Lebih dari Sekadar Kokain: Perang Amerika Latin untuk Merebut Kembali Kedaulatan Tanaman Leluhur

Dinamika geopolitik kontemporer di kawasan Andes, Amerika Latin, sedang mengalami pergeseran tektonik dalam cara negara-negara tersebut memposisikan diri terhadap rezim kontrol narkotika internasional. Selama lebih dari enam dekade, kebijakan global telah mendikte narasi tunggal yang menyamakan daun koka (Erythroxylum) dengan kokain, sebuah reduksi ontologis yang mengabaikan sejarah penggunaan tanaman tersebut selama ribuan tahun sebagai obat, makanan, dan elemen sakral bagi masyarakat adat. Gerakan kedaulatan koka yang dipelopori oleh Bolivia dan diikuti oleh Kolombia merupakan upaya sistematis untuk melakukan dekolonisasi terhadap arsitektur hukum internasional, menantang hegemoni “War on Drugs” Amerika Serikat, dan merebut kembali hak atas industrialisasi tanaman leluhur.

Kejayaan Masa Lalu dan Marginalisasi Kolonial: Akar Sejarah Daun Koka

Untuk memahami urgensi kedaulatan koka saat ini, analisis harus dimulai dari kedalaman sejarah botani dan budaya tanaman tersebut di wilayah Andes. Bukti arkeologis yang ditemukan di Peru utara menunjukkan bahwa praktik pengunyahan komunal daun koka dengan kapur telah berlangsung setidaknya 8.000 tahun yang lalu. Jejak koka juga ditemukan pada sisa-sisa mumi di Chili utara yang berasal dari tahun 1.000 SM, menunjukkan bahwa tanaman ini telah menjadi kebutuhan pokok dalam gaya hidup masyarakat Andes jauh sebelum munculnya entitas negara modern.

Bagi masyarakat adat Aymara, kata “Khoka” secara harfiah berarti “pohon,” yang menegaskan posisi tanaman ini sebagai pusat dari kehidupan botani di wilayah tersebut. Dalam kosmologi Inka, koka dianggap memiliki asal usul ilahi, sehingga budidayanya menjadi monopoli negara yang sangat terkontrol. Penggunaannya dibatasi hanya untuk kaum bangsawan, orator istana, kurir, tentara, dan pekerja publik tertentu di bawah pemerintahan Topa Inca (1471–1493). Koka berfungsi sebagai alat diplomatik, persembahan ritual kepada Pachamama (Ibu Pertiwi), dan katalisator sosial dalam upacara-upacara keagamaan.

Namun, kedatangan penjajah Spanyol pada abad ke-16 mengubah fungsi koka dari tanaman suci menjadi komoditas eksploitatif. Meskipun awalnya para misionaris berusaha melarang penggunaan koka karena sifat ritualnya yang dianggap kafir, mahkota Spanyol segera menyadari nilai ekonomi tanaman ini dalam memacu produktivitas tenaga kerja. Di tambang perak Potosí yang mematikan, jutaan warga pribumi dipaksa bekerja dalam kondisi ekstrem. Spanyol menyadari bahwa para penambang mampu bekerja lebih lama dan menahan rasa lapar serta lelah jika mereka mengonsumsi koka. Transformasi ini menjadikan koka sebagai produk pribumi yang paling dikomersialkan di dunia kolonial Andes, di mana koka bahkan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang di daerah terpencil.

Setelah kemerdekaan Bolivia pada tahun 1825, koka diadopsi sebagai simbol nasional untuk mendorong ekspansi komersial, terutama selama ledakan timah di awal abad ke-20. Transisi dari tanaman ritual menjadi komoditas ekonomi global semakin dipercepat dengan isolasi alkaloid kokain oleh Albert Niemann pada tahun 1859, yang memicu munculnya industri minuman dan obat-obatan berbasis koka di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk Vin Mariani dan versi asli Coca-Cola. Namun, popularitas ini berakhir ketika sifat adiktif kokain mulai diakui secara luas, yang pada akhirnya memicu gerakan pelarangan global yang secara tidak adil turut menyasar daun koka dalam bentuk alaminya.

