Pol Pot dan Tahun Nol: Dekonstruksi Peradaban dan Eksperimen Sosial Radikal di Kamboja

Fenomena “Tahun Nol” di Kamboja, yang diinisiasi oleh rezim Khmer Merah di bawah kepemimpinan Saloth Sar, yang lebih dikenal sebagai Pol Pot, merupakan salah satu periode paling gelap dan radikal dalam sejarah modern. Antara tahun 1975 hingga 1979, negara yang kemudian dinamakan Demokratik Kampuchea ini menjadi laboratorium bagi eksperimen sosial yang bertujuan untuk menghapus seluruh jejak peradaban masa lalu dan membangun kembali masyarakat dari titik nol sebagai utopia agraris yang murni. Upaya ini bukan sekadar perubahan politik, melainkan dekonstruksi total terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Melalui penghapusan sistematis terhadap mata uang, pendidikan formal, institusi keagamaan, hak milik pribadi, dan struktur keluarga tradisional, Khmer Merah berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas yang hanya terdiri dari buruh tani pedesaan.⁴ Namun, ambisi ideologis ini harus dibayar dengan harga kemanusiaan yang sangat mahal, di mana diperkirakan antara 1,5 hingga 3 juta orang tewas akibat eksekusi, kelaparan, penyakit, dan kerja paksa.

Akar Historis dan Geopolitik Kebangkitan Khmer Merah

Untuk memahami kemunculan radikalisme Khmer Merah, analisis harus dimulai dari ketidakstabilan mendalam di Asia Tenggara selama era Perang Dingin. Kamboja, yang merupakan penerus Kekaisaran Angkor yang agung, berada dalam posisi terjepit antara kekuatan besar dan konflik regional yang meluap dari negara tetangganya, Vietnam.

Transisi dari Monarki ke Republik

Kamboja memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953 di bawah kepemimpinan Pangeran Norodom Sihanouk Meskipun Sihanouk berusaha mempertahankan posisi non-blok, wilayah timur Kamboja secara bertahap menjadi tempat perlindungan bagi pasukan komunis Vietnam Utara dan Viet Cong yang berperang melawan Amerika Serikat. Ketidakpuasan internal terhadap korupsi dan tekanan ekonomi, dikombinasikan dengan dinamika eksternal, memuncak pada kudeta militer Maret 1970 yang dipimpin oleh Jenderal Lon Nol. Penggulingan Sihanouk ini mengubah Kamboja menjadi Republik Khmer yang pro-Amerika, namun secara ironis justru mempercepat kebangkitan gerakan komunis bawah tanah.

Dampak Pengeboman Amerika Serikat dan Radikalisasi Pedesaan

Faktor krusial yang sering dianggap sebagai katalisator rekrutmen massal Khmer Merah adalah kampanye pengeboman udara Amerika Serikat yang dikenal sebagai Operasi Menu.⁶ Antara tahun 1969 hingga 1973, pesawat-pesawat pengebom AS menjatuhkan lebih dari 2,7 juta ton bom di wilayah pedesaan Kamboja, menjadikannya salah satu negara paling banyak dibom dalam sejarah Pengeboman ini menyebabkan kehancuran masif pada desa-desa petani dan mengakibatkan kematian sekitar 50.000 hingga 150.000 warga sipil. Propaganda Khmer Merah memanfaatkan kemarahan petani terhadap “imperialisme Barat” dan rezim Lon Nol untuk merekrut ribuan pemuda pedesaan yang kehilangan rumah dan keluarga mereka.

Kondisi sosiopolitik ini menciptakan polarisasi ekstrem. Penduduk kota yang relatif makmur mendukung Republik, sementara penduduk desa yang menderita akibat perang dan kemiskinan menjadi basis pendukung Khmer Merah.¹ Aliansi taktis antara Sihanouk yang digulingkan dengan Khmer Merah memberikan legitimasi moral tambahan bagi gerakan komunis tersebut di mata rakyat jelata yang masih sangat menghormati monarki.

