Arsitektur Pasar Tenaga Kerja Total: Analisis Geopolitik dan Ekonomi Visa Kerja Borderless ASEAN-Plus

Konfigurasi ulang lanskap ekonomi global pada pertengahan abad ke-21 menuntut paradigma baru dalam mobilitas faktor produksi, khususnya tenaga kerja. Konsep Visa Kerja “Borderless ASEAN-Plus” muncul sebagai respons strategis terhadap fragmentasi pasar yang selama ini menghambat potensi penuh integrasi ekonomi di Asia Tenggara, India, dan Tiongkok. Inisiatif ini melampaui kerangka kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang ada dengan mengusulkan penghapusan total hambatan birokrasi bagi tenaga kerja ahli, yang didasarkan pada standardisasi sertifikasi keahlian lintas batas. Dengan mencakup populasi gabungan yang diproyeksikan melebihi 3,5 miliar jiwa pada tahun 2030, wilayah ini secara kolektif bersiap menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Visi ini tidak hanya sekadar memfasilitasi perpindahan fisik individu, melainkan menciptakan sebuah ekosistem pasar tenaga kerja total yang menyatukan keunggulan demografis India, kapasitas manufaktur Tiongkok, dan posisi strategis serta keragaman ekonomi ASEAN. Namun, integrasi sedalam ini membawa konsekuensi eksistensial bagi kedaulatan nasional dan kohesi sosial, memicu perdebatan antara efisiensi ekonomi regional dan perlindungan tenaga kerja domestik.

Evolusi Kerangka Kerja Regional dan Paradigma Baru Mobilitas

Landasan bagi pasar tenaga kerja borderless ini berakar pada sejarah panjang kerja sama regional yang terus berevolusi dari sekadar pakta perdagangan menjadi integrasi struktural yang mendalam. ASEAN telah lama mencita-citakan arus bebas tenaga kerja terampil melalui Cetak Biru Ekonomi ASEAN (AEC), namun implementasinya selama ini tetap terbatas pada kategori profesional tertentu melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangements (MRA). Perluasan cakupan ke India dan Tiongkok melalui instrumen seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan dimensi baru bagi mobilitas ini, di mana RCEP sendiri mencakup sekitar 30% PDB dan populasi global. Meskipun India sempat menarik diri dari negosiasi RCEP pada tahun 2019 demi melindungi kepentingan domestiknya, dorongan untuk integrasi kembali tetap kuat melalui kebijakan “Act East” dan kebutuhan untuk memperluas jangkauan diplomatik serta ekonomi India di kawasan.

Tiongkok, di sisi lain, telah memperdalam integrasi dengan ASEAN melalui ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Rencana Aksi (POA) 2021-2025 yang secara eksplisit menekankan pada peningkatan kapasitas, pertukaran sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi digital. Transformasi dari “arus bebas” yang terbatas menjadi “pasar tenaga kerja total” memerlukan harmonisasi standar kompetensi yang jauh lebih agresif daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Saat ini, mobilitas dalam ASEAN masih sangat bergantung pada Mode 4 dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) WTO, yang hanya mencakup perpindahan sementara untuk penyedia layanan, pengunjung bisnis, dan transfer internal perusahaan (ICTs) dengan durasi tinggal yang sangat terbatas. Visa Borderless ASEAN-Plus mengusulkan untuk menghapus batasan durasi, kuota, dan izin tinggal khusus tersebut bagi siapa pun yang memegang sertifikasi yang diakui secara regional. Hal ini secara mendasar mengubah sifat migrasi dari sekadar kebutuhan transaksional jangka pendek menjadi hak mobilitas ekonomi yang fundamental di seluruh blok ekonomi.

