Analisis Geopolitik dan Sosio-Ekonomi Pemerintahan Thomas Sankara di Burkina Faso (1983–1987)

Fenomena politik yang muncul di kawasan Sahel pada awal dekade 1980-an menempatkan Thomas Sankara sebagai salah satu figur paling distingtif dalam sejarah dekolonisasi Afrika. Sebagai seorang perwira militer muda yang beraliran Marxis dan Pan-Afrikanis, Sankara mengambil alih kepemimpinan di Upper Volta—yang kemudian ia beri nama Burkina Faso—melalui sebuah proses revolusioner yang bertujuan untuk membongkar fondasi neokolonialisme yang telah mengakar sejak kemerdekaan formal dari Prancis pada tahun 1960. Pemerintahan Sankara, yang berlangsung singkat dari tahun 1983 hingga pembunuhannya pada tahun 1987, menjadi laboratorium sosial bagi kebijakan mandiri yang radikal, mulai dari swasembada pangan hingga kampanye kesehatan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya di benua tersebut. Namun, di balik pencapaian transformatif tersebut, rezim Sankara menghadapi tantangan eksistensial berupa isolasi geopolitik dan ketegangan internal yang timbul dari gaya pemerintahan otoriter yang ia terapkan untuk memaksakan visi progresifnya. Laporan ini mengeksplorasi secara mendalam apakah model kepemimpinan yang jujur dan berorientasi pada rakyat dapat bertahan di bawah tekanan eksternal yang masif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, serta bagaimana kegagalan institusionalisasi revolusi berkontribusi pada keruntuhan tragis sang pemimpin yang sering dijuluki sebagai “Che Guevara dari Afrika”.

Evolusi Ideologis dan Formasi Politik Thomas Sankara

Memahami kepemimpinan Thomas Sankara memerlukan tinjauan mendalam terhadap latar belakang biografi dan pengaruh intelektual yang membentuk pandangan dunianya. Lahir pada 21 Desember 1949 di Yako, Upper Volta, Sankara tumbuh dalam lingkungan keluarga Katolik Roma yang taat, di mana orang tuanya pada awalnya mengharapkan ia menjadi seorang pastor. Namun, ketertarikannya pada bidang militer membawanya ke akademi militer, sebuah keputusan yang secara tidak terduga membawanya ke dalam pusaran pemikiran radikal.

Pendidikan militer Sankara di Madagascar pada tahun 1970 menjadi titik balik krusial. Di sana, ia menyaksikan secara langsung gelombang protes mahasiswa dan pekerja yang berhasil menumbangkan pemerintahan yang dianggap sebagai kepanjangan tangan kepentingan kolonial. Selama masa ini, ia tidak hanya mempelajari taktik militer tetapi juga mendalami teori sosiologi dan politik, termasuk mempelajari bagaimana militer dapat berfungsi sebagai motor pembangunan ekonomi bagi rakyat jelata, bukan sekadar instrumen represi. Paparan lebih lanjut terhadap ideologi kiri terjadi saat ia mengikuti pelatihan akademi terjun payung di Prancis pada tahun 1972, di mana ia bersentuhan dengan lingkaran intelektual progresif Eropa.

Sekembalinya ke Upper Volta, integritas dan keberanian Sankara mulai mendapatkan perhatian publik. Dalam konflik perbatasan dengan Mali pada tahun 1974, ia menunjukkan kepahlawanan militer yang luar biasa, meskipun bertahun-tahun kemudian ia secara terbuka mengkritik perang tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak adil. Di tengah ketidakstabilan politik yang kronis di Upper Volta—yang ditandai dengan suksesi kudeta militer yang gagal memberikan solusi bagi kemiskinan masif—Sankara muncul sebagai suara alternatif yang menuntut kejujuran dan pemihakan pada massa.

Perjalanan politik Sankara menuju kekuasaan penuh ditandai dengan ketegangan yang konstan antara elemen progresif dan konservatif dalam militer. Pada tahun 1983, setelah sempat menjabat sebagai Perdana Menteri di bawah Presiden Jean-Baptiste Ouédraogo, Sankara ditangkap karena pandangan anti-imperialisnya yang dianggap terlalu radikal dan mengancam hubungan dengan Prancis. Penangkapan ini justru memicu gelombang protes populer yang akhirnya berpuncak pada kudeta 4 Agustus 1983 yang dipimpin oleh Blaise Compaoré, yang kemudian membebaskan Sankara dan mengangkatnya sebagai presiden.

