Hegemoni Sriwijaya di Selat Malaka: Analisis Manajemen Keamanan Maritim dan Stabilitas Perdagangan Global Antara Tiongkok dan India

Arteri Maritim Dunia dan Munculnya Thalassokrasi Pertama di Nusantara

Selat Malaka secara historis telah menjadi salah satu jalur pelayaran paling krusial dalam sejarah peradaban manusia, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia kuno, yaitu India dan Tiongkok. Dalam konteks geopolitik abad ke-7 hingga ke-13, Selat Malaka bukan sekadar jalur air sempit, melainkan sebuah ruang kontestasi kekuasaan di mana stabilitas keamanan sangat menentukan arus kekayaan global. Kerajaan Sriwijaya muncul sebagai entitas politik pertama yang mampu melakukan konsolidasi kekuasaan secara efektif atas wilayah perairan ini melalui model pemerintahan thalassokrasi, yaitu sebuah negara yang mendasarkan kekuatan utamanya pada dominasi maritim dan kontrol atas rute perdagangan laut.

Pencapaian Sriwijaya dalam mengelola Selat Malaka sering kali dipandang hanya dari sudut pandang militeristik, namun analisis yang lebih mendalam menunjukkan adanya strategi manajemen risiko maritim yang sangat canggih, yang mencakup integrasi komunitas nomaden laut, birokrasi yang terspesialisasi, serta sistem pengawalan kapal yang berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi para pedagang internasional. Keamanan di selat ini merupakan kebutuhan mendesak bagi stabilitas perdagangan dunia karena ancaman perompakan yang bersifat endemik di wilayah-wilayah “choke point” atau titik cekik maritim. Sriwijaya memahami bahwa untuk menjadi pusat emporium dunia, mereka tidak hanya harus memiliki armada perang yang kuat, tetapi juga harus mampu menawarkan rasa aman yang dapat diandalkan oleh para pelaut yang datang dari berbagai belahan dunia.

Struktur geografi Selat Malaka yang berbentuk corong dengan panjang sekitar 500 mil (800 km) menjadikannya wilayah yang sangat rentan terhadap serangan bajak laut yang bersembunyi di ribuan pulau kecil dan teluk-teluk tersembunyi. Sebelum dominasi Sriwijaya, para pedagang sering kali memilih rute darat melalui Tanah Genting Kra untuk menghindari risiko di laut. Namun, dengan munculnya Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7, peta perdagangan berubah secara drastis karena keberhasilan kerajaan ini dalam “membuka” kembali Selat Malaka melalui penumpasan sistematis terhadap kelompok pembajak dan penetapan aturan main yang jelas bagi semua pihak yang melintas.

Geostrategi dan Formasi Kekuasaan Mandala

Kejayaan Sriwijaya tidak dapat dipisahkan dari letak geografisnya yang sangat strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional. Berpusat di delta Sungai Musi, Palembang, Sriwijaya memposisikan dirinya sebagai pintu gerbang yang mengontrol akses masuk dan keluar dari Samudra Hindia menuju Laut Cina Selatan melalui dua titik krusial: Selat Malaka di utara dan Selat Sunda di selatan. Penguasaan atas kedua selat ini memberikan Sriwijaya kemampuan untuk memonopoli arus barang dan manusia, menjadikannya sebagai “bandara utama” atau hub transhipment terbesar di Asia Tenggara pada masanya.

Struktur Politik Mandala dan Ritual Kesetiaan

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Sriwijaya dikenal dengan istilah mandala, sebuah konsep politik yang berbeda dengan konsep negara-bangsa modern yang memiliki batas wilayah daratan yang kaku. Mandala, yang secara harfiah berarti “lingkaran,” menggambarkan sebuah konstelasi kekuasaan yang bersifat difus dan pluriform, di mana penguasa pusat (Maharaja) mengandalkan jaringan kesetiaan dari para penguasa lokal atau dhatu. Hubungan antara pusat dan daerah penyangga ini bersifat ritualistik dan berbasis pada distribusi keuntungan ekonomi bersama, bukan semata-mata pada penaklukan fisik.

