Tragedi Eksodus Kashmiri Pandit: Analisis Geopolitik, Sosio-Kultural, dan Kegagalan Kemanusiaan di Lembah Kashmir

Tragedi eksodus massal komunitas Kashmiri Pandit pada awal tahun 1990-an merupakan salah satu fragmen paling kelam dan paling sensitif dalam sejarah India modern pasca-kemerdekaan. Peristiwa ini bukan sekadar migrasi penduduk, melainkan sebuah dislokasi paksa berskala besar yang melibatkan kekerasan sistematis, teror psikologis, dan keruntuhan total tatanan sosial yang telah terbina selama berabad-abad di wilayah Jammu dan Kashmir. Komunitas Hindu minoritas di Lembah Kashmir, yang dikenal sebagai Pandit, terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka hampir dalam semalam akibat meningkatnya militansi bersenjata yang didorong oleh motif agama dan aspirasi politik untuk memisahkan diri dari India. Sebagai penduduk asli yang memiliki sejarah ribuan tahun di wilayah tersebut, eksodus ini menandai berakhirnya keberadaan fisik mereka secara signifikan di lembah tersebut dan memicu perdebatan panjang mengenai genosida, pembersihan etnis, dan kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

Akar Sejarah dan Identitas Kultural Kashmiri Pandit

Komunitas Kashmiri Pandit memiliki akar sejarah yang membentang selama lebih dari 5.000 tahun di Lembah Kashmir. Sebagai kelompok etno-religius Hindu Brahmin yang merupakan penduduk asli (aborigin) wilayah tersebut, mereka telah mengembangkan tradisi intelektual, agama, dan budaya yang unik dalam kerangka Hinduisme Shaivite. Keberadaan mereka menjadi integral bagi identitas wilayah tersebut, yang kemudian melahirkan konsep Kashmiriyat—sebuah identitas budaya bersama antara komunitas Muslim dan Hindu yang didasarkan pada toleransi, sinkretisme agama, dan koeksistensi damai. Konsep ini membedakan masyarakat Kashmir dari kelompok agama yang sama di wilayah lain, di mana praktik budaya sering kali melampaui batas-batas teologis yang kaku.

Secara historis, tradisi Kashmiriyat dipupuk melalui sejarah panjang interaksi antar komunitas. Meskipun Kashmir mengalami gelombang invasi Islam sejak abad ke-14, tradisi lokal tetap bertahan melalui sinkretisme antara ajaran Vedanta Hindu dan tasawuf Islam. Hal ini tercermin dalam penghormatan bersama terhadap tokoh spiritual seperti Lal Ded, seorang mistikus Hindu, dan Sheikh Noor-ud-din (Nund Rishi), seorang santo Muslim, yang ajarannya menekankan persaudaraan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kedekatan ini terlihat pada kesamaan bahasa (Kausher), gaya berpakaian seperti pharen, dan kebiasaan kuliner seperti meminum teh nun-chai. Isolasi geografis lembah oleh pegunungan besar juga berperan dalam memperkuat ikatan sosial ini, menciptakan rasa persatuan yang kuat di antara penduduknya terlepas dari perbedaan keyakinan agama.

Namun, fondasi toleransi ini mulai terkikis oleh dinamika politik yang semakin terpolarisasi menjelang akhir abad ke-20. Transformasi sosiopolitik ini mengubah persepsi tentang identitas diri di lembah tersebut, dari yang awalnya berbasis pada budaya lokal menjadi lebih berbasis pada afiliasi agama global dan nasionalisme yang saling bertentangan.

Eskalasi Ketegangan: Dari Politisasi hingga Radikalisasi

Ketegangan di Kashmir yang berujung pada eksodus 1990 tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi ketidakpuasan politik dan perubahan ideologis selama dekade 1970-an dan 1980-an. Beberapa faktor kunci berkontribusi pada destabilisasi wilayah ini:

Instrumentalisasi Agama dan Perubahan Toponimi

Sejak pertengahan 1970-an, retorika komunal mulai dieksploitasi dalam politik elektoral untuk menarik basis pemilih tertentu. Di bawah pemerintahan Sheikh Abdullah, terjadi proses “Islamisasi” yang halus namun berdampak signifikan, di mana nama sekitar 300 tempat diubah menjadi nama-nama Islami. Pidato-pidato di masjid mulai mengadopsi nada konfrontatif yang memicu sentimen pro-kemerdekaan dan anti-India, sering kali menyasar komunitas Pandit yang dipandang sebagai sekutu negara India.

