Kejahatan Kemanusiaan Global: Transformasi Hukum, Patologi Kekuasaan, dan Paradigma Akuntabilitas di Era Digital

Evolusi konseptual mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan mencerminkan perjuangan panjang peradaban dalam menetapkan batas-batas absolut terhadap perilaku negara dan aktor non-negara. Secara historis, istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” mengandung ambiguitas semantik yang berakar pada dua makna kata “humanity”: kualitas sebagai manusia (kemanusiaan) dan identitas sebagai kolektivitas (umat manusia). Sejak kemunculannya dalam wacana hukum internasional pasca-Perang Dunia I, konsep ini telah bertransformasi dari sekadar norma moral menjadi instrumen hukum yang kaku, terutama melalui kodifikasi dalam Statuta Roma 1998. Inti dari kejahatan ini terletak pada pengakuan bahwa serangan terhadap martabat individu, jika dilakukan secara luas atau sistematik, merupakan serangan terhadap tatanan moral seluruh umat manusia.

Kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kejahatan internasional lainnya seperti genosida dan kejahatan perang. Berbeda dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi baik dalam situasi konflik bersenjata maupun di masa damai. Lebih lanjut, tidak seperti genosida yang menuntut bukti adanya “niat spesifik” (dolus specialis) untuk memusnahkan suatu kelompok secara keseluruhan atau sebagian, kejahatan terhadap kemanusiaan berfokus pada sifat serangan terhadap penduduk sipil, apa pun motivasi di baliknya. Perbedaan teknis ini krusial dalam praktik hukum internasional karena memberikan fleksibilitas bagi jaksa untuk mengejar keadilan bahkan ketika bukti niat genosidal sulit dipenuhi secara hukum.

Anatomi Yuridis Artikel 7 Statuta Roma: Elemen Chapeau dan Perbuatan Terlarang

Fondasi hukum modern bagi penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan bersandar pada Artikel 7 Statuta Roma. Statuta ini mendefinisikan kejahatan tersebut sebagai rangkaian tindakan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Elemen pengantar ini, yang sering disebut sebagai chapeau elements, merupakan ambang batas yurisdiksional yang harus dipenuhi sebelum tindakan individu dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional.

Karakteristik “meluas” biasanya merujuk pada skala serangan, yang mencakup jumlah korban yang besar atau luas wilayah geografis yang terdampak. Sebaliknya, karakteristik “sistematik” merujuk pada sifat terorganisir dari pola kekerasan, yang sering kali dilakukan berdasarkan kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut. Keberadaan “kebijakan” tidak selalu harus tertulis secara formal; ia dapat disimpulkan dari fakta-fakta lapangan, seperti pengerahan sumber daya negara secara besar-besaran atau pembiaran yang disengaja oleh otoritas yang berkuasa.

Perkembangan hukum internasional juga telah memperluas cakupan kejahatan kemanusiaan untuk mencakup kekerasan seksual dan berbasis gender dengan tingkat keparahan yang setara. Definisi gender dalam Statuta Roma, meskipun awalnya dibatasi pada dua jenis kelamin dalam konteks sosial, kini menghadapi tantangan dari komunitas internasional yang mendesak pengakuan terhadap spektrum identitas gender yang lebih luas guna melindungi kelompok LGBTQ yang sering menjadi target persekusi sistematis

Patologi Kekuasaan: Dinamika Diktator dan Strategi Atrositas Massal

Kejahatan terhadap kemanusiaan jarang sekali merupakan hasil dari kekacauan yang spontan; sebaliknya, mereka sering kali merupakan instrumen strategis yang digunakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik tertentu. Analisis terhadap kepemimpinan diktatorial menunjukkan adanya “rasionalitas” yang mengerikan di balik kekerasan massal. Atrositas sering kali digunakan sebagai cara yang efisien bagi rezim untuk melenyapkan oposisi, mengubah komposisi demografis wilayah yang disengketakan, atau mengonsolidasi kontrol atas sumber daya strategis.

Dalam banyak kasus, negara menjadi unit sentris yang justru mengancam kemanusiaan itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa klaim kelangsungan hidup negara sering digunakan untuk membenarkan pengorbanan nyawa manusia dalam skala besar. Realitas sistem internasional yang anarkis memaksa negara untuk memprioritaskan “kehidupan abadi” entitas politiknya di atas hak-hak dasar individu. Fenomena ini terlihat jelas dalam kemunculan ideologi eksklusioner yang membagi populasi menjadi “kita” dan “mereka”, di mana “mereka” diposisikan sebagai musuh eksistensial yang sah untuk dimusnahkan.

