Kematian Upah: Mengubah Setiap Buruh Menjadi Pemilik Modal demi Keadilan Ekonomi Sejati

Paradigma ekonomi kontemporer sedang menghadapi krisis legitimasi yang mendalam akibat melebarnya jurang antara produktivitas tenaga kerja dan kompensasi riil. Sejak akhir 1970-an, tren global menunjukkan bahwa meskipun efisiensi dan output per pekerja meningkat secara signifikan, upah riil cenderung stagnan atau hanya tumbuh marjinal. Fenomena ini telah memicu perdebatan mengenai perlunya restrukturisasi radikal dalam hubungan industrial melalui kebijakan Mandatory Worker Ownership (MWO) atau Kepemilikan Saham Wajib bagi Pekerja. Konsep ini melampaui sekadar skema insentif atau bonus; ia menuntut pengalihan kepemilikan saham perusahaan sebesar 30% hingga 50% kepada karyawan secara kolektif. Dengan transformasi ini, status buruh secara fundamental berubah dari sekadar penyedia jasa yang disewa menjadi pemilik modal yang berhak atas dividen dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus sekat historis antara “Majikan” dan “Buruh”, sebuah dikotomi yang telah mendefinisikan sistem kapitalisme selama berabad-abad. Melalui kacamata keadilan ekonomi sejati, MWO dipandang sebagai langkah krusial untuk mendemokratisasi kekayaan dan kekuasaan di dalam struktur korporasi. Namun, sifatnya yang transformatif juga menjadikan kebijakan ini sangat kontroversial, dengan tuduhan sebagai “sosialisme pintu belakang” dan ancaman pelarian modal oleh investor yang menganggapnya sebagai bentuk penyitaan aset secara halus. Laporan ini akan membedah secara komprehensif landasan teoretis, implikasi ekonomi, preseden historis, serta tantangan hukum internasional yang menyertai transisi menuju sistem ekonomi yang tidak lagi berbasis pada “sewa manusia” melainkan pada “kepemilikan bersama.”

Landasan Teoretis: Melampaui Kontrak Kerja Tradisional

Akar dari kebijakan MWO terletak pada kritik fundamental terhadap kontrak kerja tradisional yang memperlakukan tenaga kerja manusia sebagai komoditas yang dapat disewa. David Ellerman, dalam karyanya mengenai teori properti tenaga kerja, berargumen bahwa sistem upah saat ini secara inheren melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan hukum dan tanggung jawab manusia.

Mitos Fundamental dalam Ekonomi Neoklasik

Dalam struktur korporasi konvensional, pemilik modal dianggap memiliki hak otomatis atas seluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ellerman menyebut ini sebagai “Fundamental Myth” atau Mitos Fundamental. Secara hukum, hak atas hasil produksi dianggap melekat pada kepemilikan aset modal atau “alat produksi.” Namun, secara faktual, hanya manusia (pekerja dan manajer) yang memiliki agensi dan tanggung jawab de facto atas proses produksi. Alat-alat seperti mesin, gedung, atau modal finansial bersifat pasif dan tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara moral maupun hukum.

Prinsip hukum imputasi menyatakan bahwa tanggung jawab hukum—baik atas hasil positif (produk) maupun hasil negatif (biaya/liabilitas)—seharusnya diberikan kepada pihak yang secara faktual bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam sistem upah, majikan memposisikan dirinya sebagai pihak yang memikul seluruh tanggung jawab hukum tersebut dengan cara “menyewa” kapasitas tanggung jawab manusia dari buruh. MWO berupaya menyelaraskan status hukum dengan realitas faktual ini, di mana setiap individu yang bekerja di dalam perusahaan diakui sebagai pihak yang secara kolektif bertanggung jawab atas operasi perusahaan, sehingga mereka berhak secara hukum atas bagian residual dari hasil usaha tersebut.

