Harga Mati Kemandirian: Mengapa Asia Harus Berhenti Memberi Makan Petani Luar Negeri dan Mulai Membeli dari Tetangga Sendiri

Pergeseran lanskap geopolitik global dalam dekade terakhir telah memaksa negara-negara di Asia untuk mengevaluasi kembali ketergantungan mereka pada sistem perdagangan pangan dan energi internasional. Selama lebih dari empat dekade, doktrin ketahanan pangan (food security) yang berbasis pada pasar bebas telah menjadi standar emas, di mana efisiensi dan harga termurah menjadi penentu utama alokasi sumber daya. Namun, kerentanan yang terpapar selama krisis harga pangan 2007-2008, pandemi global, dan konflik Rusia-Ukraina telah membuktikan bahwa ketergantungan pada petani dan produsen energi di luar negeri merupakan ancaman eksistensial bagi stabilitas nasional. Kedaulatan pangan dan energi kini muncul bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai sebuah “harga mati” yang menuntut kemandirian tanpa kompromi. Strategi proteksionisme ekstrem melalui larangan impor total untuk komoditas rakyat—seperti beras, gandum, dan energi fosil—merupakan langkah radikal yang bertujuan untuk memutuskan rantai ketergantungan pada pasar global dan membangun basis produksi domestik yang tangguh melalui mekanisme subsidi silang dari pajak barang mewah.

Paradigma Kedaulatan vs. Ketahanan: Akar Ideologis Kemandirian

Konsep ketahanan pangan (food security) yang mulai diformulasikan pada akhir tahun 1970-an berfokus pada akses fisik dan ekonomi terhadap pangan bagi semua orang. Dalam pandangan ini, tidak menjadi persoalan apakah beras yang dikonsumsi oleh penduduk sebuah negara berasal dari ladang domestik atau diimpor dari belahan dunia lain, selama pasokannya tersedia dan harganya terjangkau. Namun, pandangan ini mengabaikan dimensi kekuasaan dan kontrol atas sistem produksi. Sebaliknya, konsep kedaulatan pangan (food sovereignty) yang mulai diwacanakan secara internasional sejak 1992 menekankan hak setiap bangsa untuk menentukan sistem pangan dan pertaniannya sendiri tanpa tekanan dari pasar internasional atau korporasi transnasional.

Kedaulatan pangan menuntut agar pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan biasa, tetapi sebagai hak dasar manusia yang produksinya harus diprioritaskan untuk kebutuhan domestik oleh petani lokal. Di Indonesia, kedaulatan pangan telah secara resmi diadopsi dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menempatkan kedaulatan dan kemandirian sebagai fondasi utama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Strategi ini melibatkan penguatan akses petani terhadap sumber daya agraria seperti lahan, air, benih, dan teknologi.

Transformasi pola pikir dari sekadar “ketahanan” menjadi “kedaulatan” merupakan langkah krusial dalam menghadapi volatilitas global. Analisis menunjukkan bahwa ketergantungan pada pasar internasional sering kali membuat negara-negara berkembang terjebak dalam kebijakan impor yang melemahkan daya saing petani lokal. Oleh karena itu, reorientasi kebijakan impor menjadi langkah terakhir, bukan solusi utama, merupakan inti dari strategi kemandirian ekstrem ini.

Mekanisme Fiskal Autarki: Subsidi Silang dari Pajak Barang Mewah

Kebijakan larangan impor total menciptakan konsekuensi ekonomi langsung berupa kenaikan harga domestik jika biaya produksi lokal lebih tinggi daripada harga global. Untuk mengatasi “penalti kemiskinan” yang mungkin timbul, negara harus menerapkan mekanisme subsidi silang yang agresif. Konsep ini melibatkan pengenaan pajak yang sangat tinggi pada barang-barang mewah dan penggunaan pendapatan tersebut untuk mensubsidi harga beli produk petani lokal bagi rakyat.

