Pergeseran Paradigma Politik Indonesia: Generasi Z sebagai Warga Digital Global dan Transformasi Narasi Elektoral 2024

Transformasi lanskap politik Indonesia pada dekade ketiga abad ke-21 tidak lagi dapat dipahami melalui kacamata konvensional yang hanya menitikberatkan pada patronase lokal atau janji-janji pembangunan fisik dasar. Munculnya Generasi Z sebagai segmen pemilih terbesar dalam Pemilihan Umum 2024 telah memicu pergeseran tektonik dalam cara aspirasi politik diartikulasikan dan dikonsumsi. Generasi ini, yang didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, membawa sistem nilai yang bersifat transnasional ke dalam bilik suara domestik. Keterhubungan mereka yang mendalam dengan isu-isu global—mulai dari krisis iklim hingga solidaritas kemanusiaan untuk Palestina—menciptakan identitas baru yang disebut sebagai “Global Digital Citizenship”. Fenomena ini menandai berakhirnya era di mana politisi hanya cukup berbicara tentang pembangunan “semen dan aspal”; kini, narasi elektoral harus menyentuh isu-isu eksistensial seperti “jejak karbon” dan keadilan sosial universal jika ingin tetap relevan di mata pemilih muda.

Lanskap Demografis dan Prekarietas Ekonomi Generasi Z

Dominasi pemilih muda dalam struktur demografi Indonesia merupakan realitas statistik yang paling menentukan dalam peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari total 204.807.222 pemilih tetap, Generasi Z menyumbang 46.800.161 suara atau sekitar 22,85%. Jika digabungkan dengan generasi milenial, kelompok usia 17 hingga 39 tahun ini mencakup sekitar 55% hingga 60% dari total pemilih nasional. Namun, kekuatan suara yang masif ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi mereka yang penuh tekanan atau prekarietas. Mayoritas Generasi Z di Indonesia memiliki pendapatan kurang dari Rp 2,5 juta per bulan, sebuah situasi finansial yang membatasi kemampuan mereka untuk memiliki hunian pribadi, melanjutkan pendidikan tinggi secara mandiri, atau berinvestasi pada pengembangan diri.

Keterbatasan finansial ini menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan pada struktur keluarga inti, di mana banyak pemuda tetap tinggal bersama orang tua bukan karena pilihan budaya semata, melainkan karena keharusan ekonomi dan kewajiban bakti. Ironisnya, tekanan ekonomi ini tidak membuat mereka menjadi apatis; sebaliknya, hal ini mendorong keterlibatan politik yang lebih kritis. Generasi Z mendorong kebijakan yang secara langsung menjawab masalah keamanan kerja, upah yang adil, dan penghapusan praktik korupsi (graft). Mereka mengevaluasi kandidat secara rasional berdasarkan integritas dan moralitas, mencari pemimpin yang mampu memberikan solusi nyata atas krisis biaya hidup dan keterbatasan peluang kerja yang semakin terancam oleh kemajuan teknologi.

Fenomena Global Digital Citizenship: Melampaui Batas Nasional

Salah satu penemuan paling krusial dalam dinamika sosiopolitik saat ini adalah munculnya perasaan kesamaan nilai lintas batas negara yang melampaui kedekatan dengan elit politik domestik. Pemilih muda di Indonesia merasa lebih memiliki kesamaan visi dengan pemilih sebaya mereka di Berlin atau Seoul dibandingkan dengan politisi generasi tua di tanah air mereka sendiri. Hal ini dimungkinkan oleh posisi mereka sebagai “digital natives” yang melihat dunia digital bukan sebagai ruang terpisah, melainkan sebagai perpanjangan dari realitas sehari-hari.⁵ Kewarganegaraan digital global (Global Digital Citizenship) memungkinkan mereka menyerap norma-norma etika digital, empati global, dan standar hak asasi manusia yang seragam secara internasional.

