Ulama di Singgasana Modern: Ruhollah Khomeini dan Rekonfigurasi Geopolitik Islam (1902–1989)

Revolusi Iran tahun 1979 berdiri sebagai salah satu monumen sejarah paling anomali di abad ke-20, sebuah peristiwa yang menjungkirbalikkan teori-teori sosiologi politik konvensional mengenai sekularisasi global. Di pusat badai ini terdapat Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, seorang ulama yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di perpustakaan seminari, namun berhasil menggerakkan massa untuk meruntuhkan monarki Pahlavi yang didukung oleh kekuatan militer dan diplomatik Amerika Serikat. Kepemimpinan Khomeini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah eksperimen teokratis radikal yang menggabungkan tradisi skolastik Syiah dengan metode revolusioner modern, menciptakan sebuah preseden di mana otoritas agama mengambil alih singgasana negara modern. Laporan ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana kekuatan ideologi agama yang dikelola oleh satu visi mampu melumpuhkan mesin militer tercanggih di Timur Tengah dan secara permanen mengubah peta geopolitik dunia hingga hari ini.

Genealogi Perlawanan: Formasi Intelektual dan Spiritual

Ruhollah Khomeini lahir dalam atmosfer perlawanan dan tragedi yang membentuk karakter kerasnya di kemudian hari. Lahir di Khomein pada awal abad ke-20 (terdapat perbedaan catatan antara 1900 dan 1902), ia berasal dari garis keturunan pemilik tanah kecil, ulama, dan pedagang yang memiliki sejarah panjang dalam menentang pengaruh kolonial. Kakeknya, Ahmad Hindi, bermigrasi dari India ke Najaf untuk melarikan diri dari ekspansi kekuasaan Inggris, sebuah narasi keluarga yang menanamkan benih anti-imperialisme sejak dini. Kematian ayahnya, Mustafa Musawi, yang dibunuh oleh antek gubernur lokal hanya lima bulan setelah kelahiran Ruhollah, menciptakan luka mendalam yang sering dihubungkan dengan persepsi awal Khomeini terhadap ketidakadilan penguasa absolut.

Pendidikan Khomeini di seminari Qom di bawah asuhan Ayatollah Abdolkarim Haeri Yazdi merupakan periode formatif yang krusial. Di Qom, Khomeini tidak hanya menguasai yurisprudensi (fiqh) dan prinsip hukum Islam (usul al-fiqh), tetapi juga mendalami filsafat dan mistisisme Islam (irfan). Minatnya pada irfan, yang sering kali dicurigai oleh ulama tradisional yang lebih legalistik, memberikan Khomeini landasan metafisika tentang kepemimpinan spiritual yang aktif. Ia terinspirasi oleh pemikir seperti Mulla Sadra, yang menekankan integrasi antara pengetahuan intelektual dan tindakan moral di dunia nyata. Integrasi ini memungkinkan Khomeini untuk melampaui tradisi quietism (sikap pasif politik) yang dominan di kalangan ulama Syiah selama berabad-abad, dan mengembangkan pandangan bahwa seorang ulama memiliki tanggung jawab moral untuk mengintervensi urusan negara ketika keadilan terancam.

Akar Intelektual dan Pengaruh Teologis Khomeini

Benturan dengan Modernitas Pahlavi: Krisis Revolusi Putih

Transformasi Khomeini dari seorang cendekiawan yang tenang menjadi singa revolusi dipicu oleh kebijakan modernisasi radikal Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dikenal sebagai “Revolusi Putih” pada tahun 1963. Program ini, yang mencakup reformasi tanah dan hak pilih perempuan, dipromosikan oleh rezim sebagai kemajuan, namun Khomeini memandangnya sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan institusi agama dan memperdalam ketergantungan Iran pada Amerika Serikat dan Israel.

Bagi Khomeini, Revolusi Putih bukan sekadar reformasi ekonomi, melainkan serangan frontal terhadap identitas Islam Iran. Puncaknya terjadi pada peringatan Asyura tahun 1963, ketika Khomeini menyampaikan pidato keras yang secara langsung menyerang Shah, menyebutnya sebagai “budak Amerika” dan memperingatkannya untuk tidak menjadi pengkhianat bangsa. Tindakan ini menyebabkan penangkapannya, yang memicu pemberontakan 15 Khordad—sebuah peristiwa berdarah di mana militer menembaki massa yang menuntut pembebasan Khomeini. Peristiwa ini menciptakan jurang pemisah yang tidak dapat diperbaiki antara monarki dan kelas religius, serta mengukuhkan posisi Khomeini sebagai pemimpin oposisi nasional yang tak terbantahkan.

