Ayunkan Langkah di Garis Tipis: Bagaimana Indonesia Menjinakkan Dua Raksasa

Dinamika Middle Power dalam Labirin Geopolitik Global

Evolusi kebijakan luar negeri Indonesia telah mencapai titik krusial pada periode 2024-2025, di mana posisi negara sebagai kekuatan menengah (middle power) tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif, melainkan pemain yang secara aktif menavigasi persaingan sistemik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Doktrin “Bebas Aktif”, yang secara historis berakar pada pidato Mohammad Hatta tahun 1948, kini mengalami redefinisi radikal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jika pada masa lalu kebijakan ini sering kali disalahpahami sebagai bentuk netralitas yang pasif, realitas kontemporer menunjukkan bahwa Indonesia sedang menjalankan strategi “lindung nilai ganda” (double hedging) yang sangat kompleks dan berisiko tinggi.

Sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang status sebagai pemimpin informal ASEAN yang memungkinkannya untuk memproyeksikan pengaruh jauh melampaui batas wilayah nasionalnya. Namun, status ini membawa beban strategis yang berat. Jakarta dipaksa untuk terus-menerus menyeimbangkan ketergantungan ekonomi yang mendalam terhadap Tiongkok dengan kemitraan keamanan yang tak tergantikan dengan Amerika Serikat dan sekutu Baratnya.Ketegangan ini menciptakan persepsi bahwa Indonesia sedang “bergoyang” di tengah rivalitas raksasa, sebuah posisi yang oleh para kritikus dianggap tidak tegas, namun oleh para praktisi dianggap sebagai bentuk kemandirian strategis (strategic autonomy) yang paling realistis.

Relevansi posisi “teman bagi semua” kini menghadapi ujian terberatnya di perairan Laut Natuna Utara. Di satu sisi, Tiongkok adalah mitra dagang utama dan investor infrastruktur terbesar melalui inisiatif Belt and Road (BRI). Di sisi lain, intrusi berulang oleh kapal penjaga pantai Tiongkok ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menciptakan dilema kedaulatan yang tidak bisa diabaikan. Navigasi di garis tipis ini menuntut kepiawaian diplomatik untuk menjinakkan ambisi kedua raksasa tanpa harus sepenuhnya tunduk pada kepentingan salah satunya.

Tabel 1: Evolusi Doktrin Politik Luar Negeri Indonesia

Kepemimpinan Prabowo: Menuju Diplomasi yang Lebih Asertif dan Personal

Transisi kekuasaan ke tangan Prabowo Subianto pada Oktober 2024 menandai pergeseran gaya diplomasi Indonesia dari pendekatan yang berfokus pada hasil ekonomi domestik jangka pendek ke visi yang lebih luas mengenai ketahanan nasional dan pengakuan global. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih sering menyerahkan detail kebijakan luar negeri kepada kementerian teknis, Prabowo menunjukkan ketertarikan aktif dan tangan dingin dalam membentuk arah diplomasi Indonesia secara langsung. Hal ini terlihat dari serangkaian kunjungan luar negeri yang dilakukan bahkan sebelum pelantikannya, yang mencakup Tiongkok, Rusia, dan negara-negara utama ASEAN.

Pemerintahan saat ini mengadopsi apa yang disebut oleh para pengamat sebagai “alignment aktif”. Strategi ini tidak bertujuan untuk memilih pihak, melainkan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kursi di setiap meja perundingan penting, baik itu di forum Barat maupun non-Barat. Penunjukan Sugiono, seorang loyalis dekat dengan latar belakang militer, sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan diplomat karier, memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan lebih selaras dengan visi strategis-militer kepresidenan.

