Black is Beautiful, Secara Paksa: Menggugat Standar Kecantikan Global lewat Kebijakan Negara

Pembangunan narasi kedaulatan estetika di benua Afrika telah memasuki fase intervensi struktural yang radikal melalui perumusan kebijakan yang dikenal sebagai The Anti-Western Fashion & Beauty Act. Kebijakan ini bukan sekadar upaya regulasi kesehatan publik, melainkan sebuah manifestasi dari dekolonisasi ekonomi dan psikologis yang dirancang untuk memutus ketergantungan pada standar kecantikan Eurosentris yang telah lama mendominasi persepsi diri warga Afrika. Dengan memberlakukan larangan total terhadap produk pemutih kulit dan mengenakan pajak mewah sebesar 200% pada produk rambut palsu non-tekstur Afrika, negara-negara yang mengadopsi kerangka kerja ini sedang melakukan eksperimen sosial untuk merebut kembali identitas visual warganya. Namun, di balik semangat pembebasan tersebut, muncul ketegangan mendalam antara hak individu atas tubuh dan ambisi negara untuk menciptakan standar kecantikan yang otentik melalui paksaan hukum.

Fondasi Filosofis dan Historis Dekolonisasi Estetika

Akar dari kebijakan ini dapat ditelusuri kembali ke gerakan Black is Beautiful yang muncul pada dekade 1960-an sebagai bagian dari gerakan Black Power yang lebih luas di Amerika Serikat, yang kemudian beresonansi secara global hingga ke gerakan Kesadaran Hitam di bawah pimpinan Steve Biko di Afrika Selatan. Gerakan ini berupaya membongkar gagasan rasis yang menyatakan bahwa ciri-ciri alami orang kulit hitam, seperti warna kulit gelap, fitur wajah khas Afrika, dan rambut kinky, adalah sesuatu yang inferior atau tidak menarik. Secara filosofis, gerakan ini bertujuan untuk memulihkan kesehatan emosional dan psikologis masyarakat kulit hitam dengan menjadikan masa lalu Afrika sebagai sumber kebanggaan budaya dan perlawanan terhadap standar kecantikan Barat yang hegemonik.

Salah satu tokoh kunci dalam gerakan ini adalah fotografer Kwame Brathwaite, yang melalui kelompok model Grandassa, memelopori visualisasi kecantikan alami yang secara aktif menolak penggunaan produk pelurus rambut dan pemutih kulit. Brathwaite dipengaruhi oleh ajaran Marcus Garvey, seorang nasionalis kulit hitam yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan kebanggaan rasial. Penggunaan istilah “Grandassaland” untuk merujuk pada Afrika menekankan keinginan untuk merebut kembali narasi geografis dan budaya yang telah diselewengkan oleh sejarah perbudakan dan kolonialisme. Namun, transisi dari gerakan budaya sukarela menjadi kebijakan negara yang koersif melalui Anti-Western Fashion & Beauty Act menandai pergeseran paradigma yang signifikan. Di mana sebelumnya identitas Afrika dirayakan sebagai bentuk perlawanan sukarela, kini negara menggunakan instrumen hukum dan fiskal untuk memastikan bahwa identitas tersebut menjadi standar wajib bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari proyek pembangunan bangsa.

Intervensi ini didorong oleh kenyataan pahit bahwa sisa-sisa kolonialisme masih tertanam kuat dalam persepsi diri masyarakat, di mana kulit yang lebih terang sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi atau lebih disukai secara profesional. Praktik pemutihan kulit, yang secara historis diperkuat oleh struktur kekuasaan kolonial yang memberikan hak istimewa kepada individu berkulit lebih terang, terus berlanjut melalui pemasaran massal produk kosmetik global. Dalam konteks ini, negara merasa perlu untuk mengintervensi guna melindungi warga negaranya dari “kekerasan budaya” yang merusak kesehatan mental dan fisik, meskipun intervensi tersebut dianggap membatasi kebebasan berekspresi.

