Keamanan Nusantara: Diplomasi Matrimonial Sebagai Pakta Pertahanan dan Integrasi Geopolitik Kerajaan Jawa-Sumatra

Studi mengenai sejarah politik dan hubungan internasional di Nusantara sering kali terjebak dalam narasi dikotomis yang memisahkan antara penaklukan militer yang koersif dan hubungan perdagangan yang murni transaksional. Namun, jika dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap struktur kekuasaan tradisional, akan terlihat adanya instrumen ketiga yang jauh lebih canggih, berkelanjutan, dan memiliki dampak sistemik yang luas: diplomasi matrimonial atau perkawinan politik. Dalam konteks kerajaan-kerajaan besar di Jawa dan Sumatra, perkawinan antar-dinasti tidak pernah dipandang sekadar sebagai penyatuan dua individu dalam ikatan domestik. Sebaliknya, praktik ini merupakan bentuk formal dari sebuah strategi raya (grand strategy) yang berfungsi sebagai pakta pertahanan non-agresi, Memorandum of Understanding (MoU) keamanan, dan mekanisme integrasi teritorial yang bertujuan mengamankan integritas kedaulatan serta kebebasan politik sebuah entitas negara.

Penggunaan perkawinan sebagai alat negara (statecraft) memungkinkan para penguasa di Nusantara untuk memproyeksikan pengaruh politik mereka tanpa harus menanggung biaya logistik yang sangat besar serta risiko pemberontakan yang biasanya menyertai pendudukan militer secara permanen. Dalam sistem politik “Mandala” yang dianut oleh sebagian besar kerajaan di Asia Tenggara, di mana kekuasaan bersifat sentrifugal dan batas-batas kedaulatan sering kali bersifat fleksibel, ikatan darah menjadi satu-satunya jaminan keamanan yang dianggap paling sakral dan mengikat. Analisis ini akan membedah bagaimana sejarah panjang Nusantara, dari era Sriwijaya hingga Kesultanan-Kesultanan Islam, menjadikan diplomasi matrimonial sebagai tulang punggung stabilitas regional dan keamanan maritim.

Landasan Ontologis dan Filosofis Diplomasi Matrimonial di Nusantara

Diplomasi matrimonial di Nusantara berakar pada kebutuhan mendasar untuk menciptakan stabilitas dalam sebuah ekosistem politik yang cair. Definisi diplomasi itu sendiri, dalam arti yang paling luas, mencakup tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan guna meningkatkan sasaran nasional melalui saluran diplomatik. Kautilya, dalam risalah politik kuno “Arthasastra”, menekankan bahwa tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorial. Di Nusantara, strategi ini diimplementasikan melalui apa yang disebut sebagai diplomasi matrimonial—sebuah pola diplomasi tertua yang digunakan untuk mengatur hubungan antarnegara atau mencapai kepentingan strategis sebuah wilayah di masa lalu.

Secara filosofis, pernikahan politik di Jawa dan Sumatra dipandang sebagai penyatuan dua “wahyu” atau legitimasi ketuhanan. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya menganggap bahwa penyatuan melalui darah adalah cara terbaik untuk menetralisir potensi permusuhan dari negara tetangga. Ketika seorang putri raja diberikan untuk dinikahi oleh penguasa kerajaan lain, hal tersebut bukan hanya tanda persahabatan, melainkan sebuah penyerahan jaminan keamanan yang hidup. Putri tersebut berfungsi sebagai duta besar residen yang memastikan bahwa kepentingan kerajaan asalnya tetap terlindungi, sekaligus menjamin bahwa kerajaan pasangannya tidak akan melakukan agresi militer terhadap keluarga besarnya sendiri.

Perbandingan Strategi Diplomasi dan Instrumen Keamanan Nusantara

Strategi ini terbukti efektif dalam mengelola wilayah kepulauan yang secara geografis terfragmentasi. Dengan menikahkan anggota keluarga kerajaan, pusat kekuasaan dapat memastikan bahwa penguasa di wilayah perbatasan atau kerajaan tetangga memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan stabilitas pusat, karena masa depan keturunan mereka sendiri sangat bergantung pada kelangsungan dinasti induk tersebut. Hal ini menciptakan apa yang dalam studi keamanan modern disebut sebagai “keamanan kolektif,” di mana ancaman terhadap satu anggota keluarga dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh jaringan dinasti yang ada.

