Hegemoni Berbasis Paksaan: Perang Tarif Trump, Skandal “Rebate” Politik, dan Dekonstruksi Ketertiban Perdagangan Global

Ketertiban ekonomi internasional yang telah dibangun selama hampir delapan dekade di bawah paradigma liberalisme perdagangan kini menghadapi ancaman eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak awal tahun 2025, administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah mengaktifkan serangkaian kebijakan proteksionisme agresif yang tidak hanya mendefinisikan ulang hubungan bilateral dengan mitra dagang utamanya, tetapi juga mengubah fungsi instrumen fiskal negara menjadi alat kampanye politik langsung. Kebijakan tarif resiprokal masif terhadap China, Meksiko, dan Kanada, yang diikuti dengan usulan pemberian dividen tarif sebesar $2.000 bagi warga Amerika Serikat di tengah kampanye pemilu sela (mid-terms), mencerminkan pergeseran radikal dari perdagangan bebas menuju apa yang oleh para ahli disebut sebagai pemerasan ekonomi (economic blackmail) dan instrumentalisasi pajak untuk kepentingan elektoral langsung.

Analisis strategis ini mengevaluasi bagaimana kebijakan tarif tersebut mencekik rantai pasok global, memicu inflasi persisten, dan menempatkan negara berkembang—khususnya Indonesia—dalam posisi yang sangat rentan melalui tekanan diplomatik asimetris. Pertanyaan sentral yang membayangi dekade ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi global dapat dipertahankan jika sistem perdagangan bebas yang didasarkan pada aturan (rules-based order) digantikan oleh pola transaksi yang bersifat transaksional dan koersif.

Arsitektur Kebijakan Tarif “Liberation Day” dan Legalitas IEEPA

Pilar utama dari strategi ekonomi Trump dalam masa jabatan keduanya adalah doktrin “Liberation Day,” sebuah inisiatif kebijakan yang secara resmi diluncurkan pada April 2025 dengan tujuan untuk “membebaskan” Amerika Serikat dari apa yang diklaim sebagai praktik perdagangan internasional yang tidak adil. Inti dari doktrin ini adalah penggunaan kekuatan eksekutif yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memberlakukan tarif universal dan spesifik negara tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres, dengan mengandalkan deklarasi keadaan darurat nasional.

Instrumen hukum utama yang digunakan adalah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), sebuah undang-undang tahun 1977 yang secara historis dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada presiden untuk mengatur perdagangan dalam menghadapi ancaman luar biasa terhadap keamanan nasional, seringkali dalam bentuk sanksi terhadap negara musuh. Namun, administrasi Trump mereorientasi IEEPA untuk mengatur arus perdagangan harian, sebuah langkah yang memicu perdebatan konstitusional yang sengit. Pada tanggal 2 April 2025, melalui serangkaian perintah eksekutif, tarif dasar sebesar 10% diberlakukan pada hampir semua produk yang masuk ke Amerika Serikat.

Eskalasi tarif ini menyebabkan rata-rata tarif efektif Amerika Serikat melonjak tajam dari 2,5% pada akhir 2024 menjadi puncak sekitar 27% pada April 2025, sebelum stabil di angka 16,8% hingga 15,8% pada akhir tahun setelah berbagai negosiasi dan pengecualian diberlakukan. Tingkat perlindungan ini menyamai level historis Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930-an, yang secara luas dianggap oleh para ekonom sebagai salah satu pemicu Depresi Besar.

Ketidakpastian hukum menyelimuti kebijakan ini saat Mahkamah Agung Amerika Serikat mulai mengevaluasi legalitas penggunaan IEEPA untuk tujuan pengumpulan pendapatan dan regulasi perdagangan umum. Dalam argumen lisan pada November 2025, para hakim menyatakan skeptisisme terhadap klaim administrasi bahwa tarif tersebut adalah tindakan darurat. Ketua Hakim John Roberts mencatat bahwa teks IEEPA tidak secara eksplisit mengandung kata “tarif” dan bahwa tarif pada dasarnya adalah pajak, yang wewenang pengenaannya secara konstitusional berada di tangan Kongres. Jika pengadilan membatalkan tarif ini, administrasi mungkin terpaksa mengembalikan miliaran dolar kepada importir, yang secara otomatis mematikan kemungkinan pemberian dividen tarif kepada warga Amerika.