Krisis Kesehatan Publik dan Regulasi Produk Pemutih Kulit

Larangan total terhadap produk pemutih kulit dalam kebijakan ini berakar pada krisis kesehatan publik yang sistemik di seluruh benua. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berbagai studi epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan produk pemutih kulit di Afrika mencapai angka yang mengkhawatirkan.

Prevalensi dan Dinamika Penggunaan di Berbagai Wilayah

Penggunaan produk pemutih kulit bukan lagi fenomena marginal, melainkan praktik yang meluas di berbagai lapisan masyarakat, didorong oleh tekanan sosial untuk mencapai apa yang disebut sebagai “modal rasial” atau keunggulan status melalui warna kulit.

Tingginya angka penggunaan ini mencerminkan internalisasi rasisme di mana kegelapan kulit diasosiasikan dengan kemiskinan atau keterbelakangan, sementara kulit yang lebih terang dianggap sebagai tanda modernitas dan kesuksesan. Fenomena ini sangat menonjol di kalangan orang muda berusia di bawah 30 tahun, yang memiliki prevalensi penggunaan sebesar 55,9%.

Dampak Patologis dan Komposisi Kimiawi Berbahaya

Produk pemutih kulit sering kali mengandung bahan-bahan toksik seperti hidrokuinon, merkuri, dan kortikosteroid dalam konsentrasi yang jauh melampaui batas aman medis. Penggunaan jangka panjang dari bahan-bahan ini telah dikaitkan dengan berbagai komplikasi kesehatan yang serius dan sering kali ireversibel.

Hidrokuinon, misalnya, adalah agen medis yang seharusnya digunakan hanya untuk mengobati bintik hitam di bawah pengawasan dokter, namun dalam kosmetik ilegal, ia digunakan untuk seluruh tubuh. Dampaknya termasuk penipisan lapisan kulit, yang mengakibatkan penyembuhan luka yang lambat dan peningkatan risiko infeksi bakteri serta jamur. Salah satu kondisi yang paling merusak adalah okhronosis eksogen, di mana kulit justru mengalami penggelapan paradoks berwarna biru-hitam yang sulit diobati.

Bahaya merkuri meluas melampaui pengguna langsung; karena merkuri dapat menguap, anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah pun dapat terpapar melalui udara, yang berpotensi menyebabkan kerusakan paru-paru dan otak. Selain itu, penggunaan selama kehamilan telah dikaitkan dengan kerusakan otak pada janin. Berdasarkan risiko-risiko inilah, negara-negara seperti Rwanda, Ghana, dan Pantai Gading telah menerapkan kebijakan penegakan hukum yang keras untuk menyita produk-produk tersebut dari pasar.

Tantangan Penegakan Hukum dan Pasar Gelap

Meskipun larangan telah diberlakukan secara resmi, efektivitasnya sering kali terhambat oleh dinamika pasar yang adaptif dan masalah tata kelola internal. Di Rwanda, pemerintah telah melakukan inspeksi ketat di toko-toko untuk memastikan kosmetik bebas dari hidrokuinon dan merkuri, dengan dukungan penuh dari kepemimpinan nasional. Namun, produsen kosmetik global sering kali memanipulasi label produk mereka, menggunakan lebih dari 80 nama samaran untuk bahan-bahan berbahaya guna mengelabui inspektur dan konsumen.

Korupsi di tingkat aparat penegak hukum dan kurangnya kemauan politik di beberapa wilayah membuat produk ilegal tetap dapat ditemukan dengan mudah di lapak-lapak pedagang kaki lima. Selain itu, permintaan yang tetap tinggi menciptakan insentif bagi penyelundupan lintas batas. Di Rwanda, meskipun ada larangan, produk-produk tersebut sering kali diselundupkan dari negara tetangga, menunjukkan bahwa regulasi hukum harus berjalan beriringan dengan advokasi budaya untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai standar kecantikan. Tanpa perubahan budaya, larangan total hanya akan mendorong praktik ini ke bawah tanah, meningkatkan risiko kesehatan karena kualitas produk yang semakin tidak terkontrol di pasar gelap.