Dalam struktur mandala ini, keberhasilan seorang penguasa ditentukan oleh kemampuannya untuk menarik loyalitas para pemangku kepentingan maritim yang sering kali memiliki agenda yang saling bertentangan. Maharaja Sriwijaya harus bertindak sebagai mediator sekaligus penjamin stabilitas di antara berbagai pelabuhan otonom di sepanjang pesisir Sumatra dan Semenanjung Malaya. Tanpa adanya kesepakatan kolektif mengenai keamanan laut, sistem perdagangan ini akan hancur oleh konflik internal antar-pelabuhan yang bersaing.

Analisis terhadap Prasasti Telaga Batu menunjukkan bahwa Sriwijaya menggunakan mekanisme sumpah setia yang sangat keras untuk menjaga integritas struktur mandala ini. Prasasti tersebut memuat kutukan yang ditujukan kepada para pejabat, termasuk putra mahkota, kapten bahari, hingga tukang cuci kerajaan, agar mereka tidak melakukan makar atau berkolaborasi dengan musuh di laut. Ritual meminum air sumpah yang dialirkan melalui cerat prasasti menjadi pengikat psikologis bagi para birokrat maritim untuk tetap setia pada kebijakan keamanan pusat.

Peran Strategis Orang Laut dalam Manajemen Keamanan

Salah satu inovasi paling signifikan dari Sriwijaya dalam mengelola keamanan selat adalah integrasi komunitas Orang Laut ke dalam struktur pertahanan dan ekonomi kerajaan. Orang Laut merupakan kelompok masyarakat nomaden yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas perahu dan memiliki pengetahuan navigasi yang tidak tertandingi mengenai seluk-beluk kepulauan di sekitar Selat Malaka, Kepulauan Riau, dan Lingga. Sebelum periode Sriwijaya, kelompok-kelompok ini sering kali dianggap sebagai ancaman bagi pelayaran karena kecenderungan mereka untuk melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal yang masuk ke wilayah mereka.

Transformasi dari Pembajak Menjadi Polisi Laut

Strategi Sriwijaya bukanlah untuk membasmi Orang Laut, melainkan untuk melakukan kooptasi dan memberikan mereka peran formal dalam administrasi laut. Melalui hubungan patron-klien, Maharaja Sriwijaya memberikan legitimasi dan perlindungan politik kepada Orang Laut, sementara mereka memberikan kekuatan militer dan jasa pengawasan. Orang Laut bertransformasi menjadi “fierce protectors” atau pelindung yang ganas yang bertugas melakukan patroli di sepanjang rute pelayaran internasional untuk memastikan tidak ada bajak laut liar yang beroperasi di wilayah kekuasaan Sriwijaya.

Pemberian gelar kebangsawanan dan pengakuan sebagai anggota angkatan laut kerajaan membuat Orang Laut merasa memiliki kebanggaan dan prestise. Mereka diberi tugas spesifik sebagai penjaga pantai, penjemput kapal-kapal asing agar mau berlabuh di Palembang, serta pemungut pajak di titik-titik terpencil yang sulit dijangkau oleh birokrasi darat. Kemampuan mereka untuk bergerak cepat di perairan dangkal menjadikannya instrumen yang sangat efektif untuk mengejar perompak kecil yang mencoba bersembunyi di hutan bakau.

Kontrak Kepercayaan dan Distribusi Keuntungan

Hubungan antara Sriwijaya dan Orang Laut didasarkan pada distribusi keuntungan yang adil dari hasil perdagangan maritim. Sriwijaya memberikan akses kepada teknologi boat-building yang lebih maju dan alat-alat besi, sementara Orang Laut memastikan bahwa arus komoditas forest products (hasil hutan) dari pedalaman Sumatra dapat mengalir dengan lancar ke pelabuhan ekspor. Ketika kapal dagang asing datang, Orang Laut bertindak sebagai penjamin keamanan bahwa muatan kapal tersebut tidak akan diganggu selama kapal tersebut mematuhi peraturan pelabuhan yang ditetapkan.