Pergeseran dari Sewa Manusia ke Swasembada Kolektif

Kebijakan MWO mengubah struktur perusahaan menjadi sebuah “firma swasembada” atau self-employment firm, di mana para pekerja tidak lagi bekerja untuk pihak lain (majikan), melainkan bekerja untuk diri mereka sendiri secara kolektif. Dalam model ini, modal tidak lagi “menyewa” tenaga kerja; sebaliknya, tenaga kerja yang “menyewa” modal. Hal ini menciptakan pergeseran paradigma dalam remunerasi, dari sistem upah tetap menjadi sistem berbasis dividen yang mencerminkan kinerja nyata perusahaan.

Pergeseran ini dianggap perlu untuk mencapai apa yang disebut sebagai “kewarganegaraan ekonomi,” di mana individu tidak hanya memiliki hak politik di luar tempat kerja, tetapi juga hak demokratis di dalam lingkungan di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu hidup mereka.

Preseden Historis: Kegigihan dan Kegagalan Rencana Meidner

Visi mengenai kepemilikan saham buruh secara sistemik mencapai puncaknya pada 1970-an di Swedia melalui Rencana Meidner (Meidner Plan). Rencana ini merupakan upaya paling ambisius untuk mentransformasi kapitalisme menjadi sosialisme demokratis tanpa melalui nasionalisasi negara yang kaku.

Mekanisme Dana Pekerja (Wage-Earner Funds)

Rencana yang disusun oleh ekonom Rudolf Meidner untuk serikat buruh LO ini bertujuan untuk mengatasi konsentrasi kekayaan yang ekstrem di tangan segelintir keluarga pemilik industri besar di Swedia. Mekanisme utamanya adalah mewajibkan perusahaan dengan ukuran tertentu untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan tahunan mereka—biasanya sekitar 20%—dalam bentuk saham baru yang diterbitkan khusus untuk dana pekerja kolektif yang dikelola oleh serikat buruh.

Rencana ini didesain agar terjadi sosialisasi kepemilikan secara bertahap. Diperkirakan dalam waktu 20 hingga 35 tahun, dana pekerja ini akan menjadi pemegang saham mayoritas di sebagian besar perusahaan besar di Swedia. Hal ini tidak hanya akan mendistribusikan kekayaan, tetapi juga secara fundamental menggeser kontrol atas keputusan investasi dari modal privat ke tangan kolektif buruh.

Konflik Politik dan Mobilisasi Anti-Meidner

Peluncuran Rencana Meidner pada 1975 memicu polarisasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Swedia. Para industrialis dan organisasi pengusaha meluncurkan kampanye perlawanan masif, menuduh rencana tersebut sebagai ancaman terhadap kebebasan individu dan efisiensi pasar. Mereka berargumen bahwa kewajiban transfer saham akan menghentikan investasi baru dan memicu pelarian modal ke luar negeri.

Kemenangan partai-partai kanan-tengah dalam pemilu 1976 dianggap sebagai respons terhadap kekhawatiran publik mengenai rencana ini. Meskipun Partai Demokrat Sosial (SAP) akhirnya mengimplementasikan versi “Dana Pekerja” yang sangat lemah pada 1983, kebijakan tersebut tidak lagi berfokus pada transfer saham wajib melainkan hanya pada pajak keuntungan kecil yang digunakan untuk membeli saham di pasar terbuka. Dana ini akhirnya dibubarkan sama sekali oleh pemerintahan konservatif pada 1991, namun warisannya tetap menjadi titik referensi utama bagi kebijakan kepemilikan buruh di seluruh dunia.

Proposal Modern: Inclusive Ownership Funds dan Rencana Sanders

Di era ketimpangan yang semakin meningkat, gagasan Meidner muncul kembali dengan modifikasi baru di Inggris dan Amerika Serikat, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan kembali kekuatan antara modal dan tenaga kerja.

Kebijakan Inclusive Ownership Funds (IOF) Partai Buruh Inggris

Pada 2018, Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn mengusulkan pembentukan Inclusive Ownership Funds (IOF). Proposal ini mewajibkan setiap perusahaan swasta besar (dengan lebih dari 250 karyawan) untuk mentransfer 1% sahamnya setiap tahun ke dalam dana yang dikelola secara kolektif oleh pekerjanya sendiri, hingga mencapai total 10%.