Skandal “Tariff Rebate” $2.000: Instrumentalisasi Ekonomi Elektoral

Kontroversi paling tajam dalam masa jabatan kedua Trump muncul melalui usulan “Tariff Rebate” atau “Tariff Dividend” sebesar $2.000 bagi warga Amerika. Proposal ini, yang pertama kali diutarakan secara informal di media sosial dan kemudian dimasukkan ke dalam daftar “pencapaian” di situs web Gedung Putih, mengusulkan agar pendapatan yang dikumpulkan dari tarif didistribusikan langsung kepada keluarga berpenghasilan menengah dan rendah.

Dari perspektif etika pemerintahan, usulan ini dipandang sebagai skandal penggunaan instrumen ekonomi negara untuk kepentingan elektoral langsung menjelang pemilu sela 2026. Analis politik mencatat bahwa janji ini muncul tepat setelah kekalahan kandidat Partai Republik dalam pemilihan lokal di New Jersey dan Virginia, di mana isu keterjangkauan harga menjadi perhatian utama pemilih. Dengan menjanjikan cek tunai yang didanai oleh pajak impor, Trump mencoba mengubah narasi dari “inflasi yang dipicu tarif” menjadi “keuntungan langsung bagi rakyat,” meskipun secara teknis konsumen Amerika sendirilah yang membayar tarif tersebut melalui harga barang yang lebih tinggi.

Analisis fiskal dari Tax Foundation dan Budget Lab di Yale University menunjukkan bahwa matematika di balik janji ini “mustahil”. Biaya untuk memberikan cek $2.000 kepada 77 juta hingga 130 juta rumah tangga diperkirakan mencapai $300 miliar hingga $600 miliar per putaran. Sementara itu, meskipun pendapatan tarif melonjak 150% hingga 192% dibandingkan tahun sebelumnya, total pendapatan bersih yang dihasilkan pada tahun 2025 hanya sekitar $132 miliar. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa rebate tersebut kemungkinan besar akan didanai melalui peningkatan defisit negara, yang justru akan memperparah tekanan inflasi jangka panjang.

Lebih jauh lagi, skandal ini diperdalam oleh preseden “Warrior Dividend” pada Desember 2025. Trump mengklaim telah mengirimkan cek sebesar $1.776 kepada anggota militer yang didanai oleh pendapatan tarif. Namun, investigasi menunjukkan bahwa dana tersebut sebenarnya berasal dari suplemen perumahan yang sudah disetujui oleh Kongres dalam undang-undang sebelumnya, bukan dari hasil tarif. Manipulasi narasi ini menunjukkan pola di mana instrumen fiskal yang ada diubah labelnya demi keuntungan citra politik presiden, menciptakan disinformasi mengenai sumber daya ekonomi negara.

Dampak pada Rantai Pasok Global: Strangulasi dan Inflasi Eksponensial

Kebijakan tarif agresif ini telah menjadi katalisator utama bagi disrupsi rantai pasok global yang masif. Doktrin “Liberation Day” memicu fenomena di mana perusahaan-perusahaan tidak lagi bereaksi terhadap tarif yang sudah berlaku, melainkan terhadap pengumuman tarif yang bersifat teaterikal dan bermuatan politik. Penelitian dari IPRoyal menunjukkan bahwa pengecer menaikkan harga lima kali lebih cepat daripada kondisi pasar normal selama periode perang dagang 2025, bahkan sebelum tarif tersebut secara fisik dipungut di perbatasan.

Biaya hidup rumah tangga di Amerika Serikat diperkirakan meningkat rata-rata $1.000 hingga $1.300 per tahun, dengan beberapa studi memproyeksikan beban tahunan hingga $3.800 jika seluruh agenda tarif tetap diberlakukan. Inflasi ini bukan hanya fenomena moneter, melainkan hasil langsung dari strangulasi rantai pasok. Integrasi pasar otomotif, energi, dan logam di Amerika Utara, yang selama ini efisien di bawah USMCA, kini terganggu oleh tarif 25% pada kendaraan dan komponen yang tidak memenuhi aturan asal (rules of origin) yang semakin ketat.