Kegagalan untuk mempertahankan kesetiaan Orang Laut terbukti berakibat fatal bagi stabilitas selat. Sejarah mencatat bahwa ketika kekuasaan Sriwijaya melemah setelah serangan Chola pada 1025 M, kelompok-kelompok Orang Laut yang kehilangan patronase sering kali kembali ke aktivitas pembajakan atau membentuk pusat-pusat kekuatan kecil yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan maritim di Selat Malaka sangat bergantung pada kemampuan otoritas pusat untuk menyeimbangkan antara penggunaan kekuatan militer dan manajemen insentif bagi masyarakat maritim lokal.

Sistem Pengawalan (Escort) dan Kebijakan Wajib Singgah

Sriwijaya menerapkan kebijakan ekonomi-militer yang sangat ketat untuk memastikan dominasinya di Selat Malaka. Inti dari manajemen keamanan ini adalah kebijakan mandatory stopover atau wajib singgah bagi setiap kapal yang melewati perairan yang dikuasainya. Kebijakan ini bukan sekadar untuk memungut pajak, melainkan untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan di wilayah tersebut terpantau dan berada dalam kendali pusat.

Hak Pengawalan dan Jaminan Keselamatan

Sebagai imbalan atas pajak dan bea cukai yang dibayarkan, Sriwijaya menyediakan jasa pengawalan oleh armada perang mereka. Kapal-kapal dagang yang membawa komoditas berharga seperti sutra dari Tiongkok atau tekstil dari India sering kali menjadi target empuk bagi perompak di selat-selat sempit. Sriwijaya menyiapkan armada militer yang bertugas mendampingi kapal-kapal tersebut dari pintu masuk selat hingga mencapai pelabuhan yang aman.

Mekanisme pengawalan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai “Pax Srivijaya” di Selat Malaka. Para pedagang internasional bersedia membayar biaya perlindungan karena biaya tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan risiko kehilangan seluruh muatan akibat serangan bajak laut. Sriwijaya secara efektif mengkomersialkan keamanan dan mengubahnya menjadi salah satu sumber pendapatan utama kerajaan.

Sanksi bagi Pelanggar Kebijakan

Ketegasan dalam penegakan hukum maritim merupakan prasyarat mutlak bagi keberlangsungan sistem ini. Sriwijaya tidak segan-segan menggunakan kekuatan militernya untuk menghukum kapal-kapal dagang yang mencoba melewati selat tanpa berhenti di pelabuhan yang telah ditentukan. Sejarah mencatat bahwa kapal-kapal yang melanggar protokol ini akan dikejar, disita, atau bahkan ditenggelamkan oleh armada laut Sriwijaya. Tindakan keras ini berfungsi sebagai deterensi bagi pedagang lain agar tidak mencoba merusak sistem monopoli keamanan yang telah dibangun.

Operasi penertiban ini juga mencakup penaklukan terhadap pelabuhan-pelabuhan pesaing yang mencoba menawarkan jasa serupa atau memotong rute perdagangan Sriwijaya. Penaklukan Kerajaan Melayu dan wilayah Tulang Bawang di Lampung pada abad ke-7 merupakan langkah strategis untuk menutup alternatif jalur pelarian di Selat Malaka dan Selat Sunda. Dengan menguasai semua titik masuk, Sriwijaya memastikan bahwa “keamanan” yang mereka tawarkan adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi pedagang global.

Analisis Birokrasi Maritim dan Gelar Pejabat dalam Prasasti

Untuk mengelola sistem keamanan yang begitu kompleks, Sriwijaya membangun birokrasi maritim yang sangat terorganisir. Prasasti Telaga Batu memberikan bukti epigrafis yang paling eksplisit mengenai struktur birokrasi ini. Daftar pejabat yang dimuat dalam prasasti tersebut menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas antara fungsi administratif, militer, dan teknis di laut.

Jabatan Puhāvam: Kapten Kapal sebagai Elite Militer

Salah satu jabatan paling krusial yang disebutkan adalah puhāvam, yang diterjemahkan sebagai kapten kapal atau komandan bahari. Posisi puhāvam dalam hierarki sosial Sriwijaya sangat tinggi, namun juga sangat diawasi. Hal ini dikarenakan kapten kapal memiliki kontrol langsung atas aset militer terpenting kerajaan—yaitu kapal-kapal perang—dan memiliki kemampuan untuk melakukan mobilisasi pasukan di laut yang jauh dari jangkauan kontrol pusat secara fisik.

