Benteng Budaya: Bisakah Asia Mempertahankan Jati Dirinya dengan Memblokir Internet dan Layar Kaca?

Lansekap budaya global di abad kedua puluh satu telah bertransformasi menjadi medan pertempuran ideologis yang melampaui batas-batas kedaulatan fisik. Di tengah arus digitalisasi yang masif, negara-negara di Asia menghadapi tantangan eksistensial dalam mempertahankan identitas lokal mereka dari gempuran nilai-nilai Barat dan pengaruh transnasional yang dominan seperti Hallyu atau Gelombang Korea. Fenomena ini telah memicu lahirnya berbagai instrumen hukum yang secara kolektif dikenal sebagai “Undang-Undang Anti-Pengaruh Barat” atau kebijakan proteksionisme budaya. Kebijakan ini, yang sering kali menetapkan batasan kuota tayangan asing hingga maksimal 20% dan mewajibkan konten tradisional pada jam tayang utama, mencerminkan kecemasan mendalam otoritas politik terhadap erosi jati diri bangsa dan potensi instabilitas sosial yang dibawa oleh gaya hidup asing.

Dinamika Keamanan Budaya dan Arsitektur Proteksionisme

Konsep “keamanan budaya” (cultural security) muncul sebagai respons terhadap persepsi bahwa budaya populer bukan sekadar komoditas hiburan, melainkan instrumen kekuasaan yang mampu mengubah struktur nilai masyarakat. Tiongkok, sebagai salah satu pelopor dalam pemikiran ini, mengintegrasikan keamanan budaya ke dalam strategi nasionalnya sejak pendaftaran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001. Pemerintah Beijing memandang bahwa untuk melindungi budaya sosialis, diperlukan kebangkitan tradisi Konfusianisme dan peningkatan daya saing industri kreatif domestik sebagai benteng melawan infiltrasi nilai-nilai Barat yang dianggap dapat melemahkan etika tradisional dan kohesi sosial.

Penerapan kuota konten asing merupakan salah satu mekanisme teknis yang paling umum digunakan dalam arsitektur proteksionisme ini. Dengan membatasi paparan media asing, negara bertujuan untuk menciptakan ruang bagi narasi lokal untuk tumbuh dan mendominasi diskursus publik. Namun, kebijakan ini tidak jarang memicu kontroversi global karena dianggap sebagai bentuk sensor yang membatasi pilihan rakyat dan menghambat arus informasi bebas. Di banyak negara Asia, kebijakan ini diimplementasikan melalui regulasi penyiaran yang ketat, di mana stasiun televisi dan platform streaming diwajibkan untuk memprioritaskan konten sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa, terutama pada jam-jam di mana penonton paling banyak berkumpul di depan layar.

Evolusi Kebijakan Kuota Media di Asia

Sejarah menunjukkan bahwa proteksionisme budaya di Asia sering kali berakar pada kebutuhan untuk melindungi industri kreatif yang masih muda dari dominasi luar. Korea Selatan, yang kini menjadi eksportir budaya utama, pada tahun 1966 menetapkan “kuota layar” yang mewajibkan bioskop menayangkan film domestik dalam jumlah hari tertentu untuk membendung dominasi blokbuster Hollywood. Namun, seiring dengan keberhasilan Hallyu, negara-negara tetangganya kini berbalik menerapkan batasan serupa terhadap produk budaya Korea Selatan.

Tabel berikut merangkum berbagai pendekatan kuota dan mandat konten di beberapa wilayah untuk memberikan gambaran komparatif mengenai intensitas proteksionisme budaya:

Data di atas menunjukkan bahwa angka 20% sering kali muncul sebagai titik keseimbangan dalam negosiasi perdagangan internasional, seperti dalam Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), di mana Vietnam mengunci kuota layarnya pada angka tersebut untuk mencegah peningkatan hambatan lebih lanjut di masa depan. Sebaliknya, negara dengan sistem politik yang lebih tertutup seperti Korea Utara menerapkan kebijakan nol-toleransi, yang menunjukkan bahwa semakin besar ancaman persepsi terhadap stabilitas ideologi, semakin ekstrem tindakan pemblokiran yang diambil.