Ideologi Tahun Nol: Filosofi dan Mekanisme Kontrol

Pada tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah memasuki Phnom Penh sebagai pemenang dalam perang saudara.¹⁴ Namun, alih-alih merayakan perdamaian, mereka segera mendeklarasikan “Tahun Nol” (Chhnăm Sony), sebuah konsep yang diadopsi sebagai analogi terhadap “Tahun Satu” dalam Kalender Revolusioner Prancis. Konsep ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada sebelum tanggal tersebut—budaya, tradisi, sejarah, dan nilai-nilai—harus dihapuskan sepenuhnya agar masyarakat dapat dilahirkan kembali dari titik nol yang murni.

Komunisme Maois dan Ultra-nasionalisme Ekstrem

Ideologi Khmer Merah adalah hibrida unik antara Marxisme-Leninisme, Maoisme radikal, dan ultra-nasionalisme Khmer.² Mereka sangat dipengaruhi oleh kebijakan “Lompatan Jauh ke Depan” dan “Revolusi Kebudayaan” di Cina, namun membawanya ke tingkat yang jauh lebih ekstrem¹ Inti dari ideologi mereka adalah keyakinan pada kemurnian kelas petani miskin dan kebencian mendalam terhadap segala hal yang berbau perkotaan, Barat, atau intelektual.² Pol Pot percaya bahwa masyarakat Kamboja telah dikorupsi oleh pengaruh asing selama berabad-abad dan hanya dengan kembali ke masyarakat agraris yang primitif, kemerdekaan sejati dan kesetaraan kelas dapat dicapai.⁵

Angkar: Organisasi Tanpa Wajah

Kekuasaan di Demokratik Kampuchea dijalankan oleh sebuah entitas misterius yang dikenal sebagai “Angkar Padevat” atau singkatnya “Angkar” (Organisasi).³ Selama tahun-tahun awal kekuasaannya, identitas pemimpin tertinggi Angkar, termasuk Pol Pot, dirahasiakan dari publik.² Rakyat diperintahkan untuk memberikan loyalitas tanpa syarat kepada Angkar, yang digambarkan sebagai entitas maha tahu dan maha kuasa yang menggantikan peran orang tua, keluarga, dan agama.¹⁶ Slogan terkenal rezim ini berbunyi: “Angkar memiliki mata seperti nanas,” yang berarti organisasi tersebut melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh rakyatnya.¹⁸

Penghapusan Ekonomi: Kamboja Tanpa Mata Uang

Salah satu tindakan paling berani dan kontroversial dari rezim Khmer Merah adalah penghapusan total uang dan sistem perbankan.²⁰ Pol Pot percaya bahwa uang adalah akar dari ketidaksetaraan dan korupsi kapitalis.⁵ Dengan menghapuskan uang, rezim ini bertujuan untuk menghancurkan pasar swasta dan memaksa ketergantungan penuh rakyat pada negara untuk kebutuhan hidup mereka.²¹

Ledakan di Bank Sentral

Segera setelah mengambil alih kekuasaan, Khmer Merah menghancurkan gedung National Bank of Cambodia di Phnom Penh menggunakan bahan peledak.²¹ Tindakan ini merupakan pernyataan fisik tentang berakhirnya sistem ekonomi lama. Uang kertas Riel dibiarkan berserakan di jalan-jalan sebagai sampah yang tak berharga.²⁵ Semua bentuk kepemilikan pribadi dilarang; setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu set pakaian hitam dan mangkuk untuk makan di dapur komunal.²

Transisi ke Ekonomi Barter dan “Mata Uang” Beras

Kamboja secara efektif kembali ke sistem barter di mana nilai barang ditentukan oleh kegunaan langsungnya.²⁰ Namun, dalam praktiknya, Angkar memegang kendali penuh atas distribusi sumber daya. Beras menjadi komoditas paling berharga dan seringkali berfungsi sebagai bentuk mata uang de facto dalam transaksi rahasia di pasar gelap.²² Kegagalan total sistem ini menyebabkan disrupsi logistik yang masif, karena negara tidak memiliki mekanisme yang efisien untuk memindahkan makanan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kelaparan.²⁶

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar upaya ideologis, melainkan alat kontrol totaliter. Tanpa uang, seorang warga tidak mungkin dapat melakukan perjalanan, membeli makanan tambahan, atau merencanakan pelarian diri. Ketiadaan akses terhadap alat tukar menjadikan setiap orang tawanan di koperasi masing-masing, yang sepenuhnya bergantung pada jatah makanan yang diberikan oleh kader Khmer Merah.²²