Rekonsiliasi Dinastik Jawa Tengah: Sintesis Sanjaya dan Syailendra

Salah satu implementasi paling monumental dari diplomasi matrimonial sebagai pakta pertahanan internal terjadi di Jawa Tengah pada abad ke-9. Sejarah mencatat persaingan tajam antara dua dinasti besar: Dinasti Syailendra yang menganut agama Buddha Mahayana dan menguasai jalur maritim, dengan Dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu Siwa dan memiliki basis agraris yang kuat. Ketegangan sektarian dan perebutan lahan subur di Jawa Tengah bagian selatan berpotensi memicu perang saudara yang berkepanjangan jika tidak diselesaikan melalui mekanisme diplomasi yang radikal.

Pernikahan antara Pramodawardhani, putri mahkota dari Maharaja Samaratungga (Syailendra), dengan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, merupakan sebuah MoU keamanan yang mengubah lanskap sejarah Jawa. Pernikahan ini bukan sekadar romansa antar-individu dari latar belakang agama yang berbeda, melainkan sebuah simbol persatuan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan politik dan menciptakan stabilitas di wilayah tersebut. Dari perspektif pertahanan, aliansi ini menggabungkan dua kekuatan yang saling melengkapi: legitimasi teokratis dan jaringan internasional Syailendra dengan kekuatan militer dan dukungan aristokrasi lokal Sanjaya.

Bukti material dari pakta pertahanan ini dapat ditemukan dalam pembangunan Candi Plaosan. Struktur candi yang terdiri dari Plaosan Lor dan Plaosan Kidul mencerminkan pengaruh Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara simetris. Candi ini bukan hanya monumen keagamaan, melainkan “sertifikat” dari sebuah kesepakatan politik yang menjamin bahwa kedua komunitas agama tersebut tidak akan saling menyerang. Persatuan kedua dinasti ini mempromosikan toleransi agama yang ekstrem pada masanya, di mana stabilitas politik menjadi prioritas utama di atas fanatisme dogma.

Namun, setiap pakta keamanan memiliki risiko faksionalisme. Balaputradewa, saudara laki-laki Pramodawardhani, melihat pernikahan ini sebagai ancaman terhadap kemurnian kekuasaan Syailendra dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Rakai Pikatan. Kegagalan Balaputradewa dalam konflik internal ini memaksanya melarikan diri ke Sumatra, di mana ia kemudian mengambil alih takhta di Sriwijaya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa diplomasi matrimonial dapat berfungsi sebagai alat integrasi wilayah, namun jika tidak dikelola dengan konsensus keluarga yang utuh, ia dapat memicu fragmentasi kekuasaan yang menyebabkan pergeseran pusat politik dari Jawa ke Sumatra.

Singasari dan Proyeksi Pertahanan Regional Terhadap Ancaman Global

Memasuki abad ke-13, ancaman terhadap keamanan Nusantara tidak lagi hanya berasal dari persaingan internal, melainkan dari kekuatan global yang sedang bangkit: Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Khubilai Khan. Raja Kertanegara dari Singasari menyadari bahwa armada laut Mongol yang besar tidak mungkin dihadapi oleh Singasari sendirian. Sebagai respons terhadap ancaman agresi asing ini, Kertanegara merancang sebuah sistem pertahanan kolektif melalui instrumen pernikahan agung dan ekspedisi diplomatik.

Pilar utama dari strategi ini adalah pernikahan antara adik perempuan Kertanegara, Putri Tapasi, dengan Raja Champa di daratan Asia Tenggara. Pernikahan ini secara efektif membangun sebuah “poros pertahanan” atau aliansi poros yang melibatkan Singasari, Melayu (Jambi), Tanjungpura, Semenanjung Melayu, dan Champa. Melalui ikatan kekeluargaan ini, Kertanegara menciptakan sebuah sistem peringatan dini dan zona penyangga diplomatik. Champa, yang berada di garis depan daratan Asia, menjadi benteng pertama yang dapat mendeteksi pergerakan armada Mongol sebelum mereka mencapai perairan Nusantara.

Ekspedisi Pamalayu (1275 M) yang sering disalahartikan sebagai upaya penaklukan, sebenarnya adalah misi diplomatik untuk memperkuat koalisi pertahanan tersebut. Pengiriman Arca Amoghapasa dari Jawa ke Sumatra merupakan simbol pemberian restu dan perlindungan dari Singasari kepada Kerajaan Melayu dalam menghadapi ancaman Mongol. Dalam konteks ini, istilah “Nusantara” pertama kali muncul bukan sebagai wilayah jajahan, melainkan sebagai sebuah koalisi antar-kerajaan yang bekerja sama demi kepentingan keamanan bersama dan stabilitas perdagangan. Strategi Kertanegara menunjukkan bahwa pernikahan politik dapat digunakan sebagai instrumen strategi raya untuk menggalang kekuatan regional dalam menghadapi kekuatan adidaya (super-power) di masa itu.

