Rekonfigurasi Global Hak Kekayaan Intelektual: Menuju Paradigma Kelangsungan Hidup Spesies melalui Reformasi Paten Tiga Tahun

Ketegangan antara perlindungan privat terhadap inovasi dan kebutuhan kolektif akan barang publik global telah mencapai ambang krisis eksistensial. Selama tiga dekade terakhir, rezim hak kekayaan intelektual (HKI) global, yang dipimpin oleh Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), telah memaksakan standar perlindungan paten minimum selama 20 tahun untuk hampir semua bidang teknologi, tanpa memandang urgensi sosialnya. Namun, kemunculan pandemi global, percepatan bencana iklim, dan krisis pangan yang meluas telah memicu tuntutan untuk melakukan dekonstruksi terhadap sistem ini. Kebijakan yang diusulkan—yakni pemangkasan masa berlaku paten dari 20 tahun menjadi hanya 3 tahun untuk sektor pangan, kesehatan, dan energi terbarukan—mewakili pergeseran radikal menuju apa yang dapat disebut sebagai “Paradigma Kelangsungan Hidup Spesies.” Dalam paradigma ini, inovasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aset komersial, melainkan sebagai warisan kolektif yang esensial bagi keberlangsungan hidup manusia di planet ini.

Arsitektur Hukum TRIPS dan Hegemoni Monopoli Dua Dekade

Perjanjian TRIPS, yang dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dan mengikat dalam sejarah kekayaan intelektual. Sebelum TRIPS berlaku pada 1 Januari 1995, banyak negara berkembang mengizinkan pengecualian paten untuk produk farmasi atau pangan guna memastikan keterjangkauan harga. Masuknya isu HKI ke dalam sistem perdagangan multilateral adalah hasil dari upaya lobi yang sangat intensif oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, yang dimotori oleh industri riset dan teknologi maju.

Berdasarkan Pasal 33 TRIPS, masa perlindungan paten harus tersedia untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Rasionalisasi ekonomi di balik durasi ini adalah kebutuhan bagi penemu untuk memulihkan biaya penelitian dan pengembangan (R&D) yang tinggi dan memperoleh keuntungan yang wajar sebagai insentif untuk inovasi lebih lanjut. Namun, angka 20 tahun ini sering dikritik sebagai angka yang ditetapkan secara arbitrer tanpa dasar empiris yang kuat mengenai waktu pemulihan modal di berbagai sektor yang berbeda.

Perbandingan Standar Perlindungan Minimum Menurut TRIPS

Sistem ini menciptakan “kelangkaan buatan” (artificial scarcity) di mana pengetahuan, yang secara alami merupakan barang publik yang tidak habis digunakan (non-rivalrous), secara paksa diubah menjadi barang privat melalui mekanisme hukum. Dalam sektor-sektor kritis, dampak dari kelangkaan buatan ini bukan hanya masalah ekonomi, melainkan masalah hidup dan mati.

Imperatif Etis: Memprioritaskan Kelangsungan Hidup di Atas Profitabilitas

Argumen utama bagi penghapusan HKI kebutuhan dasar setelah 3 tahun adalah pengakuan atas hirarki hak asasi manusia. Hak atas kesehatan, pangan, dan lingkungan yang sehat secara fundamental lebih tinggi daripada hak milik intelektual. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan akses universal terhadap obat-obatan esensial dan nutrisi yang cukup.

Sistem paten saat ini dianggap mengalami “korupsi epistemik” di mana fokus riset tidak lagi diarahkan pada kebutuhan medis yang paling mendesak, melainkan pada area yang paling menguntungkan. Sebagai contoh, industri farmasi lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan obat “me-too”—yakni obat yang memiliki fungsi serupa dengan obat yang sudah ada di pasar—hanya untuk mendapatkan pangsa pasar yang menguntungkan, daripada melakukan riset untuk penyakit tropis yang terabaikan (neglected diseases) yang membunuh jutaan orang di negara miskin. Lebih dari 70% obat baru yang diluncurkan dalam dua dekade terakhir dilaporkan tidak memberikan manfaat terapeutik yang signifikan dibandingkan produk lama.

Dalam konteks energi terbarukan, percepatan perubahan iklim menuntut agar teknologi mitigasi disebarluaskan secepat mungkin. Penundaan adopsi teknologi akibat hambatan paten selama 20 tahun dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki. Kebijakan 3 tahun akan memungkinkan teknologi penyimpanan baterai atau panel surya efisiensi tinggi menjadi milik publik dalam waktu singkat, memicu kompetisi harga dan inovasi inkremental yang lebih cepat di tingkat global.

Dampak Ekonomi dan Simulasi Pemangkasan Masa Paten

Pemangkasan masa berlaku paten menjadi 3 tahun akan secara drastis mengubah profil risiko dan imbal hasil (risk-return profile) dari investasi R&D. Industri farmasi mengklaim bahwa biaya pengembangan satu obat baru dapat mencapai $1 miliar hingga $2,8 miliar, dengan tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Tanpa periode eksklusivitas 20 tahun, mereka berargumen bahwa modal swasta akan meninggalkan sektor kesehatan.