Ekonomi Politik Rambut: Pajak Mewah 200% dan Kedaulatan Industri

Pilar kedua dari Anti-Western Fashion & Beauty Act adalah serangan frontal terhadap industri rambut palsu (wigs) dan sambungan rambut (extensions) non-tekstur Afrika. Pengenaan pajak mewah sebesar 200% bertujuan untuk mengubah struktur biaya konsumsi kecantikan dan mengurangi ketergantungan ekonomi yang masif terhadap impor produk dari luar benua, terutama dari China, India, dan Asia Tenggara.

Struktur Pasar dan Nilai Ekonomi yang Tercuri

Pasar rambut palsu dan ekstensi rambut di Afrika adalah salah satu sektor kecantikan yang paling menguntungkan. Di Afrika Selatan, pasar ini diproyeksikan akan mencapai pendapatan sebesar US$ 209,5 juta pada tahun 2033 dengan pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 6,5%. Secara regional di Timur Tengah dan Afrika (MEA), nilai pasar ini diperkirakan mencapai US$ 822,7 juta pada tahun yang sama.

Tingginya permintaan ini didorong oleh persepsi bahwa rambut alami Afrika sulit diatur atau “tidak profesional” di lingkungan formal, sehingga banyak perempuan memilih wig atau sambungan rambut bertekstur lurus sebagai solusi praktis. Namun, sebagian besar keuntungan dari industri ini tidak dinikmati oleh warga Afrika. Sebagian besar bahan baku (rambut manusia) dan produk jadi diproduksi di luar benua, sementara konsumen Afrika menghabiskan jumlah uang yang signifikan secara tidak proporsional; perempuan kulit hitam dilaporkan menghabiskan enam kali lebih banyak untuk perawatan rambut dibandingkan etnis lain. Pajak mewah 200% dirancang untuk menghentikan aliran devisa ini dan memaksa reorientasi pasar menuju produksi lokal dan gaya rambut alami.

Elastisitas Permintaan dan Dampak Fiskal

Pengenaan pajak setinggi 200% merupakan tindakan drastis yang menargetkan produk-produk yang permintaannya dianggap relatif tidak elastis di kalangan konsumen keturunan Afrika. Bagi banyak perempuan, rambut palsu bukan sekadar aksesori mode, melainkan kebutuhan fungsional untuk menavigasi standar profesionalisme Eurosentris di tempat kerja. Ketika tarif serupa (meskipun lebih rendah, sekitar 145%) diterapkan oleh administrasi Trump di Amerika Serikat terhadap produk rambut dari China, hasilnya adalah lonjakan harga yang signifikan yang membebani penata rambut dan konsumen akhir, memaksa mereka untuk memilih antara biaya kecantikan atau kebutuhan dasar lainnya.

Dalam konteks kebijakan Anti-Western ini, dampak fiskal yang diharapkan adalah:

1. Pengurangan Impor: Membuat harga produk asing menjadi tidak terjangkau bagi mayoritas populasi, sehingga mengurangi tekanan pada cadangan devisa.
2. Peningkatan Pendapatan Negara: Mengalihkan pengeluaran konsumen kelas atas menjadi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk menyubsidi industri lokal.
3. Dorongan Substitusi Lokal: Menciptakan ruang bagi produsen wig sintetis lokal atau wig yang menggunakan tekstur rambut Afrika asli untuk bersaing secara harga.

Namun, risiko besar dari kebijakan pajak yang sangat tinggi adalah pertumbuhan perdagangan gelap dan penyelundupan. Pengalaman dengan kenaikan pajak di berbagai negara menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif pajak sering kali disertai dengan peningkatan upaya penghindaran pajak melalui pelaporan nilai yang lebih rendah atau klasifikasi barang yang salah. Jika tidak disertai dengan pengawasan perbatasan yang ketat, pajak 200% ini justru dapat menghidupkan sindikat kriminal yang memasok rambut palsu melalui jalur ilegal, yang pada akhirnya merugikan ekonomi formal dan mengurangi pendapatan pajak yang ditargetkan.

