Dinding yang Tak Terlihat: Dekonstruksi Kebijakan Eksklusi dan Erosi Kemanusiaan dalam Krisis Pengungsi Global

Krisis pengungsi global saat ini telah mencapai titik kulminasi yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dunia II, dengan lebih dari 117 juta orang dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat persekusi, konflik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.  Namun, alih-alih merespons dengan solidaritas kemanusiaan yang diamanatkan oleh instrumen internasional, banyak negara justru membangun apa yang kini dikenal sebagai “dinding yang tak terlihat.” Berbeda dengan tembok fisik yang terbuat dari beton dan kawat berduri, dinding ini dibangun dari jalinan kebijakan administratif yang rumit, teknologi pengawasan berbasis kecerdasan buatan, dan interpretasi hukum yang diskriminatif. Paradigma ini menandai pergeseran fundamental dalam tata kelola migrasi global, di mana batas kedaulatan negara tidak lagi berakhir di garis geografi, tetapi meluas ke dalam birokrasi internal dan wilayah luar negeri melalui mekanisme eksternalisasi.

Geopolitik Perbatasan dan Evolusi Paradigma Eksklusi

Secara historis, pergerakan manusia telah diakomodasi hingga munculnya konsep negara-bangsa Westphalian yang mengikat orang pada wilayah tertentu. Dalam pandangan kontemporer, individu yang berada di luar wilayah negara-bangsa sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan dunia. Hal ini menciptakan dilema bagi mereka yang tercerabut dari akarnya, karena identitas mereka tidak lagi dapat dikategorikan secara rapi dalam satu negara atau budaya, sehingga suara mereka sering kali disenyapkan dan mereka hanya dipandang sebagai penerima bantuan yang pasif dan rentan.

Transformasi kebijakan imigrasi modern tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang rasisme dan xenofobia yang membentuk identitas bangsa-bangsa di belahan bumi utara (Global North). Doktrin kekuasaan penuh (plenary powers doctrine) di Amerika Serikat, misalnya, memberikan penghormatan besar kepada pembuat kebijakan imigrasi, yang sering kali menutupi fondasi rasis dari undang-undang tersebut dan memberikan deferensi yang hampir tidak terkendali kepada penegak hukum. Fenomena ini disebut sebagai “eksepsionalisme imigrasi,” di mana batas-batas konstitusional yang biasanya melindungi warga negara diabaikan ketika berhadapan dengan migran.

Tabel 1: Evolusi Paradigma Perbatasan dan Dampak pada Pengungsi

Arsitektur Administratif: Dinding Tak Terlihat di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, istilah “dinding yang tak terlihat” merujuk pada serangkaian manuver administratif yang dilakukan oleh United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) dan lembaga terkait lainnya untuk mengurangi jumlah imigrasi legal tanpa memerlukan perubahan undang-undang dari Kongres. Dinding ini tidak berbentuk penghalang fisik, melainkan merupakan puncak dari berbagai kebijakan internal yang membuat akses terhadap manfaat imigrasi menjadi jauh lebih sulit.

Mekanisme Birokrasi sebagai Instrumen Penangkalan

Salah satu strategi utama adalah pengalihan fungsi USCIS dari lembaga yang memfasilitasi status menjadi lembaga penegak hukum yang berfokus pada penolakan. Kebijakan ini mencakup penolakan aplikasi manfaat secara sewenang-wenang dan peningkatan pengawasan internal yang sering kali terbang di bawah radar perhatian publik dan tinjauan yudisial. Data statistik mengungkapkan peningkatan dramatis dalam upaya untuk mengaktifkan kontrol eksternal melalui pengadilan karena kegagalan mekanisme kontrol internal; tantangan pengadilan federal terhadap penolakan USCIS meningkat antara 200% hingga 250% dalam kategori tertentu antara tahun 2016 hingga 2019.

Kekuatan rujukan mandiri (self-referral) oleh Jaksa Agung dalam proses pengadilan imigrasi juga berfungsi sebagai batu bata dalam dinding ini. Kekuatan ini memungkinkan pejabat eksekutif untuk membuat hukum secara sepihak dan sering kali berlaku retroaktif, yang menciptakan ketidakstabilan hukum yang parah bagi para migran dan keluarga mereka. Individu sering kali hanya digunakan sebagai alat untuk implementasi tujuan politik yang lebih luas, yang bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural.

