Sistem Kredit Sosial Tiongkok dalam Perspektif Tata Kelola Mahadata dan Ketertiban Negara

Sistem Kredit Sosial (SKS) Tiongkok mewakili salah satu eksperimen paling ambisius dan kompleks dalam sejarah tata kelola sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Secara fundamental, sistem ini dirancang sebagai kerangka kerja regulasi yang luas untuk menilai dan memastikan “kepercayaan” di seluruh lapisan masyarakat, mencakup individu, korporasi, dan entitas pemerintahan. Fenomena ini muncul bukan sebagai entitas tunggal yang monolitik, melainkan sebagai jaringan inisiatif, basis data, dan mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk mengintegrasikan rekam jejak keuangan, perilaku sosial, dan kepatuhan hukum ke dalam satu ekosistem yang koheren. Sejak pengumuman Garis Besar Perencanaan Pembangunan Sistem Kredit Sosial (2014–2020), dunia telah menyaksikan transformasi Tiongkok dari ekonomi yang mengalami krisis kepercayaan menjadi laboratorium raksasa bagi apa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai tata kelola algoritmik.

Analisis terhadap sistem ini mengungkapkan adanya dualitas fungsional yang mendalam. Di satu sisi, pemerintah Tiongkok memposisikan SKS sebagai alat esensial untuk menyempurnakan ekonomi pasar sosialis, mengatasi penipuan komersial, pelanggaran keamanan pangan, dan kegagalan penegakan hukum perdata. Di sisi lain, kritikus internasional, organisasi hak asasi manusia, dan akademisi sering kali menggambarkan sistem ini sebagai instrumen “kediktatoran digital” yang memanfaatkan mahadata (big data) dan kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi pengawasan politik dan menekan perbedaan pendapat. Laporan ini akan mengupas tuntas infrastruktur teknologi, mekanisme operasional, variasi implementasi lokal, serta perdebatan etis yang melingkupi evolusi SKS menuju integrasi nasional penuh pada tahun 2025.

Genesis Historis dan Evolusi Konsep Kepercayaan

Konsep “kredit sosial” di Tiongkok memiliki akar sejarah yang jauh lebih tua daripada teknologi digital itu sendiri. Secara filosofis, sistem ini berakar pada nilai-nilai Konfusianisme mengenai xinyong (信用), yang merujuk pada integritas moral dan pemenuhan janji seseorang dalam interaksi sosial. Namun, instrumentasi modern dari konsep ini dimulai pada awal 1990-an sebagai upaya untuk membangun sistem kredit perbankan yang kredibel guna mendukung pertumbuhan ekonomi pasar. Pada masa itu, Tiongkok menghadapi hambatan besar dalam memperluas layanan keuangan karena ketiadaan data riwayat kredit bagi sebagian besar penduduk dan usaha kecil di daerah pedesaan.

Transformasi signifikan terjadi pada tahun 1999 ketika laporan dari kalangan akademisi dan pebisnis menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan dalam transaksi domestik, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang masif akibat penipuan dan pelanggaran kontrak. Perdana Menteri saat itu, Zhu Rongji, memberikan persetujuan untuk pembentukan sistem manajemen kredit nasional yang dipelajari dari model Barat seperti FICO dan Equifax di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, penelitian yang dilakukan oleh Akademi Ilmu Sosial Tiongkok (CASS) mulai merumuskan kerangka kerja yang melampaui kredit keuangan murni, mencakup aspek kepatuhan hukum dan moralitas sosial sebagai indikator “kepercayaan”.

Evolusi ini menunjukkan bahwa SKS bukan sekadar produk dari keinginan untuk mengawasi, tetapi merupakan respons terhadap kegagalan pasar dan hukum yang sistemik. Pemerintah memandang bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan anonim seperti Tiongkok modern, mekanisme reputasi tradisional tidak lagi memadai, sehingga diperlukan intervensi negara yang dimediasi oleh teknologi untuk menciptakan ketertiban. Hal ini juga mencerminkan pengaruh pemikiran Legalisme Tiongkok kuno yang menekankan penggunaan penghargaan dan hukuman yang ketat untuk mengarahkan perilaku rakyat sesuai dengan kehendak negara.