Subsidi Tekstil Tradisional: Menuju Kedaulatan Kreatif dan Ekonomi

Sebagai kompensasi atas pembatasan produk luar, Anti-Western Fashion & Beauty Act memberikan dukungan besar bagi industri tekstil tradisional. Kain seperti Kente (Ghana), Bogolan (Mali), dan Aso-Oke (Nigeria) diposisikan sebagai pilar identitas nasional dan mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Model Indikasi Geografis (GI) untuk Kente

Langkah paling progresif dalam perlindungan warisan budaya adalah penetapan status Indikasi Geografis (GI) untuk kain Kente di Ghana. Melalui kolaborasi dengan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Ghana telah mengkodifikasi standar produksi Kente yang asli, yang mencakup jenis alat tenun, jumlah benang, dan makna filosofis di balik setiap pola.

Kebijakan subsidi yang menyertai status GI ini memungkinkan pengrajin untuk mendapatkan bahan baku (kapas dan pewarna alami) dengan harga lebih murah, serta membangun pusat pelatihan bagi generasi muda guna mencegah hilangnya pengetahuan tradisional. Ini adalah upaya untuk menempatkan Kente dalam liga yang sama dengan produk mewah global lainnya seperti Champagne Perancis atau teh Darjeeling India, memaksa industri mode global untuk menghormati hak kekayaan intelektual kolektif masyarakat Afrika.

Revitalisasi Bogolanfini dan Industri Tekstil Mali

Di Mali, kain Bogolanfini (kain lumpur) juga mendapatkan dorongan serupa. Produksi Bogolan melibatkan proses pewarnaan yang unik menggunakan lumpur sungai Niger yang kaya zat besi dan pewarna dari daun serta kulit kayu. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui program-program seperti perusahaan sosial Ndomo di Segou, yang melatih pemuda dalam keterampilan teknis pewarnaan dan manajemen kewirausahaan.

Subsidi ini bertujuan untuk mengatasi kendala utama industri tekstil tangan: biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan tekstil cetak mesin yang murah dari luar negeri. Dengan mengurangi beban biaya bagi pengrajin, kain tradisional dapat kembali kompetitif di pasar lokal untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari, bukan hanya untuk upacara khusus atau turis. Selain dampak ekonomi, revitalisasi ini memperkuat narasi bahwa estetika Afrika memiliki nilai intrinsik yang tinggi dan tidak memerlukan validasi dari tren mode Barat.

Industri Perawatan Rambut Alami: Inovasi Berbasis Pengetahuan Lokal

Bagian integral dari kebijakan ini adalah pengembangan industri perawatan rambut alami yang mandiri. Dengan menghambat penggunaan bahan pelurus kimiawi yang berbahaya (sering disebut sebagai “relaxers”), negara mendorong pertumbuhan ekosistem produk yang dirancang khusus untuk kesehatan rambut afro-textured.

Pemanfaatan Bahan Asli dan Inovasi R&D

Afrika memiliki kekayaan sumber daya alam yang secara historis telah digunakan untuk perawatan kecantikan. Kebijakan ini menyubsidi produsen yang menggunakan bahan-bahan asli dan melakukan penelitian serta pengembangan (R&D) di dalam benua.

Afrika Selatan telah menjadi pemimpin dalam sektor ini, mencatat pendapatan kosmetik dan perawatan pribadi sebesar US$ 3,2 miliar pada tahun 2018. Pemerintah Afrika Selatan menyediakan berbagai insentif, seperti insentif pajak 12i untuk investasi industri baru dan program dukungan inovasi (SPII), guna mendorong lokalisasi produksi dan pengurangan ketergantungan pada bahan baku impor yang saat ini masih mencapai 80%.

Pergeseran Budaya: Gerakan Rambut Alami sebagai Activisme

Subsidi ini juga mendukung gerakan sosial “Natural Hair Movement” yang semakin populer di media sosial. Gerakan ini bukan sekadar tren mode, melainkan bentuk dekolonisasi pikiran yang menantang gagasan bahwa rambut alami Afrika adalah “berantakan” atau “inferior”. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan merasa terbebani secara finansial dan emosional oleh kebutuhan untuk meluruskan rambut guna menyesuaikan diri dengan standar Eurosentris.