Dekonstruksi Neokolonialisme: Redefinisi Identitas Nasional

Langkah pertama yang diambil oleh pemerintahan revolusioner Sankara adalah melakukan dekolonisasi terhadap simbol-simbol negara. Pada ulang tahun pertama revolusi, 4 Agustus 1984, nama negara diubah dari Upper Volta menjadi Burkina Faso. Nama ini bukan sekadar pergantian label, melainkan sintesis dari dua bahasa lokal utama: “Burkina” dari bahasa Mossi yang berarti “jujur” atau “berintegritas,” dan “Faso” dari bahasa Dyula yang berarti “tanah air”. Dengan menyebut rakyatnya sebagai “Burkinabé” atau “orang-orang yang tegak,” Sankara bermaksud menanamkan rasa bangga dan memutus rantai inferioritas budaya yang diwariskan oleh kolonialisme Prancis.

Transformasi identitas ini diperkuat dengan penciptaan lagu kebangsaan baru, Ditanyè (Lagu Kemenangan), yang liriknya ditulis sendiri oleh Sankara. Lagu ini menekankan tema-tema perjuangan melawan perbudakan dan neokolonialisme, serta tekad kolektif untuk membangun masa depan melalui kerja keras sendiri. Melalui simbol-simbol ini, Sankara menegaskan bahwa kedaulatan politik sejati tidak mungkin tercapai tanpa kedaulatan mental dan budaya.

Kebijakan identitas ini juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat praktis. Sankara mempromosikan konsumsi produk lokal secara agresif, dengan slogan terkenal: “mari kita konsumsi apa yang kita produksi dan kita produksi apa yang kita konsumsi”. Ia mewajibkan para pejabat publik untuk mengenakan Faso Dan Fani, kain tenunan tangan tradisional Burkina Faso, yang tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan identitas tetapi juga memberikan dorongan ekonomi langsung bagi ribuan penenun lokal dan petani kapas di pedesaan.

Paradigma Ekonomi Sankarist: Swasembada dan Penolakan Hutang

Visi ekonomi Thomas Sankara didasarkan pada prinsip kemandirian (autarky) yang menolak ketergantungan pada bantuan internasional. Ia memandang bantuan asing bukan sebagai solusi bagi kemiskinan, melainkan sebagai mekanisme kontrol yang melestarikan dominasi imperialis. Sankara sering menyatakan bahwa “dia yang memberimu makan, mengendalikanmu,” sebuah argumen yang mendasari penolakannya terhadap pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Reformasi Agraria dan Kedaulatan Pangan

Inti dari program ekonomi Sankara adalah reformasi agraria yang radikal. Tanah nasionalisasi dan didistribusikan kembali dari tangan tuan tanah feodal tradisional kepada para petani yang menggarapnya secara langsung. Pemerintah memprioritaskan investasi di pedesaan, membangun bendungan kecil, dan sistem irigasi tanpa bantuan keuangan eksternal, melainkan melalui mobilisasi tenaga kerja sukarela dari masyarakat.

Pencapaian Burkina Faso dalam bidang pertanian di bawah kepemimpinan Sankara menunjukkan hasil yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Data statistik berikut memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan kedaulatan pangan tersebut:

Melalui redistribusi lahan dan penghapusan pajak per kapita yang membebani petani, Burkina Faso berhasil mencapai swasembada pangan hanya dalam waktu kurang dari empat tahun. Sankara menunjukkan bahwa dengan agroekologi dan kemauan politik yang kuat, negara termiskin sekalipun dapat memutus rantai ketergantungan pada impor gandum dari Eropa.

Perlawanan Terhadap Hutang Internasional

Salah satu pilar paling kontroversial dari kebijakan luar negeri Sankara adalah seruannya untuk pembatalan hutang Afrika secara massal. Dalam pidato bersejarah di konferensi Organisasi Persatuan Afrika (OAU) pada Juli 1987 di Addis Ababa, ia berargumen bahwa hutang Afrika adalah hutang “berdarah” yang berasal dari eksploitasi kolonial. Ia menyatakan bahwa pemberi pinjaman adalah mereka yang sebelumnya menjajah Afrika, dan hutang tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menguntungkan rakyat banyak melainkan menguntungkan para elit korup.