Meskipun prinsip “Bebas Aktif” tetap menjadi landasan konstitusional, implementasinya kini lebih bersifat realistis dan berorientasi pada kekuatan. Prabowo meyakini bahwa martabat nasional hanya dapat dilindungi jika ekonomi yang kuat didukung oleh kapabilitas pertahanan yang mumpuni. Dalam pandangannya, Indonesia harus menjadi “jembatan” yang mampu memediasi kepentingan AS dan Tiongkok, namun tetap memiliki daya tawar yang cukup untuk menolak tekanan yang merugikan kepentingan nasional.

Keterikatan Ekonomi dengan Tiongkok: Antara Peluang dan Kerentanan

Tiongkok telah memantapkan posisinya sebagai mitra ekonomi paling krusial bagi Indonesia. Melalui Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok telah menyalurkan miliaran dolar ke dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, mulai dari transportasi hingga kawasan industri berbasis energi hijau. Pada tahun 2024, nilai keterlibatan BRI di Indonesia mencapai USD 17,7 miliar, menjadikannya salah satu penerima investasi Tiongkok terbesar di dunia.

Sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel, menjadi manifestasi paling nyata dari kedekatan ini. Perusahaan-perusahaan Tiongkok kini mengendalikan sekitar tiga perempat kapasitas pemurnian nikel di Indonesia, yang merupakan komponen vital bagi rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) global. Ketergantungan ini menciptakan hubungan simbiotik: Indonesia membutuhkan modal dan teknologi Tiongkok untuk mencapai visi “Indonesia Emas 2045”, sementara Tiongkok membutuhkan akses stabil ke sumber daya alam Indonesia untuk mempertahankan dominasi industrinya.

Namun, kedekatan ekonomi ini memicu kekhawatiran mengenai “jebakan utang” dan hilangnya kedaulatan ekonomi. Kritik semakin tajam ketika pada November 2024, sebuah pernyataan bersama dikeluarkan di Beijing yang menyebutkan kerja sama pengembangan maritim di wilayah dengan “klaim tumpang tindih”. Bagi banyak pihak di dalam negeri dan di kawasan, penggunaan terminologi ini dianggap sebagai pengakuan tersirat terhadap klaim “sembilan garis putus-putus” Tiongkok, meskipun Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan klarifikasi tegas bahwa kedaulatan Indonesia atas Laut Natuna Utara tetap tidak tergoyahkan.

Tabel 2: Komposisi Investasi dan Keterlibatan Ekonomi Tiongkok (2024-2025)

Perisai Keamanan dengan Amerika Serikat: Pilar Penyeimbang

Kontras dengan dominasi ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat tetap menjadi mitra keamanan utama bagi Indonesia. Kerja sama pertahanan antara Jakarta dan Washington telah berkembang dari sekadar pelatihan bilateral menjadi latihan multinasional skala besar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Latihan “Super Garuda Shield” pada tahun 2024 dan 2025 menjadi demonstrasi paling nyata dari kedalaman hubungan ini, melibatkan ribuan tentara dari berbagai negara mitra seperti Australia, Jepang, dan Inggris.

Bagi militer Indonesia (TNI), kerja sama dengan Amerika Serikat memberikan akses ke teknologi pertahanan mutakhir, standar operasional internasional, dan interoperabilitas yang krusial dalam menghadapi potensi konflik maritim. Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara dan pendukung utama “tatanan internasional berbasis aturan” (rules-based order). Melalui keterlibatan aktif dalam Garuda Shield, Indonesia secara simbolis mengirimkan pesan kepada Beijing bahwa meskipun mereka bekerja sama secara ekonomi, kedaulatan wilayah Indonesia didukung oleh jaringan kemitraan keamanan yang kuat dengan Barat.

Namun, hubungan ini tidak tanpa gesekan. Sejarah campur tangan Amerika Serikat dalam urusan domestik Indonesia di masa lalu tetap menjadi memori kolektif yang membuat para pembuat kebijakan di Jakarta waspada terhadap agenda tersembunyi Washington. Selain itu, ketergantungan pada peralatan militer Barat sering kali disertai dengan persyaratan hak asasi manusia dan pembatasan penggunaan yang dianggap oleh sebagian elit Indonesia sebagai bentuk pengekangan terhadap otonomi pertahanan nasional.

