Gastro-Politik: Diplomasi di Atas Piring dan Manifestasi Nasionalisme Sumber Daya dalam Hubungan Internasional

Konstelasi politik global kontemporer tidak lagi hanya ditentukan oleh pergerakan pasukan militer atau negosiasi di balik pintu tertutup gedung parlemen, melainkan telah merambah ke meja makan dan rantai pasok komoditas dasar yang paling intim bagi kehidupan manusia. Fenomena ini, yang secara akademis mulai dikenal sebagai gastro-politik, menempatkan makanan dan sumber daya pangan bukan sekadar sebagai kebutuhan biologis, tetapi sebagai instrumen kekuatan negara, pembentuk identitas nasional, dan alat tawar strategis dalam hubungan internasional. Dalam perspektif ini, kebijakan domestik seperti swasembada beras atau pelarangan ekspor komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit merupakan bentuk nyata dari “nasionalisme perut” (stomach nationalism). Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya mendalam dari sebuah negara untuk mengamankan kedaulatan di tingkat yang paling fundamental—kebutuhan hidup rakyatnya—sembari memproyeksikan kekuatan ekonomi ke panggung dunia untuk memaksa perubahan dalam tatanan perdagangan global yang selama ini dianggap asimetris.

Pergeseran Paradigma: Dari Gastrodiplomasi Menuju Gastro-Politik

Untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh, sangat penting untuk melakukan pemisahan konseptual yang tajam antara gastrodiplomasi dan gastro-politik. Gastrodiplomasi, dalam pengertian tradisionalnya, adalah bentuk diplomasi publik yang menggunakan makanan sebagai kendaraan untuk meningkatkan kesadaran merek (brand awareness) suatu bangsa, membangun pemahaman lintas budaya, dan menciptakan citra nasional yang positif. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari soft power, di mana sebuah negara berusaha memenangkan “hati dan pikiran” publik internasional melalui indra perasa dan pengalaman kuliner yang eksotis namun menyenangkan.⁶ Sebaliknya, gastro-politik mencakup dimensi yang jauh lebih luas, lebih keras, dan lebih strategis. Ia melibatkan apa yang disebut sebagai “politik makanan” yang bertujuan mencapai kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk kedaulatan pangan, kontrol terhadap pasar komoditas global, dan penggunaan sumber daya alam sebagai alat koersi atau lobi politik yang bersifat memaksa.

Gastrodiplomasi sering kali bersifat transformatif bagi citra sebuah negara, terutama bagi negara-negara berkembang yang ingin melepaskan diri dari stereotip negatif masa lalu. Namun, ketika makanan dan komoditas pendukungnya mulai disekuritisasi—dianggap sebagai isu keamanan nasional yang eksistensial—ia berpindah sepenuhnya ke ranah gastro-politik. Krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008 menjadi titik balik bersejarah di mana lonjakan harga pangan memicu kerusuhan di berbagai belahan dunia, mengancam legitimasi rezim, dan stabilitas negara-negara berdaulat. Hal ini memaksa para pemimpin dunia untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam doktrin keamanan nasional mereka.

Dalam konteks hubungan internasional, konsep “nasionalisme perut” muncul sebagai pengakuan bahwa patriotisme dan stabilitas politik berakar pada kemampuan negara untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Tanpa ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau, kontrak sosial antara negara dan warga negaranya akan hancur, yang pada gilirannya akan melumpuhkan posisi tawar negara tersebut di kancah global.⁴ Oleh karena itu, kebijakan swasembada bukan sekadar target ekonomi teknis, melainkan strategi pertahanan kedaulatan yang paling dasar.

Perbandingan Karakteristik Diplomasi Berbasis Pangan dan Komoditas

Swasembada Beras: Antara Legitimasi Domestik dan Wibawa Internasional

Sejarah panjang Indonesia memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana beras berfungsi sebagai barometer stabilitas politik dan instrumen wibawa di mata dunia. Beras bukan sekadar komoditas pertanian; ia adalah simbol kedaulatan yang sangat emosional bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada periode 1984-1988 di bawah pemerintahan Orde Baru bukan hanya mengakhiri posisi Indonesia sebagai salah satu pengimpor beras terbesar di dunia, tetapi juga memberikan panggung diplomatik yang luar biasa bagi kepemimpinan nasional pada saat itu. Penghargaan berupa medali dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada tahun 1985 yang diterima oleh Presiden Soeharto di Roma merupakan pengakuan internasional atas keberhasilan Indonesia dalam menjalankan “operasi raksasa” pembangunan pangan.

