Tiongkok: Analisis Komprehensif Warisan Kebijakan Satu Anak (1980–2026)

Analisis mengenai lintasan pembangunan Tiongkok modern tidak dapat dipisahkan dari intervensi negara yang paling radikal terhadap unit dasar masyarakat: keluarga. Kebijakan Satu Anak (One-Child Policy/OCP), yang secara resmi diberlakukan pada tahun 1980 dan berakhir pada awal 2016, merupakan eksperimen rekayasa sosial dan biopolitik terbesar dalam sejarah manusia. Dirancang sebagai solusi darurat terhadap kekhawatiran akan ledakan populasi yang dapat melumpuhkan pertumbuhan ekonomi pasca-Mao, kebijakan ini telah menghasilkan pergeseran demografi yang tidak hanya menentukan struktur tenaga kerja Tiongkok saat ini, tetapi juga menciptakan tantangan eksistensial bagi stabilitas negara tersebut di tahun 2026.

Genesis Ideologis dan Pergeseran Paradigma Kependudukan

Akar dari pengendalian populasi di Tiongkok bersifat kontradiktif dan berakar pada perubahan ideologi partai yang drastis. Pada awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (1949), Mao Zedong memandang populasi besar sebagai aset strategis untuk konstruksi sosialis dan pertahanan nasional, dengan mengadopsi model “Ibu Pahlawan” dari Uni Soviet untuk mendorong keluarga besar. Namun, kekacauan ekonomi yang dihasilkan oleh Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan mengubah persepsi para pemimpin Tiongkok. Kematian Mao pada tahun 1976 membuka jalan bagi kepemimpinan pragmatis Deng Xiaoping yang memprioritaskan “Empat Modernisasi”.

Ketakutan akan teori Malthusian tentang pertumbuhan populasi geometris versus pertumbuhan sumber daya aritmetika mulai merasuki pemikiran elit politik Tiongkok pada akhir 1970-an. Para ilmuwan Tiongkok, yang dipengaruhi oleh perdebatan global seperti The Population Bomb, meyakinkan pemerintah bahwa tanpa pengendalian ketat, Tiongkok tidak akan pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi per kapita yang ambisius. Sebelum OCP resmi dimulai, kampanye “Lebih Lambat, Lebih Lama, Lebih Sedikit” (Later, Longer, Fewer/LLF) pada 1971–1979 telah berhasil menurunkan tingkat kesuburan (Total Fertility Rate/TFR) dari 6,0 menjadi 2,75. Meskipun demikian, pada September 1980, melalui Surat Terbuka Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, kebijakan satu anak per pasangan secara resmi ditetapkan sebagai keharusan nasional demi menjamin keberhasilan modernisasi pada tahun 2000.

Mekanisme Penegakan dan Arsitektur Birokrasi

Implementasi OCP menciptakan struktur birokrasi yang merambah hingga ke tingkat rumah tangga yang paling pribadi. Penegakan kebijakan ini dikelola oleh Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang beroperasi melalui jaringan luas “polisi populasi” di tingkat lokal. Di daerah perkotaan, kepatuhan relatif lebih tinggi karena kontrol negara melalui unit kerja (danwei) yang mengatur akses ke perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pasangan yang patuh diberikan “Sertifikat Kehormatan Anak Tunggal” yang memberikan mereka akses prioritas ke berbagai fasilitas sosial dan bonus tunai.

Namun, di daerah pedesaan yang berbasis agraris, perlawanan terhadap kebijakan ini sangat kuat karena anak laki-laki dipandang sebagai sumber tenaga kerja utama dan satu-satunya jaminan hari tua bagi orang tua yang tidak memiliki pensiun. Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan kebijakan “1,5 anak” pada pertengahan 1980-an, yang mengizinkan pasangan di pedesaan memiliki anak kedua jika anak pertama adalah perempuan. Bagi mereka yang tetap melanggar, negara menerapkan sistem denda yang dikenal sebagai “Biaya Pemeliharaan Sosial” (Social Maintenance Fee).