Infrastruktur Teknologi dan Tata Kelola Mahadata

Kekuatan utama di balik Sistem Kredit Sosial adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan aliran data yang sangat besar dari berbagai departemen pemerintah, lembaga peradilan, dan dalam beberapa kapasitas, sektor swasta. Teknologi mahadata memungkinkan pemerintah untuk mengubah perilaku yang sebelumnya bersifat kualitatif menjadi indikator komputasi yang dapat diukur secara presisi. Penggunaan algoritma dan kecerdasan buatan dipandang sebagai cara untuk mengotomatisasi tanggung jawab individu, di mana setiap warga negara dipaksa untuk berpartisipasi dalam manajemen diri mereka sendiri melalui insentif digital.

Platform Berbagi Informasi Kredit Nasional (NCISP)

Inti dari arsitektur data SKS adalah Platform Berbagi Informasi Kredit Nasional (NCISP), yang dikelola oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) bekerja sama dengan lebih dari 45 kementerian dan lembaga pusat. NCISP berfungsi sebagai pusat saraf yang mengumpulkan informasi dari ribuan basis data lokal dan sektoral. Hingga awal tahun 2025, platform ini dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 80,7 miliar catatan informasi kredit, yang mencakup sekitar 180 juta entitas bisnis dan jutaan individu.

Sistem ini menggunakan “Kode Kredit Sosial Seragam” (Unified Social Credit Code) sebagai pengidentifikasi unik bagi setiap perusahaan dan organisasi di Tiongkok. Kode ini memungkinkan integrasi data yang mulus antara otoritas pajak, pabean, lingkungan, dan peradilan. Bagi individu, nomor identitas nasional berfungsi sebagai kunci untuk mengakses rekam jejak mereka dalam sistem. Integrasi ini bertujuan untuk menghilangkan “pulau-pulau informasi” di dalam birokrasi, sehingga pelanggaran yang dilakukan di satu wilayah atau sektor dapat segera diketahui oleh otoritas di wilayah lain.

Sinergi Pengawasan Fisik dan Digital

SKS tidak beroperasi dalam ruang hampa digital; ia sangat bergantung pada infrastruktur pengawasan fisik yang luas. Proyek “Skynet” dan “Sharp Eyes” telah memasang jaringan kamera CCTV terbesar di dunia, yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah dan analitik perilaku. Data dari kamera-kamera ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran kecil seperti menyeberang jalan sembarangan (jaywalking) atau membuang sampah sembarangan, yang kemudian dicatat dalam file kredit individu.

Selain itu, integrasi dengan platform pembayaran digital dan media sosial melalui raksasa teknologi seperti Alibaba (melalui Ant Group/Zhima Credit) dan Tencent memberikan lapisan data tambahan mengenai pola konsumsi dan interaksi sosial. Meskipun pemerintah Tiongkok telah mulai memisahkan sistem kredit sosial negara dari peringkat kredit komersial swasta, data dari sektor swasta tetap menjadi komponen penting dalam memberikan gambaran holistik mengenai gaya hidup dan tingkat kepatuhan seorang warga negara.

Mekanisme Operasional: Poin, Daftar Hitam, dan Penegakan Bersama

Sistem Kredit Sosial beroperasi melalui mekanisme penghargaan dan hukuman yang dirancang untuk memodifikasi perilaku secara sistematis. Secara operasional, sistem ini dibagi menjadi dua kategori besar: kredit pasar (market credit) yang berkaitan dengan sejarah keuangan, dan kredit publik (public credit) yang berkaitan dengan kepatuhan hukum dan moralitas sosial. Meskipun ada miskonsepsi bahwa setiap warga memiliki satu skor nasional tunggal, kenyataannya SKS lebih banyak beroperasi melalui sistem daftar hitam dan merah, serta berbagai program poin di tingkat lokal.