Hegemoni Majapahit: Dialektika Antara Mitreka Satata dan Penyatuan Nusantara

Kerajaan Majapahit, di bawah bimbingan Patih Gajah Mada, membawa konsep diplomasi matrimonial ke tingkat yang paling canggih sekaligus kontroversial. Majapahit menerapkan sistem hegemoni berlapis yang memungkinkan pengaruhnya terasa hingga ke pelosok terjauh tanpa harus menempatkan pasukan militer secara permanen di setiap wilayah. Struktur kekuasaan ini mengandalkan pengakuan kedaulatan dan kesetiaan yang sering kali diperkuat melalui ikatan perkawinan antara bangsawan pusat dengan penguasa daerah (vassal).

Dalam urusan luar negeri, Majapahit menggunakan prinsip Mitreka Satata, yang berarti “persahabatan yang sederajat”. Konsep ini digunakan untuk menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat di Asia Tenggara daratan seperti Siam, Champa, Kamboja, dan Annam. Majapahit memandang kerajaan-kerajaan ini sebagai mitra strategis, bukan bawahan. Hubungan ini diperkuat melalui aliansi pernikahan, seperti pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Dwarawati dari Champa, yang secara politis mengamankan pengaruh Majapahit di Laut Cina Selatan dan menjamin kelancaran jalur niaga dari Tiongkok ke Jawa.

Tipologi Hubungan Diplomatik dan Keamanan Majapahit

Kekuatan maritim Majapahit, yang dipimpin oleh Laksamana Nala, berfungsi sebagai penjamin dari pakta-pakta keamanan ini. Armada laut tersebut memastikan bahwa jalur perdagangan tetap aman dari perompak dan gangguan pihak luar, sehingga kerajaan-kerajaan yang telah terikat dalam Mitreka Satata merasa mendapatkan perlindungan nyata sebagai timbal balik dari persahabatan mereka. Namun, ketika diplomasi matrimonial digunakan untuk memaksakan penyatuan teritorial di bawah satu komando, sering kali timbul gesekan protokol yang fatal.

Tragedi Bubat: Kegagalan Protokol Sebagai Blunder Keamanan Terbesar

Peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi tetap menjadi studi kasus paling krusial mengenai risiko tinggi dalam diplomasi matrimonial. Rencana pernikahan antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Dyah Pitaloka Citraresmi dari Kerajaan Sunda pada awalnya dimaksudkan sebagai simbol indah kerja sama antara dua pusat kekuasaan terbesar di Jawa. Raja Sunda menerima lamaran tersebut dengan harapan bahwa pernikahan ini akan menjadi penguat hubungan antara dua kerajaan yang dilakukan secara damai dan setara.

Namun, tragedi terjadi ketika Gajah Mada mengambil alih kendali diplomasi di lapangan Bubat. Gajah Mada menolak mengakui pernikahan tersebut sebagai aliansi diplomatik yang sejajar (Mitreka Satata). Baginya, kedatangan rombongan Sunda ke wilayah Majapahit harus diinterpretasikan sebagai bentuk penundukan (surrender) Kerajaan Sunda kepada Majapahit, sesuai dengan ambisi Sumpah Palapa untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah panji Wilwatikta. Perubahan sepihak dalam protokol ini dianggap sebagai penghinaan luar biasa terhadap kehormatan dan kedaulatan Kerajaan Sunda yang datang dengan niat baik.

Kegagalan MoU keamanan di Bubat menyebabkan seluruh rombongan Sunda tewas, termasuk Putri Dyah Pitaloka yang melakukan belapati (bunuh diri demi kehormatan). Dampak geopolitik dari kegagalan diplomasi ini sangat parah: hubungan antara Jawa (Timur/Tengah) dan Sunda retak selama berabad-abad, dan Majapahit kehilangan wibawanya sebagai pengayom yang adil di mata kerajaan-kerajaan lain. Perang Bubat mengajarkan bahwa diplomasi matrimonial hanya dapat berfungsi sebagai instrumen perdamaian jika kedua belah pihak memiliki konsensus yang jelas mengenai status politik dan hak-hak kedaulatan masing-masing.