Teori Optimalitas Pajak dan Redistribusi

Secara teoretis, kebijakan ini dapat dipandang sebagai koreksi “Pigouvian” terhadap eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh ketimpangan ekonomi dan ketergantungan nasional. Barang mewah memiliki elastisitas pendapatan yang tinggi ($IE > 1$), yang berarti permintaannya meningkat seiring dengan kekayaan. Dengan mengenakan pajak pada barang-barang ini, pemerintah tidak hanya mengumpulkan pendapatan tetapi juga mengurangi konsumsi yang bersifat pamer (conspicuous consumption) yang dapat menguras cadangan devisa.

Penggunaan pajak komoditas sebagai suplemen terhadap pajak penghasilan didukung oleh aturan Corlett-Hague, yang menyatakan bahwa barang-barang yang bersifat komplementer dengan waktu luang (leisure)—yang sering kali identik dengan barang mewah—harus dikenakan pajak lebih tinggi untuk meminimalkan distorsi pada insentif kerja. Dalam konteks kemandirian pangan, ini berarti memajaki gaya hidup mewah untuk mendanai sektor-sektor esensial yang memastikan kelangsungan hidup bangsa.

Implementasi dan Efektivitas Subsidi

Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pajak pada produk tidak sehat atau mewah dengan subsidi pada makanan sehat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menambah beban pengeluaran mingguan rata-rata. Di beberapa negara, pajak atas minuman berpemanis (SSB) atau makanan olahan tinggi lemak telah digunakan untuk mendanai program bantuan pangan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam skema kedaulatan ekstrem, logika ini diperluas: setiap mobil mewah, jam tangan eksklusif, dan properti kelas atas menyumbang langsung pada piring nasi setiap rakyat.

Namun, efektivitas sistem penjatahan dan subsidi ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjamin akses yang teratur dengan harga yang stabil. Sejarah menunjukkan bahwa selama krisis harga pangan 1973/1974, skema penjatahan di Bangladesh berhasil menjaga harga beras subsidi pada level 24% dari harga pasar terbuka, sehingga melindungi penduduk dari kelaparan ekstrem. Keberhasilan isolasi ekonomi ini sangat bergantung pada integritas sistem distribusi untuk mencegah kebocoran subsidi ke tangan spekulan.

Kegagalan Liberalisasi: Pelajaran Pahit dari Filipina

Kritikus kebijakan proteksionisme sering kali memuji liberalisasi sebagai cara untuk memberikan pangan murah kepada rakyat. Namun, pengalaman Filipina dengan Rice Tariffication Law (RTL) atau UU No. 11203 yang diberlakukan pada tahun 2019 memberikan gambaran yang lebih kompleks. RTL menghapus pembatasan kuantitatif pada impor beras dan menggantinya dengan tarif minimum 35%, dengan tujuan menekan inflasi dan membuat beras lebih terjangkau.

Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun inflasi beras sempat menurun untuk sementara, harga di tingkat petani (farmgate prices) anjlok secara drastis sebesar 22% dalam satu tahun, menyebabkan kerugian besar bagi petani lokal yang tidak mampu bersaing dengan beras impor yang disubsidi di negara asalnya. Lebih lanjut, ketergantungan pada impor membuat Filipina sangat rentan terhadap guncangan harga dunia. Ketika India memberlakukan larangan ekspor beras dan harga urea global melonjak akibat perang Rusia-Ukraina, harga beras di Filipina kembali naik tajam sejak 2022.

Data ini menunjukkan bahwa “pangan murah” dari impor sering kali bersifat semu dan sementara. Tanpa perlindungan terhadap produsen domestik, kapasitas produksi nasional akan hancur, meninggalkan negara dalam posisi tawar yang lemah saat pasar global bergejolak. Oleh karena itu, argumen kedaulatan menekankan bahwa lebih baik membeli produk lokal dengan harga sedikit lebih tinggi (yang disubsidi pemerintah) daripada menyerahkan nasib perut rakyat pada belas kasihan pedagang global.