Taksonomi dan Keanekaragaman Botani Genus Erythroxylum

Secara botani, tanaman koka jauh lebih kompleks daripada klasifikasi sederhana yang ada dalam teks hukum. Genus Erythroxylum mencakup lebih dari 250 spesies yang tersebar di wilayah tropis dunia. Namun, hanya dua spesies utama yang dibudidayakan untuk kandungan alkaloidnya:

Perbedaan varietas ini sangat krusial dalam perdebatan industrialisasi. Varietas Amazon (ipadu) memiliki konsentrasi alkaloid yang lebih rendah, sehingga lebih cocok untuk pengembangan produk nutrisi skala besar, sementara varietas Andes (coca var. coca) memiliki konsentrasi yang lebih tinggi yang sering menjadi target penegakan hukum karena kekhawatiran akan konversi menjadi kokain.

Arsitektur Larangan: Konvensi PBB dan Paradoks Hukum Internasional

Landasan hukum internasional bagi kriminalisasi daun koka adalah Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961. Konvensi ini menempatkan daun koka dalam Schedule I, kategori yang sama dengan zat-zat yang dianggap memiliki potensi penyalahgunaan tinggi seperti kokain dan heroin.

Mekanisme Kontrol dalam Konvensi 1961

Konvensi 1961 mewajibkan negara-negara pihak untuk membatasi penggunaan narkotika hanya untuk tujuan medis dan ilmiah. Bagi daun koka, peraturan ini sangat ketat:

1. Penghapusan Praktik Tradisional: Pasal 49 secara eksplisit memberikan periode transisi 25 tahun bagi negara-negara untuk menghentikan praktik pengunyahan daun koka. Periode ini telah berakhir lama, yang berarti secara teknis, praktik budaya ribuan tahun masyarakat Andes dilarang oleh hukum internasional.
2. Kewajiban Eradikasi: Pasal 26 mewajibkan negara-negara untuk mencabut semua semak koka liar dan menghancurkan budidaya ilegal.
3. Kontrol Produksi: Setiap negara harus mendirikan badan pemerintah untuk mengawasi budidaya koka, memberikan lisensi kepada petani, dan membeli seluruh hasil panen segera setelah panen selesai.
4. Pengecualian Agen Perasa: Terdapat pengecualian unik di mana koka boleh digunakan untuk persiapan agen perasa (seperti untuk industri minuman ringan), asalkan semua alkaloid kokain telah dihilangkan.

Keputusan untuk menyertakan koka dalam Schedule I didasarkan pada laporan misi PBB tahun 1950 yang sangat kontroversial. Laporan tersebut dipimpin oleh Howard B. Fonda, seorang eksekutif farmasi AS yang tidak memiliki latar belakang medis atau antropologis yang memadai mengenai masyarakat Andes. Fonda secara terbuka menyatakan bahwa pengunyahan koka adalah kebiasaan berbahaya yang menghambat asimilasi masyarakat adat ke dalam masyarakat modern dan menyebabkan degradasi mental. Pandangan rasis dan eurosentris inilah yang menjadi dasar bagi kebijakan pelarangan global yang bertahan hingga hari ini.

Tantangan terhadap “Convertibility”

Alasan teknis utama mengapa daun koka tetap dilarang adalah kriteria “convertibility” atau kemudahan konversi. Karena alkaloid dalam daun koka dapat diekstraksi secara kimia untuk membuat kokain, maka tanaman mentahnya dianggap sebagai “prekursor alami” yang berbahaya. Namun, para pendukung kedaulatan koka berargumen bahwa logika ini cacat. Hampir semua tanaman mengandung senyawa yang jika diisolasi dan dikonsentrasi dapat menjadi racun atau obat yang kuat. Mempelakukan daun koka hanya sebagai bahan baku kokain sama seperti melarang gandum karena dapat difermentasi menjadi alkohol yang merusak.

Paradigma Bolivia: Strategi Keluar dan Perjuangan Konstitusional

Bolivia di bawah kepemimpinan Evo Morales (2006–2019) dan Luis Arce (2020–sekarang) telah menjadi laboratorium hidup bagi konsep kedaulatan koka. Morales, yang naik ke kekuasaan sebagai pemimpin serikat petani koka (cocalero), mengubah kebijakan negara dari represi militeristik menjadi pemberdayaan berbasis kedaulatan.