Dengan tersedianya produk lokal yang terjangkau dan berkualitas tinggi, hambatan bagi perempuan untuk kembali ke tekstur rambut alami mereka menjadi berkurang. Ini menciptakan siklus ekonomi positif di mana permintaan lokal mendorong pertumbuhan industri manufaktur lokal, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat identitas budaya. Namun, tantangan tetap ada dalam hal edukasi; banyak konsumen masih tidak terbiasa mengelola rambut alami mereka karena dominasi standar kecantikan Barat selama puluhan tahun. Oleh karena itu, subsidi negara juga diarahkan pada penyediaan konten edukasi dan platform yang mempromosikan literasi perawatan rambut asli.

Gugatan terhadap Kebebasan: “Polisi Moral” dan Otonomi Tubuh

Meskipun Anti-Western Fashion & Beauty Act memiliki tujuan mulia untuk memulihkan martabat dan kesehatan bangsa, implementasinya memicu perdebatan sengit mengenai batas otoritas negara terhadap tubuh individu. Para kritikus menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “polisi moral” yang mencoba mengatur ekspresi pribadi melalui paksaan hukum.

Pelajaran dari Undang-Undang Anti-Pornografi Uganda

Kekhawatiran akan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara berakar pada pengalaman pahit di negara-negara seperti Uganda. Pada tahun 2014, Uganda mengesahkan Anti-Pornography Act, yang secara populer dikenal sebagai “miniskirt law” karena ketentuan pakaian yang dianggap memicu eksitasi seksual. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk “melindungi moralitas masyarakat,” dalam praktiknya ia memicu gelombang kekerasan terhadap perempuan.

Banyak perempuan di Kampala dan wilayah lain diserang dan ditelanjangi secara paksa di depan umum oleh massa yang merasa memiliki kewenangan hukum untuk menghukum mereka yang mengenakan pakaian “tidak sopan”. Para aktivis hak asasi manusia menekankan bahwa undang-undang semacam itu justru memberikan legitimasi bagi vigilante untuk melakukan pelecehan gender, sementara negara gagal memberikan parameter hukum yang jelas mengenai apa yang dianggap “tidak senonoh”. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi Uganda membatalkan bagian-bagian kunci dari undang-undang tersebut pada tahun 2021, menyatakan bahwa ketentuan tersebut melanggar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi.

Perspektif Feminis: Otonomi Tubuh sebagai Hak Asasi

Para sarjana feminis Afrika berpendapat bahwa kebijakan yang mengatur penampilan perempuan sering kali didasarkan pada logika patriarki yang memposisikan tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan bangsa atau penjaga tradisi. Ketika negara melarang penggunaan wig atau produk pemutih kulit secara koersif, ia sebenarnya sedang melakukan bentuk kontrol yang sama dengan penjajah, namun atas nama nasionalisme.

Otonomi tubuh mencakup hak individu untuk membuat keputusan tentang kesehatan, penampilan, dan cara berpakaian mereka tanpa intimidasi negara. Keputusan seorang perempuan untuk memutihkan kulitnya atau menggunakan wig sering kali merupakan pilihan rasional untuk menavigasi dunia yang masih mendiskriminasi mereka berdasarkan warna kulit dan tekstur rambut (colorism dan texturism). Menghukum pilihan-pilihan ini melalui pajak mewah atau larangan total dianggap sebagai tindakan paternalistik yang justru memperburuk stigmatisasi terhadap perempuan tanpa menangani akar masalah struktural rasisme global yang menciptakan keinginan tersebut sejak awal.

Dampak Makroekonomi: Pasar Gelap, Penyelundupan, dan Distorsi Harga

Penerapan pajak 200% dan larangan total menciptakan tantangan makroekonomi yang kompleks. Meskipun bertujuan untuk kemandirian, kebijakan drastis semacam ini sering kali memicu konsekuensi yang tidak diinginkan dalam struktur perdagangan.