Tiongkok: Menghadang Hallyu dan Penegakan Moralitas Maskulin

Kasus Tiongkok memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana sanksi budaya digunakan sebagai alat geopolitik sekaligus upaya rekayasa sosial. Pada Juli 2016, Tiongkok memberlakukan larangan tidak resmi terhadap konten Hallyu sebagai respons terhadap keputusan Seoul untuk menempatkan sistem pertahanan rudal THAAD milik Amerika Serikat. Meskipun motifnya politik, eksekusinya dilakukan melalui instrumen keamanan budaya, di mana program televisi Korea, konser K-pop, dan kolaborasi produksi dihentikan secara mendadak.

Namun, di luar ketegangan diplomatik, Tiongkok sedang menjalankan kampanye domestik yang lebih luas untuk “membersihkan” industri hiburan dari apa yang mereka sebut sebagai estetika “abnormal”. Sasaran utamanya adalah para selebriti pria yang dianggap terlalu feminin atau androgini, sebuah tren yang oleh otoritas Tiongkok dikaitkan dengan pengaruh gaya hidup Jepang dan Korea Selatan yang menyebar ke daratan. Istilah menghina “niang pao” (pria sissy) digunakan dalam dokumen resmi pemerintah untuk menggambarkan selebriti pria yang memakai riasan wajah tebal dan berpakaian unisex, yang dianggap gagal menjadi panutan yang baik bagi pemuda Tiongkok.

Logika di Balik Pemberantasan Estetika “Niang Pao”

Pemerintah Tiongkok melalui Administrasi Radio dan Televisi Nasional menginstruksikan penyiar untuk mempromosikan “budaya revolusioner” dan menghentikan pemujaan terhadap selebriti internet yang vulgar serta pamer kekayaan. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar masalah selera estetika, melainkan bagian dari visi “peremajaan nasional” (national rejuvenation) yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping. Ada kekhawatiran bahwa de-maskulinisasi pria muda akan melemahkan ketahanan nasional dan kesiapan tempur negara di masa depan.

Berikut adalah elemen-elemen kunci dari kebijakan penegakan moralitas media di Tiongkok:

• Standar Kecantikan yang Benar: Media diwajibkan untuk hanya menampilkan citra pria yang gagah, sporty, dan “macho” sebagai representasi pemuda Tiongkok yang kuat.
• Kritik terhadap “Sissy Capital”: Otoritas mengkritik platform digital yang memproduksi konten “pria sissy” demi keuntungan finansial, menganggapnya sebagai eksploitasi yang merusak tatanan sosial.
• Revitalisasi Pendidikan Jasmani: Kementerian Pendidikan Tiongkok mengeluarkan rencana untuk meningkatkan jumlah guru olahraga dan memperbaiki kurikulum pendidikan jasmani guna “mencegah feminisasi remaja laki-laki”.
• Penindasan Fandom: Akun klub penggemar yang dianggap terlalu fanatik atau mengorganisir penggalangan dana ilegal ditangguhkan untuk mengurangi ketergantungan emosional pemuda pada idola pop.

Tindakan keras ini mencerminkan filosofi bahwa negara berhak melakukan intervensi ke dalam ruang privat—termasuk selera hiburan dan identitas gender—demi kepentingan kolektif dan keamanan ideologi. Hal ini menciptakan kontroversi besar di kalangan Gen Z Tiongkok, yang merasa bahwa kebebasan berekspresi individu sedang dikorbankan demi agenda politik yang konservatif.

Korea Utara: Perang Total Terhadap “Kanker” Budaya Boneka

Dalam spektrum proteksionisme budaya, Korea Utara berada pada titik paling ekstrem melalui pengesahan “Undang-Undang tentang Penolakan Ideologi dan Budaya Reaksioner” pada Desember 2020. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan barikade ideologi yang kedap udara terhadap infiltrasi budaya Korea Selatan, yang oleh Kim Jong-un disebut sebagai “kanker ganas” yang merusak semangat revolusioner rakyat.

