Arsitek Ekonomi yang Berdarah: Analisis Komprehensif Kepemimpinan Park Chung-hee dan Transformasi Korea Selatan (1917–1979)

Republik Korea pada pertengahan abad ke-20 berdiri sebagai salah satu contoh paling ekstrem dalam sejarah modern mengenai transformasi sosiopolitik dan ekonomi yang cepat. Di pusat narasi ini terdapat sosok Park Chung-hee, seorang perwira militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1961 dan memerintah negara tersebut hingga pembunuhannya pada tahun 1979. Park tetap menjadi tokoh yang paling memecah belah dalam sejarah Korea Selatan; bagi pendukungnya, ia adalah “santo” yang menyelamatkan bangsa dari jurang kemiskinan absolut, sementara bagi pengecamnya, ia adalah “iblis” diktator yang mematikan demokrasi demi kekuasaan pribadi. Laporan ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana Park menciptakan sistem meritokrasi ekonomi yang efisien di tengah rezim otoriter yang brutal, serta mengevaluasi pertukaran etis antara stabilitas ekonomi dan hak asasi manusia.

Akar Historis dan Pembentukan Mentalitas Pembangunan

Memahami Park Chung-hee memerlukan peninjauan mendalam terhadap asal-usulnya yang sederhana dan pengaruh kolonial yang membentuk pandangan dunianya. Lahir pada 14 November 1917 di Sangmo-dong, Gumi, Park berasal dari keluarga petani yang sangat miskin. Ayahnya, Pak Song-bin, adalah seorang keturunan kelas yangban (bangsawan) yang kehilangan status dan kekayaannya setelah terlibat dalam Revolusi Petani Tonghak pada akhir abad ke-19. Pengalaman masa kecil yang ditandai oleh kelaparan kronis dan perjalanan kaki sejauh enam kilometer setiap hari ke sekolah dasar meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada visi masa depan Park tentang Korea yang mandiri secara ekonomi.

Pendidikan Park di Taegu Normal School, sebuah sekolah guru yang kompetitif, dan kemudian di akademi militer di Manchukuo dan Jepang, memberikan kerangka kerja bagi kepemimpinannya yang militeristik. Di Manchuria, Park menyaksikan secara langsung model pembangunan industri “techno-fascist” yang dijalankan oleh Angkatan Darat Jepang, di mana negara memobilisasi seluruh sumber daya manusia dan finansial untuk persiapan perang total dan industrialisasi berat. Model ini, yang dipandu oleh doktrin Jerman tentang mengatasi kerentanan sistemik melalui otoritarianisme yang dipimpin militer, menjadi cetak biru bagi kebijakan ekonomi Park di kemudian hari.

Kronologi Awal Kehidupan dan Karier Park Chung-hee

Kudeta 16 Mei dan Fondasi Negara Pembangunan

Pada tahun 1961, Korea Selatan berada dalam kondisi yang menyedihkan; pendapatan per kapita lebih rendah daripada Haiti atau Yaman, dan negara tersebut sangat bergantung pada bantuan Amerika Serikat untuk bertahan hidup. Setelah jatuhnya pemerintahan Syngman Rhee dan ketidakstabilan Republik Kedua, Park memimpin revolusi militer sebagai langkah terakhir untuk membangun kembali bangsa. Ia segera membubarkan Majelis Nasional, memberlakukan darurat militer, dan membentuk Dewan Tertinggi untuk Rekonstruksi Nasional.

Visi Park adalah “ekonomisasi politik,” di mana kekuasaan negara digunakan untuk menegakkan meritokrasi, mempromosikan kinerja industri, dan mendisiplinkan pasar. Berbeda dengan banyak diktator di negara berkembang lainnya yang terjebak dalam patronase politik dan korupsi, Park secara paradoks menciptakan sistem birokrasi yang sangat profesional dan terisolasi dari tekanan politik. Ia memahami bahwa legitimasi rezim militernya bergantung sepenuhnya pada kemampuan untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan.

Arsitektur Ekonomi: Dewan Perencanaan Ekonomi dan Meritokrasi

Salah satu inovasi terpenting dalam pemerintahan Park adalah pembentukan Dewan Perencanaan Ekonomi (Economic Planning Board atau EPB) pada Juli 1961. EPB menjadi kementerian paling prestisius yang menarik ekonom terbaik bangsa, banyak di antaranya berpendidikan Amerika Serikat, untuk merumuskan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun. Strategi ini mengikuti teori “catch-up” Gerschenkron untuk mengatasi keterbelakangan melalui intervensi negara yang masif.

