Kebijakan Pajak Gelar Akademik Menganggur: Transformasi Akuntabilitas Institusional dan Krisis Relevansi Pendidikan Tinggi di Asia

Krisis ketidakselarasan antara sistem pendidikan tinggi dan dinamika pasar tenaga kerja telah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan di berbagai negara berkembang, khususnya di kawasan Asia seperti India dan Indonesia. Fenomena di mana jutaan lulusan sarjana terjebak dalam kondisi pengangguran atau bekerja di sektor yang sama sekali tidak relevan dengan kompetensi akademik mereka—sebuah kondisi yang sering disebut sebagai horizontal mismatch—telah memicu perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memikul beban ekonomi dari kegagalan sistemik ini. Munculnya gagasan Pajak Gelar Akademik Menganggur (The Education Misalignment Tax) merupakan sebuah intervensi radikal yang bertujuan untuk menggeser beban tanggung jawab ekonomi dari individu dan pemerintah ke institusi pendidikan itu sendiri. Kebijakan ini menetapkan bahwa universitas harus membayar pajak penalti kepada negara untuk setiap lulusan yang gagal mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya dalam jangka waktu dua tahun setelah kelulusan. Langkah ini secara fundamental menantang otonomi universitas dan mengubah peran lembaga pendidikan dari pusat pengembangan intelektual menjadi entitas yang bertanggung jawab penuh atas “kemampuan jual” produk manusianya di pasar kerja global.

Anatomi Krisis Pengangguran Terdidik dan Ketidakselarasan di India dan Indonesia

Untuk memahami urgensi di balik usulan pajak ini, analisis mendalam terhadap statistik ketenagakerjaan di India dan Indonesia menjadi sangat krusial. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam hal ambisi untuk memanfaatkan dividen demografi, namun menghadapi tantangan serupa berupa meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pemuda terdidik. Menurut India Employment Report 2024, pemuda mencakup sekitar 83% dari total populasi pengangguran di India. Ironisnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang di India, semakin besar probabilitas mereka untuk menganggur. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan pemegang gelar sarjana mencapai 29,1%, sebuah angka yang kontras secara ekstrem dengan tingkat pengangguran individu yang tidak memiliki pendidikan formal yang hanya sebesar 3,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan tinggi memproduksi lulusan dengan aspirasi dan kualifikasi yang tidak sinkron dengan ketersediaan lapangan kerja atau kebutuhan industri yang ada.

Di Indonesia, situasi serupa tercermin dalam data SAKERNAS yang menunjukkan bahwa meskipun lulusan pendidikan tinggi memiliki probabilitas bekerja sebesar 94,46%, namun terdapat probabilitas sebesar 62,64% bahwa pekerjaan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan bidang studinya (job mismatch). Kondisi ini diperparah dengan fenomena “kebocoran kompetensi” di mana sekitar 3,9 juta individu dengan gelar diploma atau universitas diklasifikasikan sebagai “Bukan Angkatan Kerja” (BAK), yang berarti potensi produktif mereka hilang sepenuhnya dari radar ekonomi. Ketidakmampuan pasar kerja untuk menyerap lulusan ini sering kali dikaitkan dengan rendahnya kualitas lulusan yang dianggap tidak job-ready oleh pemberi kerja, di mana hanya sekitar 51,25% lulusan di India yang dianggap memiliki kompetensi kerja yang memadai menurut Economic Survey 2023.

Perbandingan Indikator Ketidakselarasan Tenaga Kerja Terdidik

Data ini menunjukkan bahwa model pendidikan saat ini telah gagal sebagai alat eskalasi ekonomi bagi mayoritas pesertanya. Inefisiensi ini menciptakan biaya peluang (opportunity cost) yang masif bagi negara. Pajak “Gelar Akademik Menganggur” hadir untuk menginternalisasi biaya eksternalitas negatif ini kembali ke universitas, memaksa mereka untuk melakukan audit mendalam terhadap relevansi kurikulum mereka.

