Ekonomi Degrowth: Rekonstruksi Radikal Sistem Global Menuju Keseimbangan Biofisik dan Keadilan Distributif

Selama lebih dari dua abad, peradaban modern telah beroperasi di bawah asumsi fundamental bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator absolut bagi kemajuan manusia. Logika ini, yang berakar pada era Pencerahan dan diperkuat oleh Revolusi Industri, memandang akumulasi modal dan ekspansi material sebagai solusi universal bagi kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Namun, pada dekade ketiga abad ke-21, paradigma ini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Krisis iklim yang semakin cepat, pelampauan batas-batas planet (planetary boundaries), dan ketimpangan global yang semakin tajam telah memicu lahirnya diskursus ekonomi yang sangat radikal: Degrowth atau Pertumbuhan Negatif Terencana.

Ekonomi degrowth bukan sekadar konsep penurunan aktivitas ekonomi, melainkan sebuah kurikulum kebijakan sistemik yang memaksa negara-negara maju untuk secara sengaja menurunkan output material dan energi mereka. Tujuannya adalah untuk membawa metabolisme masyarakat kembali ke dalam ambang batas ekologi bumi sembari melakukan redistribusi kekayaan secara masif ke negara-negara berkembang di Global South. Keunikan degrowth terletak pada keberaniannya untuk membalikkan logika ekonomi selama 200 tahun terakhir, dengan menyatakan bahwa “tumbuh tidak lagi selalu baik” dan bahwa kemakmuran sejati tidak ditemukan dalam akumulasi barang, melainkan dalam ketersediaan waktu luang, penguatan layanan publik, dan pemulihan integritas lingkungan.

Genealogi Intelektual dan Pembalikan Logika Produktivisme

Munculnya degrowth sebagai teori ekonomi dan gerakan sosial bukanlah fenomena mendadak, melainkan akumulasi dari kritik terhadap masyarakat industri yang dimulai sejak awal 1970-an. Fondasi intelektualnya diletakkan oleh tokoh-tokoh seperti Nicholas Georgescu-Roegen, yang melalui karyanya mengenai hukum entropi, menunjukkan bahwa proses ekonomi secara inheren terbatas oleh hukum fisika. Argumen dasarnya adalah bahwa setiap peningkatan produksi materi akan meningkatkan degradasi energi dan materi di alam, sehingga pertumbuhan yang tidak terbatas di planet yang terbatas adalah kemustahilan termodinamika.

Laporan The Limits to Growth tahun 1972 menjadi katalisator pertama yang memberikan bukti empiris mengenai risiko kolaps sistemik akibat pertumbuhan eksponensial dalam populasi dan konsumsi sumber daya. Sejak saat itu, pemikir modern seperti Serge Latouche, Giorgos Kallis, dan Jason Hickel telah mentransformasi kritik ini menjadi kerangka politik yang koheren. Mereka berpendapat bahwa PDB adalah ukuran yang cacat karena gagal memperhitungkan biaya ekologis dan justru mencatat kerusakan lingkungan—seperti biaya pembersihan tumpahan minyak atau pengobatan penyakit akibat polusi—sebagai pertumbuhan ekonomi yang positif.

Degrowth membalikkan doktrin utilitarianisme yang menganggap konsumsi lebih banyak sebagai kebahagiaan lebih tinggi. Sebaliknya, ia memperkenalkan pilar-pilar baru dalam mengukur kesuksesan sebuah negara:

• Kecukupan (Sufficiency): Menjamin akses yang adil terhadap kebutuhan dasar bagi semua orang sembari membatasi konsumsi agregat di bawah batas biofisik.
• Kepedulian (Care): Mengalihkan fokus dari kompetisi pasar menuju kerja reproduksi sosial dan solidaritas, menghargai pekerjaan pengasuhan dan pemeliharaan alam yang selama ini terpinggirkan karena tidak menghasilkan laba komersial.
• Dekomodifikasi: Mengurangi ketergantungan hidup individu pada pasar dengan menyediakan kebutuhan dasar sebagai hak publik, bukan komoditas yang diperdagangkan.