Pengungsian Massal: Kematian Kehidupan Perkotaan

Evakuasi paksa penduduk kota merupakan langkah pertama dalam implementasi utopia agraris Pol Pot.⁹ Bagi Khmer Merah, kota-kota adalah pusat korupsi, parasit bagi pedesaan, dan sarang musuh-musuh kelas.¹

Pengosongan Phnom Penh dalam Semalam

Pada siang hari tanggal 17 April 1975, tentara remaja Khmer Merah berbaju hitam mulai memerintahkan seluruh penduduk Phnom Penh—yang saat itu berjumlah sekitar dua juta orang—untuk meninggalkan kota.¹⁵ Mereka menggunakan dalih bohong bahwa Amerika Serikat akan membom kota itu dan penduduk hanya perlu keluar selama tiga hari.¹⁵ Kenyataannya, tidak ada yang diizinkan untuk kembali. Rumah sakit dikosongkan secara paksa; pasien yang masih terinfus atau baru saja dioperasi didorong di atas tempat tidur mereka di tengah terik matahari.¹⁵

Pembagian Kelas: Orang Lama vs Orang Baru

Penduduk yang dievakuasi dari kota dicap sebagai “Orang Baru” (Panyha-choeu atau Anou-panh-ha).⁴ Mereka dianggap tidak murni dan harus dididik ulang melalui kerja fisik yang berat. Di sisi lain, petani miskin di pedesaan yang telah lama mendukung revolusi disebut sebagai “Orang Lama” (base people).⁴ “Orang Baru” mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk, jatah makanan yang lebih sedikit, dan seringkali menjadi sasaran pertama dalam pembersihan politik.¹¹

Saksi mata menggambarkan pemandangan yang mengerikan di mana ribuan orang tewas di pinggir jalan selama maret panjang menuju daerah pedesaan terpencil.¹⁵ Keluarga terpisah selamanya, dan anak-anak seringkali kehilangan kontak dengan orang tua mereka dalam keosnya pengungsian.¹⁵ Phnom Penh, yang sebelumnya dikenal sebagai “Mutiara Asia,” berubah menjadi kota hantu yang sepi, di mana suara satu-satunya adalah desiran angin di jalanan yang dipenuhi rongsokan peradaban.²⁵

Penghancuran Institusi Peradaban: Agama dan Pendidikan

Dalam upayanya menciptakan “masyarakat tanpa memori,” Khmer Merah secara sistematis menargetkan pendidikan formal dan institusi keagamaan sebagai hambatan utama bagi pembentukan loyalitas total kepada Angkar.¹

Pendidikan sebagai Kejahatan

Khmer Merah menganggap pendidikan formal sebagai alat penindasan kelas.⁴ Semua sekolah, akademi, dan universitas di seluruh negeri ditutup.¹ Buku-buku dibakar secara massal, dan perpustakaan dihancurkan atau diubah menjadi kandang ternak.¹ Guru, profesor, dan ilmuwan dicap sebagai “musuh rakyat”.⁹ Bahkan sekadar mengenakan kacamata atau memiliki tangan yang halus dianggap sebagai bukti bahwa seseorang adalah seorang intelektual yang harus dieksekusi.⁹ Slogan rezim ini sangat eksplisit: “Belajar itu tidak penting. Apa yang penting adalah kerja keras di ladang”.¹⁰

Pelarangan Agama dan Penghapusan Spiritualitas

Buddhisme Theravada, yang merupakan identitas inti rakyat Kamboja, dinyatakan sebagai parasit.²⁸ Lebih dari 90% populasi adalah penganut Buddha, namun praktik keagamaan dilarang sepenuhnya.⁴ Ribuan kuil (wat) dinajiskan atau dihancurkan; patung-patung Buddha dilempar ke sungai atau dilelehkan.²⁸ Para biksu dipaksa untuk meninggalkan jubah mereka dan bekerja di ladang, atau jika mereka menolak, mereka akan dieksekusi.²⁸ Hal yang sama terjadi pada komunitas Muslim Cham, di mana masjid-masjid dihancurkan dan mereka dipaksa makan daging babi di bawah ancaman hukuman mati.¹¹ Agama Kristen juga dilarang, dan pemeluknya dikejar serta dibunuh sebagai agen Barat.¹¹