Kebijakan Kesehatan Publik sebagai Senjata Pengusiran

Selama masa pandemi, otoritas kesehatan melalui Title 42 digunakan untuk melakukan pengusiran massal di perbatasan selatan Amerika Serikat tanpa memberikan kesempatan bagi individu untuk mencari suaka. Antara Maret 2020 hingga Februari 2021, lebih dari 536.000 orang diusir di bawah kebijakan ini, termasuk ratusan anak-anak. Pakar kesehatan masyarakat menyatakan bahwa kebijakan ini tidak secara medis diperlukan, melainkan merupakan keputusan politik untuk menutup perbatasan. Hal ini mencerminkan penggunaan kekuasaan darurat yang melampaui tujuan aslinya untuk tujuan kontrol imigrasi yang represif.

Tabel 2: Peningkatan Litigasi Federal Terhadap Penolakan USCIS (2016-2019)

Panoptikon Digital: Teknologi dan Penjagaan Perbatasan Eropa

Eropa telah mengambil langkah lebih jauh dalam digitalisasi perbatasan melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan sistem pengawasan canggih. Strategi ini menciptakan hambatan teknologi yang mampu mengidentifikasi dan menghalau pengungsi bahkan sebelum mereka mencapai wilayah kedaulatan Uni Eropa, sebuah konsep yang dikenal sebagai pengawasan pra-frontier (pre-frontier surveillance).

Menara Pengawas AI dan Drone Otonom

Di Yunani, investasi besar telah dilakukan untuk membangun menara pengawas yang dilengkapi dengan kamera AI dan drone dengan algoritma adaptif. Sistem ini mampu mendeteksi aktivitas di wilayah yang sangat luas tanpa intervensi manusia dan dapat membedakan antara ancaman potensial—seperti orang yang membawa senjata—dengan aktivitas warga sipil biasa. Namun, kritikus memperingatkan bahwa teknologi ini merusak hak asasi manusia dan membatasi akses ke suaka dengan mencegah orang-orang bahkan untuk mendekati perbatasan.

Kamp-kamp pengungsi di kepulauan Yunani, seperti kamp Samos, telah berubah menjadi “panoptikon digital” melalui sistem pengawasan “Hyperion” dan “Centaur”. Kamera AI dan drone terus memantau setiap pergerakan pencari suaka di dalam kamp, sementara akses masuk dan keluar dikendalikan melalui data biometrik. Sistem ini secara otomatis dapat mendeteksi “keributan” dan memicu alarm atau penguncian bagian tertentu dari kamp, yang menciptakan lingkungan detensi yang sangat membebani secara psikologis bagi mereka yang sudah mengalami trauma.

Pelanggaran Privasi dan Ekstraksi Data Ponsel

Otoritas perbatasan di beberapa negara Eropa juga secara sistematis menyita ponsel para migran untuk mengekstraksi data pribadi, termasuk riwayat panggilan, foto, data GPS, dan informasi dari penyimpanan awan (cloud storage). Praktik ini sering dilakukan tanpa pengawasan yudisial yang memadai atau persetujuan dari pemiliknya. Data yang diekstraksi sering kali dibagikan secara informal melalui aplikasi pesan antar petugas penegak hukum dan kadang-kadang dengan negara asal migran, yang secara langsung melanggar hukum perlindungan data seperti GDPR. Di Jerman, penggunaan perangkat lunak AI untuk pengenalan dialek secara otomatis guna memverifikasi asal negara pencari suaka juga menghadapi kritik karena tingkat akurasi yang rendah dan potensi diskriminasi sistemik.