Kewajiban bagi para puhāvam untuk melakukan sumpah setia di depan Prasasti Telaga Batu mencerminkan kekhawatiran penguasa Sriwijaya terhadap potensi pembangkangan atau pengkhianatan di laut. Jika seorang puhāvam memutuskan untuk bekerja sama dengan kekuatan asing atau menjadi bajak laut independen, hal itu akan menciptakan lubang besar dalam sistem keamanan kerajaan. Oleh karena itu, pengikatan melalui ritual sumpah yang bersifat religius-magis merupakan instrumen manajemen risiko untuk menjamin loyalitas para komandan laut ini.

Jabatan Pratisāra: Pengawas Keamanan dan Administrasi

Selain puhāvam, jabatan lain yang relevan adalah pratisāra, yang diduga berperan sebagai petugas pengawas atau intelijen maritim yang bertugas di pos-pos pemeriksaan di sepanjang selat. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kapal yang masuk ke wilayah perairan Sriwijaya telah terdaftar dan mematuhi aturan pengawalan. Keberadaan pratisāra menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki sistem pemantauan yang melampaui sekadar keberadaan fisik kapal perang, melainkan mencakup jaringan administrasi yang tersebar di titik-titik strategis.

Daftar pejabat lain seperti Dandanayaka (penegak hukum) dan Vaniyāga (pedagang berlisensi) melengkapi ekosistem keamanan ini. Para penegak hukum di pelabuhan memastikan bahwa perdagangan berjalan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara para pedagang berlisensi bertindak sebagai perpanjangan tangan ekonomi kerajaan di pasar-pasar internasional seperti Guangzhou di Tiongkok. Kerjasama terpadu antara berbagai elemen birokrasi inilah yang memungkinkan Sriwijaya untuk mempertahankan hegemoni maritimnya selama berabad-abad.

Dinamika Hubungan dengan Tiongkok dan India: Upeti sebagai Diplomasi Keamanan

Hegemoni Sriwijaya di Selat Malaka tidak akan bertahan lama tanpa pengakuan internasional dari kekuatan-kekuatan besar di Asia. Diplomasi Sriwijaya dengan Dinasti Tang dan kemudian Dinasti Song di Tiongkok merupakan contoh klasik dari penggunaan “soft power” untuk memperkuat kontrol maritim. Dengan memposisikan dirinya sebagai vasal yang setia dan pengirim upeti yang rutin, Sriwijaya mendapatkan legitimasi sebagai penguasa sah atas jalur laut menuju Tiongkok.

Tiongkok sebagai Penjamin Kepercayaan

Bagi Tiongkok, Sriwijaya (yang mereka sebut sebagai Sanfoqi) adalah mitra keamanan yang ideal. Kekaisaran Tiongkok lebih memilih untuk melakukan perdagangan melalui satu pintu gerbang yang stabil daripada berurusan dengan puluhan pelabuhan kecil yang tidak teratur dan rawan konflik. Sriwijaya menjamin keselamatan para pedagang dan utusan Tiongkok, sementara Tiongkok memberikan pengakuan resmi yang menaikkan prestise Sriwijaya di mata kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara.

Dokumen Chinese records mencatat bahwa hubungan ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sriwijaya mendapatkan akses prioritas ke pasar Tiongkok yang luas, sementara Tiongkok mendapatkan aliran barang-barang mewah dan bahan obat-obatan seperti kemenyan (benzoin) dan kapur barus (camphor) yang dikumpulkan Sriwijaya dari pedalaman Nusantara. Stabilitas yang diciptakan Sriwijaya di Selat Malaka secara langsung mendukung kemakmuran ekonomi Dinasti Song, yang sangat bergantung pada pajak dari perdagangan maritim untuk membiayai operasional militer dan birokrasi mereka.