Pengasingan Khomeini dimulai pada tahun 1964 setelah ia mengutuk hukum kapitulasi yang memberikan kekebalan hukum bagi personel militer Amerika Serikat di Iran. Ia dideportasi pertama ke Turki, kemudian ke Najaf di Irak, di mana ia menghabiskan 13 tahun untuk mematangkan teori pemerintahannya. Pengasingan ini, yang dimaksudkan Shah untuk membungkamnya, justru menjadi “kawah candradimuka” di mana Khomeini menyusun kerangka kerja intelektual bagi jatuhnya monarki.

Wilayat al-Faqih: Revolusi dalam Teologi Syiah

Di Najaf, Khomeini memberikan serangkaian kuliah legendaris yang kemudian diterbitkan sebagai Hukumat-e Islami: Wilayat al-Faqih (Pemerintahan Islam: Mandat Ahli Hukum Islam). Doktrin ini merupakan inovasi teologis yang berani sekaligus kontroversial. Secara tradisional, mayoritas ulama Syiah percaya bahwa pemerintahan yang benar-benar sah hanya bisa didirikan oleh Imam Mahdi yang saat ini berada dalam kegaiban. Namun, Khomeini berargumen bahwa dalam masa ketiadaan Imam, tugas menjalankan pemerintahan dan menegakkan syariah jatuh ke tangan para ahli hukum Islam (fuqaha) yang adil dan berilmu.

Khomeini mengajukan tiga poin fundamental dalam teorinya:

1. Keniscayaan Negara Islam: Hukum Tuhan tidak bisa ditegakkan tanpa kekuasaan politik yang nyata.
2. Otoritas Absolut Faqih: Pemimpin ahli hukum memiliki otoritas yang sama dengan Nabi dan Imam dalam hal administrasi negara dan penegakan hukum.
3. Kewajiban Penggulingan Taghut: Setiap pemerintahan yang tidak didasarkan pada hukum Islam adalah tirani (taghut) yang wajib ditumbangkan oleh umat Islam.

Doktrin ini memberikan landasan ideologis bagi sebuah gerakan yang tidak hanya menginginkan reformasi, tetapi juga penghancuran total sistem monarki. Meskipun pada awalnya gagasan ini ditentang oleh beberapa ulama senior di Najaf, seperti Grand Ayatollah Abol-Qasem al-Khoei yang menganggapnya sebagai penyimpangan, Khomeini berhasil memenangkan hati generasi muda ulama dan aktivis yang merindukan aksi nyata melawan kediktatoran Shah.

Evolusi Konsep Pemerintahan Syiah

Strategi Revolusi Kaset: Media Kecil Melawan Mesin Negara

Sisi paling unik dari kepemimpinan Khomeini adalah kemampuannya memimpin revolusi besar melalui teknologi sederhana di tengah blokade media pemerintah yang canggih. Selama tinggal di Neauphle-le-Château, sebuah desa kecil di pinggiran Paris pada tahun 1978, Khomeini menjalankan apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai “Revolusi Kaset”. Pidato-pidato politiknya direkam ke dalam kaset audio, diselundupkan ke Iran melalui jaringan pendukungnya, dan direplikasi secara massal di masjid-masjid serta bazar.

Kaset-kaset ini menjadi instrumen komunikasi asimetris yang sangat efektif. Di saat radio dan televisi dikendalikan secara ketat oleh rezim Shah, kaset audio menawarkan suara Khomeini yang intim, berwibawa, dan tidak tersensor langsung ke ruang tamu rakyat Iran. Pesannya sederhana namun menghujam: Shah adalah boneka asing yang harus pergi, dan keadilan hanya bisa dicapai melalui Islam.

Selain kaset, Khomeini juga memanfaatkan keberadaannya di Paris untuk menarik perhatian media internasional. Dengan bantuan asisten yang cerdas seperti Ebrahim Yazdi, Khomeini memoles citranya untuk konsumsi Barat sebagai sosok spiritual yang teraniaya, mirip dengan tokoh pembebasan moral lainnya, guna mendapatkan simpati global dan memperlemah dukungan internasional bagi Shah. Strategi ini berhasil menciptakan paradoks; seorang ulama tradisional menggunakan instrumen komunikasi paling modern dan jaringan global untuk meruntuhkan sebuah negara yang mencoba melakukan modernisasi secara paksa.