Namun, analisis ekonomi yang lebih mendalam menunjukkan adanya ketidakefisienan besar dalam model saat ini. Di Amerika Serikat, belanja industri farmasi untuk pemasaran dan iklan sering kali melebihi anggaran R&D mereka sendiri. Selain itu, masa paten 20 tahun sering kali diperpanjang secara artifisial melalui praktik “evergreening” atau “patent thickets”—yakni tumpukan ratusan paten pada satu produk yang sama untuk menghalangi kompetisi generic.

Estimasi Biaya R&D dan Struktur Pengeluaran Industri

Dalam model ekonomi Nordhaus tentang panjang paten optimal, terdapat pertukaran (trade-off) antara kerugian statis akibat harga monopoli dan keuntungan dinamis dari inovasi di masa depan. Rumus kesejahteraan sosial dalam konteks ini dapat disederhanakan sebagai berikut:

$$W(T) = \int_{0}^{T} e^{-rt} dt + \int_{T}^{\infty} e^{-rt} dt – R(I)$$

Di mana $T$ adalah panjang paten, $S_m$ adalah surplus sosial di bawah monopoli, $S_c$ adalah surplus di bawah persaingan sempurna, dan $R(I)$ adalah biaya investasi riset. Untuk kebutuhan dasar, nilai $S_c$ (persaingan) jauh lebih besar daripada $S_m$ (monopoli) karena elastisitas permintaan yang rendah—orang akan tetap membeli obat atau pangan meskipun harga sangat tinggi, yang menyebabkan kerugian bobot mati (deadweight loss) yang sangat besar bagi masyarakat. Pemendekan $T$ menjadi 3 tahun akan meminimalkan kerugian ini dengan sangat signifikan.

Sektor Farmasi: Krisis Akses dan Kegagalan Pasar COVID-19

Krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19 memberikan bukti paling nyata tentang kegagalan rezim paten 20 tahun. Meskipun vaksin dikembangkan dalam waktu rekor, perlindungan paten menghalangi produksi massal di berbagai negara berkembang yang memiliki kapasitas manufaktur. Pada pertengahan 2021, ketika negara-negara kaya telah memvaksinasi mayoritas penduduknya, hanya sekitar 1% dosis vaksin yang tersedia di negara-negara berpenghasilan rendah.

Ketimpangan ini memicu desakan untuk melakukan “TRIPS Waiver” atau pelepasan sementara hak paten. Meskipun Amerika Serikat akhirnya mendukung usulan tersebut, proses negosiasi di WTO memakan waktu hampir dua tahun karena penentangan dari negara-negara seperti Jerman dan Inggris yang melindungi kepentingan industri farmasi mereka. Pada saat kesepakatan terbatas tercapai pada Juni 2022, permintaan global sudah menurun dan banyak nyawa telah hilang akibat penundaan tersebut.

Industri farmasi berargumen bahwa paten adalah tulang punggung inovasi, namun kenyataannya banyak riset dasar untuk vaksin COVID-19 (termasuk teknologi mRNA) didanai oleh uang publik selama berdekade-dekade melalui lembaga penelitian pemerintah. Dengan demikian, masyarakat membayar dua kali: pertama melalui pajak untuk riset, dan kedua melalui harga obat yang tinggi akibat monopoli paten.

Kedaulatan Pangan: Menghapus Monopoli Benih dan Biopirasi

Dalam sektor pertanian, paten digunakan untuk mengontrol sumber daya hayati yang paling mendasar: benih. Perusahaan multinasional mematenkan benih yang dimodifikasi secara genetik (GM) dan memaksa petani untuk menandatangani perjanjian yang melarang penyimpanan benih untuk musim tanam berikutnya. Hal ini menghancurkan praktik tradisional petani kecil yang selama ribuan tahun telah menjaga keanekaragaman hayati melalui penyimpanan dan pertukaran benih.

Masalah lain yang muncul adalah biopirasi, di mana perusahaan mematenkan pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik yang berasal dari komunitas adat di negara berkembang tanpa kompensasi atau pengakuan. Paten pada tanaman seperti neem, kunyit, dan padi basmati telah menjadi subjek sengketa internasional yang menyoroti ketidakadilan sistem HKI.

Dengan kebijakan 3 tahun, teknologi benih yang unggul akan segera tersedia secara open source, memungkinkan pemerintah dan komunitas lokal untuk mengembangkan varietas yang lebih sesuai dengan kondisi iklim mikro mereka tanpa beban biaya royalti yang mencekik.

Akselerasi Energi Terbarukan: Melawan “Dinding Hijau” Paten

Transisi menuju ekonomi rendah karbon terhambat oleh apa yang disebut sebagai “Dinding Hijau” (Green Wall) paten. Meskipun banyak teknologi dasar energi terbarukan sudah tidak berpaten, fitur-fitur kritis seperti sistem manajemen baterai, efisiensi sel surya fotovoltaik, dan desain turbin angin lepas pantai masih sangat dilindungi.