Dalam skala global, tarif resiprokal ini memaksa restrukturisasi logistik yang tidak efisien. Banyak perusahaan mengalihkan produksi dari negara-negara yang terkena tarif tinggi seperti China atau Kamboja ke lokasi lain yang lebih kecil kemungkinannya untuk terkena balasan, seperti Kenya. Namun, pergeseran mendadak ini menyebabkan kemacetan di pelabuhan, peningkatan biaya transportasi, dan kelangkaan input esensial yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan PDB global. Data menunjukkan bahwa tarif ini mengakibatkan penurunan volume impor Amerika Serikat sebesar 18% atau sekitar $591 miliar.

Sektor manufaktur Amerika Serikat, yang dijanjikan akan bangkit melalui proteksionisme, justru menghadapi tantangan besar. Biaya baja dan aluminium yang melonjak hingga 50% pada Juni 2025 telah menekan margin keuntungan perusahaan domestik. Ford Motor Company, misalnya, memproyeksikan penurunan pendapatan sebesar $1,5 miliar akibat kenaikan biaya komponen otomotif. Kegagalan janji reshoring ini tercermin dari pertumbuhan lapangan kerja manufaktur yang tidak terealisasi dan justru melambat secara signifikan sepanjang tahun 2025.

Krisis Amerika Utara: Kanada, Meksiko, dan Masa Depan USMCA

Meskipun USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement) seharusnya menjamin perdagangan bebas tarif, administrasi Trump menggunakan dalih keamanan nasional dan keadaan darurat untuk memberlakukan tarif 25% terhadap kedua tetangganya pada Februari 2025. Trump mengaitkan kebijakan perdagangan secara langsung dengan masalah imigrasi ilegal dan penyelundupan fentanil, menyatakan bahwa tarif akan tetap berlaku sampai Meksiko dan Kanada “menghentikan invasi” di perbatasan.

Respon dari Kanada dan Meksiko mencerminkan ketegangan diplomatik yang ekstrem. Kanada, di bawah Perdana Menteri Justin Trudeau dan kemudian Mark Carney, awalnya membalas dengan tarif sebesar 25% pada barang-barang Amerika senilai CA$30 miliar, yang direncanakan meluas hingga CA$155 miliar. Namun, dinamika politik internal Kanada yang dipicu oleh sentimen anti-Amerika dan boikot terhadap barang-barang AS (“Buy Canadian”) menyebabkan fluktuasi kebijakan yang tajam. Di sisi lain, Meksiko di bawah Presiden Claudia Sheinbaum memilih pendekatan yang lebih strategis melalui “Plan Mexico,” yang bertujuan memperkuat industri nasional dan diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat yang semakin tidak stabil.

Ketegangan ini bahkan meluas ke masalah simbolis dan geografis. Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika” (Gulf of America) dalam dokumen federal AS, sebuah langkah yang memicu protes keras dan gugatan hukum dari pemerintah Meksiko terhadap Google terkait label pemetaan. Penggunaan tekanan ekonomi untuk memaksakan perubahan kebijakan domestik negara tetangga ini memperjelas transisi Amerika Serikat dari mitra dagang menjadi hegemon koersif.

Meskipun akhirnya Trump memberikan pengecualian bagi produk yang memenuhi syarat asal USMCA pada Maret 2025, kerusakan pada kepercayaan investor sudah terjadi. Sekitar 15-16% perdagangan di kawasan ini tetap terkena tarif akibat aturan asal yang sangat kompleks, yang mewajibkan konten nilai tenaga kerja tinggi (Labor Value Content) sebesar 40-45% bagi kendaraan penumpang dan truk.

Indonesia dalam Pusaran: Kerentanan Eksportir dan Diplomasi di Bawah Tekanan

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak luput dari guncangan kebijakan “Liberation Day.” Pada April 2025, Indonesia dikenakan tarif dasar resiprokal sebesar 32%, sebuah angka yang dianggap sangat tidak proporsional mengingat kontribusi Indonesia terhadap defisit perdagangan AS jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti China atau Vietnam.