Bahaya Autarki Tanpa Persiapan: Tragedi Sri Lanka 2021

Larangan impor total bukanlah tanpa risiko yang sangat fatal jika dilakukan tanpa perencanaan teknokratis yang matang. Kasus Sri Lanka pada April 2021 menjadi peringatan keras bagi dunia. Dalam upaya untuk menghemat cadangan devisa dan beralih ke pertanian organik sepenuhnya, pemerintah melarang impor pupuk kimia dan agrokimia lainnya dalam semalam.

Kebijakan yang mendadak ini menyebabkan kegagalan panen yang masif. Hasil panen padi turun 32%, sementara produksi teh—komoditas ekspor utama Sri Lanka—jatuh 18%. Akibatnya, negara yang tadinya hampir swasembada beras terpaksa mengimpor beras dengan harga yang sangat tinggi di tengah krisis devisa yang semakin parah. Inflasi melonjak hingga 54,6% pada Juni 2022, dan kekurangan pangan serta energi memicu demonstrasi massa yang berujung pada pengunduran diri presiden.

Analisis Akar Masalah dalam Kegagalan Sri Lanka

Kegagalan Sri Lanka bukan disebabkan oleh konsep kedaulatan itu sendiri, melainkan oleh implementasi yang mengabaikan realitas biofisik dan ekonomi:

1. Celah Nutrisi Padi: Pupuk organik domestik Sri Lanka hanya mampu memenuhi kurang dari 50% kebutuhan nitrogen tanaman padi. Mengganti pupuk kimia secara total membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kapasitas biomassa domestik.
2. Ketergantungan Varietas: Benih padi yang selama ini digunakan telah dimuliakan untuk merespons pupuk kimia tinggi. Tanpa transisi ke varietas yang cocok untuk agroekologi organik, produktivitas pasti runtuh.
3. Ketiadaan Infrastruktur: Pemerintah melarang impor input sebelum memastikan ketersediaan alternatif lokal, menciptakan kekosongan dalam rantai pasok produksi.

Pelajaran dari Sri Lanka sangat jelas: kedaulatan pangan menuntut kemandirian, tetapi kemandirian menuntut kesiapan teknologi dan infrastruktur. Larangan impor total harus menjadi puncak dari proses pembangunan kapasitas domestik selama bertahun-tahun, bukan sekadar keputusan politis untuk menutupi krisis ekonomi.

Kedaulatan Energi sebagai Prasyarat Kedaulatan Pangan

Kemandirian tanpa kompromi juga harus mencakup sektor energi, karena pangan dan energi saling terkait secara mendalam. Biaya produksi beras sangat dipengaruhi oleh harga bahan bakar untuk traktor, penggilingan, dan transportasi, serta harga pupuk yang bahan baku utamanya sering kali adalah gas alam. Analisis di Filipina menunjukkan bahwa guncangan harga bahan bakar domestik merupakan pendorong utama inflasi harga beras di samping harga beras dunia.

Larangan impor energi memaksa negara untuk mengembangkan sumber daya domestik, baik melalui eksplorasi minyak dan gas nasional maupun transisi masif ke energi terbarukan. Di Asia, potensi bioenergi dari limbah pertanian sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan mengintegrasikan sistem pangan dan energi, limbah dari sawah dapat diolah menjadi biofuel yang kemudian menggerakkan alat mesin pertanian, menciptakan siklus ekonomi tertutup yang kebal terhadap guncangan harga minyak mentah global.

Tantangan Legalitas Internasional dan Geopolitik WTO

Kebijakan larangan impor total merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal XI GATT yang melarang pembatasan kuantitatif pada perdagangan internasional. WTO berpendapat bahwa larangan total memberikan perlindungan yang berlebihan dan mendistorsi arus perdagangan bebas. Namun, negara-negara yang memperjuangkan kedaulatan pangan dapat menggunakan argumen pengecualian di bawah Pasal XX (Pengecualian Umum) untuk melindungi kehidupan manusia atau Pasal XXI (Keamanan Nasional).