Argumen Sankara bukan hanya bersifat moral tetapi juga eksistensial bagi rakyat Afrika. Ia menegaskan bahwa hutang tersebut tidak dapat dibayar karena jika dibayar, maka anggaran untuk kesehatan dan pendidikan akan habis, yang berarti membiarkan rakyat Afrika mati demi membayar bunga bank di negara kaya. Sankara mengusulkan pembentukan “Front Bersatu Addis Ababa Melawan Hutang,” memperingatkan bahwa jika satu negara berdiri sendiri menolak membayar, ia akan dibunuh, namun jika seluruh benua bersatu, kekuatan imperialis tidak akan mampu melakukan apa-apa.

Transformasi Sosial: Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan

Keberhasilan revolusi Burkina Faso di bawah Sankara paling nyata terlihat dalam peningkatan dramatis kualitas hidup masyarakat melalui kampanye massal yang didorong oleh semangat gotong royong dan efisiensi militer.

Kampanye Kesehatan Massal: “Vaksinasi Komando”

Dalam bidang kesehatan, Sankara meluncurkan program yang dikenal sebagai “Vaksinasi Komando.” Pada tahun 1984, dalam waktu hanya satu minggu, pemerintah Burkina Faso berhasil memvaksinasi sekitar 2,5 juta anak terhadap penyakit meningitis, demam kuning, dan campak. Program ini tidak hanya memecahkan rekor kecepatan vaksinasi di Afrika tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap angka kematian bayi.

Statistik kesehatan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 1983–1987:

Selain vaksinasi, Burkina Faso di bawah Sankara menjadi pemerintahan Afrika pertama yang secara terbuka mengakui krisis HIV/AIDS sebagai ancaman utama terhadap benua tersebut, sebuah langkah yang sangat maju pada zamannya.

Revolusi Literasi dan Pendidikan

Sankara memandang pendidikan sebagai senjata utama melawan kemiskinan dan manipulasi politik. Ia meluncurkan kampanye literasi nasional yang ambisius, yang berhasil meningkatkan tingkat melek huruf dari 13% pada tahun 1983 menjadi 73% pada tahun 1987. Selain pembangunan gedung sekolah fisik, kurikulum direformasi untuk mencakup pendidikan politik dan keterampilan praktis yang relevan dengan pembangunan pedesaan.

Perlawanan Terhadap Desertifikasi: Penanaman 10 Juta Pohon

Sebagai pemimpin yang visioner dalam hal lingkungan, Sankara memahami bahwa desertifikasi di Sahel bukan hanya fenomena alam tetapi juga hasil dari kebijakan imperialis yang mengabaikan ekologi lokal. Ia meluncurkan inisiatif “Panen Hutan Rakyat,” di mana lebih dari 10 juta pohon ditanam untuk menghentikan perluasan Gurun Sahara.

Setiap desa diinstruksikan untuk membangun pembibitan pohon sendiri, dan acara-acara keluarga seperti pernikahan atau kelahiran seringkali ditandai dengan kewajiban menanam pohon. Kebijakan ini merupakan upaya awal di dunia untuk menghubungkan pelestarian lingkungan dengan kedaulatan nasional.

Emansipasi Perempuan: Pilar Revolusi yang Terabaikan

Salah satu aspek yang paling radikal dari kepemimpinan Thomas Sankara adalah komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap hak-hak perempuan. Ia percaya bahwa revolusi Burkina Faso akan gagal jika separuh populasi—yaitu perempuan—tetap berada dalam perbudakan domestik dan tradisi patriarki yang menindas.

Kebijakan Sankara untuk emansipasi perempuan mencakup langkah-langkah hukum dan sosial yang sangat maju untuk Afrika pada dekade 1980-an:

• Pelarangan praktik mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) dan pernikahan paksa.
• Penghapusan poligami dan promosi hak-hak sipil bagi perempuan dalam perkawinan.
• Pengangkatan perempuan ke posisi kunci dalam kabinet dan posisi tinggi di militer.
• Pemberian cuti hamil bagi siswa perempuan yang sebelumnya dipaksa berhenti sekolah jika hamil.