Pengaruh Wahhabisme dan Peran Pakistan

Inter-Services Intelligence (ISI) Pakistan memainkan peran aktif dalam mengubah lanskap keagamaan di Kashmir. Mereka berupaya menyebarkan paham Wahhabisme untuk menggantikan Sufisme yang lebih inklusif guna mendorong kesatuan agama yang selaras dengan kepentingan geopolitik Pakistan. Dukungan rahasia berupa persenjataan dan pelatihan bagi kelompok militan memberikan landasan bagi pemberontakan bersenjata yang kemudian meluas.

Kegagalan Demokrasi dan Pemilihan 1987

Pemicu langsung bagi ledakan militansi adalah tuduhan kecurangan massal dalam pemilihan majelis negara bagian tahun 1987. Banyak warga Kashmir yang merasa proses demokratis telah dimanipulasi oleh pemerintah federal di Delhi untuk mempertahankan kekuasaan. Rasa pengkhianatan ini mendorong ribuan pemuda untuk bergabung dengan kelompok militan seperti Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), yang awalnya memiliki agenda kemerdekaan sekuler namun segera dibayangi oleh kelompok-kelompok Islamis radikal seperti Hizbul Mujahideen yang memiliki agenda eksplisit untuk mendirikan negara Islam.

Kronologi Teror: Kampanye Pembunuhan Bertarget (1989-1990)

Menjelang akhir tahun 1989, ketertiban umum di Lembah Kashmir runtuh total. Komunitas Pandit, yang merupakan minoritas kecil (sekitar 4-5% dari populasi), menjadi sasaran utama kekerasan sistematis.³ Militan meluncurkan kampanye pembunuhan bertarget terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari komunitas tersebut untuk menciptakan suasana ketakutan yang melumpuhkan.

Pembunuhan pertama yang mengguncang komunitas ini adalah penembakan Tika Lal Taploo, seorang pemimpin politik dan pengacara, pada 14 September 1989. Tragedi ini sangat menyedihkan karena terjadi tepat setelah Taploo menunjukkan tindakan kebaikan terhadap tetangga Muslimnya, menunjukkan bahwa ikatan sosial tradisional tidak lagi mampu melindungi individu dari ideologi ekstremis.¹⁰ Tak lama kemudian, pada bulan November, pensiunan Hakim Nilakanth Ganjoo ditembak mati di tengah jalan karena pernah menjatuhkan hukuman mati kepada pemimpin militan di masa lalu.¹⁰

Selain pembunuhan fisik, teror psikologis dijalankan melalui media massa lokal, selebaran, dan pengeras suara masjid. Slogan-slogan ekstrem mulai menggema di seluruh lembah, yang paling terkenal adalah ultimatum: “Ralive, Tsaliv, ya Galive” yang berarti “Masuk Islam, Pergi, atau Mati”.Poster-poster ditempel di pintu rumah warga Pandit, memerintahkan mereka untuk segera pergi atau menghadapi kematian. Munculnya daftar nama orang-orang yang ditargetkan untuk dibunuh menciptakan kepanikan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Eksodus Massal Januari 1990: Malam Ketakutan

Puncak dari gelombang ketakutan ini terjadi pada malam tanggal 19 Januari 1990. Dalam apa yang digambarkan oleh banyak saksi mata sebagai malam horor, ribuan warga Pandit berkumpul dalam kegelapan sementara slogan-slogan anti-Hindu dan pro-Pakistan bergema dari pengeras suara masjid di seluruh lembah.² Suasana yang dipenuhi oleh ancaman kekerasan dan ketidakpastian total mengenai keselamatan nyawa mereka menyebabkan kepanikan yang tak terkendali.

Antara Januari dan Maret 1990, diperkirakan sekitar 90.000 hingga 100.000 warga Kashmiri Pandit melarikan diri dari tanah kelahiran mereka. Beberapa sumber dan sarjana memperkirakan angka yang jauh lebih tinggi, mencapai 150.000 hingga 350.000 orang, mencakup hampir seluruh populasi Hindu di Lembah Kashmir. Mereka terpaksa meninggalkan harta benda, rumah, dan kenangan selama ribuan tahun hanya dengan membawa pakaian di badan dan barang-barang seadanya.