Perbandingan Kapasitas Ekonomi dan Struktur Pasar Tenaga Kerja

Untuk memahami dampak sistemik dari pasar tenaga kerja total, analisis harus dimulai dengan membedah disparitas dan komplementaritas struktur ekonomi di antara ketiga pilar utama ini. Tiongkok telah berhasil bertransisi dari manufaktur berbiaya rendah menuju industri bernilai tambah tinggi dan ekonomi berbasis pengetahuan, sementara India memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat dalam sektor jasa, teknologi informasi, dan farmasi. ASEAN, dengan heterogenitas tingkat pembangunannya—mulai dari pusat keuangan global di Singapura hingga ekonomi perbatasan yang berkembang pesat di wilayah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV)—berfungsi sebagai jembatan logistik dan basis produksi alternatif bagi perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi risiko.

Data tersebut mengindikasikan bahwa integrasi pasar tenaga kerja akan memungkinkan redistribusi sumber daya manusia secara organik dan efisien. Ketika upah di Tiongkok meningkat tajam seiring dengan transisi industri mereka, perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah memindahkan operasi manufaktur ke wilayah ASEAN atau India tanpa menghadapi hambatan rekrutmen tenaga ahli asing yang biasanya mahal dan birokratis. Sebaliknya, tenaga ahli teknologi dari India dapat mengisi celah inovasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok atau startup di Asia Tenggara, menciptakan sinergi yang memperkuat daya saing kolektif kawasan terhadap blok ekonomi Barat.

Mekanisme Ekonomi: Kompetisi Total dan Reduksi Biaya Produksi

Inti dari keunikan Visa Borderless ASEAN-Plus terletak pada kemampuannya untuk memicu kompetisi besar-besaran di pasar tenaga kerja yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Dalam teori ekonomi makro, mobilitas faktor produksi yang sempurna akan mengarah pada ekualisasi harga faktor produksi di seluruh wilayah yang terintegrasi. Dalam konteks ASEAN-Plus, ketersediaan tenaga kerja ahli yang melimpah dari India dan Tiongkok yang dapat bekerja tanpa hambatan di mana pun di Asia Tenggara akan menekan biaya upah unit (Unit Labor Cost atau ULC) secara signifikan. Biaya upah unit didefinisikan secara matematis sebagai rasio antara total kompensasi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan:

$$ULC = \frac{\text{W (Kompensasi Nominal)}}{\text{LP (Produktivitas Tenaga Kerja)}}$$

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Tiongkok telah berhasil meningkatkan produktivitasnya secara masif selama dua dekade terakhir, namun pertumbuhan kompensasi yang cepat mulai memberikan tekanan pada daya saing manufaktur tingkat rendah mereka. Sebaliknya, India memiliki keunggulan dalam biaya kompensasi yang relatif rendah, namun peningkatan produktivitasnya masih terfragmentasi antar negara bagian. Dengan pasar tenaga kerja yang benar-benar terintegrasi melalui visa borderless, modal dapat bergerak ke wilayah dengan $ULC$ terendah secara dinamis, sementara tenaga kerja ahli bergerak ke wilayah dengan permintaan tertinggi. Dinamika ini akan memaksa setiap negara di kawasan untuk terus melakukan reformasi pasar tenaga kerja domestik agar tetap kompetitif dalam menarik investasi dan mempertahankan talenta terbaik mereka.

Efek Pengganda pada Rantai Pasok dan Diversifikasi Industri

Penghapusan hambatan kerja akan memperkuat fondasi strategi “China+1”, di mana perusahaan multinasional melakukan diversifikasi basis manufaktur mereka dari daratan Tiongkok ke negara-negara ASEAN untuk menghindari ketegangan geopolitik dan risiko gangguan rantai pasokan. Keberadaan visa borderless memungkinkan manajer proyek dari Tiongkok, arsitek sistem dari India, dan spesialis logistik dari Singapura untuk bekerja dalam satu lokasi proyek di Indonesia atau Vietnam tanpa kendala legalitas yang memakan waktu. Integrasi ini menurunkan biaya operasional melalui beberapa saluran utama:

Pertama, pengurangan biaya transaksi birokrasi dan legalitas tenaga kerja asing. Saat ini, biaya untuk mengurus izin kerja di beberapa negara ASEAN bisa mencapai ribuan dolar per orang dengan waktu tunggu berbulan-bulan. Kedua, percepatan transfer teknologi melalui interaksi langsung antara tenaga kerja ahli lintas batas secara intensif. Ketiga, optimalisasi skala ekonomi melalui pemanfaatan talenta terbaik di lokasi geografis yang paling strategis bagi efisiensi distribusi. Penurunan biaya produksi yang dihasilkan tidak hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga meningkatkan daya beli konsumen di seluruh kawasan, menciptakan lingkaran umpan balik positif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Infrastruktur Sertifikasi: Jantung Operasionalitas Pasar Tanaga Kerja Total

Keberhasilan pasar tenaga kerja borderless sangat bergantung pada kepercayaan mutlak terhadap sistem sertifikasi keahlian. Tanpa adanya mekanisme verifikasi yang kuat dan diakui secara universal di seluruh kawasan, penghapusan izin kerja hanya akan menciptakan kekacauan pasar, penurunan standar kualitas layanan, dan risiko keselamatan publik. ASEAN telah memulai langkah ini melalui pengembangan ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), yang dirancang untuk menyelaraskan kerangka kualifikasi nasional di antara sepuluh negara anggotanya. Namun, tantangan teknis yang masif muncul ketika sistem ini harus diintegrasikan dengan standar kualifikasi India dan Tiongkok yang memiliki skala dan kompleksitas jauh lebih besar.

Di Indonesia, penguatan sistem sertifikasi dilakukan melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan pembentukan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang strategis, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk mewujudkan pasar borderless, diperlukan sebuah “Paspor Keahlian” digital berbasis data raya (big data) yang mencatat rekam jejak kompetensi individu secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi.

Sektor-Sektor Prioritas dan Standar Kualifikasi Lintas Batas

Standardisasi ini harus bersifat dinamis untuk mengikuti kecepatan inovasi teknologi. Penggunaan teknologi blockchain untuk verifikasi ijazah dan sertifikat keahlian menjadi solusi esensial untuk mencegah pemalsuan dokumen lintas batas. Selain itu, investasi masif pada pusat-pusat pelatihan vokasi menjadi prasyarat mutlak agar tenaga kerja lokal di negara-negara dengan tingkat pendapatan lebih rendah tidak terpinggirkan dalam kompetisi global ini. Jika dikelola dengan benar, sistem sertifikasi ini akan bertindak sebagai penyaring kualitas yang menjamin bahwa hanya individu dengan kompetensi teruji yang dapat memanfaatkan fasilitas visa borderless, sehingga melindungi standar industri di seluruh kawasan.

Paradoks Kedaulatan: Tantangan Eksistensial Negara-Bangsa

Implementasi Visa Borderless ASEAN-Plus secara fundamental menantang doktrin kedaulatan nasional yang telah menjadi pilar stabilitas politik di Asia sejak era pasca-kolonial. Secara tradisional, negara menggunakan kontrol imigrasi sebagai instrumen utama untuk mengatur pasar tenaga kerja domestik, menjaga komposisi demografis, dan menjamin keamanan nasional. Penyerahan otoritas ini kepada mekanisme pasar regional menciptakan ketakutan eksistensial bagi banyak pemerintahan mengenai hilangnya kendali atas wilayah dan warga negara mereka sendiri.

Di Indonesia, isu mengenai masuknya tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok dalam proyek-proyek infrastruktur strategis, telah menjadi topik yang sangat sensitif secara politik dan sosial. Muncul kekhawatiran bahwa regulasi yang terlalu permisif, seperti penghapusan kewajiban rasio tenaga kerja lokal terhadap asing dalam aturan tertentu, dapat memicu marginalisasi pekerja domestik di sektor-sektor yang seharusnya menjadi lapangan kerja utama bagi penduduk lokal. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara janji efisiensi ekonomi regional yang agung dan tanggung jawab moral serta konstitusional pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan warga negaranya sendiri.