Eksternalisasi dan Detensi Lepas Pantai: Pelajaran dari Australia

Australia sering dianggap sebagai pelopor kebijakan penangkalan yang kejam melalui strategi eksternalisasi, yakni memindahkan tanggung jawab pemrosesan pengungsi ke negara-negara lain yang lebih miskin. Melalui kebijakan “Pacific Solution” dan kemudian “Operation Sovereign Borders,” ribuan orang yang mencari perlindungan dikirim secara paksa ke pusat detensi di Nauru dan Pulau Manus, Papua Nugini.

Kondisi Inhuman dan Pengabaian Medis

Laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch mendokumentasikan kondisi di fasilitas detensi Nauru yang sangat tidak memadai: pengungsi ditempatkan di tenda-tenda plastik yang bocor dengan suhu di dalam ruangan mencapai 45 hingga 50 derajat Celsius. Fasilitas ini dipenuhi dengan debu kerikil, banjir saat hujan monsun, dan stank kimia akibat penyemprotan nyamuk yang berlebihan.

Lebih buruk lagi, terjadi pengabaian medis yang sistematis di mana pengungsi mengalami penundaan atau penolakan perawatan medis bahkan untuk kondisi yang mengancam jiwa Kasus kematian yang dapat dicegah, kekerasan fisik oleh penjaga, dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dilaporkan secara luas. Salah satu pengungsi melaporkan menyaksikan temannya, Reza Barati, dipukuli hingga tewas oleh penjaga di hadapannya.

Dampak Psikologis: “Offshore Detention Syndrome”

Ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai masa depan menciptakan tekanan mental yang menghancurkan, yang sering kali bermanifestasi dalam bentuk upaya bunuh diri dan tindakan menyakiti diri sendiri secara massal. Psikiater yang bekerja di pusat-pusat ini menggambarkan kondisinya sebagai “inheren beracun” dan setara dengan penyiksaan. Banyak dari mereka yang akhirnya dibebaskan dari detensi lepas pantai menderita apa yang disebut sebagai “Offshore Detention Syndrome” atau PTSD berat yang bertahan selama bertahun-tahun setelah pembebasan mereka.

Tabel 3: Ringkasan Dampak Detensi Lepas Pantai Australia

Rasialisme Sistemik dan Kolonialitas dalam Tata Kelola Migrasi

Kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi sering kali berakar pada struktur rasialisme sistemik yang membedakan perlakuan berdasarkan warna kulit dan asal etnis. Analisis menggunakan Teori Ras Kritis mengungkapkan bagaimana hukum imigrasi berfungsi untuk mempertahankan hierarki rasial kolonial.

Anti-Blackness dan Diskriminasi di Perbatasan AS-Meksiko

Migran berkulit hitam, khususnya dari Haiti, menghadapi kerentanan unik dan berlapis dalam perjalanan mereka menuju Amerika Serikat. Mereka sering kali mengalami kekerasan sistematis, profil rasial, dan eksklusi dari perlindungan hukum di setiap titik perjalanan mereka. Penggunaan Title 42 secara tidak proporsional menargetkan migran kulit hitam untuk pengusiran cepat ke negara asal yang sedang mengalami krisis keamanan hebat tanpa proses peninjauan suaka. Kejadian di Del Rio, di mana petugas perbatasan menggunakan kekerasan terhadap pengungsi Haiti, menjadi simbol dari perlakuan tidak manusiawi yang berakar pada kebencian terhadap orang kulit hitam (anti-blackness).

Kebijakan Asylum Ban tahun 2023 juga dikritik sebagai bentuk rasisme terselubung karena menciptakan hambatan yang jauh lebih berat bagi pengungsi non-kulit putih dan masyarakat adat. Masyarakat adat menghadapi hambatan digital melalui aplikasi “CBP One” yang tidak tersedia dalam bahasa asli mereka, sehingga secara efektif menutup akses mereka ke sistem suaka. Hal ini dianggap sebagai serangan sistematis terhadap populasi sipil tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah yurisdiksi internasional.