Salah satu fitur unik dari IOF adalah distribusi dividennya. Sementara pekerja berhak menerima dividen dari saham tersebut, terdapat batas maksimal (misalnya £500 per pekerja per tahun). Kelebihan dividen di atas batas tersebut akan disetorkan ke kas negara untuk mendanai layanan publik. Kritikus dari sektor keuangan, seperti Clifford Chance, menyerang kebijakan ini dengan menyebutnya sebagai “nasionalisasi 10% dari segala hal” dan memprediksi bahwa kebijakan ini akan mendistorsi keputusan bisnis serta merugikan dana pensiun yang bergantung pada dividen penuh.

Rencana Akuntabilitas Korporasi Bernie Sanders

Senator Bernie Sanders dari Amerika Serikat mengusulkan rencana yang lebih radikal sebagai bagian dari platform kampanye kepresidenannya pada 2020. Rencana “Corporate Accountability and Democracy” miliknya mewajibkan perusahaan publik dengan pendapatan di atas $100 juta untuk mentransfer 2% dari nilai perusahaan mereka setiap tahun kepada pekerja melalui dana kepemilikan saham hingga mencapai 20%.

Rencana Sanders juga mencakup mandat agar 45% dari dewan direksi perusahaan dipilih secara demokratis oleh para pekerja. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai “monopoli pemegang saham” atas hak suara korporasi. Di Amerika Serikat, rencana ini menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Para pakar hukum berargumen bahwa transfer saham tanpa kompensasi merupakan pelanggaran terhadap Amandemen Kelima Konstitusi AS mengenai perlindungan hak milik pribadi (Takings Clause).

Analisis Dampak Ekonomi: Simulasi dan Data Empiris

Untuk mengevaluasi efektivitas MWO, penelitian akademis telah melakukan simulasi dampak makroekonomi jika kebijakan kepemilikan pekerja diterapkan secara luas di seluruh ekonomi nasional.

Distribusi Kekayaan dan Pengurangan Ketimpangan

Sebuah studi mendalam dari Harvard Business School mensimulasikan skenario di mana seluruh perusahaan swasta di Amerika Serikat menjadi 30% milik karyawan. Hasil simulasi tersebut menunjukkan perubahan struktural yang dramatis dalam distribusi kekayaan nasional.

Data ini menunjukkan bahwa MWO memiliki kapasitas redistributif yang jauh lebih kuat dibandingkan kebijakan fiskal tradisional. Peningkatan kekayaan bagi keluarga kulit hitam dan kelompok pendapatan rendah sangat signifikan karena mereka mendapatkan akses langsung ke aset produktif yang sebelumnya hanya dikuasai oleh elit pemilik modal. Hal ini secara efektif menciptakan “jaring pengaman berbasis aset” yang memberikan stabilitas finansial jangka panjang melampaui sekadar gaji bulanan.

Produktivitas, Inovasi, dan Ketahanan Bisnis

Kekhawatiran bahwa kepemilikan buruh akan menurunkan efisiensi manajemen tidak didukung oleh bukti empiris. Sebaliknya, perusahaan milik karyawan (Employee-Owned Businesses atau EOB) menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan perusahaan konvensional dalam berbagai dimensi.

Penelitian menunjukkan bahwa EOB tumbuh 2% hingga 3% lebih cepat setiap tahun, memiliki produktivitas 8% hingga 12% lebih tinggi (berdasarkan nilai tambah bruto per pekerja), dan 70% lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Faktor pendorong utamanya adalah investasi yang lebih besar dalam modal manusia; EOB hampir dua kali lipat lebih mungkin memberikan pelatihan peningkatan kualitas dan inovasi produk kepada pekerjanya dibandingkan non-EOB. Selain itu, EOB menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama masa resesi, di mana mereka lebih cenderung mempertahankan tenaga kerja daripada melakukan PHK massal demi menjaga margin keuntungan jangka pendek.

Tantangan Hukum Internasional: Ekspropriasi dan Perjanjian Investasi

Penerapan MWO secara wajib oleh suatu negara akan segera berhadapan dengan kerangka hukum internasional yang melindungi hak-hak investor asing. Hal ini menjadi hambatan krusial bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada investasi asing.