Anatomi Keruntuhan Militer: Ideologi vs Senjata Modern

Kejatuhan militer Iran (Artesh) pada tahun 1979 merupakan momen yang membingungkan bagi banyak analis pertahanan Barat. Artesh saat itu adalah kekuatan tempur paling modern di Timur Tengah, dilengkapi dengan pesawat tempur F-14 dan tank-tank canggih dari Amerika Serikat. Namun, kekuatan ini lumpuh ketika berhadapan dengan gelombang manusia yang dipersenjatai hanya dengan keyakinan dan seruan Allahu Akbar.

Faktor sosiopsikologis memainkan peran yang lebih menentukan daripada perimbangan senjata api. Analisis menunjukkan bahwa desertasi masal dalam militer dipicu oleh dua faktor utama: keluhan moral dan ketakutan akan keselamatan pribadi. Khomeini dengan cerdik menginstruksikan para demonstran untuk tidak melawan tentara dengan kekerasan, melainkan dengan bunga dan seruan “kenapa kalian menembak saudara sendiri?”. Taktik ini menciptakan krisis hati nurani di kalangan prajurit kelas bawah, yang sebagian besar adalah anak-anak petani dan buruh yang secara religius setia pada ulama.

Ketidakpastian kepemimpinan di tingkat atas—di mana Shah yang sedang sakit parah ragu-ragu antara memberikan konsesi atau melakukan tindakan keras yang brutal—mempercepat keruntuhan komando. Ketika militer akhirnya menyatakan netralitasnya pada 11 Februari 1979, monarki Pahlavi secara de facto berakhir, membuktikan bahwa legitimasi moral yang kuat dapat melumpuhkan daya tembak militer yang paling canggih sekalipun.

Faktor-Faktor Kunci Kegagalan Militer Shah

Singgasana Modern: Pelembagaan Wilayat al-Faqih

Setelah kemenangan revolusi, Khomeini tidak membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan kelompok liberal atau nasionalis yang ikut membantu menjatuhkan Shah. Sebaliknya, ia dengan cepat mengonsolidasi kekuasaan melalui pembentukan institusi-institusi revolusioner seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan Dewan Revolusi. Referendum pada Maret 1979 secara resmi menetapkan Iran sebagai Republik Islam dengan dukungan yang luar biasa.

Konstitusi baru Iran secara unik mengintegrasikan elemen teokrasi dan demokrasi, namun menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan Vali-e Faqih (Pemimpin Tertinggi). Institusi ini memiliki kontrol absolut atas militer, peradilan, dan kebijakan luar negeri, menjadikannya otoritas yang jauh melampaui presiden terpilih. Amendemen konstitusi pada tahun 1989, sesaat sebelum kematian Khomeini, semakin memperkuat jabatan ini dengan menghapus syarat bahwa Pemimpin Tertinggi haruslah seorang Grand Ayatollah, sehingga memungkinkan transisi kekuasaan ke tangan Ali Khamenei dan memastikan kelangsungan sistem tersebut tanpa harus terikat pada hierarki skolastik yang kaku.

Transformasi Domestik: Puritanisme dan Kontroversi Hak Sipil

Di bawah pemerintahan Khomeini, Iran mengalami transformasi sosial yang drastis. Rezim baru segera melancarkan “Revolusi Kebudayaan” yang bertujuan untuk membersihkan pengaruh Barat dari universitas dan lembaga pemerintah. Puritanisme agama menjadi norma baru, di mana alkohol, musik Barat, dan film-film tertentu dilarang keras.

Dampak terhadap perempuan adalah salah satu aspek yang paling sering dikritik oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Meskipun perempuan merupakan bagian integral dari gerakan revolusi, pemerintahan Khomeini segera mewajibkan hijab dan mencabut Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang sebelumnya memberikan hak-hak lebih luas bagi perempuan dalam hal perceraian dan asuh anak. Meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik masih dimungkinkan—berbeda dengan model ekstrem seperti Taliban—ruang gerak mereka tetap dibatasi oleh interpretasi syariah yang konservatif.