Sistem Peringkat dan Poin Lokal

Dalam banyak proyek percontohan kota, seperti yang dilakukan di Rongcheng atau “Meritown,” setiap penduduk diberikan skor dasar (biasanya 1.000 poin) yang akan berfluktuasi berdasarkan tindakan mereka. Skor ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tingkat tertentu, yang menentukan akses individu tersebut terhadap berbagai fasilitas negara dan pasar.

Perilaku yang dapat menambah poin mencakup kegiatan amal, donasi darah, merawat anggota keluarga yang lanjut usia, serta memuji pemerintah di media sosial. Sebaliknya, poin dapat dikurangi karena pelanggaran lalu lintas, tidak membayar hutang tepat waktu, menyebarkan rumor di internet, hingga bermain game online secara berlebihan atau melakukan “permintaan maaf yang tidak tulus” atas kejahatan yang dilakukan.

Sistem Hukuman dan Penghargaan Bersama

Kekuatan penegakan hukum yang paling ditakuti dari SKS adalah “sistem hukuman bersama” (joint punishment system). Berdasarkan perjanjian kerja sama antara berbagai departemen pemerintah, seseorang yang masuk dalam daftar hitam oleh satu instansi (misalnya pengadilan) akan secara otomatis dibatasi hak-haknya oleh instansi lain. Mekanisme ini bertujuan untuk membuat biaya pelanggaran kepercayaan menjadi sangat mahal sehingga “orang yang tidak tepercaya tidak dapat bergerak satu langkah pun”.

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah daftar shixin (orang yang tidak jujur) yang dikelola oleh Mahkamah Agung Rakyat. Individu dalam daftar ini, yang sering kali merupakan debitur yang menolak mematuhi perintah pengadilan, dilarang melakukan “konsumsi tingkat tinggi”. Ini termasuk larangan membeli tiket pesawat, menggunakan kursi kelas bisnis di kereta cepat, menginap di hotel bintang lima, menyekolahkan anak di sekolah swasta mahal, hingga melakukan pembelian barang mewah secara online. Hingga tahun 2022, jutaan orang telah diblokir dari pembelian tiket transportasi sebagai hasil dari integrasi data real-time ini.

Analisis Mendalam Kasus Regional dan Studi Lapangan

Keberagaman implementasi SKS di tingkat lokal memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem ini beradaptasi dengan kebutuhan sosiopolitik yang berbeda. Studi kasus di Meritown (Rongcheng) dan Shanghai menunjukkan kontras antara pendekatan moralistik yang luas dengan pendekatan regulasi yang lebih terfokus.

Model Meritown: Laboratorium Disiplin Sosial

Di Meritown, sebuah kota model di timur laut Tiongkok, sistem kredit sosial dijalankan dengan tingkat detail yang luar biasa. Kota ini menggunakan 389 aturan evaluasi yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan warga. Analisis data menunjukkan bahwa meskipun sistem ini mengklaim universalitas, terdapat disparitas signifikan dalam cara aturan diterapkan pada kelompok populasi yang berbeda.

Misalnya, pegawai negeri dan anggota militer menghadapi pengawasan yang jauh lebih ketat dibandingkan warga biasa. Mereka diwajibkan untuk mengumpulkan poin bonus setiap tahun, sering kali melalui kerja sukarela, hanya untuk mempertahankan kelayakan promosi mereka. Di sisi lain, warga pedesaan sering kali merasa dirugikan karena mereka memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan poin penghargaan dibandingkan warga kota yang memiliki akses lebih mudah ke kegiatan sukarela yang disetujui pemerintah.

Temuan kunci dari studi ini adalah bahwa SKS sering kali bertindak sebagai “penguat” bagi hukum yang sudah ada. Sekitar 83% dari perilaku berat yang memicu penurunan klasifikasi di Meritown sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Namun, SKS memberikan lapisan sanksi administratif dan sosial tambahan yang tidak dapat diberikan oleh pengadilan tradisional, sehingga meningkatkan daya tekan negara terhadap individu secara signifikan.