Menggugat Mitos Pertumbuhan Hijau dan Realitas Dekopel

Debat utama dalam kebijakan iklim saat ini sering kali terjebak antara paradigma pertumbuhan hijau (green growth) dan degrowth. Pertumbuhan hijau adalah pendekatan yang dominan di institusi seperti Bank Dunia dan OECD, yang berargumen bahwa inovasi teknologi dapat “mendekopel” (decouple) pertumbuhan PDB dari dampak lingkungan secara absolut. Namun, literatur degrowth secara konsisten menunjukkan bahwa dekopel absolut pada skala global yang diperlukan untuk memenuhi target Perjanjian Paris tetap menjadi mitos yang tidak didukung bukti sejarah yang kuat.

Masalah utama dari strategi pertumbuhan hijau adalah adanya efek pantul (rebound effect), di mana penghematan sumber daya akibat teknologi justru memicu peningkatan konsumsi secara keseluruhan. Misalnya, mesin mobil yang lebih efisien sering kali diikuti oleh kecenderungan konsumen untuk membeli mobil yang lebih besar atau mengemudi lebih sering, yang pada akhirnya meniadakan manfaat lingkungan dari efisiensi tersebut. Degrowth berpendapat bahwa satu-satunya cara yang pasti untuk menurunkan emisi dalam waktu singkat adalah dengan menurunkan volume produksi dan konsumsi materi secara langsung, terutama di sektor-sektor yang paling merusak lingkungan.

Berikut adalah perbandingan data normatif antara kedua paradigma tersebut:

Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara maju di Global North bertanggung jawab atas $92\%$ emisi karbon berlebih secara historis dan $74\%$ penggunaan material yang melampaui batas keberlanjutan bumi. Hal ini menciptakan kewajiban moral dan fisik bagi negara-negara ini untuk melakukan degrowth guna memberikan ruang bagi negara berkembang untuk memenuhi standar hidup minimum mereka tanpa menghancurkan ekosistem global.

Arsitektur Kebijakan: Penjaminan Pekerjaan dan Pengurangan Jam Kerja

Implementasi ekonomi degrowth memerlukan transformasi radikal dalam struktur pasar tenaga kerja. Kekhawatiran terbesar terhadap penurunan output ekonomi adalah potensi pengangguran massal. Untuk memitigasi hal ini, degrowth mengusulkan transisi dari model “bekerja untuk hidup” menuju model “kehidupan yang bermakna pasca-kerja”.

Salah satu kebijakan kuncinya adalah pengurangan jam kerja secara drastis, seperti penerapan empat hari kerja seminggu atau pengurangan jam kerja harian tanpa pemotongan upah. Langkah ini bertujuan untuk mendistribusikan pekerjaan yang tersedia secara lebih merata kepada seluruh populasi saat industri-industri yang tidak berkelanjutan (seperti manufaktur SUV, fashion cepat, dan penerbangan massal) mulai dikurangi skalanya. Pengurangan waktu kerja tidak hanya menurunkan emisi karbon melalui berkurangnya perjalanan komuter, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hubungan sosial.

Selain itu, kurikulum degrowth mencakup Jaminan Pekerjaan Hijau (Green Job Guarantee). Pemerintah akan bertindak sebagai pemberi kerja terakhir (employer of last resort), menjamin setiap warga negara memiliki pekerjaan dengan upah layak yang difokuskan pada kegiatan yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan, seperti:

• Restorasi ekosistem dan regenerasi lahan.
• Isolasi bangunan untuk efisiensi energi massal.
• Penyediaan layanan perawatan (care work) untuk lansia dan anak-anak.
• Pembangunan infrastruktur transportasi publik non-fosil.

Dengan memindahkan pusat gravitasi ekonomi dari akumulasi laba perusahaan menuju pemenuhan tugas-tugas sosial yang mendesak, degrowth berusaha menghapus ketakutan akan kemiskinan yang selama ini digunakan untuk membenarkan perlunya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus.

Layanan Publik Universal dan Dekomodifikasi Kehidupan

Visi degrowth tentang dunia di mana kesuksesan tidak lagi diukur dari konsumsi materi bergantung pada ketersediaan Layanan Publik Universal (UPS). Kebijakan ini berargumen bahwa kebutuhan dasar manusia—kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, energi, dan nutrisi—harus dijamin oleh negara sebagai hak universal, bukan komoditas pasar. Ketika masyarakat memiliki kepastian akses terhadap layanan berkualitas tinggi secara gratis atau sangat murah, tekanan untuk mengejar pertumbuhan pendapatan pribadi yang tinggi akan berkurang drastis.