Pusat Pendidikan Buddha sebagai Basis Diplomasi Budaya

Selain perdagangan, Sriwijaya memperkuat posisinya sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang diakui secara global. Kunjungan biksu Yijing pada abad ke-7 yang mencatat adanya lebih dari seribu biksu yang belajar di Palembang memberikan bukti bahwa Sriwijaya adalah pusat intelektual yang setara dengan pusat-pusat pendidikan di India seperti Nalanda. Keunggulan budaya ini membuat para penguasa di India dan Tiongkok melihat Sriwijaya bukan sebagai bangsa “barbar” di selatan, melainkan sebagai peradaban yang beradab dan terhormat.

Diplomasi budaya ini memiliki implikasi keamanan yang nyata. Pengakuan atas status Sriwijaya sebagai pelindung agama Buddha membuatnya mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan Buddha di India, seperti Kerajaan Pala di Bengal. Hubungan religius ini mempermudah mobilitas manusia dan ideologi di sepanjang Selat Malaka, menciptakan sebuah jaringan sosial lintas batas yang memperkuat stabilitas politik regional.

Analisis Risiko dan Krisis: Konflik Chola dan Runtuhnya Monopoli Keamanan

Meskipun sistem keamanan Sriwijaya tampak sangat kuat, ia memiliki kerentanan yang inheren dalam model ekonominya yang bersifat ekstraktif dan monopolistik. Ketegangan mulai muncul ketika biaya perlindungan yang dibebankan Sriwijaya dianggap terlalu membebani oleh mitra dagangnya, terutama para pedagang dari India Selatan yang terorganisir dalam serikat dagang (guild) seperti Manigramam.

Invasi Chola 1025 M: Retaliasi atas Gangguan Perdagangan

Puncak dari ketegangan ini adalah ekspedisi militer besar-besaran yang diluncurkan oleh Kaisar Rajendra Chola I pada tahun 1025 M. Analisis sejarah menunjukkan bahwa serangan ini merupakan bentuk pembalasan ekonomi (economic retaliation) atas kebijakan Sriwijaya yang dianggap menghambat perdagangan langsung antara India dan Tiongkok. Sriwijaya dilaporkan sering kali memaksa kapal-kapal India untuk berhenti di pelabuhannya dan membayar pajak yang sangat tinggi, serta menggunakan Orang Laut untuk melakukan intimidasi terhadap kapal-kapal yang mencoba mencari rute alternatif.

Serangan Chola dilakukan dengan sangat taktis. Alih-alih melewati Selat Malaka yang dijaga ketat, armada Chola berlayar langsung melalui Samudra Hindia dan menyerang dari arah selatan (Selat Sunda), mengejutkan pertahanan Sriwijaya yang lebih fokus pada sisi utara. Dampak serangan ini sangat melumpuhkan:

1. Penangkapan Maharaja Sangrama Vijayatunggavarman yang menyebabkan kekosongan kepemimpinan.
2. Penjarahan harta kerajaan di Palembang dan penghancuran infrastruktur pelabuhan di Kedah.
3. Runtuhnya kepercayaan internasional terhadap kemampuan Sriwijaya dalam menjamin keamanan selat.
4. Fragmentasi wilayah mandala, di mana daerah-daerah seperti Jambi (Malayu) mulai melepaskan diri dan mencari otonomi sendiri.

Fragmentasi Pasca-Chola dan Kembalinya Era Pembajakan

Meskipun Sriwijaya tidak sepenuhnya musnah setelah serangan 1025 M, hegemoni absolutnya atas Selat Malaka telah berakhir. Chola tidak meninggalkan pasukan pendudukan permanen, melainkan hanya ingin “membuka” selat bagi perdagangan bebas bagi serikat dagang mereka. Namun, ketiadaan otoritas tunggal yang kuat justru membawa bencana baru bagi keamanan selat. Tanpa sistem pengawalan pusat dan patronase bagi Orang Laut, Selat Malaka kembali menjadi wilayah yang sangat berbahaya.

Munculnya kelompok-kelompok pembajak independen yang tidak lagi terikat oleh sumpah setia kepada Maharaja menyebabkan volume perdagangan menurun di beberapa titik. Ketidakstabilan ini akhirnya mengundang intervensi dari kekuatan-kekuatan lain, termasuk upaya Tiongkok di masa Dinasti Ming (melalui Laksamana Cheng Ho) untuk kembali melakukan penertiban terhadap sarang-sarang perompak di Palembang yang saat itu sudah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin bajak laut asal Tiongkok seperti Chen Zuyi.

