polarisasi gender.
• Integrasi Perspektif Gender dalam Pertahanan: Diplomasi pertahanan harus beralih dari model agresif-militeristik ke model humanis yang melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian aktif.
• Investasi dalam Equanomics: Mengalihkan fokus kebijakan fiskal untuk secara eksplisit mendukung kesetaraan gender sebagai strategi pertumbuhan ekonomi utama.
• Penegakan Hukum terhadap KTPP: Memperkuat kerangka hukum untuk menjamin ruang aman bagi perempuan di arena politik, baik online maupun offline.

Masa depan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, baik di Indonesia maupun di dunia, bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk melihat melampaui medan tempur nilai-nilai moral yang dibuat-buat dan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar serta keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender. Jika polarisasi ini terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang berani, dunia berisiko menghadapi stagnasi ekonomi jangka panjang dan disintegrasi sosial yang akan memakan waktu berabad-abad untuk diperbaiki. Isu gender bukanlah sekadar perang kata-kata; ia adalah jantung dari keberlanjutan peradaban modern di abad ke-21.