Dilema Antara Efisiensi Ekonomi dan Otoritas Nasional

Pertama, negara akan kehilangan otoritas fiskal yang signifikan yang biasanya diperoleh dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Kedua, kemampuan pemerintah untuk menggunakan kuota tenaga kerja sebagai alat kebijakan makroekonomi untuk meredam pengangguran domestik akan hilang. Ketiga, pasar tenaga kerja total menuntut adanya harmonisasi hukum perburuhan yang seragam untuk mencegah praktik eksploitasi di negara-negara dengan standar perlindungan buruh yang lebih rendah.

Ketegangan ini sering kali memaksa pemerintah untuk mengambil posisi yang kontradiktif: secara diplomatis mendukung integrasi regional di forum internasional, namun secara domestik memberlakukan berbagai hambatan non-tarif yang rumit. Misalnya, penggunaan persyaratan kemampuan bahasa lokal yang sangat tinggi atau ujian budaya yang spesifik dapat digunakan sebagai alat untuk membatasi masuknya tenaga kerja asing secara de facto, meskipun secara formal visa borderless telah disepakati. Jika tidak ditangani melalui dialog politik yang jujur, paradoks kedaulatan ini dapat merusak kepercayaan antar negara anggota dan menghambat kemajuan integrasi ekonomi dalam jangka panjang.

Realitas Sosial: Xenofobia, Nativisme, dan Fragmentasi Masyarakat

Salah satu aspek yang paling kontroversial dan berpotensi merusak dari pasar tenaga kerja borderless adalah eskalasi ketegangan sosial dan munculnya gelombang xenofobia yang kuat. Di negara-negara dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi seperti Singapura atau Brunei, atau di wilayah dengan stabilitas sosial yang masih rapuh, narasi bahwa lapangan kerja lokal akan “dicuri” oleh pekerja dari negara tetangga yang bersedia dibayar lebih murah menjadi sangat dominan. Ketakutan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mencakup kecemasan akan perubahan identitas budaya dan tekanan pada infrastruktur publik.

Di Singapura, yang secara historis sangat bergantung pada talenta global untuk mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan dunia, pemerintah harus melakukan manuver politik yang sangat hati-hati. Pada tahun 2025, diperkenalkannya Workplace Fairness Act (WFA) menandai upaya legislatif untuk memerangi diskriminasi di tempat kerja dan memberikan perlindungan lebih baik bagi warga lokal, sekaligus meredam sentimen anti-asing yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Senior Minister Lee Hsien Loong secara terbuka mengingatkan warga Singapura untuk tetap terbuka terhadap talenta asing namun tetap waspada terhadap bahaya nativisme yang dapat mengisolasi negara dari kemajuan global.

Analisis Akar Penyebab Ketegangan Sosial

• Kompresi Upah Kelas Menengah: Masuknya profesional muda dari India atau Tiongkok dalam skala besar dapat menekan pertumbuhan upah bagi lulusan universitas lokal di sektor-sektor seperti perbankan, teknologi, dan manajemen menengah.
• Benturan Budaya dan Norma Sosial: Migrasi massal membawa perbedaan perilaku, etika kerja, dan praktik keagamaan yang dapat memicu gesekan di ruang publik dan lingkungan kerja jika tidak dikelola melalui program asimilasi yang terstruktur.
• Ketimpangan Distribusi Kesejahteraan: Munculnya persepsi bahwa manfaat ekonomi dari pasar borderless hanya dinikmati oleh korporasi besar dan elite perkotaan, sementara dampak negatifnya—seperti kenaikan harga properti dan persaingan pekerjaan—dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.

Pengalaman global menunjukkan bahwa meskipun integrasi ekonomi membawa keuntungan bersih bagi negara, dampak distribusionalnya sering kali menciptakan “pemenang” dan “pecundang” yang jelas. Di Asia, dengan sejarah keragaman etnis dan agama yang sangat kompleks, risiko terjadinya kerusuhan sosial akibat sentimen anti-migran adalah ancaman nyata bagi keamanan regional. Penanganan masalah ini memerlukan lebih dari sekadar kebijakan ekonomi teknokratis; diperlukan pembangunan narasi identitas regional yang inklusif serta penguatan jaring pengaman sosial yang mampu melindungi pekerja yang terdampak langsung oleh disrupsi pasar ini.