Ekonomi Politik Perlindungan: Pajak dan Manajemen Sumber Daya

Dominasi Sriwijaya di Selat Malaka sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola sumber daya ekonomi yang didapat dari aktivitas maritim. Pajak yang dipungut dari kapal-kapal dagang internasional dialokasikan untuk membiayai infrastruktur keamanan, pemeliharaan armada, dan upeti diplomatik. Selain itu, Sriwijaya mengontrol secara ketat komoditas bernilai tinggi dari pedalaman yang menjadi daya tarik utama bagi pedagang Tiongkok dan India.

Komoditas Strategis dan Monopoli Perdagangan

Sriwijaya tidak hanya bertindak sebagai pengelola keamanan, tetapi juga sebagai pedagang monopolis untuk barang-barang tertentu. Hasil hutan dari Sumatra, seperti gaharu, cendana, kemenyan, dan kapur barus, sangat dicari di pasar internasional karena kegunaannya dalam pengobatan dan ritual keagamaan.

Penguasaan atas sumber daya ini memastikan bahwa para pedagang memiliki alasan kuat untuk tetap singgah di pelabuhan Sriwijaya meskipun mereka harus membayar pajak yang tinggi. Sriwijaya secara efektif mengintegrasikan ekonomi pedalaman (hinterland) dengan ekonomi maritim melalui jaringan sungai-sungai besar seperti Sungai Musi dan Sungai Batanghari, menciptakan sebuah rantai pasok yang terkendali dari hulu hingga ke hilir.

Kebijakan Fiskal dan Manajemen Risiko Maritim

Sistem perpajakan Sriwijaya mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai elastisitas perdagangan. Meskipun catatan spesifik mengenai tarif pajak Sriwijaya sangat jarang, perbandingan dengan sistem pajak Tiongkok pada masa itu menunjukkan bahwa pajak biasanya berkisar antara sepersepuluh hingga seperlimabelas dari nilai barang, tergantung pada kualitas barangnya. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk melakukan mitigasi risiko maritim, seperti pembangunan sarana navigasi dan penyediaan tenaga kerja untuk bongkar muat di pelabuhan.

Manajemen risiko ini juga mencakup aspek diplomatik, di mana penguasa Sriwijaya berinvestasi pada pembangunan kuil-kuil Buddha di luar negeri, seperti di Guangzhou (Tiongkok) dan Nagapattinam (India), untuk menciptakan goodwill dan mempermudah akses bagi para pedagang Sriwijaya yang beroperasi di sana. Investasi sosial-budaya ini merupakan bagian dari strategi “keamanan lunak” untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi Sriwijaya tetap terlindungi bahkan di luar wilayah kedaulatan langsungnya.

Kemunduran Faktor Lingkungan dan Perubahan Geopolitik

Selain faktor militer dan politik, kemunduran Sriwijaya juga disebabkan oleh perubahan lingkungan fisik yang secara perlahan merusak basis kekuatannya sebagai pelabuhan maritim utama. Sedimentasi atau pengendapan lumpur di muara Sungai Musi menyebabkan garis pantai bergeser menjauh dari pusat kota Palembang.

Pendangkalan Pelabuhan dan Hilangnya Daya Tarik Komersial

Pada masa kejayaannya, Palembang adalah pelabuhan sungai yang dapat diakses oleh kapal-kapal laut besar dari India dan Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, akumulasi endapan lumpur membuat perairan menjadi dangkal, sehingga kapal-kapal besar tidak lagi dapat merapat ke pusat kota untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hal ini memaksa para pedagang untuk mencari alternatif pelabuhan lain yang lebih mudah diakses, seperti Jambi di utara atau pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa yang mulai berkembang.

Kehilangan akses fisik terhadap perdagangan global ini secara otomatis meruntuhkan kemampuan Sriwijaya untuk memungut pajak dan membiayai armada keamanannya. Ketika pendapatan berkurang, kemampuan kerajaan untuk mempertahankan kesetiaan Orang Laut juga menurun, yang kemudian memicu lingkaran setan ketidakstabilan keamanan di selat. Geografi yang tadinya menjadi aset terbesar Sriwijaya akhirnya berbalik menjadi faktor pelemahan yang tidak dapat dihindari melalui cara militer maupun diplomatik.