Denda ini tidak bersifat seragam secara nasional melainkan bervariasi berdasarkan kebijakan provinsi dan tingkat pendapatan keluarga. Di wilayah yang kaya seperti Shanghai, denda untuk anak kedua bisa mencapai 110.000 yuan, atau lebih dari tiga kali lipat pendapatan tahunan rata-rata setelah pajak. Di Guangdong, denda tersebut berkisar antara tiga hingga enam kali lipat pendapatan tahunan disposable penduduk setempat. Penegakan ini sering kali dikaitkan dengan promosi jabatan bagi pejabat lokal; gubernur provinsi yang berhasil meningkatkan koleksi denda atau menurunkan angka kelahiran secara drastis memiliki peluang promosi yang lebih tinggi di dalam hierarki partai.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Biopolitik Koersif

Salah satu aspek yang paling banyak dikritik dari OCP adalah penggunaan tindakan koersif yang sistematis. Untuk memenuhi kuota kelahiran yang ketat, pejabat lokal sering menggunakan intimidasi dan kekerasan fisik. Laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan kesaksian di hadapan Kongres AS mendokumentasikan praktik aborsi paksa, sterilisasi paksa, dan pemasangan alat kontrasepsi (IUD) yang tidak dapat dilepas tanpa izin resmi.

Pada tahun 1983 saja, tercatat adanya 14,4 juta aborsi dan 20,7 juta sterilisasi yang sebagian besar dilakukan secara tidak sukarela. Kasus-kasus seperti Feng Jianmei, yang dipaksa melakukan aborsi pada usia kehamilan tujuh bulan karena keluarganya tidak mampu membayar denda sebesar $6.300, menarik perhatian internasional terhadap kebrutalan sistem tersebut. Selain kekerasan fisik, tekanan psikologis juga sangat besar. Pemerintah menggunakan sistem hukuman kolektif di mana rekan kerja atau anggota desa dapat dihukum jika salah satu dari mereka memiliki anak “di luar rencana”. Hal ini menciptakan lingkungan pengawasan horizontal yang merusak kohesi sosial dan kesehatan mental masyarakat. Data menunjukkan bahwa tekanan dari kebijakan pembatasan kelahiran ini berkontribusi pada tingginya angka bunuh diri di kalangan perempuan di Tiongkok, yang pada satu titik mencakup 56% dari total kasus bunuh diri perempuan di seluruh dunia.

Analisis Ekonomi: Dividen Demografi dan Pengentasan Kemiskinan

Dari perspektif ekonomi makro, pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa OCP berhasil mencegah sekitar 400 juta kelahiran, yang secara teori mengurangi beban pada sumber daya negara dan meningkatkan PDB per kapita. Pengurangan jumlah anak memungkinkan rumah tangga untuk mengalihkan sumber daya dari konsumsi menjadi investasi dalam “kualitas” anak tunggal mereka, sebuah fenomena yang dikenal sebagai quantity-quality trade-off.

Dividen demografi ini—di mana jumlah penduduk usia kerja meningkat relatif terhadap jumlah tanggungan (anak-anak dan lansia)—menjadi motor utama ledakan industri Tiongkok. Tingkat kemiskinan pedesaan yang turun dari 96% pada 1980 menjadi kurang dari 1% pada 2019 sering dikaitkan dengan stabilitas demografi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini secara tidak sengaja meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja karena berkurangnya beban pengasuhan anak. Studi terbaru menunjukkan bahwa OCP meningkatkan kewirausahaan perempuan sebesar 3,8 poin persentase, karena perempuan yang dibatasi jumlah anaknya memiliki lebih banyak waktu untuk memulai bisnis yang financially viable.

Namun, keberhasilan ini harus dibayar dengan peningkatan ketimpangan ekonomi antargenerasi. Keluarga miskin, yang pilihan fertilitasnya kurang dibatasi oleh OCP karena kebutuhan akan tenaga kerja manual, cenderung memiliki lebih banyak anak tetapi menginvestasikan lebih sedikit modal manusia per anak dibandingkan keluarga kaya. Akibatnya, OCP bertanggung jawab atas sekitar sepertiga hingga hampir setengah dari penurunan mobilitas pendapatan antargenerasi di Tiongkok.

Krisis Gender dan Fenomena “Cabang Telanjang” (Guanggun)

Ketidakseimbangan gender adalah warisan OCP yang paling mengkhawatirkan bagi stabilitas sosial jangka panjang. Kombinasi antara pembatasan satu anak, preferensi budaya yang mendalam terhadap anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, dan akses ke teknologi ultrasonografi untuk seleksi jenis kelamin prenatal menciptakan rasio jenis kelamin yang sangat miring. Rasio jenis kelamin saat lahir (SRB) di Tiongkok secara konsisten berada di atas kisaran normal (103–107), mencapai puncaknya di angka 120 laki-laki per 100 perempuan pada tahun 2000.