Dismantling Struktur Keluarga dan Indoktrinasi Anak

Khmer Merah memahami bahwa untuk mengontrol masyarakat secara total, mereka harus menghancurkan loyalitas individu yang paling dasar: keluarga.¹⁷ Dalam pandangan Pol Pot, ikatan keluarga menciptakan sentimen pribadi yang dapat bersaing dengan pengabdian kepada negara.¹

Angkar sebagai Ayah dan Ibu

Keluarga tradisional didekonstruksi dengan melarang penggunaan istilah panggilan seperti “ibu,” “ayah,” atau “kakak”.³ Anak-anak diberitahu bahwa Angkar adalah orang tua sejati mereka yang memberi mereka kehidupan dan makanan.⁴ Mulai usia tujuh atau delapan tahun, anak-anak seringkali dipisahkan dari orang tua mereka dan dikirim ke barak-barak kerja pemuda.⁴ Di sana, mereka diindoktrinasi untuk menjadi prajurit yang setia dan diperintahkan untuk memata-matai orang tua mereka sendiri.¹²

Pernikahan Paksa dan Kontrol Reproduksi

Individu tidak diizinkan memilih pasangan mereka sendiri. Angkar mengatur pernikahan massal di mana puluhan atau ratusan pasangan diperintahkan untuk menikah dalam satu upacara tanpa saling mengenal sebelumnya.⁴ Tujuan utama dari pernikahan ini bukan untuk cinta, melainkan untuk memproduksi tenaga kerja baru bagi revolusi.⁴ Pasangan yang menolak untuk bekerja sama atau yang tertangkap memiliki hubungan di luar pengaturan Angkar seringkali dihukum mati.⁴

Kebijakan ini mengakibatkan kerusakan psikologis yang mendalam. Banyak penyintas melaporkan bahwa hidup mereka menjadi “benar-benar tidak berarti” setelah mereka dipisahkan dari keluarga mereka.¹⁷ Penghancuran peran pengasuhan ibu dan model peran keluarga tradisional menyebabkan keruntuhan nilai-nilai sosial yang bertahan hingga beberapa generasi setelah rezim berakhir.³³

Kegagalan Agrarianisme Radikal dan Kelaparan Massal

Visi utama Pol Pot adalah mengubah Kamboja menjadi negara agraris yang kuat melalui peningkatan produksi beras secara drastis.¹⁰ Namun, kebijakan ini justru menjadi pemicu utama kematian massal.¹⁰

Proyek Irigasi Tanpa Pengetahuan Teknis

Khmer Merah memobilisasi jutaan orang untuk membangun jaringan kanal dan waduk raksasa di seluruh negeri, seringkali hanya dengan menggunakan tangan kosong atau peralatan sederhana.¹⁹ Penelitian satelit modern menunjukkan bahwa sekitar 7.000 kilometer kanal dan lebih dari 350 waduk dibangun selama periode ini.¹⁹ Namun, karena para insinyur dan ahli pengairan telah dieksekusi atau disembunyikan identitasnya, banyak dari struktur ini dibangun tanpa perhitungan kemiringan atau aliran air yang benar.¹⁰ Akibatnya, banyak kanal yang tidak berfungsi atau justru menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.¹⁰

Target yang Mustahil dan Penindasan Petani

Angkar menetapkan target produksi beras yang tidak realistis: tiga ton per hektar.¹⁰ Di bawah tekanan untuk memenuhi target ini, para kader tingkat bawah seringkali melaporkan angka produksi palsu kepada kepemimpinan di Phnom Penh.²⁷ Sebagai hasilnya, negara menyita sebagian besar cadangan beras petani untuk diekspor ke luar negeri demi mendapatkan mata uang asing guna membeli peralatan militer, sementara rakyat yang menanam beras tersebut dibiarkan mati kelaparan.²²

Kegagalan teknis ini diperburuk oleh larangan terhadap pengetahuan tradisional. Petani yang telah memahami mikro-iklim selama bertahun-tahun dilarang menggunakan cara-cara lama yang dianggap sebagai praktik feodal.¹⁰ Ironisnya, dalam upaya mencapai swasembada total, rezim ini justru menciptakan kerentanan pangan yang paling parah dalam sejarah bangsa tersebut.²⁶

Aparatus Keamanan dan Ladang Pembantaian (Killing Fields)

