Restorasi Kedaulatan Hukum: Analisis Komprehensif Operasi Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat

Peristiwa luar biasa yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2026, di mana pasukan khusus Amerika Serikat melakukan ekstraksi terhadap Nicolás Maduro Moros dari Caracas, menandai titik balik paling signifikan dalam hubungan internasional di Belahan Bumi Barat sejak berakhirnya Perang Dingin. Operasi militer berskala besar yang diberi sandi “Absolute Resolve” (Lanza del Sur) ini bukan sekadar tindakan penegakan hukum lintas batas, melainkan manifestasi dari doktrin keamanan nasional yang telah didefinisikan ulang untuk menghadapi apa yang disebut oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) sebagai “Negara Mafia” atau “Perusahaan Kriminal Bersama”. Analisis mendalam ini akan menguraikan berbagai dimensi yang mendasari keputusan Amerika Serikat untuk menangkap Maduro, mulai dari landasan hukum pidana federal yang disusun selama dekade terakhir, keterlibatan sistemik dalam jaringan narkoterorisme global, hingga pergeseran strategis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengedepankan pemulihan preeminensi di kawasan Amerika Latin.

Arsitektur Yuridis: Evolusi Surat Dakwaan Federal

Dasar utama dari penangkapan Nicolás Maduro berakar pada serangkaian dakwaan pidana yang diajukan oleh Kantor Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (SDNY). Kasus ini, yang secara resmi dikenal sebagai United States of America v. Nicolás Maduro Moros et al., telah berkembang dari sebuah penyelidikan narkotika menjadi dakwaan konspirasi kriminal yang mencakup seluruh struktur pemerintahan de facto Venezuela.

Surat Dakwaan Tahun 2020 dan Landasan Awal

Pada 26 Maret 2020, Jaksa Agung William Barr pertama kali mengumumkan dakwaan terhadap Maduro dan 14 pejabat tinggi Venezuela lainnya. Pada titik ini, Amerika Serikat telah secara resmi berhenti mengakui Maduro sebagai presiden yang sah, menyusul krisis konstitusional tahun 2019. Dakwaan awal ini menuduh Maduro berpartisipasi dalam konspirasi narkoterorisme dengan organisasi teroris Kolombia, Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), untuk membanjiri Amerika Serikat dengan kokain.

Relevansi dari dakwaan tahun 2020 ini terletak pada klasifikasi Maduro bukan sebagai kepala negara yang mendapatkan kekebalan hukum, melainkan sebagai pemimpin organisasi kriminal. Jaksa penuntut berargumen bahwa Maduro dan rekan-rekannya menggunakan jabatan publik mereka untuk memfasilitasi perdagangan narkoba berskala besar, mengubah institusi negara—seperti militer, intelijen, dan kementerian luar negeri—menjadi infrastruktur pendukung bagi Cartel de los Soles (Kartel Matahari).

Surat Dakwaan Pengganti Januari 2026

Operasi pada Januari 2026 didorong oleh pengungkapan surat dakwaan pengganti (superseding indictment) yang lebih luas dan tajam. Surat dakwaan yang dibuka oleh Jaksa Agung Pam Bondi segera setelah penangkapan Maduro ini menambahkan rincian baru mengenai kegiatan kriminal yang terus berlanjut hingga tahun 2025. Dakwaan terbaru ini tidak hanya menyasar Maduro, tetapi juga melibatkan lingkaran dalam keluarganya, termasuk istrinya, Cilia Flores, dan putranya, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.

Pembaruan dakwaan ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana rezim Maduro beradaptasi dengan tekanan internasional. Selain hubungan tradisional dengan FARC, dakwaan tahun 2026 menyertakan bukti kemitraan dengan kelompok kriminal transnasional baru seperti Tren de Aragua dan kartel Meksiko (Sinaloa dan Los Zetas).

Mekanisme Cartel de los Soles: Negara sebagai Alat Kriminal

Salah satu alasan terkuat bagi Amerika Serikat untuk melakukan tindakan ekstraksi adalah sifat unik dari Cartel de los Soles. Berbeda dengan kartel narkoba tradisional di Kolombia atau Meksiko yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dari pemerintah, Cartel de los Soles adalah pemerintah itu sendiri. Nama kartel ini merujuk pada lencana matahari yang dikenakan oleh para jenderal militer Venezuela, yang menunjukkan keterlibatan sistemik dari eselon tertinggi angkatan bersenjata.