Penelitian perbandingan menunjukkan bahwa di Korea Selatan, literasi digital memiliki dampak langsung terhadap harga diri (self-esteem) dan kesejahteraan mental remaja. Sementara di Indonesia, survei di wilayah seperti Bandung dan Indramayu menunjukkan bahwa meskipun kemampuan teknis digital berada pada kategori sedang hingga tinggi, terdapat kesenjangan dalam kemampuan mengambil tindakan kolektif yang konkret untuk keadilan sosial. Namun, aspirasi mereka sangat jelas: 73,1% pemuda Indonesia menyatakan diri mereka komunikatif dan toleran terhadap perbedaan, sebuah nilai yang sering kali bertabrakan dengan retorika polarisasi yang dimainkan oleh politisi tua. Perasaan sebagai bagian dari komunitas global membuat mereka lebih peka terhadap isu-isu seperti perubahan iklim dan konflik kemanusiaan di Palestina, yang mereka lihat melalui lensa keadilan universal, bukan sekadar kepentingan geopolitik nasional.

Kematian Politik “Semen dan Aspal”: Isu Keberlanjutan sebagai Mata Uang Baru

Retorika pembangunan fisik yang berorientasi pada infrastruktur masif—yang sering dijuluki politik “semen dan aspal”—mulai kehilangan daya tariknya di hadapan Generasi Z. Bagi mereka, pembangunan tidak lagi bisa dipisahkan dari dampaknya terhadap lingkungan atau “jejak karbon”. Sebanyak 85,1% pemuda di wilayah Jabodetabek melaporkan bahwa krisis iklim telah berdampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan keseharian mereka. Isu lingkungan telah bergeser dari sekadar wacana aktivisme menjadi penentu utama preferensi elektoral. Politisi yang gagal mengartikulasikan rencana mitigasi perubahan iklim dianggap mengabaikan masa depan generasi mendatang.

Keinginan pemilih muda terhadap kebijakan lingkungan sangat spesifik dan radikal. Mereka menuntut penghentian deforestasi (14,8%), pengurangan penggunaan kendaraan pribadi (12,7%), dan pelarangan plastik sekali pakai (10,7%). Kesadaran akan ketergantungan Indonesia pada energi fosil juga cukup tinggi, di mana 41,5% pemuda mengetahui bahwa mayoritas listrik nasional masih bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.Transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi poin krusial dalam mengevaluasi janji-janji kampanye. Politisi tidak lagi bisa sekadar berjanji membangun jalan tol; mereka harus mampu menjelaskan bagaimana jalan tol tersebut tidak menambah emisi atau merusak ekosistem hutan yang tersisa.

Dalam persaingan elektoral 2024, persepsi publik terhadap komitmen lingkungan para kandidat menunjukkan persaingan yang ketat. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tingkat kepercayaan yang hampir seimbang dalam hal kemampuan menyelesaikan masalah krisis iklim, yakni masing-masing di angka 33% dan 32,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kandidat berusaha keras untuk memoles citra mereka sebagai pejuang lingkungan demi menarik ceruk suara muda yang sangat peduli pada keberlanjutan bumi.

TikTok dan Estetika “Politainment”: Transformasi Komunikasi Elektoral

Media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah kampanye politik dari debat kebijakan yang kaku menjadi pertunjukan atau “politainment”. Dengan 107,7 juta pengguna di Indonesia per Februari 2025, TikTok menjadi arena di mana citra politisi diproduksi dan dikonsumsi secara massal melalui algoritma yang mengutamakan keterlibatan emosional. Fenomena ini terlihat jelas dalam rebranding Prabowo Subianto. Dari sosok yang sebelumnya dicitrakan militeristik dan keras, kampanyenya berhasil mentransformasi dirinya menjadi persona “Gemoy” (menggemaskan) melalui video menari, meme, dan visual berbasis kecerdasan buatan (AI). Penggunaan teknologi AI, seperti aplikasi FotoBer2, memungkinkan pemilih muda berinteraksi secara personal dengan avatar digital kandidat, menciptakan rasa kedekatan yang semu namun efektif secara elektoral.

Namun, tren politainment ini bukannya tanpa risiko. Penekanan pada konten visual yang menghibur sering kali menyederhanakan isu-isu politik yang kompleks menjadi potongan video berdurasi 15 detik yang hanya mengejar viralitas. Hal ini berpotensi mendegradasi kualitas demokrasi karena keputusan pemilih dapat didorong oleh reaksi emosional sesaat daripada evaluasi mendalam terhadap program kerja. Algoritma TikTok juga cenderung menciptakan “echo chambers” atau gelembung informasi, di mana pengguna hanya terpapar pada konten yang sesuai dengan preferensi mereka, sehingga memperkuat polarisasi di balik kemasan hiburan yang ceria.