Struktur kekuasaan yang mendukung kejahatan ini biasanya dicirikan oleh:

1. Sentralisasi otoritas yang ekstrem di tangan diktator atau komando militer.
2. Adanya ideologi utopia atau nasionalisme radikal yang menuntut kemurnian rasial atau politik.
3. Erosi independensi peradilan yang memungkinkan impunitas bagi aparat keamanan.
4. Penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan dan kontrol populasi.

Intervensi luar negeri juga sering kali memperburuk dinamika ini. Sebagai contoh, dukungan militer atau perlindungan diplomatik dari kekuatan besar dapat memberikan rasa aman semu bagi pelaku untuk melanjutkan kejahatan mereka tanpa takut akan sanksi internasional Kegagalan komunitas internasional untuk bertindak di Rwanda pada tahun 1994, meskipun terdapat bukti peringatan dini yang jelas, tetap menjadi noda hitam dalam sejarah diplomasi kemanusiaan global.

Studi Kasus Sejarah: Pola Kekerasan dan Kegagalan Keadilan

Memahami kejahatan kemanusiaan global memerlukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus bersejarah yang menetapkan preseden bagi hukum internasional saat ini. Setiap kasus menawarkan wawasan tentang bagaimana kekuasaan disalahgunakan dan bagaimana komunitas internasional bereaksi terhadap penderitaan manusia.

Katastrofe Armenia dan Fondasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Genosida Armenia pada tahun 1915 menandai momen pertama di mana istilah “pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan” digunakan secara resmi oleh komisi internasional. Rezim “Turki Muda” (Committee of Union and Progress) meluncurkan kampanye deportasi paksa dan pembunuhan massal yang mengakibatkan kematian sekitar 800.000 hingga satu juta orang Armenia Metode utama yang digunakan adalah “death march” ke gurun Suriah, di mana warga sipil dibiarkan kelaparan atau dibunuh oleh unit paramiliter. Meskipun terdapat laporan luas di media internasional pada saat itu, tidak ada pengadilan internasional yang efektif untuk mengadili para pelaku, yang pada akhirnya mengilhami pola impunitas di masa depan.

Rezim Khmer Rouge di Kamboja: Utopia yang Mematikan

Antara tahun 1975 dan 1979, Kamboja di bawah Pol Pot menjadi laboratorium bagi eksperimen sosial yang paling brutal di abad ke-20. Sekitar 1,7 juta orang, atau 21% dari populasi, tewas akibat eksekusi, kerja paksa, dan kelaparan yang diinduksi secara sengaja. Kejahatan di Kamboja unik karena menargetkan warga negaranya sendiri secara massal berdasarkan klasifikasi kelas dan politik, bukan hanya etnis atau agama. Upaya mencari keadilan melalui Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) menghadapi tantangan besar karena keterbatasan dukungan pemerintah dan fakta bahwa banyak pelaku utama telah meninggal sebelum dapat diadili.

Genosida Rwanda: Ledakan Kebencian dalam 100 Hari

Kasus Rwanda pada tahun 1994 menunjukkan betapa cepatnya serangan sistematik dapat menghancurkan struktur sosial suatu bangsa. Dalam waktu hanya 100 hari, sekitar 800.000 hingga satu juta warga Tutsi dan Hutu moderat dibantai menggunakan alat-alat sederhana seperti parang. Peran media massa, khususnya stasiun radio RTLM yang menyebarkan propaganda kebencian, sangat krusial dalam memobilisasi populasi sipil untuk menjadi pembunuh. Pasca-konflik, Rwanda mengadopsi sistem peradilan komunitas “Gacaca” untuk menangani beban kasus yang luar biasa besar, yang mencoba menyeimbangkan antara hukuman dan rekonsiliasi sosial.

Krisis Kemanusiaan Kontemporer: Investigasi dan Tantangan Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, lanskap kejahatan terhadap kemanusiaan global dipenuhi oleh krisis yang melibatkan aktor-aktor kuat yang secara terang-terangan menantang yurisdiksi internasional. Investigasi yang dilakukan oleh International Criminal Court (ICC) dan badan-badan PBB mencerminkan ketegangan antara kedaulatan negara dan kewajiban moral global.