Hasil dari disparitas ini adalah keberadaan lebih dari 30 juta pria yang secara demografis “berlebih” dan tidak akan mampu menemukan pasangan di pasar pernikahan. Para pria ini sering disebut sebagai guanggun atau “cabang telanjang”. Mereka terkonsentrasi di daerah pedesaan yang miskin karena perempuan cenderung melakukan migrasi pernikahan ke daerah perkotaan yang lebih makmur, sebuah fenomena hypergamy yang semakin menyudutkan pria dari kelas sosial-ekonomi rendah.

Keberadaan populasi besar pria lajang yang merasa tidak memiliki masa depan keluarga menciptakan risiko keamanan yang nyata. Ketidakseimbangan gender ini diperkirakan menyumbang hingga seperenam dari kenaikan tingkat kejahatan di Tiongkok antara tahun 1988 dan 2004. Selain kekerasan dan kriminalitas, ketidakseimbangan ini memicu perdagangan manusia lintas batas. Perempuan dan anak-anak dari negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, dan Laos sering diculik atau ditipu untuk dijual sebagai pengantin di Tiongkok. Data menunjukkan bahwa 75% korban perdagangan manusia dari Vietnam diselundupkan ke Tiongkok, di mana mereka sering kali diperlakukan semata-mata sebagai “alat reproduksi”.

Eksklusi Sosial: Nasib Anak Tak Terdaftar (Hei Haizi)

Kebijakan Satu Anak menciptakan kelas bawah warga negara yang secara hukum tidak terlihat, yang dikenal sebagai hei haizi (anak-anak hitam). Anak-anak ini lahir di luar kuota yang diizinkan dan orang tua mereka tidak mampu atau menolak untuk membayar biaya pemeliharaan sosial yang sangat tinggi. Tanpa pembayaran denda ini, otoritas lokal menolak untuk mengeluarkan hukou (registrasi rumah tangga) bagi sang anak.

Kehilangan hukou berarti kehilangan akses ke seluruh hak dasar warga negara. Seorang hei haizi tidak dapat menghadiri sekolah negeri, tidak memiliki asuransi kesehatan, tidak dapat membeli tiket kereta api atau pesawat, dan tidak dapat bekerja secara legal atau menikah setelah dewasa. Sensus 2010 mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 13 juta orang tanpa dokumen di Tiongkok, setara dengan 1% dari populasi negara tersebut. Mayoritas dari mereka (86%) berusia di bawah lima tahun pada saat itu, dan hampir 70% tinggal di daerah pedesaan. Kasus tragis seperti petani Wang Guangrong, yang ternaknya disita karena tidak bisa membayar denda untuk anak-anaknya yang tak terdaftar, menggambarkan betapa kebijakan ini sering kali menghancurkan ekonomi keluarga yang sudah rentan.

Psikologi Generasi Anak Tunggal: “Kaisar Kecil” dalam Realitas Ekonomi

Generasi yang dibesarkan sebagai satu-satunya pusat perhatian dari dua orang tua dan empat kakek-nenek (struktur 4-2-1) telah melahirkan stereotip sosial tentang “Kaisar Kecil” yang manja dan egois. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak tunggal memiliki keunggulan dalam kemampuan kognitif dan motivasi akademik, penelitian eksperimental yang lebih mendalam mengungkap perubahan perilaku yang signifikan pada generasi ini.

Studi yang menggunakan permainan ekonomi menunjukkan bahwa individu yang lahir di bawah OCP cenderung kurang memiliki kepercayaan (trust), kurang dapat dipercaya (trustworthiness), lebih menghindari risiko, dan kurang kompetitif dibandingkan mereka yang lahir sebelum kebijakan tersebut atau memiliki saudara. Dari sudut pandang kepribadian, mereka juga ditemukan lebih pesimis, neurotik, dan kurang teliti (conscientious). Temuan ini memiliki implikasi makro pada pasar tenaga kerja Tiongkok saat ini; generasi anak tunggal cenderung kurang tertarik pada pekerjaan yang berisiko seperti kewirausahaan dan lebih memilih posisi yang stabil di sektor publik atau perusahaan besar. Selain itu, karena mereka tidak memiliki saudara untuk berbagi beban, generasi ini menghadapi tekanan psikologis dan finansial yang luar biasa untuk merawat orang tua mereka yang menua, yang sering kali menghambat keinginan mereka sendiri untuk memiliki keluarga yang lebih besar.

Transisi Menuju Krisis Demografi 2024–2026

Kesadaran akan “bom waktu” demografi akhirnya memaksa pemerintah Tiongkok untuk menghentikan OCP pada akhir 2015. Namun, transisi dari pembatasan ketat menuju dorongan untuk melahirkan (pro-natalisme) terbukti sangat sulit. Meskipun limit anak dinaikkan menjadi dua pada 2016 dan tiga pada 2021, tingkat kelahiran terus menurun.