Konsep Ekspropriasi Tidak Langsung

Dalam hukum investasi internasional, tindakan negara yang secara substansial merampas hak milik atau manfaat ekonomi dari investor asing dikategorikan sebagai ekspropriasi. Kewajiban untuk menyerahkan 30-50% saham perusahaan dapat dianggap sebagai “ekspropriasi langsung” jika terjadi transfer hak milik secara fisik, atau “ekspropriasi tidak langsung” (indirect expropriation) jika kebijakan tersebut secara drastis mengurangi nilai investasi dan hak kontrol investor.

Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) yang dimiliki oleh hampir semua negara mewajibkan kompensasi yang “cepat, memadai, dan efektif” (Formula Hull) untuk setiap tindakan ekspropriasi. Investor asing dapat menuntut negara melalui mekanisme arbitrase internasional (seperti ICSID) dengan tuntutan ganti rugi sebesar nilai pasar saham yang dialihkan.

Pembelaan Melalui Doktrin “Police Powers”

Negara dapat mencoba membela kebijakan MWO dengan menggunakan doktrin Police Powers, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk mengatur demi kepentingan publik—termasuk untuk tujuan keadilan sosial atau perlindungan buruh—tanpa harus membayar kompensasi. Namun, agar pembelaan ini berhasil, negara harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut bersifat non-diskriminatif, dijalankan sesuai prosedur hukum yang adil (due process), dan memiliki tujuan publik yang sah dan proporsional.

Konflik antara kedaulatan negara untuk meredistribusi kekayaan dan perlindungan internasional terhadap modal privat tetap menjadi salah satu tantangan paling rumit dalam implementasi MWO di tingkat global.

Sosiologi dan Psikologi: Transformasi Menjadi “Buruh-Pemilik”

Salah satu dampak paling revolusioner dari MWO adalah perubahan dalam psikologi tempat kerja dan struktur sosial korporasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus keterasingan (alienation) yang dirasakan buruh dalam sistem upah tradisional.

Kepemilikan Psikologis dan Tanggung Jawab Kolektif

Kepemilikan saham secara formal sering kali diikuti oleh munculnya kepemilikan psikologis (psychological ownership), yaitu perasaan bahwa perusahaan adalah bagian dari identitas diri pekerja. Pekerja yang merasa memiliki perusahaan cenderung menunjukkan tingkat motivasi intrinsik yang lebih tinggi, rasa stewardship terhadap aset perusahaan, dan loyalitas yang lebih besar.

Dalam sistem MWO, mekanisme pengawasan berubah dari pengawasan manajerial yang bersifat menekan menjadi pengawasan rekan sejawat (co-monitoring). Karena setiap pekerja memahami bahwa produktivitas rekan mereka berdampak langsung pada nilai dividen dan kelangsungan perusahaan milik bersama, muncul tekanan sosial organik untuk mencegah perilaku “shirking” atau kemalasan tanpa perlu instruksi top-down yang berlebihan.

Masalah Hirarki dan Pengambilan Keputusan

Meskipun MWO bertujuan menghapus sekat antara majikan dan buruh, struktur hirarki fungsional sering kali tetap diperlukan untuk operasional harian. Transisi ke organisasi “tanpa bos” atau dengan struktur datar (flat management) membawa tantangan tersendiri. Tanpa rantai komando yang jelas, proses pengambilan keputusan bisa menjadi sangat lambat dan kompleks akibat perlunya konsensus.

Terdapat risiko terjadinya “kelelahan demokrasi” di mana pekerja merasa terbebani dengan tanggung jawab administratif dan strategis yang sebelumnya menjadi domain manajemen. Selain itu, dalam beberapa kasus, struktur datar justru dapat memicu perilaku mikromanajemen yang lebih agresif di antara rekan kerja untuk menyelesaikan konflik internal. Oleh karena itu, keberhasilan MWO sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menyeimbangkan antara partisipasi demokratis dan efisiensi eksekutif.