Pengamanan Selat Malaka: Sinergi Sriwijaya dan Kesultanan Melaka

Selat Malaka telah lama menjadi urat nadi perdagangan dunia, menghubungkan peradaban Tiongkok, India, dan Arab. Bagi kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, penguasaan atas selat ini adalah kunci keberlangsungan ekonomi dan politik. Sriwijaya menggunakan kekuatan angkatan lautnya untuk menjamin keamanan jalur pelayaran dan menindas pembajak laut. Namun, untuk mempertahankan hegemoni jangka panjang, kekuatan militer harus didukung oleh jaringan loyalitas di sepanjang pesisir Sumatra dan Semenanjung Malaya.

Pernikahan politik menjadi cara paling efektif untuk mengikat pelabuhan-pelabuhan kecil di Selat Malaka agar tetap setia pada pusat kekuatan di Palembang atau Jambi. Ketika Kesultanan Melaka berdiri pada abad ke-15, mereka mewarisi strategi diplomasi matrimonial ini untuk mengamankan posisi mereka sebagai pusat perdagangan baru. Sultan Mansur Syah, penguasa terbesar Melaka, melakukan serangkaian manuver pernikahan yang berfungsi sebagai perisai keamanan multidimensi :

1. Aliansi Dinastik dengan Jawa: Dengan menikahi putri dari penguasa Majapahit, Melaka menetralisir potensi ancaman dari Jawa dan mendapatkan pengakuan atas legitimasi kekuasaan mereka di wilayah bekas Sriwijaya.
2. Aliansi Global dengan Tiongkok: Pernikahan legendaris antara Sultan Mansur Syah dengan Putri Hang Li Po dari Dinasti Ming merupakan sebuah “MoU Keamanan Global.” Tiongkok, sebagai kekuatan adidaya saat itu, memberikan perlindungan diplomatik dan militer kepada Melaka dari ancaman agresi Kerajaan Siam.
3. Integrasi Regional Sumatra: Melalui pernikahan dengan putri-putri penguasa di Sumatra, seperti Siak dan Kampar, Melaka memastikan pasokan komoditas agraris dan keamanan di sisi barat selat tetap terjaga.

Pernikahan-pernikahan ini menciptakan apa yang disebut sebagai “zona kenyamanan” bagi para pedagang asing. Karena pelabuhan Melaka terjamin keamanannya melalui aliansi kekeluargaan dengan kekuatan-kekuatan besar, para pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok merasa aman untuk berlabuh dan menyimpan barang dagangan mereka di sana. Dalam konteks ini, diplomasi matrimonial bukan hanya soal politik, melainkan juga instrumen kebijakan ekonomi makro yang menjamin stabilitas arus kas negara melalui bea cukai dan pajak perdagangan.

Transisi Islam dan Transformasi Diplomasi Perkawinan di Jawa

Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada akhir abad ke-15 membawa dinamika baru dalam praktik diplomasi matrimonial. Kerajaan Demak, sebagai pusat penyebaran Islam pertama di Jawa, memanfaatkan pernikahan politik sebagai alat utama untuk melakukan ekspansi pengaruh sekaligus melegitimasi transisi kekuasaan dari Majapahit. Raden Patah, yang memiliki darah keturunan Majapahit, memperkuat posisinya dengan menikahkan anggota keluarganya dengan para bupati di sepanjang pesisir utara Jawa (Pasisir) dan penguasa di luar Jawa seperti Palembang dan Maluku.

Dalam tradisi Islam Nusantara, pernikahan antara ulama atau saudagar Muslim dengan putri-putri bangsawan lokal dianggap sebagai saluran Islamisasi yang paling efektif. Hal ini menciptakan sebuah integrasi sosial-politik yang lebih dalam daripada penaklukan militer, karena agama baru tersebut diadopsi melalui struktur kekeluargaan yang dihormati secara adat. Di Samudra Pasai, Muhammad Iskandar Syah menggunakan strategi serupa dengan menikahi putri raja Pasai untuk menyatukan dua entitas politik dan mengontrol jalur perdagangan di ujung utara Sumatra.

Namun, pergeseran dari sistem kekuasaan mutlak para raja pedalaman ke arah sistem musyawarah yang dibawa oleh Wali Songo sering kali menciptakan ketegangan internal di Demak. Konflik saudara yang akhirnya meruntuhkan Demak menunjukkan bahwa meskipun pernikahan politik dapat membangun sebuah imperium, tanpa adanya institusi suksesi yang kuat, jaringan kekeluargaan tersebut dapat berubah menjadi faksi-faksi yang saling berperang memperebutkan takhta.