Konstitusi 2009 dan Deklarasi Warisan Budaya

Titik balik utama terjadi pada tahun 2009 dengan disahkannya Konstitusi baru Bolivia. Pasal 384 dari konstitusi ini menyatakan: “Negara melindungi koka asli dan leluhur sebagai warisan budaya, sumber daya alam terbarukan dari keanekaragaman hayati Bolivia, dan sebagai faktor kohesi sosial; dalam keadaan alaminya, koka bukanlah narkotika”. Deklarasi ini merupakan tantangan langsung terhadap definisi PBB.

Untuk menyelaraskan kewajiban internasional dengan konstitusi nasional, Bolivia mengambil langkah drastis pada tahun 2011 dengan menarik diri dari Konvensi 1961. Setelah keluar, Bolivia mengajukan permohonan untuk bergabung kembali (re-accession) dengan satu reservasi (syarat): negara tersebut berhak mengizinkan penggunaan tradisional, pengunyahan, dan perdagangan domestik daun koka di wilayahnya.

Proses re-aksesi ini memicu ketegangan diplomatik yang hebat. Amerika Serikat membangun koalisi negara-negara (termasuk Inggris, Jerman, dan Swedia) untuk menentang reservasi Bolivia, dengan argumen bahwa hal itu akan merusak integritas sistem kontrol narkoba global. Namun, menurut aturan PBB, reservasi hanya bisa ditolak jika sepertiga dari negara anggota (saat itu sekitar 61 negara) menyatakan keberatan secara resmi. Pada Januari 2013, hanya 15 negara yang mengajukan keberatan, sehingga Bolivia secara resmi bergabung kembali ke Konvensi 1961 dengan pengakuan internasional atas hak mereka untuk mengonsumsi koka secara tradisional.

Model Kontrol Sosial “Cato” dan Law 906

Setelah mengamankan posisi internasionalnya, Bolivia menerapkan model regulasi domestik yang unik yang dikenal sebagai “Social Control of Coca.” Kebijakan ini diformalkan melalui General Coca Law (Law 906) pada tahun 2017, yang meningkatkan batas legal budidaya koka nasional dari 12.000 hektar menjadi 22.000 hektar.

Mekanisme kontrol ini tidak mengandalkan militer, melainkan pada serikat petani koka. Setiap keluarga petani diizinkan memiliki satu “cato” koka (sekitar 1.600 meter persegi) untuk konsumsi dan penjualan di pasar legal. Serikat petani bertanggung jawab untuk memantau anggota mereka sendiri. Jika ditemukan petani yang menanam lebih dari satu cato, serikat tersebut akan mencabut izin tanam mereka secara permanen dan menghancurkan tanaman berlebih secara sukarela.

Meskipun terdapat peningkatan budidaya di atas ambang batas 22.000 hektar yang ditetapkan undang-undang, model Bolivia tetap dianggap lebih efektif dalam mengurangi kekerasan dan kemiskinan dibandingkan model eradikasi paksa di negara lain. Pendapatan dari sektor koka menyumbang antara 5,7% hingga 7,1% dari GDP sektor pertanian Bolivia, menunjukkan signifikansi ekonomi tanaman ini bagi ketahanan nasional.

Industrialisasi Negara: Strategi BUMN Koka (Kokabol)

Visi kedaulatan koka tidak berhenti pada pengunyahan tradisional; ia bergerak menuju industrialisasi modern. Pemerintah Bolivia telah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bernama Kokabol (Empresa Pública Productiva de Industrialisasi de la Hoja de Coca Boliviana) untuk mengolah daun koka menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi.