Pergeseran Kekuasaan ke Jawa dan Daratan Semenanjung

Secara geopolitik, keruntuhan Sriwijaya meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh kerajaan-kerajaan berbasis agraris di Jawa yang mulai mengembangkan visi maritim, seperti Singhasari dan Majapahit. Ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara dari Singhasari pada abad ke-13 secara resmi menandai berakhirnya pengaruh dominan Sumatra atas Selat Malaka, memindahkan pusat gravitasi kekuasaan maritim Nusantara ke arah timur.

Meskipun demikian, model manajemen selat yang telah dirintis oleh Sriwijaya tetap diadopsi oleh entitas politik penerusnya, termasuk Kesultanan Malaka yang didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran keturunan Sriwijaya. Malaka mewarisi aliansi dengan Orang Laut dan sistem pelabuhan emporium, membuktikan bahwa meskipun kerajaan secara fisik telah runtuh, “SOP” atau prosedur standar operasi dalam mengelola Selat Malaka yang diciptakan Sriwijaya tetap menjadi cetak biru bagi setiap penguasa selat di masa depan.

Relevansi Strategis Sriwijaya bagi Geopolitik Maritim Kontemporer

Analisis mengenai hegemoni Sriwijaya memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia modern dalam upayanya mewujudkan visi sebagai “Poros Maritim Dunia”. Sejarah Sriwijaya membuktikan bahwa menjadi kekuatan maritim bukan sekadar tentang luas wilayah laut, melainkan tentang kemampuan mengelola “aliran” (flow) barang, informasi, dan keamanan di ruang laut tersebut.

Pembangunan Kekuatan Maritim yang Terpadu

Sebagaimana Sriwijaya mengintegrasikan puhāvam dan Orang Laut, Indonesia modern memerlukan integrasi antara kekuatan militer (TNI AL), penegakan hukum (Bakamla), dan komunitas maritim lokal untuk menjaga kedaulatan di wilayah-wilayah kritis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Keamanan maritim saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman tradisional, tetapi juga mencakup keamanan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan stabilitas rantai pasok energi global.

Sriwijaya juga mengajarkan pentingnya tata ruang laut yang komprehensif untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan ekonomi, konservasi, dan pertahanan. Penguasaan atas laut harus disertai dengan kepastian hukum bagi para penggunanya agar investasi dan perdagangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kesimpulan: Keamanan Maritim sebagai Fondasi Stabilitas Global

Hegemoni Sriwijaya di Selat Malaka merupakan pencapaian luar biasa dalam sejarah manajemen maritim dunia. Dengan menggabungkan kekuatan militer yang tegas, birokrasi yang terorganisir melalui sistem mandala, dan kooptasi strategis terhadap komunitas nomaden laut, Sriwijaya berhasil menciptakan sebuah tatanan keamanan yang menjamin stabilitas perdagangan global antara Tiongkok dan India selama lebih dari setengah milenium.

Keamanan selat yang dikelola oleh Sriwijaya melampaui sekadar penumpasan bajak laut; ia mencakup penyediaan layanan pengawalan, fasilitas pelabuhan yang aman, dan kerangka hukum yang adil bagi para pedagang asing. “Security as a service” yang ditawarkan Sriwijaya menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia, memungkinkan pertukaran komoditas berharga serta ideologi keagamaan yang membentuk wajah peradaban Asia Tenggara.

Namun, sejarah Sriwijaya juga memberikan peringatan bahwa kedaulatan maritim bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan geopolitik serta degradasi lingkungan. Kegagalan dalam mengelola ekspektasi mitra dagang dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik pelabuhan dapat dengan cepat meruntuhkan hegemoni yang telah dibangun berabad-abad. Bagi Indonesia dan dunia modern, warisan Sriwijaya tetap relevan sebagai bukti bahwa penguasaan atas laut adalah tentang mengelola keseimbangan antara kekuatan, kemakmuran, dan kepercayaan internasional.