Dekolonisasi Sistem Pengungsi di Afrika

Di benua Afrika, pendekatan Eurosentris terhadap perlindungan pengungsi terus mendominasi, yang sering kali menghasilkan pembentukan hierarki antar warga Afrika sendiri berdasarkan kewarganegaraan dan wilayah. Sistem ini mengabaikan cara-cara tradisional Afrika dalam inkorporasi, inklusi, dan integrasi pengungsi. Para peneliti berpendapat bahwa rezim pengungsi saat ini adalah “subjek kolonialitas” yang menertibkan dan meminggirkan orang-orang yang tercerabut secara paksa. Diperlukan pergeseran menuju rezim pengungsi yang digerakkan oleh nilai-nilai lokal Afrika dan keterlibatan komunitas dalam manajemen migrasi.

Krisis Statelessness dan Nasib Pengungsi di Asia Tenggara

Di Asia Tenggara, nasib etnis Rohingya menjadi representasi paling tragis dari hilangnya hak dasar untuk mencari perlindungan akibat diskriminasi sistematis yang dilegalisasi oleh negara.

Statelessness sebagai Senjata Pembersihan Etnis

Diskriminasi terhadap Rohingya di Myanmar memuncak dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menghilangkan hak legal mereka untuk diakui sebagai warga negara.Hal ini menjadikan mereka komunitas tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, yang berarti mereka kehilangan akses ke perlindungan hukum, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan bergerak. Kebijakan diskriminatif ini, yang diperkuat oleh operasi militer represif, memaksa ribuan orang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh dan Indonesia.

Dilema Indonesia sebagai Negara Transit

Indonesia, meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi 1951, telah menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan menerima pengungsi Rohingya, terutama di Aceh. Namun, ketiadaan ratifikasi menciptakan limbo hukum bagi pengungsi. Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia sering kali terjebak dalam situasi yang tidak manusiawi: mereka dilarang bekerja, dilarang mengakses pendidikan formal, dan sepenuhnya bergantung pada bantuan terbatas dari lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Ketidakpastian status ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penahanan jangka panjang.

Prinsip non-refoulement tetap menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi Indonesia sebagai bagian dari norma hukum internasional yang bersifat peremptory (jus cogens). Artinya, negara dilarang keras mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana mereka terancam penyiksaan atau penganiayaan, terlepas dari status ratifikasi konvensi pengungsi.

Tabel 4: Perbandingan Status dan Hak Pengungsi di Asia Tenggara

Dinding Tak Terlihat dalam Migrasi Internal: Kasus Hukou di Tiongkok

Fenomena eksklusi sistematis juga terjadi di dalam perbatasan negara melalui kontrol mobilitas internal, seperti sistem hukou di Tiongkok. Dinding birokrasi ini memisahkan penduduk berdasarkan asal wilayah (desa vs kota) dan membatasi akses ke layanan dasar.

Fragmentasi Sosial dan Dampak Demografis

Meskipun dua pertiga penduduk Tiongkok kini tinggal di kota, hanya sekitar 48% yang memiliki hak domisili perkotaan. Ini berarti sekitar 250 juta pekerja migran tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan untuk anak-anak mereka, atau hak untuk membeli properti di kota tempat mereka bekerja dan berkontribusi secara ekonomi. Sistem ini menciptakan “lingkaran nasib buruk” demografis dengan memisahkan jutaan anak dari orang tua mereka, yang memperburuk penurunan fertilitas nasional.

Dampak Sosiopsikologis dan Hilangnya Rasa Kemanusiaan

Kebijakan imigrasi yang kejam bukan hanya masalah hukum, tetapi juga serangan terhadap martabat manusia yang memiliki dampak jangka panjang pada struktur sosiologis masyarakat.

Kebijakan Pemisahan Keluarga dan Trauma Neurobiologis

Kebijakan “Zero-Tolerance” di Amerika Serikat pada tahun 2018 mengakibatkan pemisahan paksa lebih dari 2.600 anak dari orang tua mereka dalam kurun waktu dua bulan. Secara moral dan sosiologis, pemisahan ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak adil bagi mereka yang hanya mencari perlindungan dari kekerasan Neurobiolog memperingatkan bahwa trauma akibat pemisahan paksa menyebabkan perubahan struktural pada otak anak-anak yang sedang berkembang, yang secara permanen merusak kemampuan mereka untuk mengatur emosi dan membentuk keterikatan yang sehat di masa depan.