Isi dari undang-undang ini sangat spesifik dan mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang sangat luas. Pasal 2 mendefinisikan “ideologi dan budaya reaksioner” sebagai publikasi dari pasukan musuh (terutama Korea Selatan) yang melumpuhkan kesadaran kelas. Penekanan khusus diberikan pada pelarangan apa yang disebut sebagai “gaya boneka”, yang merujuk pada dialek, istilah gaul, dan gaya berpakaian khas Korea Selatan.

Hierarki Hukuman dalam Undang-Undang Anti-Reaksioner

Keunikan dari hukum Korea Utara ini adalah tingkat keparahan sanksinya yang tidak tertandingi oleh negara lain di Asia. Hukuman dibedakan berdasarkan peran pelaku, apakah mereka sekadar mengonsumsi konten atau aktif mendistribusikannya.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memutuskan koneksi emosional antara pemuda Korea Utara dengan dunia luar, khususnya saudara serumpun mereka di Selatan. Penggunaan istilah seperti “saranghaeyo” (aku mencintaimu) atau sebutan “oppa” (kakak laki-laki) dalam pesan teks kini dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa bagi rezim Pyongyang, bahasa dan gaya hidup adalah garis depan pertahanan ideologi yang tidak boleh ditembus oleh “lunaknya” budaya pop global.

Vietnam: Kedaulatan Digital dan Kontrol Konten Lintas Batas

Berbeda dengan Korea Utara yang menggunakan isolasi fisik, Vietnam mengadopsi model kontrol digital yang canggih melalui Dekrit 147 yang mulai berlaku pada 25 Desember 2024. Kebijakan ini merupakan upaya Vietnam untuk menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dengan kontrol sosial di ruang siber. Vietnam memandang internet bukan hanya sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai celah di mana nilai-nilai asing dapat mengikis “tradisi yang indah” dan moralitas bangsa.

Dekrit 147 memberikan mandat baru bagi platform media sosial global seperti Facebook, TikTok, dan YouTube yang beroperasi di Vietnam. Salah satu poin yang paling signifikan adalah kewajiban otentikasi identitas pengguna menggunakan nomor telepon Vietnam atau kartu identitas nasional. Tanpa verifikasi ini, pengguna tidak diizinkan untuk mengunggah konten, berkomentar, atau melakukan siaran langsung (livestream).

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Dekrit 147

Kebijakan ini secara sistematis mengurangi ruang bagi anonimitas yang selama ini digunakan oleh para aktivis atau pemuda untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda dari garis pemerintah. Berikut adalah implikasi operasional bagi platform teknologi asing:

1. Waktu Penghapusan Konten: Platform harus menghapus konten yang dianggap “ilegal” dalam waktu 24 jam setelah menerima permintaan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi (MIC) atau Kementerian Keamanan Publik.
2. Lokalisasi Data: Perusahaan asing yang memiliki lebih dari 100.000 kunjungan bulanan dari Vietnam wajib menyimpan data pribadi pengguna secara lokal di server dalam wilayah Vietnam.
3. Akses Mesin Pencari: Otoritas berhak meminta akses ke mesin pencari internal platform untuk mengidentifikasi konten yang dianggap melanggar hukum atau merusak moralitas.
4. Pembatasan Sektor Gaming: Dekrit ini juga memperketat aturan main bagi remaja di bawah 18 tahun, membatasi waktu bermain gim maksimal 60 menit per sesi dan total 180 menit per hari untuk semua jenis gim dari satu penyedia.

Bagi Vietnam, langkah-langkah ini dianggap perlu untuk menjaga “ketertiban sosial” dan mencegah penyebaran disinformasi atau tren budaya Barat yang dianggap tidak sesuai dengan etika sosialis. Namun, kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini menciptakan beban kepatuhan yang sangat besar bagi perusahaan teknologi AS, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di negara tersebut.

Indonesia dan Singapura: Pendekatan Kuota dan Lisensi

Di Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura mewakili pendekatan yang lebih berorientasi pada pasar namun tetap mempertahankan mekanisme perlindungan budaya. Indonesia, melalui usulan revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran), berencana meningkatkan kuota konten lokal menjadi 60% bagi stasiun televisi. Selain itu, platform streaming atau televisi berlangganan diusulkan untuk mengikuti rasio 1:10 antara konten domestik dan internasional.