Data dari Chatham House menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 24 tahun bagi penemuan baru di sektor energi untuk mencapai pasar massal, sebuah durasi yang sangat tidak kompatibel dengan target Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global di bawah $1,5^\circ C$. Struktur oligopoli di mana hanya segelintir perusahaan menguasai lebih dari 50% produksi turbin angin dunia adalah akibat langsung dari perlindungan paten yang berkepanjangan.

Sebuah pendekatan “Global Public Goods” (GPG) mengusulkan agar teknologi hijau dianggap sebagai barang publik yang bebas digunakan. Inisiatif perangkat keras terbuka (Open Source Hardware/OSH) seperti proyek kincir angin Piggott di Argentina atau sistem mikrogrid berbasis Arduino telah membuktikan bahwa teknologi energi yang efisien dapat dibangun secara lokal dengan biaya 90% lebih rendah daripada solusi komersial yang dipatenkan.

Statistik Sektor Energi Terbarukan dan Inovasi

• Pangsa Pasar Wind Turbine: Empat produsen menguasai 55% produksi global.
• Waktu Adopsi Pasar: Rata-rata 24 tahun dari paten ke adopsi massal.
• Efisiensi Biaya OSH: Potensi pengurangan biaya akuisisi perangkat hingga 90%.
• Pertumbuhan Pekerjaan Hijau: Estimasi 40 juta pekerjaan pada tahun 2050 jika transisi dipercepat.

Opsi Pengganti Paten: Sistem Hadiah dan Pendanaan Publik

Kritik utama terhadap usulan 3 tahun adalah hilangnya insentif bagi sektor swasta. Untuk mengatasi hal ini, para ahli mengusulkan mekanisme alternatif yang memisahkan biaya inovasi dari harga produk (delinking).

Salah satu model yang paling menjanjikan adalah Sistem Hadiah Inovasi (Innovation Prize System). Dalam sistem ini, pemerintah atau konsorsium internasional menjanjikan hadiah uang tunai yang besar bagi siapapun yang berhasil mengembangkan teknologi yang memenuhi kriteria sosial tertentu (misalnya, obat baru untuk TBC dengan tingkat kesembuhan 95%). Setelah hadiah diberikan, penemuan tersebut langsung menjadi milik publik dan dapat diproduksi oleh siapapun secara kompetitif.

Model lainnya adalah “Impact Rewards”, di mana pengembang teknologi menerima pembayaran secara berkala berdasarkan dampak kesehatan atau lingkungan yang dihasilkan oleh produk mereka di lapangan. Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga memastikan distribusi yang efektif hingga ke populasi yang paling terpencil.

Resistensi Geopolitik: Ancaman ISDS dan Perang Dagang

Implementasi kebijakan 3 tahun akan menghadapi perlawanan hukum dan politik yang masif dari negara-negara maju. Negara-negara seperti Amerika Serikat menggunakan mekanisme seperti “Special 301 Report” untuk memberikan tekanan pada negara-negara yang dianggap memiliki perlindungan HKI yang lemah.

Lebih jauh lagi, perusahaan multinasional dapat menggunakan mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang terdapat dalam banyak perjanjian investasi bilateral (BIT) untuk menggugat pemerintah yang mengubah undang-undang paten mereka secara drastis. Dalam perspektif hukum investasi internasional, paten diklasifikasikan sebagai “investasi,” dan pemendekan masa paten dapat dianggap sebagai bentuk “ekspropriasi tidak langsung” yang mewajibkan pemerintah membayar kompensasi miliaran dolar kepada korporasi.

Namun, gerakan “South-South Cooperation” mulai mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan tekanan ini. Negara-negara seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan telah berulang kali menegaskan di forum WTO bahwa kesehatan masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan perdagangan.

Analisis Penutup: Menuju Kesepakatan Global Baru

Kebijakan penghapusan kekayaan intelektual untuk kebutuhan dasar setelah 3 tahun bukan sekadar penyesuaian teknis pada hukum paten, melainkan sebuah perubahan paradigma filosofis. Ini adalah pengakuan bahwa pengetahuan yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia tidak boleh disandera oleh logika profitabilitas jangka panjang.

Meskipun tantangan transisi sangat besar—termasuk kebutuhan untuk merekayasa ulang model pendanaan riset global dan menghadapi sengketa hukum internasional—biaya dari status quo saat ini jauh lebih tinggi. Kematian jutaan orang akibat penyakit yang dapat diobati, kelaparan kronis akibat monopoli benih, dan ancaman kepunahan akibat perubahan iklim adalah bukti bahwa sistem 20 tahun telah gagal menjalankan fungsinya bagi kemanusiaan.

Transformasi menuju sistem open source dalam 3 tahun akan memicu gelombang inovasi baru yang bersifat kolaboratif dan terdistribusi. Dunia akan bergeser dari model “rahasia industri” menuju model “pengetahuan bersama,” di mana nilai seorang inovator tidak lagi diukur dari kemampuannya untuk mengecualikan orang lain, melainkan dari kontribusinya terhadap ketahanan dan kelangsungan hidup spesies manusia secara keseluruhan. Kesepakatan global baru ini adalah satu-satunya jalan rasional di tengah realitas planet yang semakin rapuh.