Paradoks Alutsista: Dilema Pengadaan J-10C vs F-15EX

Salah satu kejutan paling signifikan dalam diplomasi pertahanan Indonesia pada akhir 2025 adalah pengumuman rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10C dari Tiongkok. Langkah ini diambil di tengah proses negosiasi yang berkepanjangan untuk jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat dan kedatangan pesawat Rafale dari Prancis. Keputusan untuk mengakuisisi perangkat tempur utama dari Tiongkok merupakan peristiwa bersejarah yang memecah tradisi ketergantungan Indonesia pada sistem persenjataan Barat atau Rusia.

Secara teknis, akuisisi J-10C dipandang sebagai solusi biaya-efektif untuk mengisi kekosongan operasional angkatan udara Indonesia yang mulai menua.²⁷ Namun, secara politik, ini adalah manuver “lindung nilai” yang berani. Dengan mengoperasikan jet tempur dari dua kutub yang bersaing, Indonesia berupaya memastikan bahwa mereka tidak dapat ditekan oleh embargo senjata dari salah satu pihak. Hal ini juga berfungsi sebagai pesan diplomatik kepada Amerika Serikat agar lebih fleksibel dalam persyaratan penjualan F-15EX dan transfer teknologi.

Dampak dari keputusan ini sangat luas. Dari sisi logistik, mengelola armada pesawat yang berasal dari tiga produsen berbeda (AS, Prancis, Tiongkok) akan menjadi tantangan integrasi dan pemeliharaan yang sangat besar bagi TNI-AU. Dari sisi geopolitik, langkah ini dapat menimbulkan kekhawatiran di Washington mengenai potensi kebocoran intelijen atau akses Tiongkok terhadap doktrin militer Indonesia yang selama ini sangat dipengaruhi oleh standar Barat.

Tabel 3: Matriks Modernisasi Udara Indonesia (Proyeksi 2025-2030)

Garis Depan Natuna: Kedaulatan di Tengah Tekanan “Nine-Dash Line”

Relevansi strategi “teman bagi semua” Indonesia diuji secara nyata di perairan Laut Natuna Utara, yang secara konsisten menjadi titik gesekan dengan Tiongkok. Meskipun Indonesia secara resmi bukan merupakan negara penggugat (claimant state) dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, klaim sepihak Tiongkok atas “hak sejarah” melalui sembilan garis putus-putus secara langsung tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Insiden pada Oktober 2024, di mana kapal China Coast Guard (CCG) 5402 mengganggu survei seismik Pertamina, menunjukkan bahwa Tiongkok tidak segan menggunakan taktik “zona abu-abu” untuk menekan Indonesia.

Respons pemerintah Indonesia telah bergeser dari sekadar protes diplomatik ke peningkatan kehadiran fisik yang berkelanjutan. Penguatan Bakamla dan pengerahan kapal perang TNI-AL ke Natuna adalah bentuk penegasan kedaulatan yang nyata. Selain itu, penggantian nama wilayah perairan tersebut menjadi “Laut Natuna Utara” di peta resmi dan pendaftarannya ke PBB merupakan upaya legal-formal untuk memperkuat posisi Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

Ketegangan di Natuna menciptakan dinamika unik di mana Indonesia harus bersikap keras di laut namun tetap kooperatif di meja perundingan ekonomi. Strategi ini sering kali terlihat kontradiktif bagi pengamat luar, namun bagi Jakarta, ini adalah cara untuk mencegah eskalasi konflik terbuka yang dapat merusak stabilitas kawasan dan menghentikan aliran investasi yang sangat dibutuhkan. Kuncinya adalah menjaga agar isu kedaulatan di Natuna tetap terisolasi dari hubungan ekonomi bilateral yang lebih luas, sebuah tugas yang menjadi semakin sulit seiring dengan meningkatnya nasionalisme di kedua negara.