Pasal XXI memberikan hak kepada negara anggota untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melindungi “kepentingan keamanan esensialnya”. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, akses terhadap pangan pokok dan energi mulai didefinisikan kembali sebagai kepentingan keamanan nasional yang setara dengan pertahanan militer. Jika sebuah negara dapat membuktikan bahwa ketergantungan pada impor pangan dan energi mengancam stabilitas nasionalnya, maka secara hukum internasional terdapat ruang untuk mempertahankan kebijakan proteksionis tersebut, meskipun risiko sanksi balasan dari mitra dagang tetap ada.

Menuju Regionalisme Asia: Membeli dari Tetangga Sendiri

Kemandirian total pada tingkat nasional mungkin sulit dicapai oleh negara-negara dengan lahan terbatas seperti Singapura. Oleh karena itu, konsep “membeli dari tetangga” melalui kerja sama regional menjadi sangat relevan. Asia memiliki potensi besar untuk menjadi keranjang pangan dunia jika negara-negaranya berkolaborasi daripada bersaing di pasar global.

Mekanisme seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) harus diperkuat. Saat ini, kontribusi negara-negara ASEAN terhadap cadangan beras regional masih sangat rendah, hanya setara dengan konsumsi satu atau dua hari saja. Untuk mewujudkan kedaulatan kolektif, APTERR harus bertransformasi dari sekadar cadangan darurat menjadi mekanisme koordinasi produksi regional. Dengan menyelaraskan kebijakan pertanian antarnegara tetangga, Asia dapat menciptakan blok ekonomi yang mandiri, di mana kelebihan produksi di satu negara secara otomatis mengisi kekurangan di negara tetangga dengan harga yang diproteksi dari volatilitas bursa komoditas di Chicago atau London.

Perspektif Kritis: Nasionalisme Semu atau Strategi Bertahan?

Kritikus akan selalu berargumen bahwa kebijakan ini membuat rakyat “makan mahal” demi nasionalisme semu. Namun, analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa biaya “pangan murah” dari impor sering kali tidak memperhitungkan biaya sosial berupa kehancuran komunitas petani, migrasi paksa ke perkotaan, dan hilangnya keragaman genetik tanaman lokal. Biaya-biaya ini adalah eksternalitas yang diabaikan oleh pasar bebas.

Kedaulatan pangan yang sejati bukan hanya tentang melarang impor, tetapi tentang pembaruan agraria dan penguatan hak petani atas tanah dan teknologi. Tanpa reformasi struktural di dalam negeri, larangan impor hanya akan memindahkan keuntungan dari korporasi global ke tangan elit penguasa atau kartel pangan domestik. Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dana subsidi silang dari pajak barang mewah menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi alat penindasan ekonomi baru.

Kesimpulan: Keharusan Strategis untuk Masa Depan Asia

Kebijakan Rice & Fuel Sovereignty melalui larangan impor total merupakan pernyataan politik bahwa kelangsungan hidup rakyat Asia tidak bisa ditawar. Meskipun kontroversial dan menantang tatanan perdagangan dunia, langkah ini menawarkan jalan keluar dari jebakan kerentanan global. Melalui mekanisme subsidi silang yang adil, pemanfaatan energi terbarukan domestik, dan penguatan solidaritas regional, Asia dapat membangun fondasi kemandirian yang tangguh.

Pelajaran dari Filipina menunjukkan risiko dari keterbukaan yang tidak terkendali, sementara Sri Lanka mengajarkan pentingnya persiapan teknis dalam transisi menuju kemandirian. Kedaulatan bukan berarti isolasi total, melainkan kemampuan untuk memilih dengan siapa kita berdagang dan pada syarat apa. Dengan berhenti memberi makan petani di luar negeri dan mulai berinvestasi pada petani serta energi di tetangga sendiri, Asia tidak hanya mengamankan piring nasi rakyatnya, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan dan berdaulat. Kemandirian adalah harga mati, dan biaya untuk mencapainya adalah investasi terbaik bagi masa depan generasi mendatang.