Venezuela: Represi Sistematis dan Krisis Migrasi

Di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro, Venezuela menghadapi tuduhan serius mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap lawan politik.  Laporan dari misi pencari fakta PBB (FFM) menunjukkan adanya aktivasi kembali “mesin represif” yang menggunakan pasukan keamanan dan kelompok bersenjata pro-pemerintah (colectivos) untuk membungkam perbedaan pendapat pasca-pemilu 2024. Krisis ini telah menyebabkan lebih dari 8 juta warga meninggalkan negara tersebut, menjadikannya salah satu krisis migrasi terbesar dalam sejarah Amerika Latin.

Palestina dan Israel: Debat Hukum di Gaza

Tahun 2025 menandai titik kritis dalam sejarah ICC dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Tuduhan yang diajukan mencakup penggunaan kelaparan sebagai metode perang melalui pengepungan total di Gaza, serta persekusi terhadap penduduk Palestina sebagai kelompok nasional. Pada saat yang sama, surat perintah penangkapan juga dikeluarkan terhadap pemimpin militer Hamas atas dugaan kejahatan kemanusiaan dalam serangan 7 Oktober. Kasus ini memicu perdebatan global mengenai standar ganda dalam penegakan hukum internasional dan tekanan politik terhadap independensi jaksa ICC.

Sudan dan Darfur: Pengulangan Sejarah

Konflik di Sudan kembali menunjukkan pola pembersihan etnis di wilayah Darfur, di mana pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dituduh melakukan pembunuhan massal dan kekerasan seksual terhadap kelompok etnis tertentu. PBB telah menggambarkan situasi di El-Fasher sebagai “tempat kejadian perkara” massal setelah pengambilalihan oleh RSF. Investigasi ICC yang telah berlangsung selama dua dekade di Sudan kini menghadapi tantangan baru dalam mendokumentasikan kejahatan yang terjadi di tengah perang saudara yang menghancurkan infrastruktur negara dan menghalangi akses kemanusiaan.

Otoritarianisme Digital: Teknologi sebagai Alat Baru Penindasan

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru represi yang dikenal sebagai otoritarianisme digital. Rezim-rezim modern tidak lagi hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga menggunakan algoritma, surveilans biometrik, dan manipulasi informasi untuk mempertahankan kontrol. Praktik-praktik ini, jika dilakukan secara luas terhadap penduduk sipil, memiliki potensi untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk persekusi atau perbuatan tidak manusiawi lainnya.

Model China sering dikutip sebagai standar emas bagi otoritarianisme teknologi. Melalui proyek “Skynet” dan “Sharp Eyes”, pemerintah China telah memasang lebih dari 200 juta kamera pengintai yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah. Di Xinjiang, teknologi ini digunakan secara spesifik untuk memantau gerakan warga etnis Muslim Uyghur, mencocokkan wajah mereka dengan data kepolisian yang diambil melalui pemeriksaan kesehatan wajib. Penggunaan aplikasi pengintai yang mendeteksi konten agama atau tulisan Arab pada ponsel warga merupakan bentuk kontrol totaliter yang merampas hak-hak dasar atas privasi dan kebebasan beragama secara sistematik.

Di Asia Tenggara, tren digital ini termanifestasi dalam penggunaan hukum “berita palsu” (fake news laws) untuk mengkriminalisasi jurnalis dan aktivis. Di Indonesia, regresi demokrasi ditandai dengan peningkatan serangan digital, peretasan akun, dan penggunaan “buzzer” untuk memanipulasi opini publik serta menyebarkan disinformasi terhadap pembela hak asasi manusia. Survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketakutan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat politik secara daring karena ancaman UU ITE yang definisinya dianggap sangat kabur.

Kecerdasan Buatan dan Senjata Otonom: Risiko Dehumanisasi Global

Pengembangan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang militer dan penegakan hukum membawa risiko baru bagi kemanusiaan. Sistem senjata otonom (AWS), yang mampu memilih dan menyerang target tanpa kontrol manusia yang bermakna, dianggap sebagai ancaman mendasar terhadap hak untuk hidup Penggunaan mesin untuk membuat keputusan hidup-dan-mati mengurangi nilai manusia menjadi sekadar titik data biometrik, sebuah proses yang dikenal sebagai dehumanisasi digital.