Kebijakan kuota di Indonesia didorong oleh argumen “industri bayi” (infant industry), di mana produsen lokal dianggap membutuhkan intervensi negara untuk bertahan melawan skala ekonomi industri global yang masif. Namun, terdapat skeptisisme mengenai apakah kuota buatan akan efektif mengubah selera konsumen. Data menunjukkan bahwa hampir separuh waktu menonton video-on-demand (VOD) di Indonesia sudah dihabiskan untuk konten lokal karena kualitas produksi dalam negeri yang terus meningkat, yang menimbulkan pertanyaan apakah kuota kaku masih diperlukan atau justru akan menurunkan standar kualitas demi mengejar kuantitas.

Singapura, di sisi lain, tidak menetapkan kuota persentase yang eksplisit tetapi menggunakan mekanisme lisensi dan kode konten. Broadcaster publik seperti Mediacorp berada di bawah kewajiban untuk menayangkan program layanan publik pada waktu-waktu tertentu, sebuah bentuk soft regulation yang bertujuan mencapai efek pelestarian budaya yang sama tanpa terlihat terlalu membatasi perdagangan.

Dampak Geopolitik dan Ekonomi: Budaya sebagai Mata Uang Diplomasi

Implementasi undang-undang anti-pengaruh asing tidak hanya berdampak secara sosiologis, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi dan diplomatik yang luas. Industri budaya modern telah menjadi komponen vital dalam perdagangan internasional, dan pembatasan konten asing sering kali dipandang sebagai hambatan perdagangan non-tarif.

Efek Retaliasi: Kasus THAAD dan Hallyu

Ketika Tiongkok melarang konten Korea Selatan pada tahun 2016, dampaknya dirasakan langsung oleh ekonomi Seoul. Sektor pariwisata, kosmetik, dan hiburan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena hilangnya akses ke pasar Tiongkok yang sangat besar. Namun, analisis jangka panjang menunjukkan adanya efek yang tidak terduga. Terputus dari Tiongkok justru memaksa industri kreatif Korea Selatan untuk melakukan diversifikasi pasar ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara.

Keberhasilan global Squid Game dan BTS merupakan bukti bahwa tekanan proteksionisme di satu wilayah dapat mendorong inovasi dan pencarian audiens baru di wilayah lain. Korea Selatan kini menggunakan Hallyu bukan hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi sebagai pilar utama strategi kekuatan lunak (soft power) dan diplomasi publiknya, yang sering kali melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Budaya dalam Kerangka WTO dan Perjanjian Perdagangan

Di tingkat global, perdebatan mengenai proteksionisme budaya sering kali berakhir di meja perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Banyak negara bersikeras bahwa produk budaya memiliki sifat unik yang berbeda dari barang dagangan biasa, sehingga harus diberikan “pengecualian budaya” (cultural exception).

Tabel perbandingan dampak kebijakan proteksionisme terhadap hubungan internasional:

Amerika Serikat secara konsisten menantang kebijakan kuota dan lokalisasi data di WTO, berpendapat bahwa hal tersebut melanggar prinsip perlakuan nasional (national treatment). Namun, Tiongkok dan beberapa negara berkembang lainnya sering kali berhasil mempertahankan kebijakan ini dengan mengutip perlunya menjaga moralitas publik dan keamanan nasional.

Perlawanan Gen Z dan Masa Depan “Shadow Fandom”

Upaya pemerintah untuk membangun benteng budaya menghadapi tantangan paling berat dari generasi digital asli (Gen Z). Generasi ini memiliki kemampuan teknis untuk menembus sensor dan keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari komunitas global. Di Tiongkok, fenomena “Little Pinks” (xiao fenhong) menunjukkan dinamika yang kompleks: di satu sisi mereka sangat nasionalis, namun di sisi lain mereka tetap mengonsumsi produk budaya asing secara masif.