Terdapat kontroversi yang terus berlanjut mengenai peran pemerintah dalam peristiwa ini. Narasi yang didorong oleh kelompok militan dan sebagian komunitas Muslim menyatakan bahwa Gubernur Jagmohan sengaja mengatur evakuasi warga Pandit untuk memberi ruang bebas bagi pasukan keamanan guna melakukan serangan besar-besaran terhadap militan. Namun, penyelidikan sejarah dan kesaksian dari para korban menegaskan bahwa kepergian mereka adalah reaksi spontan terhadap ancaman pembunuhan dan pemerkosaan yang nyata, serta kegagalan total aparat negara untuk memberikan jaminan keamanan di tengah kekacauan militansi. Tidak ada bukti kuat mengenai pengaturan transportasi massal oleh pemerintah untuk memfasilitasi pelarian tersebut; sebaliknya, para migran harus mengatur pelarian mereka sendiri dalam kondisi yang sangat berbahaya.

Statistik Kematian dan Dislokasi: Perdebatan Angka

Data mengenai jumlah korban jiwa selama periode eksodus dan tahun-tahun berikutnya tetap menjadi subjek sengketa yang tajam. Perbedaan angka sering kali mencerminkan posisi politik dari pihak yang mengeluarkan data tersebut.

Meskipun angka kematian secara absolut mungkin terlihat lebih rendah dibandingkan dengan jumlah total korban konflik di Kashmir (yang mencakup ribuan warga Muslim), dampak psikososial bagi komunitas minoritas kecil sangatlah menghancurkan. Bagi komunitas Pandit, setiap individu yang terbunuh mewakili serangan terhadap eksistensi kolektif mereka, yang menyebabkan perasaan terancam secara eksistensial dan memicu keputusan kolektif untuk meninggalkan lembah demi kelangsungan hidup.

Kehidupan di Pengasingan Internal: Realitas Kamp Pengungsian

Setelah melarikan diri dari Lembah Kashmir, mayoritas pengungsi menetap di kota Jammu, sementara sebagian lainnya melanjutkan perjalanan ke Delhi dan kota-kota lain di India. Transisi dari kehidupan yang mapan di pegunungan yang sejuk menuju kamp-kamp pengungsian yang kumuh dan panas di dataran rendah merupakan trauma sekunder yang mendalam bagi komunitas ini.

Kondisi Lingkungan dan Fasilitas Dasar

Di Jammu, ribuan keluarga ditempatkan di kamp-kamp seperti Muthi, Purkhoo, Mishriwala, dan Nagrota. Kondisi di tempat-tempat ini sering kali digambarkan sebagai tidak manusiawi:

• Kepadatan Berlebih: Keluarga yang terdiri dari banyak anggota harus berbagi satu kamar kecil yang dipisahkan hanya oleh selembar kain atau papan kayu tipis.
• Kurangnya Sanitasi: Fasilitas lavatori (WC) yang sangat terbatas untuk ribuan orang, serta sistem drainase dan pembuangan sampah yang buruk, menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang serius.
• Paparan Iklim: Warga Pandit yang terbiasa dengan iklim pegunungan yang sejuk harus menghadapi musim panas yang ekstrem di Jammu (suhu sering melampaui 40°C), yang menyebabkan banyak kematian akibat sengatan panas dan dehidrasi, terutama di kalangan lansia.

Morbiditas Psikiatri dan Dampak Kesehatan Mental

Trauma eksodus yang dipaksakan dan kehidupan di pengasingan telah menyebabkan tingkat gangguan mental yang sangat tinggi di kalangan pengungsi. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa di kalangan migran mencapai 33,66%, angka yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan populasi lokal non-pengungsi.

Perempuan dan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan ditemukan paling rentan terhadap gangguan ini. Kehilangan peran sebagai penyedia dan pengelola rumah tangga di tanah kelahiran sendiri menciptakan perasaan rendah diri dan keterasingan di lingkungan baru yang terkadang dianggap tidak ramah oleh masyarakat setempat.