Kekhawatiran utama para ahli hukum dan aktivis kemanusiaan meliputi:

• Bias Algoritmik: AI sering kali mewarisi bias rasial atau gender dari data pelatihannya, yang dapat menyebabkan penargetan yang tidak adil terhadap kelompok marginal.
• Ketidakmampuan Penilaian Proporsionalitas: Mesin tidak memiliki kapasitas moral untuk menilai apakah kerusakan tambahan pada warga sipil sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan.
• Akuntabilitas yang Kabur: Jika senjata otonom melakukan kejahatan kemanusiaan, sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana—pengembang perangkat lunak, komandan militer, atau produsen mesin.⁴¹

Ecocide: Perusakan Lingkungan sebagai Kejahatan Internasional Kelima

Pada tahun 2025, gerakan untuk memasukkan “ecocide” ke dalam yurisdiksi ICC sebagai kejahatan internasional kelima telah mencapai kemajuan signifikan. Ecocide didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum atau sembrono yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa terdapat kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang parah dan meluas atau jangka panjang. Advokat berpendapat bahwa penghancuran ekosistem—seperti deforestasi Amazon yang masif atau perusakan lingkungan selama perang—harus memiliki tingkat akuntabilitas yang sama dengan kejahatan kemanusiaan.

Perkembangan hukum terbaru meliputi:

• Amandemen Statuta Roma: Negara-negara seperti Vanuatu, Fiji, dan Samoa telah mengajukan proposal resmi untuk memasukkan ecocide ke dalam statuta ICC.
• Legislasi Regional: Uni Eropa pada tahun 2024 telah mengeluarkan direktif yang mewajibkan negara anggotanya untuk memperkenalkan tindak pidana yang sebanding dengan ecocide.
• Yurisprudensi Nasional: Belgia dan Prancis telah mengadopsi undang-undang ecocide di tingkat domestik, menetapkan standar baru bagi tanggung jawab perusahaan.

Tantangan utama tetap pada penentuan “niat” atau mens rea. Berbeda dengan pembunuhan massal yang dilakukan dengan niat menghancurkan, kerusakan lingkungan sering kali merupakan efek samping dari pengejaran keuntungan ekonomi (profit motive). Oleh karena itu, perdebatan hukum saat ini berfokus pada apakah konsep “wantonness” atau kesembronoan dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang secara sadar mengabaikan risiko ekologis yang parah demi kepentingan finansial.

Kelembagaan Internasional: Pencapaian dan Krisis Legitimasi ICC

International Criminal Court (ICC) tetap menjadi lembaga sentral dalam perjuangan melawan impunitas, namun pada tahun 2025, pengadilan ini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, ICC mencatat rekor aktivitas yurisdiksional dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh kuat dunia. Di sisi lain, pengadilan ini terperosok dalam krisis keuangan dan serangan politik yang masif.

Kritik tajam terhadap ICC mencakup:

1. Bias Rasial dan Geografis: Selama dua dekade pertama, sebagian besar investigasi ICC terfokus pada individu-individu dari benua Afrika, yang menimbulkan tuduhan sebagai instrumen “imperialisme hukum” Barat.
2. Ketergantungan pada Kerjasama Negara: ICC tidak memiliki pasukan kepolisian sendiri; ia sepenuhnya bergantung pada negara anggota untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan. Kegagalan Tajikistan untuk menangkap Vladimir Putin dan keengganan Italia untuk mengekstradisi Osama Njeem Al-Masri menunjukkan kelemahan mendasar ini.
3. Tekanan Politik dan Sanksi: Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC sebagai bentuk intimidasi terhadap investigasi yang melibatkan sekutunya.
4. Masalah Internal: Dugaan pelanggaran seksual yang melibatkan mantan jaksa agung Karim Khan dan defisit anggaran sebesar 74 juta euro telah merusak kredibilitas institusi di mata komunitas internasional.

Meskipun menghadapi kritik sebagai “Frankenstein hukum” yang terdiri dari sistem yang bertentangan, nilai abadi ICC terletak pada kemampuannya untuk menetapkan norma global dan memberikan forum bagi para korban yang suaranya sering kali diabaikan di tingkat nasional. Upaya reformasi saat ini mencakup dorongan untuk “universality” atau membujuk negara-negara besar seperti AS, China, dan India untuk bergabung dengan Statuta Roma guna mengakhiri persepsi selektivitas hukum.