Data menunjukkan bahwa layanan publik yang kuat berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih tinggi dengan kebutuhan energi yang jauh lebih rendah dibandingkan model konsumsi berbasis pasar. Sebagai contoh, sistem transportasi publik yang gratis dan efisien di kota-kota seperti Tallinn atau Luksemburg tidak hanya mengurangi kepemilikan mobil pribadi tetapi juga meningkatkan mobilitas sosial bagi kelompok termiskin. Pendanaan untuk layanan ini dapat dialihkan dari penghapusan subsidi bahan bakar fosil, pajak kekayaan yang progresif, dan pajak terhadap industri yang merusak ekologi.

Transformasi ini memerlukan pergeseran metrik dari PDB menuju indikator yang mencerminkan kesejahteraan nyata. Beberapa negara dan wilayah telah mulai bereksperimen dengan model alternatif, seperti Gross National Happiness di Bhutan atau Doughnut Economics yang diadopsi oleh kota Amsterdam untuk memastikan aktivitas ekonomi mereka tidak melampaui batas planet sembari memenuhi kebutuhan sosial.

Reformasi Keuangan Radikal: Menuju Perbankan Tanpa Bunga

Salah satu aspek yang paling kontroversial namun esensial dari ekonomi degrowth adalah restrukturisasi sistem keuangan. Dalam sistem kapitalisme saat ini, sebagian besar uang diciptakan oleh bank swasta sebagai utang yang membawa bunga. Mekanisme ini menciptakan “imperatif pertumbuhan” yang inheren: karena utang harus dibayar kembali beserta bunganya, ekonomi harus terus tumbuh untuk menghasilkan pendapatan yang cukup bagi para debitur guna melunasi kewajiban mereka. Tanpa pertumbuhan, sistem moneter berbasis utang akan mengalami gagal bayar massal dan krisis keuangan yang merusak.

Degrowth mengusulkan penghentian sistem perbankan cadangan fraksional dan transisi menuju Perbankan Cadangan Penuh (Full Reserve Banking/FRB) atau sistem Uang Berdaulat (Sovereign Money). Dalam model ini:

• Penciptaan Uang Publik: Wewenang untuk menciptakan uang dialihkan dari bank komersial kepada otoritas publik atau bank sentral yang akuntabel secara demokratis.
• Uang Tanpa Utang: Uang baru dimasukkan ke dalam ekonomi melalui pengeluaran pemerintah untuk barang publik, bukan sebagai pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga.
• Pelarangan Bunga: Beberapa faksi radikal dalam degrowth mengusulkan penghapusan bunga pada tingkat sistemik untuk menghilangkan dorongan akumulasi modal otomatis yang memaksa ekspansi ekonomi.

Reformasi ini sering dipasangkan dengan usulan Jubileum Utang (Debt Jubilee) atau pembatalan utang secara terkoordinasi bagi individu, bisnis, dan negara-negara berkembang. Pembatalan utang historis ini dipandang perlu untuk menghentikan aliran kekayaan bersih dari Global South ke Global North yang saat ini terjadi melalui pembayaran bunga utang, sekaligus memberikan ruang fiskal bagi transisi ekologis yang adil.

Geopolitika dan Redistribusi: Mengalihkan Kekayaan ke Global South

Degrowth bukan sekadar kebijakan domestik negara maju, melainkan sebuah proyek dekolonisasi global. Para penganutnya berpendapat bahwa kemakmuran Global North dibangun di atas penjarahan sumber daya dan “pertukaran ekologis yang tidak setara” dari Global South. Oleh karena itu, degrowth menuntut pengakuan terhadap “utang ekologis” yang dimiliki negara maju kepada negara berkembang, dengan estimasi kompensasi mencapai US$ 192 triliun hingga tahun 2050 atas perampasan ruang atmosfer.

Mekanisme redistribusi kekayaan dalam paradigma degrowth mencakup:

1. Transfer Teknologi Tanpa Syarat: Memastikan negara berkembang memiliki akses ke teknologi energi terbarukan dan adaptasi iklim tanpa hambatan hak kekayaan intelektual.
2. Reparasi Iklim: Dana hibah besar-besaran untuk mengganti kerugian dan kerusakan (loss and damage) akibat bencana iklim yang disebabkan oleh emisi historis negara maju.
3. Reformasi Perdagangan Global: Menghapus aturan perdagangan neoliberal yang memaksa negara-negara berkembang untuk tetap menjadi pengekspor bahan mentah yang merusak lingkungan demi melayani konsumsi negara maju.