Anies Baswedan mengeksploitasi fitur TikTok Live untuk membangun persona “Abah Online,” sebuah strategi yang sangat efektif dalam menjaring simpati pemilih zilenial dan komunitas penggemar K-pop.  Dengan menjawab pertanyaan secara langsung dan kasual, Anies menciptakan ikatan emosional yang menyerupai hubungan antara orang tua dan anak, atau idola dengan penggemarnya. Munculnya fanbase “Aniesbubble” yang mengadopsi tradisi fandom K-pop—seperti penggunaan nama Korea (Park Ahn Nice), penggalangan dana untuk iklan videotron, dan penyediaan food truck—menunjukkan bagaimana budaya pop global telah menjadi infrastruktur baru bagi mobilisasi politik domestik.

Solidaritas Transnasional: Fandom K-pop dan Aktivisme Politik

Keterlibatan komunitas penggemar K-pop dalam politik Indonesia bukan lagi fenomena marjinal, melainkan kekuatan aktivisme digital yang terorganisir dengan sangat baik. K-popers telah bertransformasi dari sekadar konsumen produk budaya menjadi aktor sosiopolitik yang mampu menggerakkan narasi nasional. Kekuatan solidaritas mereka terlihat dalam berbagai aksi nyata, mulai dari donasi kemanusiaan hingga protes terhadap kebijakan pemerintah, seperti penolakan kenaikan PPN 12% dan dukungan terhadap gerakan #gejayanmemanggil.

Isu Palestina menjadi salah satu titik temu paling kuat antara nilai-nilai global Generasi Z dengan identitas kultural mereka. Komunitas seperti Xkwavers menggunakan estetika pop untuk membangun jaringan solidaritas digital bagi Palestina, melakukan kampanye boikot (BDS), dan menyebarkan narasi kemanusiaan melalui logika algoritma media sosial. Mereka melihat perjuangan kemanusiaan di belahan dunia lain sebagai bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai warga dunia. Fenomena ini membuktikan bahwa bagi Generasi Z, politik tidak lagi dibatasi oleh kedaulatan geografis; isu ketidakadilan di mana pun adalah isu mereka juga.

Fandom K-pop juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menantang dominasi kekuasaan tradisional. Mereka menggunakan media sosial untuk menuntut transparansi dari promotor konser hingga lembaga perlindungan konsumen, menunjukkan bahwa keterampilan yang mereka pelajari dari aktivitas fandom—seperti koordinasi massa secara digital dan penggalangan dana—dapat dengan mudah dialihkan ke ranah advokasi politik dan sosial. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi politisi tua yang terbiasa dengan metode mobilisasi massa konvensional yang bersifat transaksional.

Kesenjangan Generasi dan Krisis Kepercayaan pada Elit Tradisional

Terdapat jurang komunikasi dan nilai yang signifikan antara Generasi Z dengan elit politik tradisional Indonesia. Politisi generasi tua sering kali masih mengandalkan pola komunikasi satu arah yang otoriter, sementara Generasi Z menghargai dialog, transparansi, dan kemandirian. Kesenjangan ini juga terlihat dalam prioritas isu; politisi lama mungkin masih berkutat pada politik identitas atau bagi-bagi kekuasaan, sedangkan anak muda lebih peduli pada kesehatan mental, kesetaraan gender, dan masa depan ekonomi hijau.

Krisis kepercayaan terhadap institusi tradisional mendorong Generasi Z untuk mencari informasi dari sumber yang lebih beragam, meskipun mereka tetap mengandalkan media massa bereputasi seperti Kompas.com untuk memverifikasi kebenaran informasi. Namun, ketertarikan mereka untuk menjadi anggota partai politik tetap rendah (kurang dari 15%), meskipun minat mereka terhadap dunia politik secara umum cukup tinggi (59,8%). Hal ini mengindikasikan bahwa Generasi Z ingin terlibat dalam politik dengan cara mereka sendiri—melalui platform digital, komunitas hobi, dan gerakan sosial—daripada masuk ke dalam struktur partai yang mereka anggap kaku dan tidak responsif terhadap nilai-nilai global mereka.