Ketika kegagalan ekonomi dan kelaparan mulai meluas, Khmer Merah menjadi semakin paranoid terhadap “musuh di dalam”.¹¹ Mereka menciptakan sistem keamanan yang sangat luas untuk membersihkan siapa saja yang dianggap sebagai mata-mata, pengkhianat, atau elemen yang tidak murni.¹⁶

Penjara S-21 (Tuol Sleng)

Salah satu situs yang paling terkenal adalah Kantor Keamanan S-21 di Phnom Penh, sebuah kompleks sekolah yang diubah menjadi pusat interogasi dan penyiksaan.⁹ Di sini, tahanan—termasuk banyak kader Khmer Merah sendiri—disiksa sampai mereka memberikan pengakuan palsu tentang kegiatan spionase.⁶ Dari sekitar 17.000 hingga 20.000 orang yang masuk ke S-21, hanya tujuh orang dewasa yang diketahui selamat.⁶

Metodologi Eksekusi

Korban-korban dari penjara seperti S-21 kemudian dibawa ke situs-situs eksekusi di luar kota, yang kini dikenal sebagai “Ladang Pembantaian” (Killing Fields).⁷ Untuk menghemat peluru, para algojo seringkali membunuh korban dengan pukulan benda tumpul di kepala, menggunakan linggis, cangkul, atau batang bambu.⁶ Mayat-mayat dilemparkan ke dalam kuburan massal tanpa upacara keagamaan, yang merupakan penghinaan besar dalam budaya Buddhis Kamboja yang biasanya melakukan kremasi.⁶

Hingga saat ini, lebih dari 23.000 kuburan massal telah ditemukan di seluruh Kamboja, berisi jasad jutaan orang yang menjadi korban kebijakan brutal rezim ini.⁶ Eksekusi langsung diperkirakan menyumbang sekitar 60% dari total kematian selama genosida, sementara sisanya disebabkan oleh kelaparan dan penyakit.⁶

Penghancuran Seni dan Budaya: Kematian Era Emas

Kamboja pada dekade 1950-an hingga awal 1970-an mengalami “Era Emas” kebudayaan, di mana musik rock psychedelic, film, dan seni modern berkembang pesat. Pengaruh dari radio militer AS di Vietnam membawa musik surf rock dan soul ke Phnom Penh, yang kemudian dicampur dengan melodi tradisional Khmer oleh musisi berbakat.

Genosida Budaya

Khmer Merah menganggap semua bentuk ekspresi seni modern ini sebagai produk “imperialisme budaya”. Musisi legendaris seperti Sinn Sisamouth, yang dikenal sebagai “Elvis-nya Kamboja,” dan Ros Sereysothea menghilang tanpa jejak; sebagian besar diyakini telah dieksekusi atau dipaksa bekerja hingga mati di ladang. Alat musik dihancurkan, dan piringan hitam dihancurkan atau dibuang ke selokan

Musik sebagai Alat Propaganda

Namun, musik tidak sepenuhnya dihilangkan; ia diubah fungsinya. Khmer Merah menciptakan lagu-lagu propaganda yang harus dinyanyikan oleh rakyat setiap hari untuk memuji kemajuan revolusi dan kejayaan Angkar. Lirik-liriknya seringkali berbicara tentang pembangunan tanggul, penanaman beras, dan penghancuran musuh. Anak-anak dipaksa menyanyi tentang kerelaan mereka untuk mati demi revolusi.

Upaya penghancuran ini hampir berhasil melenyapkan seluruh warisan seni modern Kamboja. Baru pada dekade 1990-an dan 2000-an, sisa-sisa lagu “Era Emas” ditemukan kembali dari kaset-kaset lama yang disembunyikan oleh para penyintas, memicu gerakan “reklamasi budaya” oleh generasi muda Kamboja untuk menyembuhkan luka sejarah mereka.

Warisan Trauma dan Dampak Psikologis Jangka Panjang

Meskipun rezim Khmer Merah jatuh pada 7 Januari 1979 setelah invasi Vietnam, dampak traumatisnya terus menghantui bangsa Kamboja hingga hari ini. Kamboja menjadi negara yang secara kolektif menderita Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD).