Sankara bahkan menetapkan “Hari Pasar bagi Laki-laki,” di mana para suami didorong untuk pergi ke pasar dan melakukan pekerjaan domestik untuk merasakan beban yang biasanya dipikul oleh istri mereka. Meskipun langkah ini sering disambut dengan tawa atau penolakan oleh kaum laki-laki tradisional, hal itu menunjukkan keseriusan Sankara dalam mengubah struktur sosial dari akar rumput.

Integritas Pribadi dan Asketisme Kepresidenan

Keunikan Sankara yang paling menonjol dan membuatnya dicintai oleh rakyat miskin di seluruh dunia adalah gaya hidupnya yang sangat hemat, yang sangat kontras dengan kemewahan yang biasanya dinikmati oleh para diktator Afrika lainnya. Ia memandang dirinya bukan sebagai raja, melainkan sebagai pelayan rakyat yang pertama.

Manifestasi dari asketisme kepemimpinan Sankara meliputi:

• Menjual seluruh armada mobil Mercedes kepresidenan dan menjadikan Renault 5—mobil termurah yang dijual di Burkina Faso pada saat itu—sebagai kendaraan dinas resmi para menteri dan dirinya sendiri.
• Memotong gaji seluruh pegawai negeri sipil, termasuk gajinya sendiri, untuk mendanai proyek pembangunan di pedesaan.
• Menolak menggunakan pendingin udara (AC) di kantornya karena sebagian besar rakyatnya tidak memiliki akses ke AC.
• Hanya memiliki sedikit harta pribadi pada saat kematiannya: satu unit mobil Renault tua, empat buah sepeda, sebuah lemari es yang rusak, dan tiga buah gitar.
• Melarang pemasangan potret resminya di tempat-tempat umum, dengan alasan bahwa “ada tujuh juta Thomas Sankara di negara ini”.

Integritas ini memberikan Sankara otoritas moral yang luar biasa untuk meminta rakyatnya berkorban demi pembangunan bangsa. Namun, kebijakan penghematan yang ketat ini juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan elit birokrasi dan militer yang merasa hak-hak istimewa mereka telah dirampas.

Kontroversi: Otoritarianisme dan Institusi Revolusioner

Di balik visi kemanusiaan dan pencapaian sosialnya, pemerintahan Sankara juga diwarnai oleh praktik kekuasaan yang represif. Sebagai seorang pemimpin yang percaya bahwa ia sedang berperang melawan keterbelakangan dan musuh internal, Sankara seringkali mengesampingkan kebebasan sipil demi apa yang ia sebut sebagai “efisiensi revolusioner”.

Komite Pertahanan Revolusi (CDR) dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Sankara mendirikan Komite Pertahanan Revolusi (CDR) di setiap desa dan tempat kerja sebagai organ pengawasan dan mobilisasi massa. Meskipun CDR berhasil dalam memobilisasi rakyat untuk proyek infrastruktur, mereka juga berfungsi sebagai badan intelijen informal yang mengawasi loyalitas politik warga.

Kurangnya pelatihan profesional dan disiplin di antara anggota CDR menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan intimidasi terhadap mereka yang dianggap tidak cukup revolusioner. CDR seringkali menjadi instrumen bagi faksi-faksi lokal untuk menyelesaikan sengketa pribadi di bawah bendera revolusi, yang pada akhirnya mulai mengikis dukungan populer terhadap rezim Sankara di tingkat lokal.

Pengadilan Revolusioner Rakyat (TPR) dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah juga membentuk Pengadilan Revolusioner Rakyat (TPR) untuk mengadili kasus-kasus korupsi dan kejahatan ekonomi dari rezim sebelumnya. Meskipun tujuannya adalah untuk menegakkan transparansi, proses di TPR seringkali tidak memenuhi standar internasional tentang peradilan yang adil. Terdakwa seringkali tidak diizinkan didampingi oleh pengacara, dan hukuman seringkali dijatuhkan berdasarkan retorika politik daripada bukti hukum yang kuat.

Selama masa jabatannya, tercatat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk:

• Penahanan tanpa pengadilan terhadap para pemimpin serikat buruh dan lawan politik.
• Tindakan keras terhadap pemogokan guru pada tahun 1987, yang berujung pada pemecatan massal lebih dari 1.000 guru.
• Pembungkaman terhadap media independen yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Sankara berargumen bahwa dalam kondisi revolusi, kebebasan individu harus tunduk pada kebutuhan kolektif bangsa, namun pendekatan ini justru menciptakan lingkaran ketakutan dan membungkam debat publik yang sebenarnya diperlukan untuk mengoreksi kesalahan kebijakan.