Disintegrasi Kultural dan Sosiologis

Eksodus ini bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan ancaman eksistensial terhadap kelangsungan budaya Kashmiri Pandit sebagai sebuah entitas yang unik. Kehidupan dalam pengasingan selama lebih dari tiga dekade telah memicu proses “akulturasi paksa” yang mengikis identitas tradisional mereka.

Kehilangan Bahasa dan Ritual

Generasi muda yang lahir dan besar di luar Lembah Kashmir mulai kehilangan kemahiran dalam bahasa Kashmir (Kausher), yang merupakan inti dari identitas mereka. Tekanan untuk berintegrasi dalam sistem pendidikan dan pasar kerja di kota-kota besar India seperti Delhi dan Bengaluru membuat bahasa Kashmir digantikan oleh bahasa Hindi atau Inggris. Selain itu, ritual pernikahan yang rumit, festival seperti Shivratri (yang dirayakan secara unik di Kashmir), dan tradisi keagamaan harian mulai disederhanakan atau ditinggalkan karena keterbatasan ruang di kamp dan perubahan gaya hidup urban.

Perubahan Struktur Keluarga dan Pernikahan

Sistem keluarga besar (joint family) yang kuat di Kashmir mulai hancur menjadi unit-unit keluarga inti. Migrasi kaum muda ke luar negeri atau ke kota-kota metropolitan untuk mencari pekerjaan menciptakan kesenjangan generasi yang lebar. Pernikahan lintas budaya, meskipun merupakan tanda asimilasi yang sukses, dipandang oleh para tetua komunitas sebagai ancaman terhadap kemurnian tradisi dan garis keturunan Pandit. Banyak kaum muda saat ini merasa memiliki identitas yang terpecah; mereka bangga sebagai Kashmiri Pandit namun tidak lagi memiliki keterikatan praktis dengan tanah leluhur mereka selain melalui cerita orang tua.

Upaya Rehabilitasi: Kebijakan vs Realitas Lapangan

Pemerintah India telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memfasilitasi kembalinya warga Pandit ke lembah tersebut, namun hasilnya hingga saat ini tetap jauh dari harapan.

Paket Perdana Menteri (2008 & 2015)

Paket rehabilitasi yang diinisiasi oleh pemerintahan UPA (2008) dan diperluas oleh pemerintahan NDA (2015) mencakup beberapa komponen utama:

• Lapangan Kerja: Penyediaan sekitar 6.000 pekerjaan di sektor publik (pemerintah negara bagian) yang dikhususkan bagi kaum muda migran Kashmiri Pandit.
• Akomodasi Transit: Pembangunan unit-unit perumahan aman di berbagai distrik di Kashmir bagi para pekerja yang kembali. Hingga tahun 2024, sekitar 2.296 unit dari 6.000 yang dijanjikan telah selesai dibangun.
• Bantuan Finansial: Peningkatan bantuan tunai bulanan dari 500 Rupee per keluarga pada tahun 1990 menjadi 13.000 Rupee per keluarga saat ini, serta subsidi untuk perbaikan rumah yang rusak.

Hambatan Implementasi dan Dilema Keamanan

Meskipun ribuan pemuda telah kembali untuk bekerja di bawah paket ini, mereka sering kali harus hidup di “zona keamanan tinggi” yang dikelilingi pagar kawat berduri dan dijaga ketat oleh personel militer. Kondisi ini menciptakan perasaan terisolasi dari masyarakat lokal Muslim, yang bertentangan dengan tujuan awal rehabilitasi untuk memulihkan koeksistensi sosial. Kelambatan birokrasi dalam menyelesaikan perumahan transit juga membuat banyak pekerja harus menyewa tempat tinggal di area yang tidak terlindungi, meningkatkan kerentanan mereka terhadap serangan.

Pembunuhan bertarget yang masih terjadi secara sporadis, seperti serangan terhadap pekerja Pandit di kantor pemerintahan mereka sendiri, telah menghancurkan rasa percaya diri komunitas untuk kembali secara permanen. Banyak yang berargumen bahwa tanpa adanya perbaikan fundamental dalam situasi keamanan dan perubahan sikap politik di tingkat lokal, paket rehabilitasi ekonomi hanya akan menjadi “solusi sementara” yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Status Hukum dan Debat Genosida

Salah satu aspek yang paling diperdebatkan secara hukum adalah klasifikasi peristiwa tahun 1990 sebagai “genosida” atau “pembersihan etnis”. Organisasi perwakilan Pandit, seperti Panun Kashmir, telah lama mendesak pengakuan formal atas genosida yang dialami komunitas mereka.

