Menghancurkan Rantai Utang: Mengapa Reset Ekonomi Global Harus Dimulai dari Meja Makan Rakyat, Bukan Bank Sentral

Dinamika Utang sebagai Penjara Sistemik: Krisis di Meja Makan

Ekonomi global kontemporer berdiri di atas fondasi yang semakin rapuh, di mana utang sektor swasta, khususnya utang rumah tangga, telah mencapai level yang secara matematis tidak mungkin untuk dilunasi tanpa menghancurkan stabilitas sosial. Paradigma ekonomi arus utama selama beberapa dekade terakhir telah memprioritaskan kesehatan neraca perbankan dan lembaga keuangan melalui berbagai mekanisme bantuan likuiditas atau bailout, dengan asumsi bahwa stabilitas di puncak piramida akan menetes ke bawah. Namun, realitas empiris menunjukkan sebaliknya: beban bunga berbunga telah mencekik daya beli rakyat, mematikan inovasi, dan menciptakan ketimpangan yang mengancam tatanan demokrasi. Dalam konteks ini, muncul kembali sebuah gagasan radikal yang berakar pada kebijakan kuno yang efektif: The Great Jubilee atau Penghapusan Utang Rakyat Secara Massal.

Konsep Jubilee bukan sekadar tindakan amal, melainkan sebuah instrumen kebijakan makroekonomi strategis untuk melakukan reset sistemik. Kebijakan ini mengusulkan agar negara mengeluarkan dekrit untuk menghapus utang konsumsi rakyat—terutama kartu kredit, pinjaman medis, dan utang pendidikan—di bawah ambang batas tertentu. Mekanismenya dapat berupa pemaksaan write-off oleh bank atau penggunaan kedaulatan moneter negara untuk melunasi utang tersebut melalui penciptaan uang baru. Meskipun para ekonom ortodoks sering kali memperingatkan tentang risiko inflasi dan moral hazard, pendukung Jubilee berargumen bahwa membebaskan rakyat dari rantai utang adalah satu-satunya cara untuk memulihkan elastisitas ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan di masa depan tidak disedot oleh tuntutan pembayaran bunga yang bersifat parasitik.

Arkeologi Finansial: Akar Sejarah dan Tradisi Clean Slate

Untuk memahami potensi Jubilee modern, analisis harus dimulai dari penelusuran sejarah panjang mekanisme ini di Mesopotamia dan tradisi Biblika. Banyak konstruksi finansial modern, termasuk utang berbunga, sebenarnya berasal dari Zaman Perunggu di Timur Dekat Kuno. Namun, berbeda dengan sistem modern yang memandang utang sebagai kewajiban mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, masyarakat kuno mengakui bahwa akumulasi utang yang berlebihan secara periodik dapat menghancurkan kohesi sosial dan kemandirian warga negara.

Tradisi Mesopotamia: Misharum dan Amargi

Di peradaban Sumeria dan Babilonia, para penguasa secara rutin mengeluarkan dekrit untuk “membersihkan papan tulis” (Clean Slate). Michael Hudson, seorang peneliti terkemuka dalam bidang ini, mencatat bahwa para raja Mesopotamia menyadari risiko besar jika rakyat mereka jatuh ke dalam perbudakan utang. Jika seorang petani kehilangan tanahnya karena gagal bayar akibat bencana alam atau “tindakan Tuhan,” ia tidak lagi mampu membayar pajak, menyediakan tenaga kerja wajib bagi negara, atau bertugas di ketentaraan.

Dekrit ini dikenal sebagai amargi di Sumeria dan misharum di Babilonia. Secara harfiah, amargi berarti “kembali ke ibu,” yang melambangkan kembalinya seorang individu ke status kemerdekaannya semula dan pengembalian tanah keluarga yang telah disita oleh kreditur. Penguasa seperti Hammurabi dan Ammisaduqa menggunakan dekrit ini bukan karena kemurahan hati, melainkan sebagai strategi pertahanan terhadap bangkitnya oligarki keuangan yang dapat menantang otoritas pusat. Dengan memulihkan keseimbangan ekonomi, penguasa memastikan bahwa rakyat tetap produktif dan setia kepada negara.

Transformasi Teologis: Utang sebagai Dosa

Evolusi konsep utang juga memiliki dimensi teologis yang mendalam. Dalam banyak bahasa kuno, kata untuk “utang” dan “dosa” adalah identik. Michael Hudson berpendapat bahwa fokus teologis modern pada “dosa” sering kali mengaburkan pesan asli reformasi ekonomi. Khotbah pertama Yesus di Nazaret, menurut beberapa penafsiran, adalah proklamasi Tahun Jubilee—seruan untuk membebaskan tawanan utang dan mengembalikan tanah kepada pemilik aslinya, sesuai dengan hukum yang tertuang dalam Imamat 25.