Pendekatan Perkotaan: Shanghai dan Fokus Regulasi

Berbeda dengan Meritown yang sangat berorientasi pada perilaku moral, kota-kota besar seperti Shanghai cenderung memfokuskan SKS mereka pada kepatuhan regulasi perkotaan. Shanghai menggunakan file kredit sosial untuk mencatat pelanggaran seperti jaywalking, merokok di area terlarang, atau tidak memilah sampah sesuai aturan. Bagi pemerintah kota, ini adalah alat untuk mengelola megapolitan dengan populasi yang sangat padat, di mana biaya penegakan hukum melalui polisi konvensional akan sangat mahal.

Meskipun demikian, ada kritik kuat dari komunitas hukum di kota-kota ini yang berargumen bahwa mencampurkan pelanggaran kecil seperti makan di kereta bawah tanah dengan konsep “kredit” adalah penyalahgunaan istilah yang berbahaya. Mereka berpendapat bahwa kredit seharusnya tetap menjadi konsep finansial atau kepatuhan hukum yang berat, bukan alat untuk mendisiplinkan etiket sosial sehari-hari.

Sistem Kredit Sosial Korporat dan Implikasinya bagi Bisnis Internasional

Salah satu pilar paling krusial namun sering kali luput dari sorotan publik adalah Sistem Kredit Sosial Korporat (CSCS). Tiongkok bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan pasar yang paling canggih di dunia dengan mengintegrasikan data operasional setiap perusahaan yang terdaftar di wilayahnya. Bagi perusahaan asing, CSCS merupakan tantangan kepatuhan baru yang sangat berat, karena skor mereka tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh perilaku politik dan kepatuhan terhadap standar industri Tiongkok.

Mekanisme Pengawasan dan Skor Perusahaan

Sistem korporat beroperasi melalui pengumpulan ratusan titik data oleh lusinan entitas pemerintah. Data ini mencakup kepatuhan terhadap standar lingkungan, pembayaran jaminan sosial karyawan, pemenuhan standar kualitas produk, dan bahkan aktivitas pembangunan partai di dalam perusahaan. Perusahaan yang masuk dalam “daftar merah” (seperti daftar pembayar pajak tingkat A) akan mendapatkan manfaat berupa pemeriksaan pabean yang lebih sedikit dan prioritas dalam tender proyek pemerintah.

Sebaliknya, perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, misalnya karena pelanggaran lingkungan yang berulang atau kegagalan dalam audit keamanan, akan menghadapi “hukuman bersama”. Ini bisa berupa penolakan izin investasi, pembatasan akses ke pasar modal, dan pengawasan ketat dari setiap departemen pemerintah yang berhubungan dengan bisnis tersebut.

Politisasi Kredit Korporat

Kekhawatiran utama bagi perusahaan multinasional adalah penggunaan CSCS sebagai alat politik untuk memaksakan kedaulatan Tiongkok. Pada tahun 2018, Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok memberikan tekanan kepada maskapai internasional untuk mengubah deskripsi Taiwan di situs web mereka dengan ancaman bahwa ketidakpatuhan akan dicatat dalam rekam jejak kredit sosial mereka. Demikian pula, perusahaan seperti FedEx dan Flex Ltd. menghadapi ancaman masuk ke “daftar entitas yang sangat tidak tepercaya” setelah terlibat dalam sengketa pasokan dengan Huawei yang bermuatan politis.

Analisis ini menunjukkan bahwa CSCS dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan pasar yang halus. Dengan menuntut transparansi data yang ekstrem dan kepatuhan terhadap norma-norma yang ditetapkan negara, Tiongkok dapat memaksa perusahaan asing untuk berintegrasi lebih dalam ke dalam ekosistem ekonominya atau menghadapi pengucilan secara sistematis. Hal ini juga berhubungan dengan ambisi “Made in China 2025,” di mana sistem kredit digunakan untuk mendorong perusahaan bergerak naik dalam rantai nilai dan mengadopsi teknologi domestik.