Penyalahgunaan Institusi Publik

Selama lebih dari 25 tahun, para pemimpin Venezuela dituduh telah merusak institusi yang dulunya sah untuk memfasilitasi impor ribuan ton kokain ke Amerika Serikat. Penyelidikan Amerika Serikat merinci bagaimana setiap cabang pemerintahan digunakan untuk tujuan ini:

• Militer (FANB): Angkatan bersenjata memberikan pengawalan bersenjata untuk pengiriman narkoba di darat dan memastikan jalur udara tetap terbuka bagi pesawat kartel. Pejabat militer juga menyalahgunakan radar nasional untuk menghindari deteksi oleh otoritas internasional.
• Kementerian Luar Negeri: Selama masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri (2006–2013), Maduro dituduh menjual paspor diplomatik kepada pengedar narkoba untuk memudahkan pergerakan uang hasil kejahatan dari Meksiko kembali ke Venezuela di bawah perlindungan diplomatik.
• Badan Intelijen (DIM): Di bawah arahan tokoh-tokoh seperti Hugo “El Pollo” Carvajal, badan intelijen militer berfungsi sebagai unit penegak hukum bagi kartel, mengidentifikasi dan menyingkirkan siapa pun yang mengancam operasi perdagangan narkoba.
• PDVSA (Perusahaan Minyak Negara): Perusahaan minyak nasional digunakan untuk menyamarkan aktivitas keuangan ilegal. Dakwaan merinci penggunaan jet pribadi milik PDVSA untuk mengangkut narkoba dari Pulau Margarita, dengan mobilisasi tentara bersenjata untuk membantu proses pemuatan pesawat.

Penggunaan Kokain sebagai Senjata Strategis

Analisis hukum Amerika Serikat menyoroti aspek yang sangat provokatif: Cartel de los Soles, di bawah kepemimpinan Maduro, sengaja memprioritaskan penggunaan kokain sebagai “senjata” untuk merusak kesehatan dan stabilitas masyarakat Amerika Serikat. Alih-alih hanya mencari keuntungan finansial, rezim tersebut dituduh memiliki motivasi politik untuk menimbulkan kerusakan sosial di Amerika Serikat melalui epidemi narkoba, yang kemudian diklasifikasikan sebagai ancaman keamanan nasional yang serius.

Simbiosis dengan Terorisme Global dan Regional

Kaitan antara Maduro dan organisasi teroris adalah pilar utama dari alasan penangkapannya. Hubungan ini menciptakan ancaman ganda: destabilisasi regional di Amerika Latin dan penyediaan pangkalan bagi kelompok-kelompok yang memusuhi Amerika Serikat di dekat perbatasannya.

Aliansi dengan FARC dan ELN

Penyelidikan Amerika Serikat telah mendokumentasikan kerja sama erat antara rezim Maduro dengan Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) dan National Liberation Army (ELN). Venezuela diduga menyediakan “tempat perlindungan aman” (safe haven) bagi kelompok-kelompok ini di wilayahnya, yang memungkinkan mereka untuk mengoperasikan laboratorium pemrosesan kokain dan landasan pacu ilegal tanpa gangguan.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Maduro meliputi:

1. Persenjataan: Menginstruksikan Cartel de los Soles untuk menyediakan senjata standar militer, termasuk granat dan peluncur roket, kepada FARC.
2. Pelatihan Milisi: Meminta bantuan kepemimpinan FARC untuk melatih kelompok-kelompok paramiliter pro-pemerintah yang dikenal sebagai
3. Pencucian Uang: Dakwaan merinci kesepakatan tahun 2006 di mana Maduro diduga menerima $5 juta dari FARC sebagai bagian dari skema pencucian uang melalui pembelian peralatan perkebunan sawit dari Malaysia untuk menyamarkan asal-usul dana narkoba.

Kerja sama ini terus berlanjut bahkan setelah proses perdamaian di Kolombia, di mana kelompok pecahan seperti FARC-EP dan Segunda Marquetalia tetap menjadi mitra utama rezim dalam perdagangan narkotika transnasional.