Kekerasan politik juga menandai tahun-tahun awal pemerintahan Khomeini. Ratusan pendukung rezim lama dieksekusi, dan kelompok-kelompok oposisi seperti Mujahidin-e Khalq (PMOI) serta partai komunis PPI ditindak dengan tangan besi setelah mereka mulai menentang dominasi ulama. Bagi para pengikutnya, ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengamankan revolusi dari konspirasi asing; bagi para pengkritiknya, ini adalah awal dari kediktatoran baru yang mengenakan jubah agama.

Komparasi Hak Sipil dan Sosial (Pra- vs Pasca-Revolusi)

Geopolitik Perlawanan: “Tanpa Timur, Tanpa Barat”

Kebijakan luar negeri Khomeini didefinisikan oleh kemandirian mutlak dan tantangan terhadap tatanan dunia bipolar Perang Dingin. Slogannya, “Tanpa Timur, Tanpa Barat,” menolak dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet secara setara. Peristiwa yang paling mendefinisikan era ini adalah krisis sandera kedutaan besar AS di Teheran (1979–1981), di mana mahasiswa revolusioner menahan 52 diplomat Amerika selama 444 hari dengan dukungan penuh dari Khomeini.

Krisis ini secara permanen mengubah persepsi Barat terhadap Iran dan sebaliknya. Khomeini melabeli Amerika Serikat sebagai “Setan Besar” (Great Satan), sebuah istilah yang bukan sekadar retorika, melainkan pernyataan bahwa AS adalah penghalang utama bagi keadilan global dan kedaulatan umat Islam. Permusuhan ini membawa Iran ke dalam isolasi internasional, yang diperburuk oleh sanksi ekonomi yang merusak PDB negara secara drastis dalam dekade-dekade berikutnya.

Perang Iran-Irak (1980–1988), yang dipicu oleh invasi Saddam Hussein, menjadi ujian bagi ketahanan ideologis Iran. Khomeini menolak tawaran gencatan senjata selama bertahun-tahun, bersikeras untuk menggulingkan Saddam dan menyebarkan revolusi, hingga akhirnya ia terpaksa menerima gencatan senjata pada tahun 1988 yang ia deskripsikan sebagai “meminum cawan racun”. Meskipun perang tersebut menghancurkan ekonomi, secara internal ia memperkuat narasi tentang Iran sebagai bangsa yang dikepung namun tetap teguh berkat iman.

Globalisasi Khomeinisme dan Pembentukan Poros Perlawanan

Visi Khomeini tidak terbatas pada wilayah geografi Iran. Ia percaya bahwa revolusinya adalah model bagi semua bangsa yang tertindas (mostazafin) di dunia. Dampak global yang paling nyata adalah pembentukan “Axis of Resistance” (Poros Perlawanan), sebuah jaringan kelompok militan dan sekutu regional yang didukung Iran untuk menentang pengaruh AS dan Israel di Timur Tengah.

Hezbollah di Lebanon merupakan “anak kandung” paling sukses dari visi ini. Didirikan pada awal 1980-an dengan bantuan Garda Revolusi Iran, Hezbollah mengadopsi penuh doktrin Wilayat al-Faqih dan loyalitas mutlak kepada Khomeini. Pengaruh Khomeini juga merambah ke kelompok-kelompok Sunni seperti Jihad Islam Palestina dan, pada tingkat tertentu, memberikan inspirasi bagi kebangkitan gerakan Islamisme di seluruh dunia, termasuk di Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

Menariknya, hubungan Khomeini dengan gerakan Sunni arus utama seperti Ikhwanul Muslimin bersifat kompleks. Pada awalnya, revolusi Iran dipandang sebagai kemenangan inspiratif oleh banyak aktivis Ikhwanul Muslimin. Namun, perbedaan doktrin, ambisi sektarian Iran untuk mengekspor model Syiah, serta aliansi Iran dengan rezim Suriah yang menindas aktivis Ikhwanul Muslimin di dalam negeri, menyebabkan kekecewaan dan keretakan yang memperdalam jurang sektarian di dunia Islam.

Jaringan Pengaruh Regional Iran (Axis of Resistance)

Fatwa Salman Rushdie dan Batas-Batas Otoritas Global

Pada bulan Februari 1989, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya, Khomeini mengeluarkan fatwa yang memerintahkan eksekusi terhadap penulis Salman Rushdie atas bukunya The Satanic Verses yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad. Fatwa ini merupakan demonstrasi kekuasaan transnasional yang radikal. Dengan mengeluarkan perintah kematian terhadap seorang warga negara asing yang tinggal di luar negeri, Khomeini mengklaim bahwa hukum Islam dan otoritasnya sebagai pemimpin agama memiliki yurisdiksi universal yang melampaui kedaulatan negara nasional dan norma internasional.