Dampak sektoral terhadap ekonomi Indonesia sangat merusak, terutama pada industri padat karya yang merupakan tulang punggung lapangan kerja nasional. Sektor perikanan, tekstil, alas kaki, dan karet menghadapi penurunan permintaan yang drastis. Di Bitung, Sulawesi Utara, perusahaan pengolahan tuna loin terpaksa memberhentikan 60% hingga 80% pekerjanya karena biaya ekspor yang tidak lagi kompetitif di pasar Amerika Serikat.

Respons pemerintah Indonesia mencerminkan dilema negara berkembang yang memiliki daya tawar asimetris. Di bawah arahan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia memilih strategi diplomasi proaktif daripada retaliasi. Melalui negosiasi intensif di Washington pada Juli 2025, Indonesia berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%—masih jauh di atas level historis tetapi lebih baik daripada tarif awal.

Namun, “kesepakatan yang lebih baik” ini datang dengan harga yang mahal. Indonesia dipaksa memberikan serangkaian konsesi ekonomi yang mengaburkan batas antara kerja sama dan kapitulasi:

1. Komitmen pembelian barang-barang Amerika Serikat senilai setidaknya $18 miliar hingga $34 miliar, mencakup energi (LPG, gasolin), jagung, dan pesawat terbang.
2. Pelonggaran aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), khususnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), yang selama ini menjadi instrumen perlindungan industri lokal Indonesia.
3. Penurunan bea masuk produk AS (baja, peralatan kesehatan) dari kisaran 5-10% menjadi 0-5%.
4. Tekanan untuk mengangkat larangan ekspor mineral mentah demi memenuhi kebutuhan rantai pasok Amerika Serikat, yang berpotensi merusak strategi hilirisasi nasional.

Selain itu, aspek geopolitik juga disisipkan ke dalam kesepakatan dagang. Amerika Serikat mendesak Indonesia untuk mempercepat ratifikasi perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam dan meningkatkan pengawasan perbatasan maritim di Laut China Selatan sebagai cara untuk membendung pengaruh China. Pengaitan isu perdagangan dengan kedaulatan wilayah dan kebijakan industri domestik ini menegaskan bahwa tarif telah menjadi instrumen “pemerasan ekonomi” untuk mencapai tujuan strategis yang lebih luas.

“Economic Blackmail”: Dari Greenland hingga Keretuhan NATO

Fenomena “economic blackmail” atau pemerasan ekonomi mencapai titik ekstrimnya dalam hubungan transatlantik. Pada Januari 2026, Presiden Trump mengeluarkan ultimatum yang mengejutkan: pengenaan tarif 10% (yang akan naik menjadi 25% pada Juni) terhadap delapan negara Eropa—termasuk Denmark, Jerman, dan Prancis—kecuali jika mereka mendukung rencana Amerika Serikat untuk membeli Greenland. Trump menyebut Greenland sebagai “kepentingan keamanan nasional inti” dan menggunakan akses pasar Amerika sebagai daya tawar untuk akuisisi teritorial.

Eropa merespons dengan mengaktifkan Anti-Coercion Instrument (ACI), sebuah undang-undang yang dirancang untuk memungkinkan Uni Eropa membalas secara punitif terhadap tekanan ekonomi dari negara ketiga yang mencampuri pilihan kedaulatan anggotanya. Langkah-langkah retaliasi yang disiapkan mencakup pembatasan akses terhadap pasar modal dan jasa keuangan, serta pengenaan bea masuk terhadap produk-produk dari negara bagian AS yang dipimpin oleh Partai Republik.

Situasi ini menandai kematian norma-norma perdagangan pasca-perang yang menekankan pada dialog dan resolusi sengketa multilateral melalui WTO. Dr. Fiona Hill menyatakan bahwa tindakan ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bentuk “pemerasan ekonomi terhadap sekutu AS” yang memperumit hubungan internasional secara permanen. Penggunaan instrumen ekonomi sebagai senjata (weaponization of trade) untuk tujuan non-ekonomi telah menghancurkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai penjamin stabilitas global.