Warisan Psikologis dan Sosiologis dari Atrositas Massal

Kejahatan terhadap kemanusiaan meninggalkan “luka yang tidak terlihat” yang dapat bertahan selama beberapa generasi. Dampak psikologis pada penyintas mencakup spektrum trauma yang luas, dari PTSD hingga rasa bersalah penyintas (survivor guilt). Di Rwanda, penelitian menunjukkan bahwa intensitas paparan trauma orang tua berkorelasi langsung dengan gangguan tekanan psikologis pada anak-anak mereka yang kini telah dewasa, menunjukkan adanya transmisi trauma antargenerasi.

Secara sosiologis, atrositas massa menyebabkan fragmentasi sosial yang mendalam. Hilangnya kepercayaan antarkomunitas, erosi struktur pendukung keluarga, dan stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual merupakan hambatan besar bagi pembangunan kembali bangsa pasca-konflik. Strategi rekonsiliasi yang berhasil memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada keadilan retributif (hukuman bagi pelaku), tetapi juga keadilan restoratif yang mencakup reparasi, dukungan kesehatan mental, dan pengakuan resmi atas penderitaan korban.

Menuju Masa Depan: Urgensi Perjanjian Internasional Baru

Kelemahan utama dalam arsitektur hukum internasional saat ini adalah ketiadaan perjanjian khusus tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdiri sendiri, setara dengan Konvensi Genosida 1948 atau Konvensi Menentang Penyiksaan. Meskipun Statuta Roma mendefinisikan kejahatan ini, fokus utamanya adalah pada tanggung jawab individu di hadapan ICC, bukan pada kewajiban negara untuk mencegah dan bekerjasama secara horizontal.

Draft Artikel tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Kemanusiaan, yang saat ini sedang diperdebatkan di PBB, menawarkan solusi krusial:

1. Kewajiban Pencegahan: Negara akan diwajibkan secara hukum untuk mengambil langkah-langkah administratif, legislatif, dan yudisial guna mencegah kejahatan ini di wilayah mereka
2. Kerjasama Horizontal: Menciptakan kerangka kerja bagi ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antar negara tanpa harus melalui ICC.
3. Prinsip Aut Dedere Aut Judicare: Negara harus mengadili tersangka yang berada di wilayah mereka atau mengekstradisi mereka ke negara yang bersedia mengadili.
4. Litigasi di ICJ: Memberikan jalur hukum bagi negara untuk saling menggugat di Mahkamah Internasional (ICJ) jika terjadi pelanggaran kewajiban negara, sebuah jalur yang saat ini sangat terbatas untuk kejahatan kemanusiaan.

Pengembangan perjanjian ini dianggap sangat mendesak karena peningkatan frekuensi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor non-negara dan dalam situasi di luar konflik bersenjata tradisional. Dengan mengkodifikasi kewajiban negara secara lebih tegas, komunitas internasional dapat membangun mekanisme pencegahan yang lebih proaktif daripada sekadar reaksi pasca-bencana yang sering kali terlambat bagi para korban.

Refleksi Penutup: Kemanusiaan di Ujung Tanduk Kekuasaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan global merupakan pengingat gelap akan kapasitas manusia untuk melakukan kekejaman yang sistematis demi kekuasaan atau ideologi. Namun, sejarah juga menunjukkan kapasitas umat manusia untuk merespons melalui hukum dan solidaritas global. Transformasi dari sistem yang hanya menghukum bajak laut dan pedagang budak menjadi sistem yang mampu menerbitkan surat perintah penangkapan bagi kepala negara yang sedang menjabat adalah bukti kemajuan yang nyata, meskipun masih jauh dari sempurna.

Masa depan akuntabilitas global akan bergantung pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect). Di tengah ancaman baru dari otoritarianisme digital, kecerdasan buatan, dan krisis ekologis, definisi “kemanusiaan” harus terus diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap identitas digital dan integritas lingkungan hidup. Keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan bukan hanya tentang menghukum masa lalu, tetapi juga tentang mengamankan masa depan di mana martabat setiap individu tidak lagi menjadi barang dagangan politik atau sasaran empuk algoritma penindasan.