Tahun 2025 menandai titik nadir baru dalam sejarah demografi Tiongkok. Kelahiran terdaftar turun drastis menjadi 7,92 juta, level terendah sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Tingkat kelahiran tercatat hanya 5,63 per 1.000 penduduk, sementara angka kematian terus meningkat menjadi 11,31 juta jiwa karena populasi yang menua dengan cepat. Tiongkok kini menghadapi fenomena populasi yang menyusut untuk empat tahun berturut-turut, dengan penurunan total sebesar 3,39 juta orang pada tahun 2025 saja.

Respon pemerintah terhadap krisis ini di tahun 2026 mencakup pergeseran dari insentif “wortel” ke arah tekanan “tongkat”. Selain subsidi tunai sebesar 3.600 yuan per tahun untuk anak di bawah tiga tahun, pemerintah secara mengejutkan mengenakan PPN sebesar 13% pada kondom dan alat kontrasepsi lainnya mulai 1 Januari 2026, menghapus pembebasan pajak yang telah berlaku sejak 1993. Langkah ini, meskipun secara finansial tidak signifikan bagi individu mampu, dipandang sebagai pernyataan simbolis yang kuat bahwa negara tidak lagi mendukung pencegahan kehamilan. Upaya lain mencakup peluncuran program “pendidikan cinta” di universitas untuk mendorong pernikahan dan kampanye budaya untuk membentuk “budaya persalinan tipe baru”.

Perbandingan dengan Jepang dan Perangkap “Menjadi Tua Sebelum Kaya”

Tantangan yang dihadapi Tiongkok sering dibandingkan dengan “dekade yang hilang” di Jepang. Namun, kondisi Tiongkok jauh lebih berbahaya secara struktural. Ketika populasi Jepang mulai menua secara signifikan pada 1990-an, negara tersebut sudah berstatus sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju. Tiongkok, sebaliknya, masih berada pada tingkat pendapatan menengah atas saat angkatan kerjanya mulai menyusut secara drastis—sebuah situasi yang dirangkum oleh para ekonom dalam frasa “menjadi tua sebelum menjadi kaya”.

Angkatan kerja Tiongkok (usia 15–59) mencapai puncaknya pada 69,2% pada tahun 2007 dan telah turun menjadi 64,1% pada 2020, dengan proyeksi akan anjlok hingga 49,7% pada 2050. Sementara itu, proporsi lansia (60+) diperkirakan akan melonjak hingga 38,8% pada periode yang sama. Pergeseran ini akan memberikan tekanan yang tak tertahankan pada sistem pensiun dan perawatan kesehatan negara, yang sudah kesulitan karena dasar pajak yang mengecil dan biaya dukungan yang meningkat. Pelajaran utama dari Jepang adalah bahwa stimulasi permintaan fiskal saja tidak cukup; Tiongkok harus melakukan reformasi struktural yang mendalam, termasuk menaikkan usia pensiun (yang saat ini merupakan salah satu yang terendah di dunia: 60 untuk pria, 50-55 untuk wanita) dan meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi dan AI untuk mengompensasi hilangnya jutaan pekerja manusia.

Kesimpulan: Refleksi atas Rekayasa Sosial yang Gagal

Kebijakan Satu Anak di Tiongkok berdiri sebagai monumen atas ambisi negara otoriter untuk mengendalikan proses biologis demi tujuan ekonomi makro. Meskipun kebijakan ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui dividen demografi dan membantu mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan absolut, biaya jangka panjangnya baru mulai dirasakan sepenuhnya pada tahun 2026.

Warisan kebijakan ini bukan hanya sekadar angka statistik tentang populasi yang menyusut, tetapi juga trauma kolektif jutaan perempuan yang menjadi korban kekerasan reproduksi, marginalisasi sistemik terhadap anak-anak hei haizi, dan ketidakseimbangan gender yang mengancam stabilitas sosial melalui surplus pria lajang yang terasing. Upaya putus asa pemerintah saat ini untuk membalikkan tren kelahiran melalui subsidi dan pajak kondom kemungkinan besar akan menemui jalan buntu jika akar penyebab masalah—yaitu biaya hidup yang sangat tinggi, ketidaksetaraan gender di tempat kerja, dan pergeseran nilai budaya yang permanen menuju keluarga kecil—tidak ditangani secara mendasar. Tiongkok modern kini harus berlayar di perairan yang belum dipetakan, berusaha mempertahankan statusnya sebagai kekuatan global di tengah beban demografi yang ia ciptakan sendiri.