Tujuan akhirnya adalah untuk mengakhiri “kolonialisme hijau,” di mana transisi energi di negara maju dilakukan dengan mengekstraksi mineral kritis dari Global South tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan di wilayah tersebut.

Transformasi Hukum Perusahaan dan Kewajiban Fidusia

Dalam sistem ekonomi saat ini, perusahaan dibatasi oleh kewajiban fidusia (fiduciary duty) yang mewajibkan mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham, yang sering kali ditafsirkan sebagai maksimisasi laba jangka pendek dan pertumbuhan nilai saham. Struktur hukum ini secara otomatis memicu perilaku korporasi yang merusak lingkungan demi menekan biaya dan mengejar pertumbuhan yang tidak terbatas.

Ekonomi degrowth menuntut redefinisi fundamental terhadap tujuan korporasi melalui reformasi hukum perusahaan yang mencakup:

• Perluasan Tanggung Jawab: Mengubah kewajiban fidusia direktur perusahaan sehingga mereka secara hukum wajib memprioritaskan manfaat sosial dan perlindungan ekologis di atas kepentingan finansial pemegang saham.
• Model Kepemilikan Alternatif: Mendorong transformasi perusahaan menjadi koperasi pekerja, perusahaan nirlaba, atau model steward-ownership di mana keuntungan tidak dibagikan kepada investor luar tetapi diinvestasikan kembali untuk tujuan sosial atau pelestarian lingkungan.
• Pengakhiran Usia Pakai Terencana (Planned Obsolescence): Memberlakukan undang-undang yang mewajibkan produk didesain untuk umur panjang, kemudahan perbaikan, dan daur ulang total, sehingga mengurangi kebutuhan akan produksi barang baru secara terus-menerus.

Contoh nyata seperti perusahaan Patagonia yang mengalihkan kepemilikannya ke dana perwalian lingkungan atau Riversimple yang menerapkan model bisnis kendaraan berbasis layanan daripada penjualan unit, menunjukkan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan prinsip kecukupan dan kualitas daripada volume.

Konteks Indonesia: Peluang Pertumbuhan Selektif dan Kearifan Lokal

Sebagai negara berkembang, posisi Indonesia dalam diskursus degrowth sangat unik. Meskipun Indonesia masih memerlukan pertumbuhan di sektor-sektor tertentu untuk mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, pendekatan degrowth menawarkan kerangka untuk menghindari jalur pembangunan ekstraktif yang merusak. Indonesia dapat menerapkan apa yang disebut sebagai “pertumbuhan selektif” atau “pertumbuhan hijau berkualitas”.

Peluang penerapan di Indonesia mencakup beberapa sektor strategis:

Indonesia juga memiliki modal sosial yang kuat melalui kearifan lokal yang secara inheren selaras dengan nilai-nilai degrowth. Komunitas seperti masyarakat Mollo yang melawan tambang marmer untuk melindungi gunung air mereka, atau masyarakat Orang Rimba yang menjaga hutan sebagai ruang hidup, menunjukkan bahwa ada paradigma kesejahteraan yang tidak bergantung pada penghancuran alam. Gerakan sosial dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga telah mulai mempromosikan teologi lingkungan yang menolak keserakahan ekonomi dan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Risiko Sistemik: Instabilitas Pasar Modal dan Keuangan Global

Sisi yang paling kontroversial dari degrowth adalah potensinya untuk memicu instabilitas pasar modal yang hebat. Sistem keuangan global saat ini sangat sensitif terhadap ekspektasi pertumbuhan. Jika sebuah ekonomi maju secara resmi mengumumkan kebijakan pertumbuhan negatif terencana, hal ini dapat memicu:

• Pelarian Modal (Capital Flight): Investor akan menarik dana mereka dari negara tersebut untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara yang masih mengejar pertumbuhan, menyebabkan devaluasi mata uang dan kenaikan biaya pinjaman.
• Krisis Perbankan: Karena sistem perbankan saat ini sangat bergantung pada pertumbuhan untuk melunasi utang, penurunan output ekonomi yang sengaja dapat menyebabkan lonjakan kredit macet dan mengancam solvabilitas institusi keuangan.
• Penurunan Inovasi: Kritikus berpendapat bahwa tanpa insentif laba dari pasar yang bertumbuh, investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk teknologi hijau akan menurun drastis.