Pada era kontemporer, ambisi ini dibangkitkan kembali dengan narasi yang lebih kuat tentang kemandirian bangsa. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk menghentikan impor beras sepenuhnya mulai tahun 2025. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk “berdiri di atas kaki sendiri” dan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang dapat menggunakan pangan sebagai alat tekanan politik. Secara teoretis, negara yang mampu mandiri secara pangan memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam politik internasional karena mereka tidak rentan terhadap “perangkap pangan” dari negara-negara maju atau fluktuasi harga yang dipicu oleh konflik geopolitik di wilayah lain.

Mekanisme Pengaruh Swasembada terhadap Pasar Global

Kebijakan domestik yang bersifat nasionalistik ini memiliki dampak riak yang signifikan terhadap ekonomi global. Ketika sebuah negara dengan populasi besar seperti Indonesia menghentikan impor, terjadi pergeseran drastis dalam keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar internasional. Indonesia, yang secara historis merupakan importir besar, dengan tidak masuk ke pasar global, secara otomatis menyebabkan surplus pasokan di negara-negara eksportir utama seperti Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan. Hal ini menciptakan tekanan ke bawah pada harga beras dunia, yang secara paradoks menempatkan Indonesia pada posisi sebagai kontributor stabilitas pangan global bagi negara-negara konsumen lainnya.

Keberhasilan swasembada ini bukan tanpa tantangan internal yang berat. Data menunjukkan bahwa peningkatan produksi pada tahun 2025, yang mencapai 34,71 juta ton, sebagian besar didorong oleh ekspansi luas panen sebesar 1,29 juta hektare, sementara produktivitas hanya meningkat tipis sebesar 0,45%. Hal ini menunjukkan bahwa “nasionalisme perut” ini masih sangat bergantung pada ekstensifikasi lahan daripada revolusi teknologi yang mendalam, yang menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan jangka panjangnya di tengah tantangan perubahan iklim.

Nasionalisme Sumber Daya Strategis: Nikel, CPO, dan Hilirisasi Industri

Sejalan dengan kebijakan pangan, Indonesia juga menerapkan bentuk nasionalisme sumber daya yang agresif melalui kebijakan hilirisasi komoditas mineral dan perkebunan. Larangan ekspor bijih nikel mentah yang diberlakukan sejak tahun 2020 adalah manifestasi dari keinginan negara untuk berpindah dari pinggiran rantai nilai global menuju pusat industri masa depan, khususnya dalam ekosistem kendaraan listrik (electric vehicles). Strategi ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal mengubah posisi tawar Indonesia dari sekadar penyuplai bahan baku murah menjadi pemilik kontrol atas “nutrisi” utama industri hijau dunia.

Nikel telah menjadi komoditas gastro-politik dalam pengertian industri. Sama seperti beras bagi manusia, nikel adalah kebutuhan pokok bagi transisi energi global. Dengan menguasai cadangan nikel terbesar di dunia dan melarang ekspor mentahnya, Indonesia memaksa perusahaan-perusahaan raksasa otomotif dunia untuk membawa teknologi dan modal mereka ke dalam negeri. Namun, kebijakan ini memicu resistensi keras dari mitra dagang tradisional seperti Uni Eropa, yang merasa akses mereka terhadap bahan baku vital sedang “disandera” oleh kebijakan proteksionisme Indonesia.

Analisis Konflik di Forum Multilateral (WTO)

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan nikel menggambarkan ketegangan antara hak kedaulatan negara berkembang untuk membangun industri domestik dengan aturan perdagangan bebas yang dijaga oleh organisasi internasional. Uni Eropa menganggap langkah Indonesia melanggar prinsip-prinsip GATT 1994, sementara Indonesia berargumen bahwa hilirisasi adalah langkah krusial untuk keluar dari jebakan sebagai “eksportir bahan mentah spesialis” yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Selain nikel, minyak kelapa sawit (CPO) juga menjadi medan tempur gastro-politik yang sengit. Kebijakan Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive II (RED II) yang mengklasifikasikan CPO Indonesia sebagai bahan biofuel berisiko tinggi terhadap deforestasi (High Risk ILUC) merupakan bentuk hambatan perdagangan non-tarif yang dibalut dengan isu lingkungan. Indonesia merespons diskriminasi ini dengan memperkuat diplomasi ekonomi dan mencari pasar alternatif, sembari meningkatkan konsumsi domestik melalui program mandatori biodiesel. Dalam hal ini, CPO tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai instrumen untuk menawar kebijakan lingkungan global yang dianggap merugikan negara-negara produsen di Global South.