Luka Jiwa Lintas Generasi

Bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, pengkhianatan, dan kelaparan telah merusak struktur kepercayaan sosial.³ Banyak penyintas merasa sulit untuk kembali mempercayai orang lain, bahkan di dalam keluarga mereka sendiri, karena pengalaman memilukan di mana anggota keluarga dipaksa saling memata-matai. Fenomena ini disebut sebagai “transmisi genetik PTSD,” di mana trauma orang tua diturunkan kepada anak-anak mereka melalui pola asuh yang penuh kecemasan dan keheningan tentang masa lalu.

Kelumpuhan Sumber Daya Manusia

Hilangnya sebagian besar kaum profesional—dokter, guru, pengacara, dan teknokrat—membuat proses pembangunan kembali Kamboja pasca-1979 menjadi sangat lambat dan menyakitkan. Pada tahun 1979, Kamboja praktis tidak memiliki infrastruktur institusi; tidak ada sistem sekolah, tidak ada bank, dan tidak ada sistem hukum yang berfungsi. Krisis ini memaksa generasi baru untuk mulai belajar dari awal, seringkali tanpa mentor yang memadai karena “jembatan pengetahuan” antargenerasi telah diputus oleh genosida.

Pencarian Keadilan dan Rekonsiliasi Nasional

Upaya untuk membawa para pemimpin Khmer Merah ke pengadilan memakan waktu puluhan tahun karena kerumitan politik domestik dan internasional. Baru pada tahun 2006, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), sebuah pengadilan hibrida PBB-Kamboja, resmi beroperasi.

Temuan dan Vonis ECCC

ECCC berhasil menyelesaikan beberapa kasus penting, meskipun banyak pemimpin senior Khmer Merah, termasuk Pol Pot dan Ieng Sary, meninggal sebelum mereka sempat dihukum.

• Kasus 001: Kaing Guek Eav (Duch), kepala penjara S-21, dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
• Kasus 002: Nuon Chea (Saudara Nomor Dua) dan Khieu Samphan (Kepala Negara) dinyatakan bersalah atas genosida terhadap etnis Vietnam dan Muslim Cham, serta kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.

Meskipun dikritik karena biayanya yang mahal dan pengaruh politik dari pemerintah Kamboja saat ini (yang banyak anggotanya adalah mantan kader Khmer Merah tingkat rendah yang membelot), ECCC telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sejarah resmi yang diakui secara hukum. Pengadilan ini memberikan ruang bagi para korban untuk memberikan kesaksian publik, yang menjadi bagian penting dari proses penyembuhan nasional dan dokumentasi kebenaran.⁴

Kesimpulan

Eksperimen “Tahun Nol” di Kamboja adalah peringatan keras bagi umat manusia tentang bahaya ideologi ekstrem yang mencoba mengabaikan realitas sejarah dan kemanusiaan demi pencapaian utopia semu. Di bawah kepemimpinan Pol Pot, Khmer Merah tidak hanya menghancurkan ekonomi dan fisik negara, tetapi juga mencoba melakukan “lobiotomi budaya” terhadap seluruh bangsa.

Penghapusan uang, sekolah, dan agama bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan upaya brutal untuk merampas identitas individu dan menggantikannya dengan ketaatan buta pada mesin kekuasaan tanpa wajah. Meskipun rezim tersebut hanya berkuasa selama 3 tahun, 8 bulan, dan 20 hari, kehancuran yang ditimbulkannya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki. Kamboja modern adalah bukti dari ketahanan luar biasa sebuah bangsa yang mampu bangkit dari puing-puing kepunahan budaya, meskipun bekas luka “Tahun Nol” akan selamanya terpatri dalam memori kolektif dunia sebagai pengingat akan titik terendah peradaban manusia.

Kegagalan total eksperimen sosial ini membuktikan bahwa peradaban tidak dapat dibangun di atas fondasi kuburan massal dan penghancuran pengetahuan. Sebaliknya, kemajuan sejati hanya dapat dicapai melalui penghargaan terhadap warisan budaya, penguatan institusi pendidikan, dan pengakuan terhadap martabat dasar setiap manusia yang tidak dapat dikompromikan oleh ideologi politik manapun. Sejarah Kamboja di bawah Khmer Merah tetap menjadi pelajaran paling berharga tentang perlunya kewaspadaan terhadap otoritarianisme yang berkedok keadilan sosial dan kemurnian bangsa.