Dinamika Sirkulasi Talenta: Melampaui Ketakutan Brain Drain

Narasi tradisional mengenai migrasi tenaga ahli sering kali berfokus pada fenomena “brain drain” atau pelarian modal manusia, di mana negara-negara berkembang kehilangan talenta terbaik mereka ke negara-negara yang lebih kaya. Dalam konteks pasar tenaga kerja borderless, kekhawatiran ini tetap relevan, terutama bagi negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang khawatir para insinyur dan dokter terbaik mereka akan bermigrasi secara massal ke pusat-pusat ekonomi utama. Namun, analisis kontemporer menawarkan perspektif yang lebih optimis yang dikenal sebagai “brain circulation” atau sirkulasi modal manusia.

Mobilitas dua arah yang difasilitasi oleh visa borderless memungkinkan tenaga ahli untuk berpindah-pindah antar wilayah tanpa harus memutus hubungan dengan negara asal mereka. Para migran ini sering kali menjadi jembatan penting bagi investasi asing, transfer teknologi, dan pengiriman remitansi yang signifikan bagi ekonomi domestik. Di masa depan, integrasi pasar tenaga kerja justru dapat mempercepat proses “reverse migration”, di mana profesional yang telah menimba ilmu di luar negeri memilih untuk kembali karena peluang karier yang lebih menarik di kawasan Asia yang sedang berkembang pesat.

Tipologi Mobilitas Tenaga Kerja di Wilayah ASEAN-Plus

Tiongkok dan India telah memberikan contoh sukses dalam mengelola dinamika ini. Melalui program seperti “Thousand Talents Program”, Tiongkok telah menarik kembali ribuan ilmuwan dari universitas-universitas terkemuka di Barat untuk membangun ekosistem teknologi di Shenzhen dan Shanghai. Di India, diaspora yang sukses di Silicon Valley berperan besar dalam pertumbuhan sektor IT di Bangalore. Dalam skenario ASEAN-Plus, visa borderless akan memperluas jangkauan sirkulasi talenta ini ke seluruh kawasan, memungkinkan talenta terbaik dari Indonesia untuk memimpin proyek di Vietnam, atau startup dari Thailand untuk merekrut tim pengembang terbaik dari India secara instan.

Transformasi Sektoral dan Masa Depan Industri 4.0

Pasar tenaga kerja total akan secara dramatis mengubah model operasional di berbagai sektor industri kunci. Sektor manufaktur, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi banyak negara ASEAN, akan melihat integrasi vertikal yang lebih dalam. Dengan tenaga kerja ahli yang bebas bergerak, perusahaan otomotif global dapat menempatkan pusat desain dan teknik mereka di India (untuk memanfaatkan keahlian perangkat lunak), fasilitas manufaktur komponen canggih di Tiongkok, dan pusat perakitan akhir di Indonesia atau Thailand untuk melayani pasar domestik yang besar, semuanya dijalankan oleh satu tim manajemen regional yang terintegrasi secara mulus.

Ekonomi Digital dan Kedaulatan Data

Dalam ekonomi digital, bakat adalah komoditas paling berharga. Permintaan akan spesialis keamanan siber, arsitek data, dan pengembang AI terus melampaui pasokan global. Asia Tenggara sendiri menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi kepemimpinan digital dan ketersediaan tenaga ahli yang mampu mengelola transformasi industri 4.0. Visa Borderless ASEAN-Plus memberikan solusi instan bagi perusahaan teknologi regional untuk mendapatkan talenta terbaik tanpa terhalang batas negara. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi asing, tetapi juga menjadi pusat inovasi yang mampu menghasilkan solusi lokal untuk masalah global.