Perspektif Etis: Ketertiban Sosial vs. Kediktatoran Digital

Perdebatan mengenai hakikat Sistem Kredit Sosial sering kali terjebak dalam dikotomi antara efisiensi tata kelola dan penindasan hak asasi manusia. Dari satu sudut pandang, SKS adalah inovasi yang sah dalam sosiologi hukum untuk mengatasi “defisit kepercayaan” dalam masyarakat transisi. Namun, dari sudut pandang lain, ia adalah manifestasi dari otoritarianisme digital yang menggunakan algoritma untuk menggantikan supremasi hukum.

Pembelaan atas Ketertiban dan Keamanan

Argumen yang mendukung efektivitas SKS menekankan bahwa sistem ini memberikan solusi bagi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh sistem peradilan yang lambat dan sering kali korup di tingkat lokal. Dengan adanya transparansi informasi, pelaku bisnis dapat mengetahui dengan siapa mereka berurusan, sehingga mengurangi risiko penipuan dan menurunkan biaya transaksi secara keseluruhan. Dalam konteks sosial, sistem ini dianggap telah berhasil mendorong perilaku warga yang lebih sipil, seperti kepatuhan pada peraturan lalu lintas dan pembayaran denda tepat waktu.

Bagi pemerintah Tiongkok, SKS adalah cara untuk mencapai “masyarakat yang harmonis” melalui manajemen ilmiah. Dengan memanfaatkan mahadata, negara dapat mendeteksi risiko sosial lebih awal dan menerapkan intervensi yang tepat sasaran tanpa harus selalu bergantung pada kekerasan fisik. Ini dipandang sebagai bentuk kemajuan dalam teknologi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan Tiongkok sebagai negara besar dengan dinamika sosial yang sangat cepat.

Kritik atas Penindasan Digital

Kritikus berargumen bahwa SKS menghancurkan batas antara moralitas pribadi dan hukum publik. Dengan menghukum tindakan yang tidak ilegal secara hukum—seperti memposting pendapat kritis di media sosial atau memiliki teman yang memiliki skor rendah—negara secara efektif memberlakukan kontrol ideologis yang totaliter. Sistem ini juga menciptakan “efek chilling” yang luas, di mana warga negara mulai melakukan sensor diri karena takut tindakan sekecil apa pun akan berdampak pada kemampuan mereka untuk bepergian atau menyekolahkan anak.

Beberapa dampak hak asasi manusia yang paling mengkhawatirkan meliputi:

• Erosi Privasi: Pengumpulan data massal tanpa persetujuan warga negara menghancurkan hak atas privasi yang dijamin secara konstitusional, meskipun dalam praktiknya hak tersebut sering diabaikan oleh negara.
• Hukuman Tanpa Proses Hukum: Banyak individu menemukan diri mereka masuk dalam daftar hitam tanpa pemberitahuan sebelumnya dan menghadapi kesulitan besar untuk melakukan “perbaikan kredit” karena prosedur yang tidak transparan dan arbitrer.
• Diskriminasi Struktural: Sistem ini cenderung memperkuat ketidakadilan yang sudah ada, di mana kelompok marjinal yang tidak memiliki akses ke sumber daya untuk mendapatkan “poin positif” akan semakin terpuruk dalam hierarki sosial digital.
• Pelanggaran Hak Anak: Praktik membatasi akses sekolah bagi anak-anak berdasarkan perilaku orang tua dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan.

Kesaksian dari individu seperti jurnalis Liu Hu atau pengacara Li Xiaolin memberikan wajah manusia pada statistik ini. Keduanya mendapati diri mereka terjebak dalam daftar hitam karena masalah peradilan yang seharusnya sederhana, namun dampaknya membuat mereka terisolasi secara ekonomi dan sosial selama bertahun-tahun karena sulitnya menavigasi birokrasi digital untuk membersihkan nama mereka.

Masa Depan Sistem Kredit Sosial: Proyeksi 2025 dan Seterusnya

Memasuki tahun 2025, Sistem Kredit Sosial Tiongkok tidak lagi berada dalam fase eksperimen liar, melainkan sedang menuju fase institusionalisasi dan standardisasi nasional. Pemerintah pusat telah menyadari beberapa masalah dalam implementasi awal, termasuk penyalahgunaan sistem oleh otoritas lokal dan kurangnya perlindungan data pribadi, yang menyebabkan dikeluarkannya pedoman baru pada Maret 2025.