Pembangunan Pabrik di Sacaba

Pemerintah telah menginvestasikan lebih dari 62,4 juta Boliviano untuk membangun pabrik pemrosesan modern di kotamadya Sacaba, Cochabamba. Pabrik ini dijadwalkan menjadi pusat inovasi teknologi koka dengan empat lini produksi utama:

1. Lini Minuman dan Infus: Produksi teh koka (mate de coca) skala industri yang ditujukan untuk pasar domestik dan ekspor ke negara-negara yang memiliki kesepakatan bilateral.
2. Lini Nutrisi: Pemrosesan daun koka menjadi tepung koka halus. Tepung ini memiliki potensi luar biasa sebagai suplemen pangan karena kandungan proteinnya yang mencapai 20,2%, serta kandungan kalsium, zat besi, dan fosfor yang melampaui rata-rata kacang-kacangan.
3. Lini Kosmetik: Pembuatan pasta gigi, sabun, sampo, dan krim wajah yang memanfaatkan sifat antiseptik dan anti-inflamasi dari alkaloid koka.
4. Lini Farmasi: Ekstraksi alkaloid untuk keperluan medis tertentu, seperti anestesi lokal atau obat penekan rasa sakit alami, yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan para peneliti internasional.

Pabrik Kokabol diproyeksikan akan menciptakan lebih dari 40 lapangan kerja langsung dan 220 lapangan kerja tidak langsung, memberikan alternatif ekonomi nyata bagi para petani untuk beralih dari pasar gelap kokain ke rantai pasok industri negara yang legal.

Diplomasi Komersial dan Ekspor

Tantangan terbesar bagi Kokabol adalah menembus pasar internasional yang masih terikat oleh larangan PBB. Namun, strategi Bolivia adalah mencari “celah kedaulatan” melalui perjanjian bilateral. Pada tahun 2024, perusahaan publik dari Australia, Kanada, dan India telah menyatakan minatnya untuk mengimpor turunan koka dari Bolivia untuk keperluan riset ilmiah dan industri. Ilmuwan Australia bahkan telah setuju untuk bekerja sama di laboratorium Kokabol, sebuah langkah yang memvalidasi kualitas ilmiah dari riset koka Bolivia.

Strategi lain yang dipertimbangkan adalah penggunaan perjanjian “Inter Se,” yaitu kesepakatan kolektif antara sekelompok negara untuk melegalkan perdagangan komoditas tertentu di antara mereka, meskipun hal itu bertentangan dengan konvensi global. Langkah ini mirip dengan apa yang dilakukan Uruguay dan Kanada dengan ganja, namun diterapkan pada tanaman koka sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap sanksi AS.

Perspektif Kolombia: Pergeseran Menuju “Total Peace”

Kolombia, sebagai produsen koka terbesar di dunia, secara historis merupakan garda terdepan dari “War on Drugs” yang didukung AS. Namun, di bawah pemerintahan Gustavo Petro (2022–sekarang), Kolombia mulai mengadopsi elemen-elemen dari paradigma kedaulatan koka Bolivia.

Kebijakan Narkoba 2023–2033

Petro meluncurkan kebijakan narkoba nasional baru yang secara eksplisit memprioritaskan kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan keadilan lingkungan di atas target pengurangan budidaya koka secara militeristik. Petro menyatakan bahwa “perang melawan narkoba telah gagal” dan mengusulkan penggunaan lahan koka untuk tujuan industri yang legal.

Model pembangunan alternatif yang diusung Kolombia mencakup:

• Pupuk Organik: Memanfaatkan biomassa daun koka untuk memproduksi pupuk yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan lainnya, sebuah inovasi yang sudah diuji coba di komunitas Lerma, Cauca.
• Sertifikasi Produk Adat: Memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk berbasis koka yang dibuat oleh masyarakat adat, memisahkan mereka dari kategori narkotika dalam pengawasan domestik.
• Eradikasi Sukarela: Fokus pada pembangunan infrastruktur pedesaan agar petani memiliki akses pasar untuk produk legal, sehingga secara alami mengurangi daya tarik ekonomi koka untuk kokain.

Meskipun demikian, Kolombia menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada Bolivia. Keberadaan kelompok bersenjata non-negara (seperti ELN dan pecahan FARC) yang mengandalkan perdagangan kokain membuat transisi menuju industri legal menjadi sangat berbahaya. Selain itu, tekanan dari Amerika Serikat tetap tinggi, dengan ancaman “decertification” yang terus membayangi jika produksi kokain tidak menunjukkan penurunan drastis.