Transformasi Rekrutmen Pegawai Negeri

Park melakukan reformasi mendalam terhadap sistem pegawai negeri untuk memastikan efisiensi. Sebelum masanya, sistem rekrutmen didominasi oleh penunjukan khusus yang didasarkan pada kesetiaan politik. Park menggeser fokus ini ke sistem ujian kompetitif yang sangat ketat. Pegawai negeri yang lulus ujian ini memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi dan kebijakan publik, yang memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang kompleks dengan presisi militer.

Birokrasi di bawah Park beroperasi dengan “embedded autonomy”—mereka cukup independen untuk menghindari penangkapan oleh kepentingan khusus, namun cukup terhubung dengan sektor swasta untuk mengoordinasikan pertumbuhan. Park sendiri menghadiri Pertemuan Promosi Ekspor bulanan selama 18 tahun, sebuah forum di mana para pemimpin industri, birokrat, dan akademisi bertemu untuk menyempurnakan kebijakan secara langsung.

Keajaiban di Sungai Han: Industrialisasi dan Ekspor

Inti dari mukjizat ekonomi Korea Selatan adalah transisi dari industri ringan padat karya menuju industri berat dan kimia yang padat modal. Park memulainya dengan nasionalisasi bank-bank swasta untuk mengontrol aliran modal. Kredit kemudian disalurkan dalam bentuk “pinjaman kebijakan” dengan bunga sangat rendah kepada perusahaan-perusahaan yang menyelaraskan diri dengan target ekspor negara, yang memicu munculnya konglomerat keluarga yang dikenal sebagai chaebol.

Normalisasi Hubungan dengan Jepang (1965)

Sebuah langkah kontroversial namun strategis adalah normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang melalui Perjanjian Dasar 1965. Meskipun diprotes keras oleh mahasiswa dan masyarakat yang masih menderita luka kolonial, Park bersikeras bahwa kompensasi ekonomi lebih penting daripada permintaan maaf formal pada saat itu. Perjanjian ini membawa dana sebesar $800 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur besar seperti Jalan Tol Gyeongbu dan pembangunan POSCO (Pohang Iron and Steel Company). Dana ini menjadi bahan bakar utama bagi industrialisasi cepat Korea Selatan.

Dorongan Industri Berat dan Kimia (HCI Drive 1973)

Menanggapi perubahan situasi keamanan internasional (Doktrin Nixon dan penarikan pasukan AS), Park meluncurkan kampanye Industri Berat dan Kimia (HCI) pada tahun 1973. Fokus utamanya adalah enam industri strategis: baja, perkapalan, petrokimia, elektronik, permesinan, dan logam non-ferrous. Meskipun kebijakan ini menyebabkan misalokasi sumber daya dan penumpukan utang luar negeri, dampaknya terhadap kapasitas industri jangka panjang Korea Selatan sangat fenomenal.

Saemaul Undong: Transformasi Pedesaan dan Mentalitas

Visi pembangunan Park tidak berhenti di pabrik-pabrik kota. Pada tahun 1970, ia meluncurkan Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru) untuk mengatasi kemiskinan pedesaan yang endemik. Program ini unik karena menggabungkan bantuan negara dengan partisipasi masyarakat yang intensif. Warga desa didorong untuk memperbaiki infrastruktur mereka sendiri—jembatan, jalan, dan sistem irigasi—dengan bahan yang disediakan oleh pemerintah.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, Saemaul Undong bertujuan untuk mengubah mentalitas rakyat dari rasa kekalahan menjadi semangat “bisa” (can-do spirit). Program ini berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan hingga mencapai paritas dengan rumah tangga perkotaan pada pertengahan 1970-an. Namun, secara politik, gerakan ini juga berfungsi sebagai alat mobilisasi untuk memperkuat dukungan terhadap rezim Park di akar rumput.

Sisi Gelap: Penindasan Hak Asasi Manusia dan Otoritarianisme

Kemajuan ekonomi yang spektakuler ini dibayar dengan harga kemanusiaan yang sangat tinggi. Park Chung-hee memerintah dengan keyakinan bahwa ekonomi mendahului demokrasi, dan bahwa stabilitas nasional membenarkan pembungkaman kebebasan sipil. Rezimnya ditandai dengan penggunaan kekerasan negara, pengawasan konstan, dan penghancuran hak-hak buruh secara sistematis.

Pelanggaran HAM dan Penindasan Buruh

Eksploitasi tenaga kerja adalah fondasi dari strategi ekspor murah Korea. Di pasar pakaian Pyeonghwa di Seoul, ribuan pekerja muda bekerja 16 jam sehari dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka sering dipaksa bekerja lembur tanpa kompensasi dan bekerja dalam ruangan tanpa ventilasi yang memadai, menyebabkan banyak buruh menderita tuberkulosis dan penyakit kronis lainnya.