Untuk mengelola risiko ini, transisi degrowth harus dilakukan secara sangat hati-hati dan mungkin memerlukan isolasi relatif dari pasar keuangan spekulatif melalui kontrol modal dan penguatan sistem keuangan lokal yang non-spekulatif. Stabilitas ekonomi harus dipertahankan bukan melalui pertumbuhan PDB, tetapi melalui intervensi bank sentral yang fokus pada pembiayaan langsung barang publik dan penstabilan konsumsi dasar.

Implementasi di Tingkat Akar Rumput: Eksperimen Komunitas Intentional

Meskipun degrowth sering dibahas sebagai kerangka kebijakan makro, gerakan ini memiliki basis yang kuat dalam praktik nyata di tingkat lokal melalui apa yang disebut sebagai komunitas intentional (intentional communities), ecovillage, dan koperasi. Eksperimen ini menjadi laboratorium hidup bagi dunia pasca-pertumbuhan.

Contoh praktik degrowth di tingkat komunitas meliputi:

• Bank Waktu (Time Banks): Sistem pertukaran jasa berdasarkan waktu yang dihabiskan, bukan nilai pasar uang, yang membangun solidaritas sosial tanpa akumulasi modal.
• Pertanian yang Didukung Komunitas (Community Supported Agriculture/CSA): Anggota komunitas berbagi risiko dan hasil panen dengan petani lokal, menghilangkan rantai distribusi industri yang boros energi.
• Koperasi Perumahan: Model kepemilikan kolektif yang menghilangkan motif laba dari sektor properti, menyediakan hunian yang terjangkau bagi semua anggota.
• Repair Café: Gerakan global yang mengajarkan masyarakat untuk memperbaiki barang daripada membuangnya, melawan budaya konsumsi sekali pakai.

Data dari komunitas seperti Dancing Rabbit Ecovillage di AS menunjukkan bahwa individu dapat mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi dengan menggunakan energi dan sumber daya 70-90% lebih rendah daripada rata-rata nasional melalui gaya hidup berbagi dan teknologi konvivial. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal skalabilitas; sekitar 90% dari inisiatif komunitas semacam ini gagal karena tekanan dari sistem ekonomi luar yang masih bersifat kompetitif dan berorientasi pertumbuhan.

Kesimpulan: Perjalanan Menuju Masa Depan yang Cukup

Kurikulum ekonomi degrowth mewakili pergeseran paling radikal dalam sejarah pemikiran ekonomi modern. Ia memaksa kita untuk menanyakan pertanyaan yang selama ini tabu: “Berapa banyak produksi dan konsumsi yang sebenarnya cukup?”. Dengan membalikkan logika pertumbuhan yang telah mendominasi dunia selama dua abad, degrowth menawarkan visi dunia yang lebih adil, lebih tenang, dan lebih selaras dengan keterbatasan biofisik bumi.

Keunikan degrowth terletak pada keberaniannya untuk menurunkan status PDB dari tujuan akhir menjadi sekadar statistik yang tidak relevan, sembari mengangkat martabat manusia melalui jaminan pekerjaan, layanan publik universal, dan ketersediaan waktu luang. Meskipun menghadapi tantangan besar berupa potensi instabilitas pasar modal dan resistensi politik dari elit global, degrowth memberikan kompas moral dan teoretis bagi transisi menuju peradaban yang mampu menghargai kualitas hidup di atas kuantitas benda.

Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, degrowth bukan berarti ajakan untuk tetap miskin, melainkan peluang untuk mendefinisikan kembali kemajuan dengan jalur yang berbeda dari sejarah Barat yang destruktif. Dengan meredistribusi kekayaan global secara adil dan menghormati ambang batas ekologi bumi, degrowth menawarkan satu-satunya jalan rasional di mana seluruh umat manusia—bukan hanya segelintir orang di negara kaya—dapat hidup dengan baik di dalam batas-batas yang diberikan oleh satu-satunya planet yang kita miliki.