Geopolitik Label “Narco-State” dan Tekanan Diplomatik AS

Langkah-langkah menuju kedaulatan koka selalu diiringi oleh reaksi keras dari komunitas internasional, terutama Amerika Serikat. Pemberian label “Narco-State” bukan sekadar penghinaan diplomatik, melainkan alat kontrol geopolitik yang memiliki konsekuensi ekonomi nyata.

Proses Sertifikasi dan Sanksi

Setiap tahun, Presiden Amerika Serikat mengeluarkan “Presidential Determination” yang mencantumkan negara-negara produsen atau transit narkoba utama. Jika sebuah negara dianggap “gagal secara nyata” (failed demonstrably) dalam memerangi narkoba, AS dapat memberikan sanksi.

Bolivia telah secara konsisten dicap sebagai negara yang “gagal” oleh AS setiap tahun sejak 2008. Dampaknya meliputi:

• Pemotongan Bantuan: Penghentian bantuan pembangunan dan keamanan dari AS, kecuali jika Presiden AS memberikan pengecualian (waiver) berdasarkan kepentingan nasional.
• Hambatan Investasi: Laporan Departemen Luar Negeri AS seringkali menggambarkan iklim investasi di Bolivia sebagai “tidak pasti” karena kebijakan intervensi negara dan ketidakpatuhan terhadap perjanjian internasional.
• Stigmatisasi Sektor Keuangan: Bank-bank internasional seringkali enggan melakukan transaksi dengan entitas di negara yang dicap sebagai pusat narkoba, meningkatkan biaya transaksi dan menghambat integrasi ekonomi global.

Pemerintah Bolivia secara konsisten menolak penilaian ini, menyebut AS sebagai “hakim sepihak” yang tidak memiliki otoritas moral untuk mengevaluasi kebijakan negara lain sementara AS sendiri merupakan konsumen narkotika terbesar di dunia.

Ketegangan di Bawah Administrasi Trump (2025)

Ketegangan mencapai titik kritis pada tahun 2025 dengan kembalinya pendekatan garis keras dari Washington. Administrasi AS yang baru telah meningkatkan ancaman intervensi, termasuk penggunaan kekuatan mematikan terhadap kapal-kapal pengangkut narkoba di perairan internasional dan tekanan ekonomi yang lebih besar bagi negara-negara yang melegalkan budidaya tanaman terlarang. Di Bolivia, meskipun pemerintahan Arce tetap bertahan pada prinsip kedaulatan, munculnya faksi politik baru di bawah Victor Paz Estenssoro yang bersedia membuka kembali kerja sama dengan DEA menunjukkan betapa rentannya kebijakan kedaulatan koka terhadap perubahan politik internal.

Tinjauan Kritis WHO 2025: Peluang yang Terbuang?

Pada tahun 2023, Bolivia secara resmi meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melakukan “tinjauan kritis” (critical review) terhadap klasifikasi daun koka dalam Konvensi 1961. Harapannya adalah bukti-bukti ilmiah modern mengenai keamanan daun koka dapat memaksa PBB untuk mengeluarkan koka dari Schedule I.

Analisis Pertemuan ECDD ke-48 (Oktober 2025)

Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) WHO mengadakan pertemuan ke-48 di Jenewa pada 20-22 Oktober 2025. Fokus utama pertemuan ini adalah mengevaluasi data farmakologis, toksisitas, dan manfaat medis daun koka.

Beberapa temuan penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:

• Nutrisi: Konfirmasi atas tingginya kandungan vitamin (B1, B2, C, E), kalsium, magnesium, dan protein dalam daun koka.
• Kesehatan: Bukti bahwa pengunyahan tradisional tidak menyebabkan ketergantungan klinis yang signifikan (hanya sekitar 2,3% pengguna berat yang menunjukkan gejala ketergantungan menurut kriteria ICD-10).
• Manfaat Medis: Kemampuan koka untuk menstabilkan glukosa darah dan membantu adaptasi terhadap hipoksia di ketinggian.