Transisi Menuju Dunia Multipololar: Diversifikasi dan Reformasi

Menghadapi ketidakpastian yang diciptakan oleh Washington, negara-negara di seluruh dunia mulai mencari alternatif sistemik. Di Indonesia, tekanan tarif ini menjadi katalisator bagi diversifikasi pasar yang lebih agresif. Upaya untuk mempercepat kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Gulf Cooperation Council (GCC) menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang koersif.

Pemerintah Indonesia juga semakin condong ke arah blok BRICS, di mana Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan “South–South Economic Agreement” untuk meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang tanpa syarat-syarat politik yang memberatkan. Namun, terdapat pengakuan pahit bahwa BRICS tidak dapat secara instan menggantikan kapasitas konsumsi Amerika Serikat untuk produk-produk industri manufaktur.

Sebagai langkah adaptasi domestik, Indonesia melakukan deregulasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekspor. Presiden Prabowo menyerukan penghapusan kuota impor dan simplifikasi regulasi bisnis untuk menarik investasi yang dapat mengimbangi kehilangan akses pasar di AS. Ironisnya, tekanan proteksionisme dari luar negeri justru memaksa negara berkembang untuk melakukan liberalisasi domestik guna bertahan hidup.

Analisis Masa Depan: Pertumbuhan dalam Bayang-Bayang Koersi

Masa depan ekonomi global di bawah paradigma “pemerasan ekonomi” ini sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan kepastian hukum, stabilitas harga, dan aliran modal yang efisien—tiga elemen yang secara sistematis dirusak oleh perang tarif Trump. Meskipun dalam jangka pendek pendapatan tarif dapat memberikan ilusi kekuatan fiskal bagi Amerika Serikat, biaya jangka panjangnya meliputi:

1. Stagflasi Global: Kombinasi antara pertumbuhan yang melambat akibat gangguan rantai pasok dan inflasi tinggi akibat tarif yang diteruskan ke konsumen.
2. Erosi Dominasi Dolar: Pangsa Dolar AS dalam cadangan devisa dunia yang turun hingga 40% mencerminkan bahwa mitra dagang dunia mulai beralih ke mata uang lain untuk menghindari risiko sanksi dan tarif sepihak.
3. Fragmentasi Blok Ekonomi: Terbaginya dunia menjadi blok-blok yang berpusat pada China dan Amerika Serikat, yang mengurangi efisiensi produksi global dan meningkatkan risiko konflik militer.

Pemberian “Tariff Rebate” senilai $2.000, jika benar-benar terealisasi, hanyalah “obat penenang” jangka pendek yang tidak akan mampu menutupi kerugian ekonomi permanen akibat kenaikan harga barang pokok dan hilangnya lapangan kerja di sektor ekspor. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada paksaan transaksional jarang menghasilkan kemakmuran kolektif yang stabil.

Kesimpulan

Ulasan lengkap mengenai Perang Tarif Trump dan “Rebate” Politik menunjukkan bahwa dunia telah memasuki era baru di mana perdagangan bukan lagi sarana untuk mencapai kemakmuran bersama, melainkan medan pertempuran untuk dominasi politik dan keamanan nasional. Skandal penggunaan tarif sebagai alat elektoral langsung melalui skema rebate mencerminkan degradasi kebijakan ekonomi menjadi alat populis yang berbahaya bagi stabilitas fiskal.

Bagi eksportir negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini merupakan ancaman eksistensial yang memaksa mereka untuk melakukan diplomasi asimetris yang seringkali merugikan kepentingan industri nasional jangka panjang. Strangulasi rantai pasok global dan aksi balasan dari kekuatan ekonomi utama lainnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap berada dalam lintasan yang lambat dan penuh gejolak. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang sejati sulit dipertahankan dalam sistem yang menggantikan hukum perdagangan internasional dengan logika pemerasan ekonomi. Ketahanan ekonomi masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara di luar Amerika Serikat untuk membangun arsitektur perdagangan baru yang lebih adil, terdiversifikasi, dan tahan terhadap guncangan kebijakan dari satu kekuatan hegemonik.