Dinamika Geopolitik dan Sabotase Internasional

Visi Sankara untuk Burkina Faso yang mandiri secara fundamental mengancam stabilitas sistem neokolonial di Afrika Barat, terutama kepentingan strategis Prancis. Keberanian Sankara untuk menolak hutang dan mengkritik kekuatan besar secara terbuka di panggung internasional menjadikannya target utama bagi upaya penggulingan kekuasaan.

Hubungan yang Retak dengan Prancis dan “Françafrique”

Prancis, di bawah Presiden François Mitterrand dan Perdana Menteri Jacques Chirac, memandang Sankara sebagai elemen yang tidak stabil dan berbahaya bagi pengaruh mereka di kawasan tersebut. Ketegangan memuncak dalam beberapa insiden diplomatik:

• Sankara secara terbuka mengkritik kebijakan Mitterrand yang menerima kunjungan presiden apartheid Afrika Selatan, P.W. Botha, ke Prancis.
• Sankara mendukung resolusi PBB untuk dekolonisasi Kaledonia Baru, sebuah wilayah seberang laut Prancis, yang memicu kemarahan Paris.
• Prancis dilaporkan mulai memotong bantuan ekonomi dan menekan negara-negara tetangga Burkina Faso untuk mengisolasi rezim Sankara.

Jacques Chirac dilaporkan pernah mengatakan kepada seorang wartawan, “dalam enam bulan, kita akan membereskan dia,” yang menunjukkan adanya rencana aktif untuk menyingkirkan Sankara dari kekuasaan.

Tensi Regional dan Peran Pantai Gading

Negara-negara tetangga Burkina Faso yang dipimpin oleh rezim konservatif pro-Barat, seperti Pantai Gading di bawah Félix Houphouët-Boigny, merasa terancam oleh penyebaran ide-ide revolusioner Sankara yang dapat menginspirasi rakyat mereka sendiri. Pantai Gading, sebagai sekutu utama Prancis di Afrika, menjadi pangkalan bagi elemen-orang yang tidak puas dengan Sankara dan diduga memberikan dukungan logistik bagi plot kudeta di kemudian hari.

Pengkhianatan dan Tragedi 15 Oktober 1987

Kejatuhan Thomas Sankara bukan disebabkan oleh pemberontakan massa, melainkan melalui konspirasi di dalam lingkaran dalamnya sendiri. Blaise Compaoré, yang selama ini dianggap sebagai sahabat karib dan saudara seperjuangan Sankara, menjadi motor penggerak kudeta berdarah tersebut.

Kronologi Pembunuhan

Pada sore hari 15 Oktober 1987, saat Sankara sedang memimpin rapat kecil dengan enam penasihatnya di markas Council of the Entente, sekelompok tentara bersenjata yang dipimpin oleh Hyacinthe Kafando—pengawal pribadi Compaoré—menyerbu gedung tersebut. Sankara, menyadari apa yang terjadi, bangkit dari kursinya dan berjalan keluar untuk menemui para penyerang, meminta rekan-rekannya untuk tetap di dalam demi keselamatan mereka. Ia langsung ditembak mati di tempat, bersama dengan para penasihatnya.

Pemerintahan baru di bawah Compaoré segera berusaha menghapus memori tentang Sankara. Ia dicap sebagai “pengkhianat mesianik” dan sertifikat kematiannya dipalsukan dengan menyatakan ia meninggal karena “sebab alami”.

Teori Keterlibatan Asing dan Bukti Baru

Selama beberapa dekade, spekulasi mengenai keterlibatan asing dalam pembunuhan Sankara tetap kuat. Berbagai sumber dan kesaksian baru menunjukkan adanya jaringan kepentingan yang luas di balik kudeta tersebut:

• Charles Taylor dan Liberia: Mantan pemimpin gerilya Liberia, Charles Taylor, yang saat itu berada di Burkina Faso, diduga kuat terlibat dalam koordinasi operasional kudeta sebagai imbalan atas dukungan Compaoré bagi pemberontakannya sendiri di Liberia.
• Agen Prancis (DGSE): Laporan saksi menyatakan bahwa agen-agen intelijen Prancis terlihat di Ouagadougou segera setelah pembunuhan tersebut untuk menghancurkan rekaman penyadapan yang mungkin membuktikan keterlibatan Paris dalam merancang kudeta.
• Peran CIA: Meskipun bukti keterlibatan langsung Amerika Serikat tetap bersifat sirkumstansial, beberapa dokumen deklasifikasi dan kesaksian pelaku mengindikasikan bahwa CIA memberikan dukungan informasi dan lampu hijau bagi langkah-langkah yang diambil oleh Pantai Gading dan Compaoré untuk menyingkirkan Sankara.