Hukum Jubilee dalam tradisi Ibrani menetapkan bahwa setiap lima puluh tahun, semua utang harus dihapuskan dan tanah yang dijual karena kemiskinan harus dikembalikan. Konsep dêror yang digunakan dalam Imamat merujuk pada kebebasan yang bersifat restoratif, di mana tatanan ekonomi asli dipulihkan untuk mencegah akumulasi kekayaan permanen di satu tangan. Penolakan terhadap tradisi ini di masa-masa berikutnya, terutama oleh kelompok oligarki di era Romawi, menandai pergeseran besar di mana hak kreditur mulai dianggap lebih tinggi daripada hak hidup debitur.

Mekanika Utang Modern: Mengapa Sistem Ini Tercekik

Di abad ke-21, utang bukan lagi sekadar pelumas transaksi, melainkan telah menjadi beban struktural yang menghambat sirkulasi ekonomi. Sistem moneter saat ini menciptakan uang melalui utang perbankan, yang berarti setiap unit mata uang yang beredar membawa beban bunga yang harus dibayar. Masalah utamanya adalah bunga majemuk tumbuh secara eksponensial, jauh melampaui kemampuan pertumbuhan PDB riil untuk mengimbanginya.

Matematika Pertumbuhan Utang vs. Ekonomi Riil

Scribe Babilonia kuno sudah memahami bahwa utang tumbuh lebih cepat daripada populasi atau produktivitas. Dalam model matematika modern, akumulasi utang dapat digambarkan melalui fungsi eksponensial:

Di mana  adalah total utang,  adalah tingkat bunga, dan  adalah waktu. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi riil cenderung bersifat linear atau logistik dalam jangka panjang karena keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini menciptakan “surplus finansial” yang harus diekstraksi dari upah pekerja dan keuntungan produsen, yang pada gilirannya menekan permintaan agregat.

Penurunan Kecepatan Uang (Velocity of Money)

Salah satu alasan mengapa stimulus bank sentral (seperti Quantitative Easing) sering kali gagal menghidupkan kembali ekonomi riil adalah karena uang tersebut terjebak di sektor keuangan. Ekonomi Post-Keynesian menekankan bahwa utang sektor swasta yang tinggi menyebabkan sebagian besar uang dalam ekonomi berpindah dari tangan “pembelanja” (pekerja) ke tangan “pemberi pinjaman” (bankir). Karena pekerja memiliki kecenderungan mengonsumsi marjinal (Marginal Propensity to Consume) yang jauh lebih tinggi daripada elit keuangan, perpindahan kekayaan ini menurunkan kecepatan uang dalam ekonomi.

Ketika rumah tangga terbebani utang, setiap tambahan pendapatan digunakan untuk membayar cicilan bunga daripada membeli barang atau jasa. Ini menciptakan lingkaran setan deflasi utang (debt-deflation), sebuah fenomena yang pertama kali diidentifikasi oleh Irving Fisher, di mana upaya kolektif untuk melunasi utang justru menurunkan nilai aset dan pendapatan, sehingga beban utang secara riil malah meningkat.

Strategi Modern Debt Jubilee: Proposal Steve Keen

Ekonom Steve Keen mengusulkan mekanisme Modern Debt Jubilee yang dirancang untuk mengatasi masalah utang tanpa menghancurkan sistem perbankan atau merugikan mereka yang tidak memiliki utang. Proposal ini sangat berbeda dari penghapusan utang sepihak yang mungkin menyebabkan kerugian modal besar pada bank.

Mekanisme Distribusi yang Adil

Inti dari proposal Keen adalah pemberian dana secara merata kepada seluruh warga negara melalui kedaulatan moneter (pencetakan uang oleh bank sentral atau pemerintah). Namun, terdapat syarat-syarat spesifik bagi penerimanya:

1. Bagi Debitur: Uang yang diterima harus digunakan secara otomatis untuk melunasi utang sektor swasta (seperti KPR, kartu kredit, atau pinjaman pendidikan). Proses ini tidak bersifat inflasioner karena pelunasan utang “menghancurkan” uang bank, sehingga tidak menambah jumlah uang beredar di tangan masyarakat secara neto untuk konsumsi.
2. Bagi Non-Debitur: Warga yang tidak memiliki utang akan menerima dana yang sama ke dalam akun pensiun atau superannuasi mereka. Dana ini tidak dapat ditarik segera, melainkan dilepaskan secara bertahap selama beberapa dekade. Hal ini mencegah lonjakan permintaan mendadak yang dapat memicu inflasi harga barang.