Temuan National Human Rights Commission (NHRC)

Pada tahun 1995, NHRC India mengeluarkan temuan yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap komunitas Kashmiri Pandit adalah “mirip dengan genosida” (akin to genocide). Meskipun terminologi ini berat, komisi tersebut tidak merekomendasikan penuntutan secara pidana di bawah Konvensi Genosida PBB, yang menimbulkan kekecewaan di kalangan korban. Hingga saat ini, belum ada pengadilan khusus atau komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan tahun 1990 secara menyeluruh.

Masalah Nomenklatur: Migran vs. IDP

Pemerintah India secara konsisten menolak menggunakan istilah Internally Displaced Persons (IDP) untuk warga Pandit, dan lebih memilih istilah “Migran”. Penolakan ini berakar pada kekhawatiran geopolitik bahwa status IDP akan mengundang pengawasan internasional dari badan-badan PBB mengenai masalah Kashmir secara keseluruhan. Namun, bagi para pengungsi, label “migran” dianggap meremehkan fakta bahwa mereka diusir dengan paksa dan kekerasan, bukan pindah atas kemauan sendiri untuk alasan ekonomi.

RUU Genosida Kashmiri Pandit 2020

Beberapa anggota parlemen dan kelompok advokasi telah mengusulkan RUU khusus untuk memberikan pengakuan hukum atas penderitaan mereka. Poin-poin utama dalam usulan legislasi tersebut meliputi:

• Pengakuan Resmi: Deklarasi hukum bahwa komunitas Pandit adalah korban genosida.
• Hak Restitusi Properti: Mekanisme jalur cepat untuk mengembalikan tanah dan rumah yang diduduki secara ilegal.
• Representasi Politik: Penyediaan kursi cadangan di majelis legislatif wilayah untuk memastikan suara komunitas minoritas tetap terdengar.

Visi “Homeland” dan Resolusi Margdarshan

Di tengah ketidakpastian mengenai masa depan mereka, muncul gerakan yang menuntut pembentukan wilayah terpisah atau “Homeland” di dalam Lembah Kashmir bagi warga Pandit. Gerakan ini dipelopori oleh Panun Kashmir dan didasarkan pada Resolusi Margdarshan yang diadopsi pada 28 Desember 1991.

Detail Resolusi Margdarshan 1991

Resolusi ini menuntut pembentukan sebuah wilayah otonom (Union Territory) di sebelah utara dan timur sungai Jhelum (Vitasta) di Kashmir bagi komunitas Hindu. Tuntutan ini didasarkan pada argumen bahwa koeksistensi dengan mayoritas Muslim di lembah tersebut telah gagal secara permanen dan hanya wilayah yang dilindungi secara konstitusional dan keamanan yang dapat menjamin kelangsungan hidup komunitas Pandit.

Meskipun pemerintah India telah memenuhi beberapa tuntutan dalam resolusi ini (seperti penghapusan Pasal 370 pada tahun 2019), tuntutan untuk pembentukan wilayah terpisah tetap menjadi topik yang sangat kontroversial karena dianggap dapat memicu segregasi permanen dan menghancurkan visi multikultural Kashmir.

Perspektif Internasional dan Hubungan India-Pakistan

Eksodus Kashmiri Pandit merupakan titik gesekan konstan dalam diplomasi Asia Selatan. Kedua negara, India dan Pakistan, menggunakan narasi seputar Kashmir untuk memperkuat posisi internasional mereka.

Retorika di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

India sering menggunakan kasus eksodus Pandit sebagai bukti kuat bahwa militansi di Kashmir bukan merupakan gerakan pembebasan rakyat, melainkan terorisme agama yang didukung oleh Pakistan untuk melakukan pembersihan etnis terhadap minoritas Hindu. Pakistan, sebaliknya, cenderung memfokuskan narasinya pada penderitaan warga Muslim di bawah militerisasi India, sering kali mengabaikan tragedi Pandit atau menggambarkannya sebagai “persekongkolan pemerintah India” untuk mendiskreditkan gerakan kemerdekaan.