Investigasi hukum yang baru diselesaikan memberikan gambaran tentang struktur tanggung jawab dalam pembunuhan tersebut:

Pengadilan militer tahun 2022 akhirnya menetapkan bahwa pembunuhan tersebut adalah sebuah konspirasi yang terencana dengan baik untuk mengakhiri eksperimen revolusioner Burkina Faso dan mengembalikan negara tersebut ke dalam orbit pengaruh Barat.

Analisis Kesimpulan: Paradoks Kepemimpinan dan Kelangsungan Revolusi

Fokus utama dari ulasan ini adalah pertanyaan apakah kepemimpinan yang jujur dan progresif dapat bertahan di tengah tekanan geopolitik global tanpa berubah menjadi otoriter. Pengalaman Thomas Sankara memberikan beberapa wawasan krusial namun menyedihkan bagi para pemimpin di masa depan.

Pertama, keberhasilan Sankara dalam melakukan transformasi sosial yang radikal dalam waktu singkat membuktikan bahwa kejujuran dan keberanian politik dapat menghasilkan kemajuan materi bagi rakyat miskin tanpa perlu bergantung pada bantuan asing yang mengikat. Namun, justru kejujuran dan kemandirian inilah yang menjadikannya target sabotase internasional. Dalam sistem geopolitik yang didominasi oleh kepentingan ekonomi kekuatan besar, seorang pemimpin yang menolak menjadi “intermediari” bagi modal asing akan selalu dianggap sebagai ancaman eksistensial.

Kedua, otoritarianisme yang diterapkan Sankara—meskipun ia anggap sebagai “keperluan revolusioner” untuk melawan sabotase—justru menjadi tumit Achilles-nya. Dengan membungkam oposisi, menekan serikat buruh, dan mengabaikan prosedur hukum formal, Sankara secara tidak sengaja memotong saluran komunikasi dengan rakyatnya sendiri dan menciptakan ruang bagi para oportunis dalam institusi seperti CDR untuk menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan “kelelahan revolusioner” di kalangan masyarakat, di mana antusiasme awal perlahan-lahan digantikan oleh rasa takut atau ketidakpedulian, yang akhirnya memudahkan para konspirator untuk melakukan kudeta tanpa perlawanan massa yang masif.

Ketiga, kegagalan terbesar Sankara adalah kegagalan institusionalisasi. Revolusinya adalah “revolusi dari atas” yang sangat bergantung pada karisma dan integritas satu individu—sebuah “model penyelamat” (savior model) yang sangat rentan. Tanpa adanya partai politik yang memiliki akar massa yang kuat atau struktur pemerintahan yang demokratis yang mampu mengawasi militer, masa depan revolusi tersebut hanya bergantung pada satu nyawa.

Sebagai penutup, Thomas Sankara tetap menjadi ikon Pan-Afrikanisme yang paling berpengaruh karena ia menunjukkan bahwa “dunia lain itu mungkin”. Ia membuktikan bahwa martabat sebuah bangsa tidak ditentukan oleh kekayaannya, melainkan oleh integritas pemimpinnya dan kemauan rakyatnya untuk bekerja bagi diri mereka sendiri. Meskipun eksperimennya dihentikan oleh peluru pengkhianatan, memori tentang “Negeri Orang-orang Jujur” terus menjadi inspirasi bagi gerakan protes kontemporer di seluruh Afrika yang menuntut kemandirian, kedaulatan sejati, dan pemerintahan yang benar-benar bersih. Tantangan bagi masa depan adalah bagaimana menggabungkan visi progresif Sankara dengan struktur demokrasi yang inklusif agar perubahan tersebut tidak hanya radikal, tetapi juga berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan eksternal.