Transformasi Neraca Perbankan

Dalam sistem ini, bank tetap utuh karena utang yang dihapuskan sebenarnya dilunasi oleh dana pemerintah. Namun, komposisi aset bank berubah dari “pinjaman kepada masyarakat” menjadi “cadangan kas di bank sentral.” Meskipun bank kehilangan pendapatan bunga masa depan, risiko sistemik default massal dihilangkan, dan stabilitas moneter tetap terjaga.

Analisis Kasus: Keberhasilan Islandia dan Kegagalan Ortodoksi

Islandia memberikan contoh empiris yang paling mendekati konsep Jubilee modern pasca krisis 2008. Berbeda dengan Amerika Serikat atau Inggris yang memilih untuk menyelamatkan bank (bailout) dengan uang pembayar pajak, Islandia membiarkan bank-bank besarnya gagal dan fokus pada perlindungan rumah tangga.

Kebijakan Respon Krisis Islandia (2009-2015)

Pemerintah Islandia melakukan intervensi langsung terhadap kontrak utang rumah tangga melalui beberapa tahap:

• Aturan 110%: Memaksa bank untuk menghapus pokok pinjaman KPR yang melebihi 110% dari nilai pasar properti. Langkah ini membantu ribuan keluarga yang terjebak dalam ekuitas negatif.
• Pembatalan Pinjaman FX: Pengadilan memutuskan bahwa pinjaman yang dipatok pada mata uang asing adalah ilegal, yang mengakibatkan penghapusan utang besar-besaran bagi masyarakat yang terkena dampak devaluasi krona.
• Program Mortgages Relief 2015: Program ini secara langsung menurunkan pokok utang KPR sebesar 79,4 miliar ISK, yang didanai melalui pajak khusus terhadap kreditur asing dari bank-bank yang gagal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga di Islandia yang mendapatkan pengurangan utang tidak serta merta menghamburkan uangnya untuk konsumsi yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka menunjukkan perilaku finansial yang lebih sehat dengan meningkatkan tingkat tabungan dan mempercepat amortisasi utang yang tersisa. Ini secara langsung membantah argumen moral hazard yang sering diajukan oleh kritikus Jubilee.

Hambatan Struktural: Argumen Moral Hazard dan Sektor Perbankan

Kritik terhadap Jubilee biasanya berpusat pada dua argumen utama: moral hazard dan potensi kerusakan pasar kredit. Bank Dunia, misalnya, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan penghapusan utang pertanian di India (ADWDRS) pada tahun 2008.

Dilema Budaya Kredit dan Default Strategis

Analisis terhadap skema India menunjukkan beberapa efek samping negatif:

• Default Strategis: Ketika petani melihat tetangga mereka mendapatkan penghapusan utang, mereka yang sebelumnya rajin membayar mulai sengaja menunggak dengan harapan akan ada putaran Jubilee berikutnya. Data menunjukkan setiap 1% kredit yang dihapuskan menyebabkan kenaikan default masa depan sebesar 2,5%.
• Pengetatan Kredit (Credit Rationing): Bank merespons kebijakan tersebut dengan mengalihkan penyaluran kredit ke daerah-daerah yang dianggap kurang berisiko politik. Akibatnya, pertumbuhan kredit di daerah penerima manfaat Jubilee justru turun 18-25%.
• Ketergantungan pada Rentenir: Karena akses ke kredit bank formal mengering, banyak rumah tangga terpaksa beralih ke pemberi pinjaman informal dengan tingkat bunga yang jauh lebih tinggi, sehingga beban utang secara keseluruhan tidak benar-benar berkurang.

Rebuttal: Mengapa Jubilee Harus Berbeda dari Bailout Parsial

Pendukung Jubilee berargumen bahwa kegagalan di India terjadi karena kebijakan tersebut bersifat parsial, diskriminatif (hanya untuk kelompok tertentu), dan tidak didukung oleh perubahan sistemik dalam penciptaan uang. Jubilee sejati, seperti yang diusulkan Steve Keen, bersifat universal dan dibayar oleh kedaulatan moneter negara, bukan hanya memaksa bank menghapus piutang tanpa kompensasi cadangan.

Dampak Jubilee terhadap Inovasi dan Kewirausahaan

Salah satu manfaat Jubilee yang jarang dibahas dalam literatur teknis adalah dampaknya terhadap dinamika pasar tenaga kerja dan kewirausahaan. Utang pendidikan (student loan) telah menjadi penghambat utama bagi generasi muda untuk mengambil risiko dalam memulai bisnis baru.