Model Mondragon: Blueprint Demokrasi Ekonomi Skala Besar

Koperasi Mondragon di wilayah Basque, Spanyol, sering kali dianggap sebagai bukti konsep paling sukses dari kepemilikan pekerja yang terintegrasi secara masif. Berawal dari sebuah pabrik pemanas kecil pada 1956, Mondragon kini telah berkembang menjadi korporasi multinasional dengan pendapatan miliaran euro yang dimiliki sepenuhnya oleh para pekerjanya.

Prinsip Kedaulatan Tenaga Kerja

Struktur Mondragon didasarkan pada prinsip bahwa tenaga kerja adalah faktor transformasi utama, sementara modal hanyalah alat instrumental yang harus tunduk pada kepentingan manusia. Di Mondragon, setiap pekerja memiliki satu suara dalam Majelis Umum, tanpa memandang jumlah modal yang mereka setorkan. Manajemen dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab langsung kepada badan perwakilan pekerja.

Mondragon juga menerapkan kebijakan “Solidaritas Gaji” yang sangat ketat, di mana rasio antara gaji tertinggi dan terendah biasanya dibatasi antara 3:1 hingga 6:1. Bandingkan ini dengan rasio di perusahaan Amerika Serikat yang bisa mencapai 339:1. Batasan ini tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan nasib yang sama di antara seluruh anggota koperasi.

Ketahanan terhadap Krisis Global

Keunggulan utama model Mondragon terlihat jelas saat krisis finansial global 2008. Alih-alih melakukan PHK massal seperti perusahaan kapitalis tradisional, anggota koperasi Mondragon secara sukarela sepakat untuk memotong jam kerja dan gaji mereka demi menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi seluruh anggota. Sistem keamanan sosial internal mereka, Lagun Aro, menyediakan jaring pengaman bagi koperasi yang sedang kesulitan melalui redistribusi dana dari koperasi yang lebih sukses. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa kepemilikan kolektif menciptakan ketahanan ekonomi yang tidak dimiliki oleh model berbasis upah yang kaku.

Kritik dan Kontroversi: Antara Idealisme dan Realitas Pasar

Meskipun menawarkan visi yang menarik mengenai keadilan, kebijakan MWO menghadapi kritik tajam dari berbagai sudut pandang ekonomi dan politik.

Tuduhan “Sosialisme Pintu Belakang” dan Penyitaan Aset

Kritik paling umum adalah bahwa MWO merupakan bentuk serangan terhadap hak milik pribadi. Mewajibkan pemegang saham yang telah menginvestasikan modal dan mengambil risiko untuk menyerahkan 30-50% kepemilikannya kepada pekerja dianggap sebagai penyitaan aset tanpa kompensasi. Para kritikus berargumen bahwa pekerja sudah mendapatkan apa yang mereka tawar dalam kontrak kerja, yaitu upah tetap yang bebas risiko, sedangkan pemilik modal berhak atas keuntungan sisa karena mereka memikul risiko kerugian total.

Istilah “sosialisme pintu belakang” digunakan untuk menggambarkan upaya pemerintah menggunakan regulasi korporasi guna mencapai tujuan ideologis redistribusi kekayaan tanpa melakukan nasionalisasi formal. Hal ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan investor dan memicu penurunan nilai pasar perusahaan-perusahaan nasional secara drastis.

Risiko Pelarian Modal dan Deindustrialisasi

Ancaman yang paling nyata adalah pelarian modal (capital flight). Dalam ekonomi global yang sangat terintegrasi, modal dapat berpindah melintasi batas negara hanya dengan satu klik tombol. Jika sebuah negara menerapkan kewajiban transfer saham yang agresif, perusahaan multinasional kemungkinan besar akan memindahkan kantor pusat, pusat riset, dan fasilitas produksi mereka ke yurisdiksi yang lebih ramah terhadap modal privat.

Fenomena ini pernah dialami oleh Inggris pada 1970-an ketika kebijakan radikal Partai Buruh memicu kekhawatiran investor dan berkontribusi pada ketidakstabilan mata uang poundsterling. Deindustrialisasi dapat menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, di mana upaya untuk membantu buruh justru berakhir dengan hilangnya lapangan pekerjaan secara masif akibat hengkangnya pemberi kerja.