Tren de Aragua: Ancaman Kriminal Baru

Dakwaan tahun 2026 memberikan penekanan khusus pada peran Tren de Aragua, sebuah geng penjara Venezuela yang telah berkembang menjadi sindikat kriminal transnasional dengan pengaruh hingga ke kota-kota di Amerika Serikat. Maduro dituduh menjalin kemitraan strategis dengan pemimpin Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias “Niño Guerrero”), untuk mengelola logistik pengiriman narkoba di sepanjang pesisir Venezuela. Masuknya Tren de Aragua ke dalam surat dakwaan menunjukkan bahwa Amerika Serikat melihat rezim Maduro bukan hanya sebagai pelindung terorisme ideologis, tetapi juga sebagai katalisator bagi kekerasan geng jalanan yang berdampak langsung pada komunitas Amerika.

Delegitimasi Politik dan Krisis Pemilihan Umum 2024

Meskipun dasar hukum penangkapan adalah tuduhan kriminal, momentum politik di balik operasi “Absolute Resolve” dipicu oleh kegagalan total proses demokrasi di Venezuela pada tahun 2024 dan 2025. Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Maduro bukan lagi seorang pemimpin politik, melainkan seorang perampas kekuasaan yang mempertahankan kontrol hanya melalui kekerasan dan kejahatan terorganisir.

Pencurian Pemilu 2024

Pemilihan presiden pada 28 Juli 2024 menjadi katalisator bagi hilangnya sisa-sisa pengakuan internasional terhadap Maduro. Meskipun Dewan Pemilihan Nasional (CNE) yang pro-pemerintah mengumumkan kemenangan Maduro, oposisi yang dipimpin oleh Edmundo González berhasil mempublikasikan lebih dari 80% lembar tabulasi (actas) asli yang menunjukkan kemenangan telak bagi oposisi dengan margin lebih dari dua banding satu.

Penolakan Maduro untuk merilis data hasil suara yang terperinci dan tindakannya yang memerintahkan Mahkamah Agung untuk “mengesahkan” kemenangannya dianggap oleh Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal. Pengakuan Amerika Serikat terhadap Edmundo González sebagai presiden terpilih pada November 2024 secara efektif menghapus argumen imunitas kedaulatan yang mungkin diajukan oleh Maduro untuk menghindari penangkapan.

Strategi “America First” dan Keamanan Belahan Barat

Penangkapan Maduro juga merupakan implementasi dari Strategi Keamanan Nasional (NSS) yang dirilis pada Desember 2025. Doktrin ini, yang dikenal sebagai “Trump Corollary” terhadap Doktrin Monroe, menekankan bahwa Amerika Serikat tidak akan mentoleransi rezim yang didukung oleh kekuatan asing musuh (seperti Rusia, China, dan Iran) di Belahan Bumi Barat.

Amerika Serikat melihat keberadaan Maduro sebagai ancaman multifaset:

• Migrasi Massa: Kebijakan ekonomi Maduro yang gagal menyebabkan lebih dari 8 juta orang meninggalkan Venezuela, menciptakan beban bagi infrastruktur perbatasan Amerika Serikat.
• Hubungan dengan Musuh Strategis: Kehadiran militer Rusia, investasi China, dan pengaruh intelijen Kuba serta Iran di Venezuela dianggap sebagai upaya sistemik untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat di wilayahnya sendiri.
• Pencurian Aset Amerika: Presiden Trump secara eksplisit menuduh rezim Maduro “mencuri kepentingan minyak Amerika” melalui nasionalisasi aset dan penggunaan sumber daya energi untuk mendanai kegiatan anti-Amerika.

Operasi Militer: Eksekusi dan Takti “Absolute Resolve”

Keputusan untuk menggunakan kekuatan militer guna mengeksekusi surat perintah penangkapan sipil adalah langkah yang sangat jarang terjadi. Operasi ini direncanakan secara rahasia selama berbulan-bulan dan melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan, dan komunitas intelijen.

Persiapan dan Eskalasi

Menjelang serangan pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Karibia secara signifikan. Ini termasuk pengerahan kapal induk USS Gerald R. Ford dan tiga kapal perusak berpeluru kendali untuk melakukan operasi pencegahan narkoba. Serangan udara awal terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa narkoba pada akhir tahun 2025 berfungsi untuk melemahkan logistik dan pertahanan maritim rezim.