Pertumbuhan Shadow Economy dan Erosi Pendapatan

Kebijakan pajak yang sangat tinggi sering kali menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi bayangan (shadow economy). Ketika harga produk resmi melonjak menjadi tidak terjangkau, konsumen cenderung mencari alternatif di pasar gelap. Hal ini berisiko mengurangi pendapatan pajak negara karena transaksi berpindah dari saluran formal ke informal yang tidak terdaftar.

Estimasi ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi ilegal dapat menyumbang 8% hingga 15% dari PDB dunia, mendistorsi ekonomi lokal dan melemahkan kredibilitas institusi hukum. Di Afrika, di mana perdagangan lintas perbatasan informal sangat dominan—terutama dilakukan oleh perempuan pengusaha mikro—pajak 200% pada rambut palsu kemungkinan besar akan mendorong peningkatan volume penyelundupan melalui perbatasan yang keropos.

Efek Ripple pada Sektor Jasa Kecantikan

Kebijakan ini juga berdampak langsung pada ribuan profesional di sektor jasa kecantikan, seperti penata rambut dan pemilik salon. Pajak tinggi pada bahan baku impor (rambut palsu dan produk kimia) memaksa mereka untuk menaikkan harga layanan mereka secara drastis. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tarif yang tinggi menyebabkan penurunan jumlah klien karena konsumen harus memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok dibandingkan perawatan kecantikan.

Selain itu, jika industri lokal belum mampu memproduksi substitusi yang setara dalam hal kualitas dan harga, kebijakan ini justru akan menciptakan inflasi di sektor gaya hidup yang membebani daya beli masyarakat urban. Oleh karena itu, transisi menuju kemandirian estetika harus dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada penguatan kapasitas industri domestik sebelum memberlakukan hambatan perdagangan yang sangat ekstrem.

Kesimpulan: Mencari Keseimbangan antara Martabat Nasional dan Kebebasan Individu

The Anti-Western Fashion & Beauty Act adalah sebuah upaya revolusioner untuk merebut kembali kedaulatan budaya dan ekonomi Afrika dari cengkeraman standar kecantikan global yang merusak. Dengan menghentikan peredaran racun pemutih kulit, mendobrak monopoli industri rambut luar, dan menyuntikkan energi baru ke dalam kerajinan tradisional, benua ini sedang berupaya membangun masa depan di mana keindahan didefinisikan oleh keberagaman identitas aslinya sendiri.

Namun, keberhasilan visi ini tidak akan ditentukan oleh seberapa ketat aparat negara melakukan penyitaan di pasar atau seberapa tinggi pajak yang dikenakan pada rambut palsu. Sejarah menunjukkan bahwa identitas yang dipaksakan melalui hukum sering kali memicu resistensi dan menciptakan distorsi pasar yang merugikan. Transformasi sejati harus dimulai dari pemberdayaan, bukan sekadar pelarangan. Hal ini melibatkan:

1. Pendidikan dan Advokasi: Membangun kesadaran kolektif tentang bahaya kesehatan pemutihan kulit dan nilai sejarah tekstur rambut alami tanpa stigmatisasi terhadap mereka yang masih memilih standar lama.
2. Penguatan Infrastruktur Industri Lokal: Memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke tangan pengrajin dan pengusaha mikro guna menciptakan produk substitusi yang berkualitas tinggi dan terjangkau.
3. Perlindungan Hak Asasi: Menjamin bahwa penegakan hukum tidak berubah menjadi pelecehan gender atau pelanggaran privasi, dengan tetap menghormati otonomi tubuh setiap warga negara.

“Black is Beautiful” harus menjadi sebuah janji kebebasan, di mana setiap orang Afrika merasa bangga dengan penampilan alaminya bukan karena mereka tidak memiliki pilihan lain, melainkan karena mereka hidup dalam masyarakat yang sepenuhnya menghargai dan mendukung keaslian tersebut sebagai standar kemuliaan tertinggi. Kedaulatan estetika sejati tercapai ketika identitas nasional dan kebebasan individu berjalan beriringan dalam menciptakan definisi baru tentang kecantikan yang berkelanjutan dan bermartabat.