Gastrodiplomasi Thailand: Model Pemanfaatan Soft Power yang Terencana

Berbeda dengan pendekatan “hard gastro-politics” yang dijalankan melalui larangan ekspor, Thailand menawarkan model gastrodiplomasi yang sangat sukses dalam meningkatkan posisi tawar negara melalui daya tarik budaya. Program “Global Thai” yang diluncurkan pada tahun 2002 adalah kampanye strategis pemerintah yang pertama di dunia dalam menggunakan makanan sebagai alat diplomasi publik. Tujuannya sangat jelas: mengubah citra Thailand di mata dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor produk pertanian dan pariwisata kuliner.

Pemerintah Thailand tidak hanya mempromosikan masakan mereka, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan finansial yang masif kepada diaspora Thailand untuk membuka restoran di luar negeri. Melalui standarisasi rasa dan kualitas dengan label “Thai Select”, mereka memastikan bahwa setiap restoran Thailand di London, New York, atau Tokyo berfungsi sebagai kedutaan budaya mini yang menyebarkan pengaruh positif tentang negara tersebut.

Struktur Strategis Program Global Thai

Keberhasilan Thailand menginspirasi banyak negara lain, termasuk Indonesia, untuk meluncurkan program serupa seperti “Indonesia Spice Up the World”. Diplomasi kuliner dipandang sebagai smart power karena ia mampu mencairkan ketegangan politik dalam pertemuan-pertemuan bilateral dan menciptakan afinitas masyarakat global terhadap nilai-nilai nasional suatu bangsa. Di meja makan diplomatik, makanan berfungsi sebagai bahasa universal yang melampaui hambatan komunikasi verbal, membangun kepercayaan yang diperlukan untuk kerja sama ekonomi dan politik yang lebih dalam.

Analogi Geopolitik: Energi sebagai Instrumen Koersi dan Kedaulatan

Untuk memahami potensi risiko dan kekuatan dari nasionalisme sumber daya, sangat relevan untuk membandingkan gastro-politik dengan diplomasi energi, khususnya bagaimana Rusia menggunakan gas alam sebagai instrumen kekuasaan negara. Rusia telah secara konsisten menunjukkan bahwa kontrol atas komoditas dasar—dalam hal ini energi—dapat menciptakan ketergantungan asimetris yang melumpuhkan kemampuan lawan politik untuk bertindak. Melalui manipulasi pasokan, sistem pipa yang terkontrol, dan kebijakan harga yang diskriminatif, Rusia menggunakan energinya untuk menghadiahi sekutu dan menghukum lawan politiknya.

Pelajaran penting bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, adalah bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup untuk memberikan daya tawar jika tidak disertai dengan kontrol atas infrastruktur dan diversifikasi mitra dagang. Strategi Rusia untuk mengalihkan ekspor minyak dan gasnya ke pasar Asia (Tiongkok dan India) pasca-sanksi Barat pada tahun 2022 menunjukkan pentingnya fleksibilitas pasar dalam menghadapi koersi ekonomi. Hal ini paralel dengan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi pasar nikel dan CPO-nya agar tidak terlalu bergantung pada satu blok ekonomi yang bersifat restriktif.

Implikasi Makroekonomi: Stabilitas Pangan dan Kepercayaan Global

Kebijakan gastro-politik dan nasionalisme perut memiliki dampak yang sangat nyata terhadap stabilitas makroekonomi dan persepsi risiko di mata investor internasional. Dalam konteks Indonesia, stabilitas harga pangan, terutama beras, adalah variabel kunci yang menentukan tingkat inflasi nasional dan daya beli masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dapat memicu keresahan sosial, yang pada akhirnya akan merusak citra stabilitas negara dan menurunkan minat investasi asing.

Data ekonomi menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali, yang didukung oleh kebijakan stabilisasi harga pangan dan panen raya yang melimpah, merupakan sinyal positif bagi lembaga pemeringkat kredit internasional. Peringkat kredit yang stabil menurunkan biaya pinjaman negara dan memperkuat nilai tukar mata uang, yang secara langsung meningkatkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, swasembada bukan hanya soal nutrisi, tetapi soal manajemen risiko makroekonomi yang canggih.