Peristiwa ini memicu krisis diplomatik besar antara Iran dan Barat, terutama Inggris. Fatwa Rushdie tidak hanya memicu protes keras dan kekerasan di berbagai belahan dunia, tetapi juga mengukuhkan citra Iran di mata dunia Barat sebagai pusat ekstremisme yang berbahaya. Namun, bagi para pengikut Khomeini, fatwa ini adalah bentuk pembelaan tertinggi terhadap kehormatan agama di hadapan arogansi budaya Barat. Hingga hari ini, warisan fatwa tersebut tetap menjadi pengingat tentang benturan fundamental antara nilai-nilai kebebasan berekspresi liberal dan tuntutan kepatuhan ideologis religius.

Dampak di Indonesia dan Asia Tenggara: Inspirasi dan Kekhawatiran

Revolusi Iran 1979 memiliki resonansi yang signifikan di Indonesia dan Asia Tenggara. Bagi banyak intelektual dan aktivis Muslim di Indonesia era Orde Baru, keberhasilan Khomeini menumbangkan rezim otoriter yang didukung AS memberikan harapan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan alternatif untuk perubahan sosial dan politik. Buku-buku karya Khomeini dan cendekiawan revolusioner Iran lainnya seperti Ali Shariati diterjemahkan secara luas dan dipelajari di kampus-kampus Indonesia.

Namun, resonansi ini juga memicu kekhawatiran dari pemerintah Orde Baru dan sebagian elit Sunni yang merasa terancam oleh potensi radikalisme Syiah atau “ekspor revolusi” ke Indonesia. Hal ini mendorong pengawasan ketat terhadap komunitas Syiah dan debat panjang mengenai relevansi konsep Wilayat al-Faqih dalam konteks negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Meskipun model teokrasi Iran tidak diadopsi di Indonesia, etika politik Khomeini yang menekankan moralitas dan keberpihakan pada rakyat tetap menjadi subjek studi akademis dan inspirasi bagi sebagian gerakan politik Islam kontemporer.

Kesimpulan: Warisan Abadi Ulama di Singgasana

Ruhollah Khomeini meninggal pada 3 Juni 1989, meninggalkan sebuah bangsa yang berubah secara fundamental dan dunia yang masih bergelut dengan konsekuensi tindakannya. Pemakamannya dihadiri oleh jutaan orang, mencatat rekor sebagai salah satu pertemuan massa terbesar dalam sejarah, yang mencerminkan kecintaan sekaligus pengabdian para pengikutnya.

Lahir sebagai anak yatim di sebuah kota kecil, Khomeini berakhir sebagai “arsitek teokrasi modern” yang berhasil menggabungkan tradisi kuno dengan realitas politik abad ke-20. Ia membuktikan bahwa di era modern, kekuatan ideologi agama tidak hanya tetap relevan, tetapi juga mampu menumbangkan kekuatan militer dan diplomatik yang jauh lebih besar secara material.

Namun, warisannya tetap menjadi subjek perdebatan yang intens. Di satu sisi, ia adalah simbol perlawanan terhadap imperialisme dan kebanggaan bagi banyak orang di dunia Islam. Di sisi lain, sistem yang ia dirikan sering kali dikritik karena pengekangan hak-hak sipil, isolasi internasional, dan penciptaan elit ulama yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa akuntabilitas demokratis yang penuh. Bagaimana visi satu orang ini terus membentuk geopolitik dunia—dari program nuklir Iran hingga konflik proksi di Timur Tengah—adalah bukti bahwa Ruhollah Khomeini bukan sekadar figur sejarah, melainkan fenomena yang terus hidup dalam dinamika kekuasaan global hari ini.

Kekuatan utama Khomeini terletak pada kemampuannya untuk tetap setia pada visinya tanpa kompromi, hidup dalam kesederhanaan yang kontras dengan kemewahan Shah, dan berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh massa yang terpinggirkan. Ia adalah pengingat abadi bahwa dalam politik dunia, keyakinan sering kali menjadi senjata yang lebih mematikan daripada misil paling canggih sekalipun. Pelajaran dari revolusinya tetap krusial bagi setiap penguasa modern: bahwa pembangunan ekonomi dan kekuatan militer tanpa legitimasi budaya dan keadilan sosial adalah bangunan yang rapuh di hadapan badai ideologi.