Perbedaan pandangan ini menciptakan kebuntuan diplomatik yang berkelanjutan, di mana penderitaan kemanusiaan para pengungsi sering kali terpinggirkan oleh kepentingan strategis dan retorika nasionalis dari kedua belah pihak.

Dampak pada Budaya Populer dan Kesadaran Publik

Dalam satu dekade terakhir, ada peningkatan signifikan dalam upaya untuk membawa kisah eksodus Kashmiri Pandit ke dalam arus utama kesadaran publik melalui berbagai media.

Sinema dan Dokumentasi Visual

Film seperti The Kashmir Files (2022) memainkan peran katalis dalam memicu perdebatan nasional di India mengenai “sejarah yang sengaja dilupakan” dari komunitas Pandit. Meskipun film tersebut sangat populer dan dipuji oleh para korban karena keberaniannya menunjukkan kekejaman yang dialami, ia juga menghadapi kritik karena dianggap sangat terpolarisasi dan menyederhanakan konflik yang kompleks menjadi dikotomi agama yang tajam. Di sisi lain, film seperti Shikara (2020) yang disutradarai oleh Vidhu Vinod Chopra (seorang Kashmiri Pandit sendiri) mencoba memberikan perspektif yang lebih melankolis tentang kehilangan rumah dan cinta di tengah pengungsian.

Sastra Pengasingan sebagai Alat Perlawanan

Para penulis dari komunitas Pandit telah menghasilkan karya sastra yang kuat untuk mendokumentasikan trauma mereka. Buku-buku seperti Our Moon Has Blood Clots karya Rahul Pandita memberikan kesaksian personal yang mendalam tentang malam eksodus dan kehidupan di kamp-kamp pengungsian.⁵ Karya-karya ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan bentuk “perlawanan terhadap penghapusan ingatan” (resistance against erasure), memastikan bahwa penderitaan komunitas tidak hilang ditelan oleh narasi politik yang lebih besar.

Kesimpulan dan Analisis Masa Depan

Tragedi Kashmiri Pandit tetap menjadi salah satu kegagalan kemanusiaan terbesar di India modern. Kehilangan komunitas ini dari Lembah Kashmir telah mengubah karakter wilayah tersebut secara fundamental, merusak jalinan multikultural Kashmiriyat yang pernah menjadi kebanggaan Asia Selatan.

Kebutuhan akan Keadilan Transisional

Untuk mencapai rekonsiliasi yang sesungguhnya, langkah-langkah di luar bantuan ekonomi semata sangatlah diperlukan. Ini mencakup:

1. Pengakuan Formal: Negara harus secara resmi mengakui besarnya kekejaman yang dilakukan terhadap komunitas Pandit pada tahun 1990 melalui komisi kebenaran yang independen.
2. Akuntabilitas Hukum: Menghidupkan kembali kasus-kasus pembunuhan yang belum terselesaikan untuk memastikan bahwa para pelaku kekerasan tidak menikmati impunitas selamanya.
3. Keamanan Berbasis Kepercayaan: Pemulangan migran tidak boleh hanya mengandalkan perlindungan militer, tetapi juga harus melibatkan dialog komunitas yang mendalam antara warga Muslim dan Hindu untuk membangun kembali rasa saling percaya.

Meskipun banyak warga Pandit yang telah membangun kehidupan baru yang sukses di bagian lain India atau di luar negeri, “Lembah” tetap menjadi titik referensi spiritual dan emosional bagi mereka. Masa depan komunitas ini sebagai penduduk asli Kashmir bergantung pada kemampuan negara India untuk menciptakan lingkungan di mana identitas minoritas tidak hanya ditoleransi, tetapi dilindungi dan dihargai sebagai bagian integral dari keragaman wilayah tersebut. Tanpa adanya upaya tulus untuk mengintegrasikan kembali komunitas ini dengan martabat dan keamanan, eksodus 1990 akan terus menjadi pengingat pahit tentang betapa rapuhnya tatanan sekuler dan pluralisme di hadapan ekstremisme yang merajalela.