Langkah-Langkah Strategis 2025

Pedoman yang diterbitkan oleh Kantor Umum Komite Sentral PKT dan Dewan Negara pada akhir Maret 2025 merinci 23 langkah untuk menyempurnakan SKS guna mendukung pembangunan berkualitas tinggi. Fokus utamanya adalah membangun pasar nasional yang bersatu melalui aturan kredit yang seragam, sehingga perusahaan tidak lagi menghadapi standar yang berbeda-beda di setiap provinsi.

Pemerintah juga mulai menekankan prinsip “data tersedia tetapi tidak terlihat” (making data available but not visible) untuk melindungi keamanan informasi dan mencegah pengumpulan data yang berlebihan oleh platform pihak ketiga. Hal ini menunjukkan upaya untuk menyelaraskan SKS dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPL) Tiongkok yang lebih baru, sebagai respons terhadap meningkatnya kekhawatiran publik mengenai kebocoran data dan penyalahgunaan identitas.

Tantangan dan Ketidakpastian

Meskipun ada upaya standardisasi, masa depan SKS tetap penuh dengan tantangan. Secara internal, infrastruktur data Tiongkok masih mengalami fragmentasi; banyak instansi pemerintah yang masih enggan berbagi data sensitif satu sama lain. Selain itu, ada tanda-tanda kelelahan publik di beberapa daerah percontohan. Di Rongcheng, misalnya, laporan terbaru menunjukkan bahwa minat warga untuk mengumpulkan poin telah menurun karena sistem tersebut kini bersifat sukarela dan manfaat yang ditawarkan dianggap tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan.

Secara eksternal, SKS tetap menjadi hambatan besar bagi integrasi ekonomi Tiongkok dengan negara-negara demokrasi liberal. Kekhawatiran bahwa Tiongkok akan “mengekspor” model kediktatoran digital ini melalui ekspor teknologi pengawasan dan pengaruh dalam organisasi standar internasional terus tumbuh. Bagi banyak pengamat internasional, SKS adalah pengingat bahwa di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok tidak lagi mengejar konvergensi dengan nilai-nilai Barat, melainkan sedang membangun alternatif peradaban digital yang menempatkan stabilitas negara di atas hak-hak individu.

Kesimpulan: Sintesis Analisis Tata Kelola Digital

Sistem Kredit Sosial Tiongkok adalah manifestasi paling nyata dari visi negara tentang tata kelola modern yang didorong oleh mahadata. Analisis yang komprehensif menunjukkan bahwa ini bukan sekadar metode efektif untuk menciptakan ketertiban sosial atau sekadar bentuk kediktatoran digital, melainkan keduanya secara bersamaan. Ia efektif karena mampu mengisi kekosongan institusional dalam penegakan hukum dan kepercayaan pasar di Tiongkok yang sedang tumbuh pesat. Namun, ia juga merupakan bentuk kediktatoran digital karena secara fundamental mengubah hubungan antara warga negara dan negara, memberikan kekuasaan pemantauan dan hukuman yang hampir tak terbatas kepada otoritas melalui penggunaan algoritma yang tidak selalu transparan.

Keberhasilan atau kegagalan SKS di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Tiongkok untuk menavigasi batas antara disiplin sosial dan represi yang berlebihan. Jika sistem ini terus bergerak ke arah politisasi dan hukuman yang arbitrer, ia berisiko memicu resistensi internal dan isolasi internasional. Namun, jika Tiongkok berhasil mengodifikasi sistem ini ke dalam kerangka hukum yang lebih jelas dan fokus pada transparansi pasar, SKS dapat menjadi model global baru bagi tata kelola berbasis data di abad ke-21. Bagi masyarakat global, memahami SKS bukan lagi sekadar mempelajari kebijakan domestik Tiongkok, melainkan menyaksikan kelahiran paradigma baru dalam kekuasaan negara yang mungkin akan mendefinisikan batas-batas kebebasan di era digital bagi seluruh umat manusia.