Mekanisme Operasional Pajak Gelar Akademik Menganggur: Filosofi Risk-Sharing

Kebijakan Pajak Gelar Akademik Menganggur beroperasi berdasarkan prinsip “skin in the game”. Dalam teori ekonomi pendidikan tradisional, risiko finansial dari kegagalan pasca-kelulusan biasanya ditanggung oleh mahasiswa (dalam bentuk utang pendidikan atau kehilangan pendapatan) dan masyarakat (dalam bentuk subsidi pajak yang tidak menghasilkan imbal hasil ekonomi). Dengan mengenakan pajak langsung pada universitas, paradigma akuntabilitas bergeser secara radikal. Universitas tidak lagi hanya berperan sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai penanggung risiko terhadap keberhasilan ekonomi lulusannya.

Dengan formula ini, universitas akan menghadapi konsekuensi finansial langsung jika mereka terus memproduksi lulusan dalam jumlah besar untuk sektor yang sudah jenuh atau tidak memiliki permintaan pasar. Hal ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi universitas untuk:

1. Menutup atau menggabungkan departemen yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.
2. Meningkatkan investasi dalam layanan penempatan kerja dan bimbingan karier yang proaktif.
3. Memperkuat hubungan kemitraan dengan industri untuk memastikan kurikulum selalu selaras dengan kebutuhan teknologi terbaru.

Transformasi Universitas Menjadi Biro Penyalur Kerja dan Implikasi Strukturalnya

Pemberlakuan pajak ini secara paksa mengubah identitas fungsional pendidikan tinggi. Universitas dipaksa untuk mengadopsi model operasi yang lebih mirip dengan perusahaan pelatihan kejuruan atau agen penyalur tenaga kerja. Di Indonesia, transformasi ini sudah mulai terlihat melalui kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU 1 yang mengukur keberhasilan lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, melanjutkan studi, atau berwirausaha. Namun, IKU saat ini masih berfungsi sebagai instrumen pemberian insentif (bonus), sedangkan usulan Pajak Gelar Akademik Menganggur bersifat disinsentif (penalti) yang jauh lebih keras.

Dampak dari pergeseran ini adalah munculnya “vokasionalisasi” pendidikan tinggi yang agresif. Di Indonesia, kritik terhadap fenomena ini sudah mulai muncul, di mana universitas mulai meninggalkan ciri khas akademik mereka—seperti perpustakaan yang lengkap dan laboratorium riset dasar—demi berinvestasi pada sertifikasi keterampilan praktis yang lebih cepat terserap pasar. Banyak perguruan tinggi swasta mulai beroperasi di ruko-ruko dengan fokus tunggal pada pelatihan yang menjanjikan penempatan kerja instan, mengabaikan esensi pendidikan sebagai proses pengembangan manusia seutuhnya.

Matriks Perubahan Perilaku Institusi Akibat Pajak Pengangguran

Di India, tekanan untuk meningkatkan employability telah mendorong pertumbuhan pesat kursus-kursus teknis singkat, namun sering kali gagal memberikan kedalaman akademik yang diperlukan untuk inovasi jangka panjang. Laporan menunjukkan bahwa meskipun jumlah institusi teknik meningkat, kualitas lulusannya tetap rendah karena kurangnya fasilitas praktis dan pengajar yang berkualitas. Pajak pengangguran akan mempercepat proses seleksi alam di mana institusi-institusi “pabrik ijazah” ini akan bangkrut karena tidak mampu membayar penalti atas kegagalan lulusan mereka di pasar kerja.