BRICS+ dan Pivot ke Global South: Diversifikasi di Luar Hegemoni Barat

Keputusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025 menandai babak baru dalam diplomasi multipolar Jakarta. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan dan tatanan politik yang didominasi oleh Barat. Melalui BRICS, Indonesia mencari alternatif akses pendanaan infrastruktur melalui New Development Bank (NDB) dan berupaya memperkuat suara negara-negara berkembang (Global South) dalam mereformasi tata kelola global.

Keanggotaan dalam BRICS memberikan Indonesia platform untuk berinteraksi lebih erat dengan raksasa ekonomi lainnya seperti India dan Brasil, sekaligus memperdalam koordinasi strategis dengan Tiongkok dan Rusia. Hal ini konsisten dengan visi Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai “pemimpin alami” dari Global South yang mampu menawarkan perspektif alternatif terhadap dominasi AS dan sekutunya.

Namun, langkah ini membawa risiko geopolitik yang signifikan. Bergabung dengan blok yang sering dipersepsikan sebagai “revisionis” oleh Barat dapat memicu reaksi negatif dari Washington. Analis memperingatkan bahwa langkah ini dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran dari kebijakan non-blok tradisional Indonesia menuju keberpihakan yang lebih jelas kepada blok Tiongkok-Rusia. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan mitra Baratnya bahwa keanggotaan BRICS adalah murni untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan diversifikasi strategis, bukan sebagai bentuk pembentukan front anti-Barat.

Tabel 4: Implikasi Strategis Keanggotaan Indonesia di BRICS+ (2025)

Navigasi Perang Dagang: Dampak Tarif Trump 2025

Tantangan ekonomi paling mendesak bagi Indonesia pada tahun 2025 datang dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump. Pengenaan tarif “Liberation Day” sebesar 32% pada ekspor Indonesia ke AS merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas makroekonomi nasional.Kebijakan ini memaksa Jakarta untuk melakukan manuver diplomatik yang sangat cepat dan pragmatis demi melindungi akses ke pasar ekspor ketiga terbesarnya.

Keberhasilan Indonesia dalam menegosiasikan penurunan tarif menjadi 19% pada Agustus 2025 menunjukkan fleksibilitas kebijakan luar negeri yang luar biasa. Namun, kesepakatan ini harus dibayar mahal dengan komitmen pembelian produk AS senilai puluhan miliar dolar, mulai dari energi, produk pertanian, hingga pesawat Boeing.Hal ini menggarisbawahi realitas pahit bahwa kekuatan menengah seperti Indonesia tetap rentan terhadap tekanan kekuatan ekonomi besar yang menggunakan akses pasar sebagai alat paksa politik.

Peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga bagi Jakarta tentang pentingnya diversifikasi pasar. Ketergantungan yang berlebihan pada satu atau dua pasar besar membuat Indonesia mudah diperas dalam negosiasi bilateral. Oleh karena itu, percepatan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) dan penguatan integrasi ekonomi melalui RCEP menjadi prioritas yang tak bisa ditawar lagi untuk membangun ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kepemimpinan Regional dan ASEAN Centrality dalam Krisis

Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia selalu dipandang sebagai jangkar yang menjaga kesatuan organisasi tersebut. Namun, di tengah rivalitas AS-Tiongkok, ASEAN menghadapi risiko fragmentasi yang nyata. Beberapa anggota cenderung condong ke Beijing untuk dukungan ekonomi, sementara yang lain memperkuat aliansi keamanan dengan Washington.⁴¹ Posisi Indonesia sebagai penyeimbang menjadi krusial untuk mencegah ASEAN pecah menjadi blok-blok yang saling bertikai.