General Dan “Razin” Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan, mengungkapkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah berlatih selama berbulan-bulan, mempelajari setiap rincian kehidupan pribadi Maduro—termasuk jadwal makan, lokasi ruang aman, dan pola keamanan di istana kepresidenan.

Detik-Detik Penangkapan

Operasi dimulai pada dini hari Sabtu, 3 Januari 2026, dengan serangan udara presisi terhadap fasilitas radar dan instalasi militer di sekitar Caracas untuk membutakan pertahanan udara Venezuela. Unit elit Delta Force mendarat dengan helikopter di kompleks kediaman Maduro. Operasi ini berlangsung kurang dari 30 menit.

Maduro dan istrinya ditangkap saat mencoba melarikan diri ke ruang aman (safe room). Mereka segera diterbangkan keluar dari wilayah udara Venezuela menuju kapal perang USS Iwo Jima, yang kemudian membawa mereka ke New York. Penggunaan kekuatan kinetik yang besar ini dibenarkan oleh Washington sebagai tindakan perlindungan diri bagi personel yang mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap “narkoteroris” yang dijaga ketat oleh milisi bersenjata.

Landasan Hukum Internasional dan Kontroversi Kedaulatan

Tindakan Amerika Serikat menangkap seorang pemimpin de facto di wilayahnya sendiri telah memicu perdebatan hukum internasional yang sengit. Amerika Serikat bersandar pada beberapa doktrin hukum domestik dan preseden historis untuk membela tindakannya.

Doktrin Ker-Frisbie dan Efek Kriminal

Secara hukum, pengadilan Amerika Serikat mengikuti doktrin “Ker-Frisbie”, yang menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan atas terdakwa tetap berlaku tanpa memandang cara terdakwa tersebut dibawa ke pengadilan. Selain itu, Amerika Serikat menggunakan “Effects Doctrine”, yang memberikan yurisdiksi atas tindakan yang terjadi di luar negeri jika tindakan tersebut memiliki dampak buruk yang signifikan di dalam wilayah Amerika Serikat—dalam hal ini, kematian ribuan warga Amerika akibat overdosis narkoba yang difasilitasi oleh rezim Maduro.

Penolakan Imunitas Kepala Negara

Amerika Serikat berargumen bahwa Maduro tidak berhak atas imunitas diplomatik karena dua alasan utama:

1. Non-Pengakuan: Karena Amerika Serikat tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela, maka ia tidak memiliki status hukum yang memberikan kekebalan.
2. Pengecualian Kegiatan Kriminal: Jaksa berargumen bahwa imunitas kedaulatan tidak melindungi tindakan yang bersifat murni kriminal dan di luar tugas resmi pemerintahan, seperti memimpin kartel narkoba transnasional.

Kritik dan Pelanggaran Piagam PBB

Banyak pakar hukum internasional, termasuk Marc Weller dari Chatham House, berargumen bahwa operasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain. Kritik utama meliputi:

• Ketidakseimbangan Proposionalitas: Penggunaan serangan udara berskala besar untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan dianggap tidak proporsional.
• Ketiadaan Mandat PBB: Operasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB atau mandat dari organisasi regional seperti OAS.
• Preseden Berbahaya: Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa tindakan ini menciptakan preseden di mana negara-negara besar dapat secara sepihak menggulingkan pemerintahan negara lain dengan dalih hukum domestik.

Korupsi PDVSA dan Jaringan Pencucian Uang Keluarga

Alasan tambahan yang mendalam bagi penangkapan ini adalah penguasaan Maduro atas kekayaan minyak Venezuela untuk kepentingan pribadi dan keluarga, yang sering kali bersinggungan dengan jalur perdagangan narkoba.

Keterlibatan Cilia Flores dan “Nicolasito”

Istri Maduro, Cilia Flores, bukan hanya figur pendamping, tetapi dituduh sebagai pemain kunci dalam arsitektur korupsi. Dakwaan merinci bagaimana ia menerima suap ratusan ribu dolar pada tahun 2007 untuk mengatur pertemuan antara pengedar narkoba besar dengan pejabat anti-narkotika Venezuela. Ia juga dituduh bekerja sama dengan suaminya untuk mengelola geng colectivos yang melindungi rute narkoba.