Ancaman Terhadap Ilmu Humaniora dan Kebebasan Akademik

Salah satu sisi paling kontroversial dan berbahaya dari Pajak Gelar Akademik Menganggur adalah risikonya terhadap keberlangsungan ilmu humaniora—sastra, filsafat, sejarah, dan seni. Disiplin ilmu ini sering kali dianggap tidak memiliki nilai ekonomi langsung karena tidak menghasilkan keterampilan teknis yang siap pakai dalam waktu singkat. Di bawah rezim pajak yang ketat, universitas akan melihat jurusan-jurusan ini sebagai liabilitas finansial yang besar.

Pengalaman Australia dengan skema Job-ready Graduates (JRG) memberikan peringatan keras. Melalui kebijakan ini, pemerintah secara drastis meningkatkan biaya kontribusi mahasiswa untuk bidang humaniora guna mendorong mereka beralih ke bidang STEM dan kesehatan. Dampaknya bukan hanya pada beban utang mahasiswa yang melonjak, tetapi juga pada pengurangan staf akademik dan penutupan pusat-pusat penelitian sejarah dan bahasa di universitas terkemuka seperti ANU. Jika Pajak Gelar Akademik Menganggur diterapkan, universitas di Indonesia dan India kemungkinan besar akan mengambil langkah serupa untuk melindungi kesehatan finansial mereka, yang pada akhirnya akan menghancurkan keberagaman intelektual bangsa.

Kritik terhadap pendekatan teknokratis ini menekankan bahwa masyarakat yang hanya fokus pada kemampuan teknis akan kehilangan kemampuan kritis untuk memahami konteks sosial, etika, dan sejarah. Keterampilan yang diajarkan oleh ilmu humaniora—seperti analisis kritis terhadap kekuasaan, pemahaman budaya, dan etika komunikasi—justru menjadi semakin penting di era Kecerdasan Buatan (AI) di mana keterampilan teknis murni lebih rentan terhadap otomasi. Dengan mematikan humaniora, negara berisiko memproduksi generasi “teknisi tanpa visi” yang tidak mampu merespons tantangan sosial yang kompleks.

Risiko “Educational Redlining” dan Ketidakadilan Sosial

Kebijakan pajak pengangguran juga membawa risiko diskriminasi sistemik dalam proses penerimaan mahasiswa. Untuk meminimalkan risiko pajak, universitas akan memiliki insentif kuat untuk hanya menerima mahasiswa yang dianggap “aman” secara ekonomi—yaitu mereka yang berasal dari keluarga kaya, memiliki jaringan sosial yang kuat, atau menunjukkan prestasi luar biasa sejak awal. Mahasiswa dari latar belakang miskin atau daerah terpencil, yang sering kali menghadapi hambatan struktural dalam mencari kerja meskipun memiliki gelar, akan dianggap sebagai “mahasiswa berisiko tinggi” oleh algoritma universitas.

Fenomena ini, yang dikenal sebagai selection bias atau educational redlining, akan memperdalam jurang ketimpangan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berbasis kinerja sering kali menyebabkan penurunan pendaftaran mahasiswa dari kelompok minoritas dan berpenghasilan rendah karena institusi lebih memprioritaskan indikator kelulusan dan penempatan kerja yang lebih mudah dicapai melalui mahasiswa elit. Di Indonesia, ini bisa berarti bahwa universitas-universitas terbaik akan semakin tertutup bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu karena mereka dianggap bisa merusak statistik penempatan kerja universitas tersebut.

Analisis Dampak Sosial Berdasarkan Latar Belakang Ekonomi

Ketidakadilan ini bertentangan dengan mandat konstitusional banyak negara Asia untuk menyediakan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Jika akuntabilitas hanya diukur dari gaji awal atau kecepatan mendapatkan kerja, maka pendidikan tinggi bukan lagi menjadi “lift sosial” melainkan alat pemeliharaan status quo.