Kekhawatiran terhadap disinformasi dan deepfake AI menjadi tantangan besar bagi integritas pemilu di mata Generasi Z. Meskipun mereka digital natives, 78,15% dari mereka merasa perlu memverifikasi informasi politik karena maraknya berita palsu. Hal ini menuntut para politisi untuk berkomunikasi dengan lebih jujur dan otentik. Pemilih muda tidak lagi mudah terpedaya oleh janji-janji manis yang tidak didasarkan pada data atau bukti nyata di lapangan.

Masa Depan Demokrasi Indonesia: Integrasi Nilai Global dalam Kebijakan Lokal

Melihat dinamika yang ada, masa depan demokrasi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan sistem politik untuk mengakomodasi nilai-nilai Global Digital Citizenship yang diusung oleh Generasi Z. Pendidikan kewarganegaraan global (GCED) menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum sekolah dengan realitas tantangan global yang dihadapi anak muda.Pendidikan harus mampu memfasilitasi keterampilan komunikasi kritis, empati, dan kontribusi produktif di ruang digital agar potensi besar Generasi Z tidak terbuang dalam polarisasi yang sia-sia.

Pergeseran dari narasi “semen dan aspal” ke “jejak karbon” bukan sekadar tren sesaat, melainkan tuntutan struktural dari generasi yang akan mewarisi dampak dari setiap kebijakan hari ini.⁶Politisi masa depan harus menjadi pemimpin yang tidak hanya paham cara membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memiliki literasi digital dan komitmen lingkungan yang kuat. Penggunaan teknologi seperti AI dalam kampanye harus disertai dengan regulasi dan etika yang transparan guna mencegah manipulasi opini publik yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi.

Integrasi nilai-nilai seperti hak asasi manusia universal, keadilan iklim, dan etika digital ke dalam platform kebijakan nasional adalah kunci untuk mempertahankan relevansi negara di mata pemuda yang merasa lebih terhubung dengan komunitas global di Seoul atau Berlin daripada dengan narasi usang elit domestik. Jika Indonesia mampu memanfaatkan energi kreatif dan kritis dari Generasi Z, maka visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi ekonomi, melainkan transformasi menuju masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan demokratis dalam panggung global.

Sintesis dan Kesimpulan Strategis

Dinamika elektoral 2024 menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era baru di mana pemilih muda tidak lagi dapat dianggap sebagai objek politik yang pasif. Sebaliknya, mereka adalah subjek yang membawa standar nilai global ke dalam kontestasi domestik. Keberhasilan strategi “politainment” di TikTok dan munculnya kekuatan politik baru dalam bentuk fandom K-pop menandai peruntuhan batasan antara hiburan dan aktivisme.

1. Reorientasi Substansi Kebijakan: Elit politik harus mulai mengintegrasikan isu keberlanjutan (sustainability) dan keadilan sosial universal ke dalam inti platform mereka. Janji pembangunan infrastruktur fisik harus dibarengi dengan analisis dampak lingkungan yang transparan untuk menjawab kekhawatiran Generasi Z mengenai krisis iklim.
2. Etika dan Transparansi Digital: Penggunaan teknologi AI dan algoritma media sosial dalam kampanye memerlukan pengawasan etika yang ketat. Transparansi dalam penggunaan “buzzer” atau praktik “heating” di platform seperti TikTok sangat penting untuk menjaga kepercayaan pemilih muda yang sangat menghargai otentisitas.
3. Jembatan Komunikasi Antargenerasi: Partai politik perlu mengadopsi struktur yang lebih horizontal dan inklusif untuk mengurangi kesenjangan dengan pemilih muda. Dialog yang bersifat kasual dan dua arah, sebagaimana dipraktikkan melalui TikTok Live, harus menjadi standar baru dalam interaksi politik.
4. Pengakuan atas Global Digital Citizenship: Kebijakan luar negeri dan domestik Indonesia perlu mencerminkan aspirasi kemanusiaan universal yang dianut oleh Generasi Z, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Palestina dan hak asasi manusia, untuk menjaga ikatan antara negara dengan warga negaranya yang semakin berwawasan global.

Dengan demikian, transformasi yang dipicu oleh Generasi Z adalah sebuah peluang besar bagi pembaruan demokrasi di Indonesia. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan realitas lokal dengan aspirasi global, memastikan bahwa Indonesia tetap bergerak maju sejalan dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dunia modern.