Teknologi sebagai Alat Sirkumvensi

Peningkatan penggunaan VPN di Tiongkok yang hampir dua kali lipat dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa batasan fisik tidak lagi efektif di dunia maya. Pemuda Tiongkok menggunakan VPN tidak hanya untuk mengakses informasi politik, tetapi untuk menonton drama Korea di Netflix yang secara resmi dilarang. Di Vietnam, meskipun anonimitas dikurangi melalui Dekrit 147, pengguna media sosial tetap menemukan cara kreatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau berbagi tren budaya asing melalui grup-grup tertutup.

Fenomena “Shadow Fandom” atau komunitas penggemar bawah tanah muncul sebagai bentuk resistensi budaya. Di Korea Utara, meskipun menghadapi risiko hukuman mati, konsumsi media Korea Selatan tetap berlanjut sebagai simbol aspirasi akan kebebasan dan perubahan sosial. Bagi pemuda Asia, memblokir layar kaca tidak berarti mematikan selera; itu justru sering kali memberikan nilai tambah pada konten yang dilarang, menjadikannya simbol pemberontakan terhadap otoritas yang dianggap kolot.

Sintesis dan Rekomendasi Strategis: Menuju Ketahanan Budaya yang Organik

Membangun “Benteng Budaya” dengan cara memblokir internet dan membatasi layar kaca adalah strategi yang memiliki batas waktu dan efektivitas yang semakin menurun. Pendekatan koersif mungkin berhasil dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas, namun dalam jangka panjang ia berisiko menciptakan masyarakat yang terisolasi dan kurang kompetitif di panggung dunia.

Menuju Model “Soft Power” yang Inklusif

Sebagai alternatif dari proteksionisme kaku, negara-negara Asia dapat belajar dari model Thailand atau Korea Selatan yang lebih fokus pada penguatan kapasitas produksi domestik daripada sekadar pelarangan konten asing. Strategi ini melibatkan:

1. Investasi pada Kualitas: Daripada memaksakan kuota 20%, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan hibah bagi kreator lokal untuk memproduksi konten berkualitas global yang secara alami akan memenangkan hati audiens domestik.
2. Hibridasi Budaya: Mengakui bahwa budaya adalah entitas yang hidup dan dinamis. Menggabungkan elemen tradisional dengan estetika modern dapat membuat nilai-nilai lama lebih relevan bagi Gen Z.
3. Literasi Digital vs Sensor: Memperkuat kemampuan warga untuk memfilter informasi secara mandiri lebih berkelanjutan daripada melakukan sensor top-down yang memicu rasa penasaran berlebih pada konten yang dilarang.
4. Diplomasi Budaya Aktif: Menggunakan aset budaya sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan antar-negara, seperti yang dilakukan Thailand melalui festival dan diplomasi kuliner, yang terbukti lebih efektif daripada menggunakan budaya sebagai senjata sanksi.

Kesimpulan

Lansekap media di Asia saat ini berada pada persimpangan jalan antara kontrol otoriter dan keterbukaan global. “Benteng Budaya” yang dibangun melalui pembatasan kuota dan kontrol internet mencerminkan ketakutan yang nyata akan hilangnya identitas nasional, namun ia juga membawa risiko besar berupa isolasi sosial dan kerugian ekonomi. Kasus ekstrem di Korea Utara dan pendekatan digital di Vietnam menunjukkan bahwa negara akan terus berusaha mempertahankan kendali atas pikiran dan perilaku warga mereka.

Namun, daya tahan jati diri sebuah bangsa di era digital tidak ditentukan oleh seberapa rapat mereka menutup pintu, melainkan oleh seberapa kuat akar budaya mereka di hati generasi muda. Tanpa adanya relevansi dan kualitas, konten tradisional yang dipaksakan pada jam tayang utama hanya akan menjadi kebisingan latar belakang bagi pemuda yang lebih memilih untuk melompati pagar digital demi mencari koneksi dengan tren global. Masa depan jati diri Asia terletak pada kemampuan untuk beradaptasi tanpa harus kehilangan esensi, menciptakan narasi yang cukup kuat untuk berdiri sejajar dengan dominasi Barat di pasar ide yang bebas. “Layar kaca” mungkin bisa diblokir, namun imajinasi dan aspirasi manusia untuk terhubung dengan dunia yang lebih luas akan selalu menemukan jalannya.