Inovasi Teknologi dan Pengawasan Real-Time: Masa Depan Akuntabilitas

Untuk mengimplementasikan pajak ini, diperlukan infrastruktur data yang sangat canggih. Di India, rencana pembentukan Higher Education Commission of India (HECI) dan penggunaan algoritma AI dalam alokasi anggaran berbasis kinerja menunjukkan arah masa depan. Dengan teknologi seperti blockchain untuk verifikasi ijazah dan platform pemantauan pasar kerja yang terintegrasi (seperti Labor Market Observatory di Indonesia), pemerintah dapat melacak status setiap lulusan dengan akurasi tinggi.

Namun, ketergantungan pada algoritma membawa bahaya tersendiri. Algoritma mungkin gagal menangkap nuansa dalam “pekerjaan yang sesuai bidangnya.” Misalnya, seorang lulusan filsafat yang bekerja sebagai jurnalis investigasi atau manajer etika di perusahaan AI mungkin dianggap “misaligned” oleh sistem otomatis jika definisi bidangnya terlalu sempit. Selain itu, fluktuasi ekonomi makro—seperti pandemi atau resesi global—dapat menyebabkan lonjakan pengangguran yang tidak berada dalam kendali universitas, namun universitas tetap harus membayar pajak tersebut jika tidak ada mekanisme pengecualian yang adil.

Kesimpulan: Mencari Keseimbangan Antara Efisiensi Ekonomi dan Kebebasan Akademik

Pajak Gelar Akademik Menganggur adalah solusi drastis untuk masalah sistemik yang telah lama diabaikan. Krisis pengangguran terdidik di India dan Indonesia memang memerlukan perombakan mendalam dalam cara universitas beroperasi dan berinteraksi dengan dunia luar. Mengalihkan tanggung jawab ke institusi dapat memaksa terjadinya efisiensi yang diperlukan dan mengeliminasi program-program yang tidak memberikan nilai tambah nyata bagi mahasiswa.

Namun, implementasi tanpa kebijakan pendamping yang bijaksana akan merusak fondasi pendidikan itu sendiri. Kebijakan ini harus mampu membedakan antara “ketidakmampuan universitas mendidik” dan “ketidakmampuan ekonomi menyediakan lapangan kerja.” Tanpa perlindungan terhadap ilmu humaniora dan akses bagi kelompok marginal, pajak ini hanya akan menciptakan sistem pendidikan yang efisien secara teknis namun bangkrut secara moral dan intelektual.

Rekomendasi strategis untuk para pengambil kebijakan meliputi:

1. Diferensiasi Indikator Keberhasilan: Penilaian untuk bidang humaniora dan ilmu sosial tidak boleh disamakan dengan bidang teknis. Harus ada metrik alternatif seperti kontribusi pada sektor publik, LSM, atau pengembangan budaya yang diberikan bobot setara dengan upah moneter.
2. Mekanisme Penyesuaian Risiko (Risk-Adjustment): Pajak harus disesuaikan berdasarkan profil sosio-ekonomi mahasiswa yang diterima. Universitas yang berani mengambil risiko dengan mendidik mahasiswa dari latar belakang marginal harus mendapatkan diskon pajak atau insentif tambahan jika mereka berhasil menempatkan mahasiswa tersebut.
3. Masa Transisi dan Pendampingan: Alih-alih langsung mengenakan pajak, pemerintah harus memberikan masa transisi di mana universitas didanai untuk merestrukturisasi kurikulum mereka berdasarkan data dari sistem pemantauan pasar kerja yang akurat.
4. Perlindungan Terhadap Otonomi Akademik: Negara harus menjamin bahwa meskipun orientasi kerja diperkuat, kebebasan untuk meneliti dan mengajarkan pemikiran kritis tidak dikorbankan demi target statistik jangka pendek.

Pada akhirnya, Pajak Gelar Akademik Menganggur harus dipandang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat untuk menciptakan dialog yang lebih jujur antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Tujuannya bukan untuk mengubah universitas menjadi pabrik, tetapi untuk memastikan bahwa investasi waktu dan uang yang diberikan oleh jutaan mahasiswa di Asia tidak berakhir sia-sia di pinggir jalan ekonomi global.