Sektor Infrastruktur dan Konstruksi Berkelanjutan

Sektor konstruksi akan mengalami efisiensi biaya yang paling drastis namun juga akan menghadapi pengawasan sosial yang paling ketat. Pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar, seperti jalur kereta api cepat atau pelabuhan pintar, memerlukan ribuan tenaga ahli teknis yang mungkin tidak tersedia secara instan di pasar lokal. Visa borderless memungkinkan mobilisasi cepat tim teknis internasional untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Namun, untuk menjaga stabilitas sosial, kebijakan ini harus dibatasi secara ketat pada tenaga ahli dengan sertifikasi tinggi, sementara pekerjaan kasar tetap diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal melalui regulasi pendamping yang kuat.

Menuju Visi ASEAN 2045: Resiliensi dan Kepemimpinan Global

Visi mengenai pasar tenaga kerja total ASEAN-Plus tidak dapat dipisahkan dari peta jalan jangka panjang kawasan yang tertuang dalam deklarasi “ASEAN 2045: Our Shared Future”. Dalam menghadapi gejolak geopolitik global, termasuk pergeseran rantai pasok akibat persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, integrasi internal yang lebih dalam adalah satu-satunya cara bagi negara-negara Asia untuk mempertahankan otonomi strategis mereka. Malaysia, dalam kapasitasnya sebagai ketua ASEAN pada tahun 2025, telah menegaskan pentingnya membangun kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu merespons ketidakpastian eksternal secara kolektif.

Visa Borderless ASEAN-Plus adalah manifestasi nyata dari upaya membangun resiliensi regional tersebut. Dengan menciptakan pasar tenaga kerja terbesar di dunia, kawasan ini tidak hanya akan menarik aliran modal asing yang masif, tetapi juga akan membangun kemandirian ekonomi yang didorong oleh bakat-bakat internal. Kemampuan untuk menggerakkan jutaan orang terampil secara efisien melintasi perbatasan akan menjadikan ASEAN-Plus sebagai blok ekonomi paling dinamis di abad ke-21.

Sintesis Strategis dan Rekomendasi Implementasi

Untuk memastikan bahwa ambisi ini tidak berakhir pada konflik sosial dan kegagalan politik, langkah-langkah strategis berikut harus menjadi prioritas bagi para pengambil kebijakan:

Pertama, pembentukan Otoritas Sertifikasi Regional yang independen untuk mengawasi standar kualifikasi dan Paspor Keahlian Digital. Kedua, pengembangan Dana Transisi Tenaga Kerja Regional untuk membantu pekerja di sektor-sektor yang terdampak persaingan agar dapat melakukan reskilling dan upskilling. Ketiga, implementasi protokol perlindungan hak pekerja migran yang mengikat secara hukum di seluruh wilayah ASEAN-Plus untuk mencegah eksploitasi dan “dumping sosial”. Keempat, penguatan dialog antar-masyarakat untuk membangun rasa identitas regional dan mengurangi kecurigaan terhadap warga negara tetangga.

Pasar Tenaga Kerja Total ASEAN-Plus adalah taruhan besar bagi masa depan Asia. Jika berhasil, ia akan menjadi model integrasi ekonomi abad ke-21 yang mampu menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Jika gagal, ia berisiko memicu gelombang proteksionisme dan perpecahan regional yang merusak. Keberhasilannya bergantung sepenuhnya pada kemampuan para pemimpin kawasan untuk melihat melampaui batas-batas nasional yang sempit demi masa depan bersama yang lebih makmur. Sertifikasi keahlian yang transparan, penegakan hukum yang adil, dan empati terhadap kekhawatiran masyarakat lokal adalah fondasi di mana arsitektur borderless ini harus dibangun. Pada akhirnya, mobilitas manusia adalah tentang memberikan kesempatan bagi talenta terbaik untuk berkontribusi di mana pun mereka paling dibutuhkan, demi kemajuan seluruh umat manusia di kawasan yang paling dinamis di planet ini.