Putranya, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, dituduh menggunakan jet milik negara (PDVSA) untuk mengangkut kokain dan emas ilegal. Keluarga Maduro digambarkan oleh jaksa sebagai penerima manfaat utama dari “siklus korupsi berbasis narkotika” yang memenuhi kantong mereka sementara rakyat Venezuela menderita di bawah krisis ekonomi.

Penghancuran Bukti dan Halangan Keadilan

Maduro dituduh melakukan tindakan aktif untuk menghalangi penyelidikan internasional. Setelah otoritas Prancis menyita 1,3 ton kokain dari penerbangan komersial Air France yang berangkat dari Venezuela pada tahun 2013, Maduro diduga memerintahkan penangkapan perwira militer tertentu untuk dijadikan kambing hitam guna mengalihkan perhatian dari keterlibatan langsungnya dalam pengiriman tersebut. Pola pengalihan tanggung jawab ini meyakinkan otoritas Amerika Serikat bahwa keadilan tidak akan pernah bisa ditegakkan selama Maduro tetap memegang kekuasaan.

Strategi Pasca-Penangkapan: Administrasi dan Transisi

Setelah ekstraksi Maduro, Amerika Serikat segera mengumumkan rencana untuk “menjalankan” Venezuela selama masa transisi. Keputusan ini didasarkan pada keinginan untuk mencegah kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh geng kriminal atau faksi militer yang masih setia pada kartel.

Restorasi Industri Minyak

Presiden Trump secara eksplisit menyatakan niatnya untuk “menjalankan negara” hingga transisi yang aman dapat dilakukan, dengan fokus utama pada pemulihan produksi minyak. Amerika Serikat berencana untuk membuka kembali sektor energi Venezuela bagi perusahaan-perusahaan Amerika, yang diharapkan dapat menstabilkan harga minyak global dan mengompensasi kerugian ekonomi yang diderita akibat kebijakan nasionalisasi Maduro.

Transisi Demokrasi di Bawah Pengawasan AS

Meskipun Mahkamah Agung Venezuela di bawah tekanan rezim sempat menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden pelaksana, Amerika Serikat tidak mengakui otoritas tersebut. Fokus Washington adalah mempercepat kepemimpinan Edmundo González dan Maria Corina Machado untuk membentuk pemerintahan transisi yang akan menerima bantuan kemanusiaan besar-besaran dan penghapusan sanksi ekonomi.

Eskalasi di Venezuela ini juga dianggap sebagai pesan langsung kepada sekutu Maduro di Havana, Moskow, dan Beijing. Dengan jatuhnya Maduro, Amerika Serikat bertujuan untuk memutus jalur logistik dan finansial bagi pengaruh kekuatan-kekuatan tersebut di kawasan Amerika Latin.

Kesimpulan

Penangkapan Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026 merupakan kulminasi dari strategi jangka panjang Amerika Serikat yang menggabungkan instrumen hukum pidana dengan kekuatan militer guna mengatasi ancaman narkoterorisme yang telah mengakar. Alasan di balik tindakan drastis ini melampaui sekadar politik; ini adalah respons terhadap apa yang didokumentasikan sebagai 25 tahun penyalahgunaan kekuasaan sistemik, di mana sebuah negara berdaulat diubah menjadi infrastruktur bagi perdagangan narkoba global.

Melalui surat dakwaan pengganti tahun 2026, Amerika Serikat telah menyusun kasus yang sangat rinci mengenai keterlibatan keluarga Maduro, simbiosis dengan kelompok teroris seperti FARC dan Tren de Aragua, serta penggunaan kekayaan negara untuk mendanai agenda anti-Amerika. Meskipun menuai kecaman internasional terkait kedaulatan, Washington memandang tindakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman narkotika dan untuk memulihkan stabilitas demokrasi di Belahan Bumi Barat sesuai dengan Doktrin Keamanan Nasional 2025. Keberhasilan operasi ini kini menghadapkan Amerika Serikat pada tantangan yang lebih besar: mengelola transisi sebuah negara yang institusinya telah dirusak oleh korupsi selama dua dekade, sambil memastikan bahwa sumber daya energi Venezuela dapat kembali diintegrasikan ke dalam pasar global secara transparan.