Namun, terlepas dari bukti-bukti kesehatan yang positif, ECDD mengeluarkan rekomendasi yang mengejutkan pada Desember 2025: merekomendasikan agar daun koka tetap berada dalam Schedule I. Alasan yang diberikan adalah kriteria “convertibility” yang masih dianggap tinggi dan risiko penyalahgunaan jika pengawasan internasional dilonggarkan.

Keputusan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai kegagalan sains di hadapan politik. Kritikus berargumen bahwa WHO telah tunduk pada tekanan negara-negara donor besar (terutama AS) yang khawatir bahwa legalisasi koka akan meruntuhkan seluruh kerangka kerja larangan narkoba internasional. Kegagalan ini menutup pintu formal bagi legalisasi internasional koka melalui sistem PBB untuk setidaknya satu dekade mendatang, memaksa Bolivia dan sekutunya untuk terus beroperasi di “wilayah abu-abu” hukum internasional.

Analisis Ekonomi: Biaya Larangan vs. Potensi Industrialisasi

Perang untuk kedaulatan koka pada dasarnya adalah perang ekonomi. Bagi petani di Andes, koka adalah satu-satunya tanaman yang memiliki pasar yang terjamin dan tahan terhadap fluktuasi iklim yang ekstrem.

Perbandingan Nilai Ekonomi

Data menunjukkan bahwa jika hambatan internasional dihilangkan, koka memiliki potensi untuk menjadi komoditas ekspor “superfood” baru bagi Amerika Latin, menyaingi quinoa atau chia. Namun, selama label “narkotika” masih melekat, nilai tambah dari tanaman ini akan terus diserap oleh organisasi kriminal transnasional daripada oleh negara atau petani lokal.

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Kebijakan pelarangan juga memiliki dampak lingkungan yang merusak. Upaya untuk menghindari deteksi udara membuat para produsen kokain ilegal membuka lahan jauh di dalam hutan lindung. Antara 2018 dan 2022, diperkirakan 1,7 juta hektar hutan hilang di wilayah Andes-Amazon akibat pergeseran lokasi budidaya koka ilegal—sebuah fenomena yang dikenal sebagai “balloon effect”. Sebaliknya, budidaya yang diregulasi negara di zona resmi cenderung lebih stabil dan ramah lingkungan karena menggunakan praktik pertanian yang dapat dipantau.

Kesimpulan: Kedaulatan sebagai Jalan Menuju Perdamaian

Perjuangan untuk kedaulatan koka di Amerika Latin adalah manifestasi dari penolakan terhadap narasi tunggal yang dipaksakan oleh kekuatan global. Bagi masyarakat Andes, koka bukan sekadar kokain; ia adalah sejarah, identitas, dan kunci menuju kemandirian ekonomi.

Upaya industrialisasi melalui Kokabol dan kebijakan “Coca Yes, Cocaine No” di Bolivia telah menunjukkan bahwa ada jalan keluar dari kekerasan tanpa akhir yang ditimbulkan oleh “War on Drugs.” Namun, keberhasilan ini tetap rapuh selama sistem hukum internasional menolak untuk berevolusi dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanaman leluhur mereka.

Keputusan WHO tahun 2025 yang mempertahankan status koka sebagai zat terlarang adalah pengingat bahwa jalan menuju dekolonisasi kebijakan narkoba masih panjang. Amerika Latin kini berdiri di persimpangan jalan: terus tunduk pada rezim larangan yang gagal mengurangi konsumsi global namun meningkatkan kekerasan domestik, atau berani melangkah keluar secara kolektif untuk menciptakan pasar baru berbasis kedaulatan.

Pada akhirnya, kedaulatan koka bukan hanya tentang tanaman itu sendiri, melainkan tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa harus dicap sebagai “Narco-State” karena menghormati tradisinya. Kebebasan koka adalah simbol dari perjuangan yang lebih luas untuk dunia yang lebih pluralistik, di mana hukum internasional tidak lagi digunakan sebagai alat represi budaya, melainkan sebagai instrumen untuk menghormati keanekaragaman hayati dan kemanusiaan. “Botanical Peace” atau perdamaian botani hanya akan mungkin terjadi jika dunia bersedia melihat melampaui bubuk putih kokain dan mengakui kehidupan yang terkandung dalam setiap lembar daun koka yang suci.