“Policy Violence” dan Dehumanisasi Birokrasi

Istilah “kekerasan kebijakan” (policy violence) digunakan untuk menggambarkan dampak keputusan legislatif dan regulatif terhadap individu yang rentan. Ini mencakup pengabaian ekstrem di pusat detensi, kondisi tidak higienis, dan aturan yang melarang kontak fisik (seperti kebijakan “no-hugging”) yang bertujuan untuk merendahkan martabat pengungsi. Proses birokrasi yang sengaja dibuat lambat dan berbelit-belit menciptakan “stres toksik” yang merusak kesehatan fisik, termasuk peningkatan risiko penyakit kardiovaskular dan penuaan dini pada pengungsi.

Securitization dan Konstruksi “Musuh”

Dalam diskursus publik, migran sering kali mengalami “sekuritisasi,” di mana mereka dibingkai sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional atau identitas budaya. Di Turki, pengungsi Suriah yang awalnya diterima dengan diskursus kemanusiaan (“tamu”) secara bertahap dibingkai kembali sebagai “risiko” terkait kriminalitas, terorisme, dan masalah sosial ekonomi. Proses ini menutupi masalah struktural seperti rasisme dan eksploitasi tenaga kerja, serta menutup ruang untuk debat politik yang lebih inklusif.

Rekonstruksi Etika dan Hukum: Menuju Perlindungan yang Manusiawi

Menghadapi tantangan “dinding yang tak terlihat” memerlukan redefinisi etika migrasi dan penegakan hukum internasional yang lebih konsisten.

Tanggung Jawab Moral dan Etika Kerja Sosial

Para ahli etika dan pekerja sosial berpendapat bahwa ada kewajiban moral yang mendalam untuk menyambut dan merawat pengungsi, melampaui kepentingan politik nasional. Sistem imigrasi global harus ditransformasi untuk mengakui bahwa migrasi adalah fitur konstan masyarakat manusia yang sering didorong oleh faktor-faktor sistemik seperti kolonialisme, imperialisme, dan perubahan iklim yang dipicu oleh negara-negara maju.

Memperkuat Kontrol Eksternal dan Transparansi

Untuk meruntuhkan dinding administratif, diperlukan penguatan mekanisme kontrol eksternal melalui pengadilan dan lembaga hak asasi manusia internasional. Ketidakterbatasan kekuasaan eksekutif dalam urusan imigrasi harus ditantang dengan standar supremasi hukum yang ketat. Selain itu, dinding kerahasiaan yang menyelimuti operasi perbatasan dan pusat detensi harus dibuka melalui transparansi data dan akses bagi jurnalis serta pengamat independen.

Tabel 5: Prinsip Utama dalam Reformasi Perlindungan Pengungsi

Kesimpulan

Krisis pengungsi global bukanlah sekadar masalah perpindahan massa, melainkan krisis moralitas dan hukum internasional yang diperburuk oleh pembangunan “dinding yang tak terlihat.” Kebijakan yang tidak manusiawi, mulai dari detensi lepas pantai di Australia, penggunaan AI untuk pengawasan di Eropa, hingga manuver birokrasi di Amerika Serikat, secara kolektif merusak fondasi hak asasi manusia universal. Diskriminasi sistematis yang berakar pada rasisme dan xenofobia telah memastikan bahwa jutaan orang kehilangan hak dasar mereka untuk mencari perlindungan, sementara dunia sering kali memalingkan wajah melalui normalisasi kekerasan kebijakan.

Kehilangan rasa kemanusiaan di perbatasan internasional bukan hanya membahayakan nyawa pengungsi, tetapi juga mengikis integritas demokrasi dan nilai-nilai peradaban modern. Untuk meruntuhkan dinding-dinding ini, komunitas global harus bergerak melampaui paradigma keamanan yang sempit dan mengakui tanggung jawab kolektif untuk melindungi martabat setiap individu, tanpa memandang status kewarganegaraan atau asal etnis. Masa depan tatanan dunia akan sangat bergantung pada apakah kita mampu mengganti dinding-dinding ini dengan jembatan solidaritas yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap kemanusiaan.