Efek Ambang Batas dan Hambatan Pertumbuhan

Kebijakan yang hanya menargetkan perusahaan besar juga menciptakan distorsi ekonomi yang disebut “efek ambang batas.” Jika sebuah kebijakan hanya berlaku bagi perusahaan dengan lebih dari 250 karyawan, perusahaan menengah akan memiliki insentif kuat untuk tetap kecil atau memecah bisnis mereka menjadi unit-unit yang lebih kecil guna menghindari kewajiban transfer saham. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan alami perusahaan dan mengurangi skala ekonomi yang diperlukan untuk bersaing di pasar global.

Masa Depan Keadilan Ekonomi: Menuju Sintesis Baru

Debat mengenai Mandatory Worker Ownership pada akhirnya mencerminkan pencarian masyarakat akan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan adil.

Transisi dari Upah ke Dividen Sosial

Salah satu alternatif yang diusulkan untuk mengatasi risiko pelarian modal sambil tetap mencapai tujuan redistribusi adalah konsep “Dividen Sosial” atau Universal Basic Dividend (UBD). Berbeda dengan MWO yang berbasis pada perusahaan individu, UBD didanai oleh pajak atas seluruh keuntungan korporasi nasional atau melalui dana kekayaan negara (Sovereign Wealth Fund) yang kepemilikannya diberikan kepada setiap warga negara.

Model ini dianggap lebih adil bagi pekerja di sektor publik atau organisasi nirlaba yang tidak menghasilkan keuntungan komersial. Namun, ia kehilangan elemen fundamental dari MWO, yaitu demokrasi di tempat kerja. Tanpa kepemilikan langsung atas perusahaan tempat mereka bekerja, buruh tetap menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi hidup mereka.

Peran Hak Asasi Manusia dalam Redistribusi Kekayaan

Dari perspektif hukum internasional, terdapat argumen yang berkembang bahwa hak atas standar hidup yang layak dan partisipasi dalam manfaat pembangunan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Deklarasi PBB mengenai Hak atas Pembangunan menyerukan reformasi ekonomi dan sosial untuk menghapus ketidakadilan sosial dan memastikan distribusi pendapatan yang adil.

Jika kemiskinan dan ketimpangan ekstrem diakui sebagai bentuk diskriminasi sistemik, maka kebijakan redistribusi aset seperti MWO dapat dipandang bukan sebagai pelanggaran hak milik, melainkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi mayoritas populasi yang selama ini terpinggirkan dari kepemilikan modal.

Kesimpulan: Kematian Upah dan Kelahiran Keadilan

Kebijakan Mandatory Worker Ownership mewakili pergeseran tektonik dalam pemikiran ekonomi dari model “ekstraksi” menuju model “partisipasi.” Dengan mewajibkan transfer saham sebesar 30% hingga 50% kepada buruh secara kolektif, sistem ini bertujuan untuk menghancurkan struktur kelas kaku yang telah lama memisahkan pemilik modal dari mereka yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar—mulai dari resistensi politik yang sengit, risiko pelarian modal, hingga kompleksitas hukum internasional—data empiris dan model seperti Mondragon memberikan harapan bahwa demokrasi ekonomi bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat efisien. MWO menawarkan jalan keluar dari jebakan stagnasi upah dan ketimpangan ekstrem dengan memberikan akses langsung kepada buruh untuk menjadi pemilik dari nilai yang mereka ciptakan sendiri.

Pada akhirnya, “Kematian Upah” bukan berarti berakhirnya pendapatan bagi pekerja, melainkan berakhirnya status buruh sebagai komoditas yang disewa. Ini adalah langkah menuju masyarakat di mana setiap individu adalah warga negara ekonomi yang berdaulat, memiliki hak atas dividen dari kemajuan teknologi, dan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi bangsa. Keadilan ekonomi sejati tidak akan tercapai melalui sekadar jaring pengaman sosial yang minimal, melainkan melalui redistribusi kepemilikan yang menjadikan setiap buruh sebagai pemilik modal di masa depan.