Selain itu, ketersediaan pangan yang cukup merupakan inti dari “kontrak sosial” di setiap sistem politik. Kegagalan dalam menjamin akses pangan dapat mendelegitimasi keberadaan negara dan memicu kekerasan politik yang melumpuhkan ekonomi nasional.⁸ Dengan mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, Indonesia memproyeksikan diri sebagai negara yang stabil dan kompeten, yang merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi jangka panjang dalam sektor-sektor strategis lainnya, termasuk infrastruktur dan teknologi.³⁵

Evaluasi Kritis: Tantangan di Balik Narasi Nasionalisme Perut

Meskipun narasi nasionalisme perut dan hilirisasi sumber daya menawarkan janji kedaulatan yang menggiurkan, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai paradoks dan kritik. Salah satu kritik utama terhadap klaim swasembada beras adalah adanya ketimpangan distribusi yang tajam. Di saat pemerintah mengumumkan surplus produksi nasional, harga beras di wilayah-wilayah tertentu seperti Papua Tengah dilaporkan masih sangat tinggi, bahkan melampaui kemampuan daya beli masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa “wibawa internasional” yang dibangun di atas angka-angka statistik surplus produksi sering kali tidak mencerminkan kenyataan pahit di tingkat akar rumput.

Selain itu, ambisi swasembada melalui ekstensifikasi lahan (seperti program lumbung pangan atau food estate) sering kali berbenturan dengan agenda kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Risiko degradasi lahan dan hilangnya biodiversitas akibat perluasan area pertanian secara masif dapat menjadi beban bagi citra Indonesia di mata dunia internasional yang semakin peduli pada isu-isu hijau. Hal yang sama berlaku pada sektor nikel, di mana proses pemurnian yang menggunakan energi tinggi dan menghasilkan limbah tambang besar-besaran menjadi titik lemah yang dapat digunakan oleh pesaing global untuk mendiskreditkan produk hilirisasi Indonesia.

Terakhir, ada risiko ketergantungan baru yang ironis. Kebijakan melarang ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi sering kali memaksa Indonesia untuk sangat bergantung pada investasi dan teknologi dari satu negara tertentu, dalam hal ini Tiongkok, yang mendominasi sektor smelter di Indonesia. Nasionalisme sumber daya ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati melalui diversifikasi mitra investasi, dapat berakhir pada bentuk ketergantungan asimetris baru yang justru melemahkan otonomi strategis negara di masa depan.

Kesimpulan: Masa Depan Diplomasi di Atas Piring

Gastro-politik dan nasionalisme sumber daya telah menjadi pilar baru dalam strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia di abad ke-21. Politik bukan lagi sekadar soal negosiasi formal, melainkan soal bagaimana sebuah negara mengelola piring makannya dan isi perut industrinya. Melalui kebijakan swasembada beras yang ambisius dan hilirisasi nikel yang asertif, Indonesia sedang berusaha menulis ulang aturan main dalam hubungan internasional—dari negara yang pasif menerima harga pasar menjadi negara yang aktif menentukan arah pasar global.

Keberhasilan swasembada beras pada tahun 2025 telah membuktikan bahwa kebijakan domestik yang kuat dapat memberikan dampak nyata pada stabilitas harga pangan dunia, sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa di mata internasional. Namun, tantangan berupa perubahan iklim, ketimpangan distribusi, dan tekanan hukum di WTO menunjukkan bahwa jalan menuju kedaulatan pangan dan energi yang sejati masih sangat terjal. Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara ambisi nasionalistik yang proteksionis dengan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas global yang saling bergantung.

Pada akhirnya, posisi tawar sebuah negara di panggung dunia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk memastikan bahwa “nasionalisme perut” ini tidak hanya menjadi retorika politik, tetapi menjadi kenyataan yang menyejahterakan rakyat secara merata. Diplomasi di atas piring akan terus menjadi medan tempur yang dinamis, di mana rasa, aroma, dan ketersediaan komoditas dasar akan menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti dalam tatanan dunia baru. Dengan mengintegrasikan kekuatan soft power melalui gastrodiplomasi dan kekuatan hard/smart power melalui manajemen sumber daya strategis, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran di kawasan maupun global.