Kematian tragis Jeon Tae-il pada tahun 1970, seorang buruh yang membakar dirinya sebagai protes atas pelanggaran Undang-Undang Standar Buruh, menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Park. Jeon berteriak, “Kami bukan mesin!” dan “Biarkan kami beristirahat di hari Minggu!” sebelum akhirnya meninggal karena luka bakar. Rezim Park merespons gerakan buruh tersebut dengan menuduh para aktivis sebagai simpatisan komunis dan memenjarakan mereka tanpa proses hukum yang adil.

KCIA dan Sistem Yusin

Alat utama represi Park adalah Korean Central Intelligence Agency (KCIA). Didirikan tak lama setelah kudeta, KCIA memiliki kekuasaan hampir tak terbatas untuk menangkap, menyiksa, dan membungkam lawan politik. Pada tahun 1972, Park memberlakukan Konstitusi Yusin yang memberikan kekuasaan diktator absolut kepadanya, termasuk hak untuk menunjuk sepertiga anggota legislatif dan memerintah melalui langkah-langkah darurat yang menangguhkan kebebasan sipil.

Insiden Partai Revolusi Rakyat (PRP) pada tahun 1975 adalah salah satu catatan paling kelam dalam sejarah peradilan Korea. Berdasarkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan oleh KCIA, delapan orang dieksekusi hanya 18 jam setelah putusan mati diumumkan oleh Mahkamah Agung. Eksekusi ini sekarang secara luas dianggap sebagai pembunuhan yudisial, dan para korban telah dibebaskan secara anumerta oleh pengadilan modern pada tahun 2007.

Krisis 1979 dan Akhir Sang Diktator

Pada akhir 1970-an, sistem Park mulai retak. Ekonomi yang melambat akibat krisis minyak dunia, dikombinasikan dengan kemarahan rakyat terhadap represi Yusin, memicu kerusuhan massal yang dikenal sebagai Pemberontakan Busan-Masan (Bu-Ma) pada Oktober 1979. Mahasiswa dan warga biasa turun ke jalan menuntut penghentian kediktatoran Park.

Park merespons dengan kekerasan, mengirim tank dan pasukan penerjun payung ke Busan. Ketegangan di dalam lingkaran elit mengenai cara menangani protes ini mencapai puncaknya pada 26 Oktober 1979. Dalam sebuah perjamuan malam, Kim Jae-gyu, Direktur KCIA dan teman lama Park, menembak mati sang presiden. Kim kemudian mengklaim bahwa ia membunuh Park untuk mengakhiri kediktatoran dan memulihkan demokrasi, meskipun motif sebenarnya tetap menjadi perdebatan antara tindakan impulsif, kecemburuan terhadap rival, atau upaya penyelamatan bangsa.

Warisan yang Membelah Bangsa: Refleksi Etis

Hingga hari ini, Park Chung-hee tetap menjadi figur yang paling memancing gairah politik di Korea Selatan. Munculnya “Park Chung-hee Syndrome”—nostalgia terhadap kepemimpinan kuatnya selama masa ketidakpastian ekonomi—menunjukkan betapa dalam pengaruhnya terhadap kesadaran nasional. Survei Gallup Korea tahun 2021 dan 2024 secara konsisten menempatkannya sebagai salah satu presiden favorit rakyat Korea, terutama di kalangan generasi tua yang menyaksikan langsung transformasi dari kemiskinan menjadi kemakmuran.

Evaluasi Statistik Kemajuan Ekonomi Era Park (1961–1979)

Pertanyaan mendasar yang diajukan dalam ulasan ini adalah: Bisakah kemajuan sebuah negara dibenarkan jika dibangun di atas penindasan? Dari perspektif utilitarian yang sering dianut dalam teori negara pembangunan, Park dianggap sukses karena ia memberikan “kehidupan yang lebih baik” secara materi bagi jutaan orang. Namun, dari perspektif hak asasi manusia universal, tidak ada pertumbuhan PDB yang dapat menggantikan nyawa mereka yang disiksa atau dieksekusi secara tidak adil.

Park Chung-hee secara paradoks menciptakan fondasi bagi demokrasi yang ia benci. Dengan menciptakan kelas menengah yang berpendidikan dan makmur, ia secara tidak sengaja melahirkan kekuatan sosial yang pada akhirnya akan meruntuhkan sistem otoriter dan menuntut hak-hak politik penuh pada tahun 1987. Ia adalah seorang “arsitek berdarah”—pembangun yang menggunakan besi dan darah untuk menempa sebuah bangsa, meninggalkan warisan yang mengharuskan setiap generasi Korea Selatan untuk terus berdialog antara harga dari sebuah kemajuan dan nilai dari sebuah kebebasan. Laporan ini menyimpulkan bahwa sementara pencapaian ekonomi Park tidak dapat disangkal, ia tetap menjadi pengingat tragis tentang biaya moral yang harus dibayar ketika hak asasi manusia dikorbankan demi stabilitas ekonomi yang dipaksakan.