Indonesia terus mempromosikan konsep “ASEAN Centrality” sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk mengelola keamanan regional. Namun, di bawah Prabowo, terdapat tuntutan agar Indonesia lebih asertif dalam mengambil peran kepemimpinan untuk menyelesaikan krisis regional, seperti konflik di Myanmar dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Diplomasi Indonesia didorong untuk tidak hanya menjadi “penengah yang pasif”, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membentuk norma-norma keamanan baru di Indo-Pasifik.

Tantangan bagi Indonesia adalah menjaga agar ambisi globalnya (melalui BRICS dan G20) tidak mengabaikan tanggung jawab regionalnya di ASEAN. Ada kekhawatiran di kalangan diplomat kawasan bahwa fokus baru Indonesia pada Global South dapat membuat Jakarta kurang berinvestasi dalam penguatan institusi ASEAN. Menjaga keseimbangan antara aspirasi sebagai kekuatan global yang sedang naik daun dengan peran sebagai pemimpin regional yang stabil adalah salah satu tugas tersulit bagi pemerintahan Prabowo.

Analisis Mendalam: Masa Depan “Bebas Aktif” di Dunia Multipolar

Melihat dinamika yang berkembang, jelas bahwa strategi “Bebas Aktif” Indonesia tidak lagi sekadar tentang menjaga jarak yang sama dari kekuatan besar, melainkan tentang keterlibatan yang maksimal dan strategis dengan semua pihak. Indonesia sedang mempraktikkan apa yang dapat disebut sebagai “diplomasi transaksional yang berprinsip”. Di satu sisi, Jakarta siap melakukan kesepakatan pragmatis demi keuntungan ekonomi dan militer; di sisi lain, ia tidak akan berkompromi pada kedaulatan wilayah dan kemandirian pengambilan keputusan.

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas domestik dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tanpa pondasi ekonomi yang solid, daya tawar Indonesia di hadapan AS dan Tiongkok akan melemah. Selain itu, Indonesia harus mampu meyakinkan dunia bahwa manuvernya—seperti membeli jet tempur Tiongkok sambil berlatih perang dengan AS—bukanlah tanda ketidakkonsistenan, melainkan manifestasi dari tatanan dunia multipolar yang baru di mana kesetiaan tunggal pada satu blok sudah tidak lagi relevan.

Masa depan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang “menjinakkan dua raksasa” akan ditentukan oleh sejauh mana ia bisa mengubah “aset pasifnya” (geografi dan sumber daya) menjadi “modal aktif” (daya tawar politik dan kepemimpinan ideologis). Dengan navigasi yang hati-hati di garis tipis ini, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama yang menjaga keseimbangan dunia di abad ke-21.

Kesimpulan: Navigasi di Atas Gelombang Ketidakpastian

Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang “bergoyang” sebenarnya adalah strategi adaptif yang sangat canggih untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan geopolitik yang semakin bermusuhan. Kedekatan ekonomi dengan Tiongkok dan kerja sama militer dengan Amerika Serikat bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama: upaya untuk memaksimalkan kepentingan nasional tanpa harus terjebak dalam perangkap aliansi yang membatasi.

Meskipun tantangan di Laut Natuna Utara dan ancaman perang dagang terus menghantui, Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk berayun di garis tipis tersebut dengan keberanian yang terukur. Keanggotaan dalam BRICS dan diversifikasi alutsista adalah langkah maju menuju otonomi strategis yang lebih besar. Namun, kewaspadaan tetap menjadi kunci. Setiap langkah yang diambil harus terus dikalibrasi agar tidak menyebabkan ketergantungan baru yang merusak atau memicu eskalasi yang tidak diinginkan.

Pada akhirnya, relevansi posisi “teman bagi semua” akan sangat bergantung pada kepiawaian diplomatik Indonesia dalam memastikan bahwa kedua raksasa tersebut lebih melihat keuntungan dari bekerja sama dengan Indonesia yang mandiri daripada mencoba untuk menekannya ke dalam satu kubu. Dengan langkah yang tenang namun asertif, Indonesia sedang menulis ulang aturan main bagi negara-negara kekuatan menengah di panggung dunia.