Hubungan antara Utang dan Pengambilan Risiko

Data penelitian menunjukkan bahwa utang pendidikan menciptakan “aversi terhadap risiko” yang kuat. Individu dengan beban utang tinggi cenderung memilih pekerjaan di korporasi besar dengan gaji tetap daripada mengejar inovasi mandiri.

• Penurunan Startup: Kenaikan utang pendidikan sebesar $10.000 berkorelasi dengan penurunan probabilitas menjadi wirausaha sebesar 1,4% hingga 7%.
• Distorsi Karier: Lulusan yang terbebani utang sering kali terpaksa mengambil pekerjaan di sektor dengan gaji tinggi tetapi produktivitas rendah bagi masyarakat (seperti perdagangan ritel atau administrasi publik) hanya untuk melunasi bunga pinjaman mereka.

Dengan menghapus utang pendidikan, negara secara efektif melepaskan potensi jutaan “kapital manusia” yang selama ini terbelenggu dalam kepatuhan finansial. Hal ini akan memicu gelombang inovasi baru yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi jangka panjang.

Perspektif Modern Monetary Theory (MMT) dan Inflasi

Kekhawatiran utama terhadap Jubilee adalah inflasi. Jika negara mencetak uang triliunan dolar untuk melunasi utang rakyat, apakah uang tersebut tidak akan menghancurkan daya beli mata uang? MMT memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk melihat masalah ini.

Batasan Inflasi vs. Batasan Finansial

Menurut MMT, negara yang berdaulat secara moneter tidak bisa “kehabisan uang” dalam mata uangnya sendiri. Batasan sebenarnya bagi pengeluaran pemerintah bukanlah pajak atau defisit, melainkan kapasitas produktif ekonomi.

• Uang sebagai Skor: Bank sentral adalah pencatat skor bagi masyarakat. Penciptaan uang baru untuk melunasi utang hanyalah penyesuaian angka di komputer.
• Efek Deflasi Utang: Saat ini, tingkat utang swasta yang sangat tinggi sebenarnya bersifat deflasi karena menyedot uang keluar dari sirkulasi ekonomi riil. Oleh karena itu, Jubilee dapat dipandang sebagai langkah penyeimbangan kembali yang tidak akan memicu inflasi selama ekonomi masih memiliki sumber daya yang menganggur (pengangguran, kapasitas pabrik yang tidak terpakai).

Penggunaan Instrumen Non-Utang

Beberapa pendukung Jubilee menyarankan penggunaan “Sertifikat Abadi” atau koin triliunan dolar sebagai cara bagi Departemen Keuangan untuk mendanai program ini tanpa meningkatkan beban utang negara kepada pasar obligasi. Ini akan memutus ketergantungan pemerintah pada pasar keuangan swasta untuk melakukan intervensi sosial yang diperlukan.

Geopolitik dan Keadilan Global: Jubilee untuk Negara Berkembang

Diskusi Jubilee tidak terbatas pada level domestik. Di level internasional, tuntutan untuk Jubilee utang bagi negara-negara miskin dan berkembang telah disuarakan oleh gerakan seperti Jubilee 2000 dan Debt Justice.

Rantai Utang Global dan Neokolonialisme

Banyak negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri yang tidak berkelanjutan, yang sering kali timbul dari pinjaman yang diberikan kepada rezim korup di masa lalu atau akibat gejolak harga komoditas global. Pembayaran bunga atas utang ini sering kali melebihi anggaran untuk kesehatan dan pendidikan di negara-negara tersebut. Jubilee utang internasional dipandang sebagai prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan iklim, karena tanpa penghapusan utang, negara-negara ini tidak akan pernah memiliki ruang fiskal untuk melakukan transisi energi hijau.

Kesimpulan: Reset yang Berpusat pada Manusia

Kebijakan The Great Jubilee bukanlah sebuah anomali sejarah atau fantasi sosialis, melainkan sebuah mekanisme koreksi sistemik yang telah teruji selama ribuan tahun. Krisis ekonomi global yang berulang menunjukkan bahwa memprioritaskan bank melalui bailout hanya akan memperpanjang penderitaan ekonomi riil dan memperlebar jurang ketimpangan.

Reset ekonomi yang sejati harus dimulai dari meja makan rakyat—dengan memulihkan kemampuan rumah tangga untuk mengonsumsi, menabung, dan berinovasi tanpa beban bunga yang eksploitatif. Meskipun tantangan teknis seperti pengelolaan inflasi dan pencegahan moral hazard adalah nyata, bukti dari Islandia dan proposal dari ekonom seperti Steve Keen menunjukkan bahwa ada jalan keluar yang layak secara teknis dan adil secara sosial. Menghancurkan rantai utang adalah langkah pertama menuju ekonomi yang melayani manusia, bukan manusia yang melayani utang.