Integrasi Sulawesi Selatan: Strategi Arung Palakka Pasca-Perjanjian Bungaya

Studi kasus di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 hingga ke-18 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana pernikahan politik digunakan sebagai strategi pembangunan kembali kekuatan pasca-konflik besar. Setelah penandatanganan Perjanjian Bungaya tahun 1667 yang sangat merugikan Gowa, Arung Palakka dari Bone berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah melalui strategi integrasi berbasis darah.

Arung Palakka menyadari bahwa perdamaian yang dipaksakan oleh VOC melalui kekuatan senjata tidak akan bertahan lama tanpa adanya rekonsiliasi organik antar-bangsawan Bugis dan Makassar. Lewat kemenakannya, La Patau Matanna Tikka, Arung Palakka membangun jaringan kekuasaan melalui pernikahan dengan putri-putri dari Kerajaan Gowa dan Luwu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sulawesi Selatan, seorang elite bangsawan menikahi putri-putri dari kerajaan yang sebelumnya merupakan musuh bebuyutan demi menghapus dendam lama dan mencegah agresi militer di masa depan.

Pernikahan politik di Sulawesi Selatan juga bertujuan untuk mempertahankan kemurnian darah (white blood), yang sangat penting untuk menduduki takhta pemerintahan dalam budaya lokal. Dengan menyatukan garis keturunan To-manurung dari berbagai kerajaan, stabilitas politik dapat dicapai karena tidak ada lagi pihak yang merasa lebih superior secara genealogis. Strategi ini berhasil menciptakan integrasi wilayah yang relatif stabil di Sulawesi Selatan selama beberapa dekade, menunjukkan bahwa diplomasi matrimonial dapat berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik yang sangat efektif dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan silsilah.

Analisis Kegagalan dan Dampak Psikologis Konflik Diplomatik

Meskipun diplomasi matrimonial sering kali dipandang sebagai solusi damai, sejarah Nusantara juga mencatat berbagai kegagalan yang berdampak sistemik. Kegagalan serangan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia pada abad ke-17, misalnya, sebagian disebabkan oleh kegagalan Mataram dalam membangun aliansi yang cukup kuat dengan penguasa-penguasa lokal yang telah terkooptasi oleh diplomasi VOC. VOC sering kali menggunakan taktik “sabotase matrimonial” dengan menjanjikan perlindungan kepada penguasa daerah yang ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan politik dengan pusat kekuasaan di pedalaman Jawa.

Dampak psikologis dari kegagalan diplomasi semacam ini sangat signifikan. Tragedi Bubat, misalnya, menciptakan mitos dan larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda yang bertahan selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kesalahan dalam protokol diplomasi matrimonial dapat meninggalkan “luka sejarah” yang merusak kohesi sosial bangsa jauh melampaui masa hidup para pelakunya. Di sisi lain, kegagalan militer yang diikuti oleh runtuhnya wibawa raja sering kali memicu munculnya narasi-narasi mistis untuk menjelaskan kegagalan tersebut sebagai cara untuk menjaga legitimasi kekuasaan yang tersisa.

Kesimpulan Strategis: Matrimonial Sebagai Akar Diplomasi Indonesia

Melalui tinjauan exhaustif terhadap sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatra, terlihat jelas bahwa diplomasi matrimonial bukan sekadar praktik budaya, melainkan sebuah instrumen keamanan nasional yang sangat terukur. Praktik ini memenuhi kriteria sebagai pakta pertahanan non-agresi karena didasarkan pada komitmen bersama untuk saling melindungi integritas teritorial demi kelangsungan garis keturunan bersama.

Pernikahan politik di Nusantara telah berhasil:

1. Meredam Konflik Sektarian: Sebagaimana terlihat pada penyatuan Dinasti Sanjaya dan Syailendra di Jawa Tengah.
2. Menciptakan Aliansi Global: Seperti yang dilakukan oleh Singasari dengan Champa dan Melaka dengan Dinasti Ming untuk menghadapi ancaman agresi super-power.
3. Menjamin Keamanan Maritim: Melalui sinkronisasi kepentingan antara pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka dengan pusat-pusat kekuasaan di Jawa dan Sumatra.
4. Memfasilitasi Transisi Kekuasaan: Secara damai selama masa penyebaran Islam dan pergeseran hegemoni dari Majapahit ke Demak.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam diplomasi kuno ini, seperti Mitreka Satata (persahabatan yang sederajat), terus memberikan inspirasi bagi politik luar negeri Indonesia modern yang bebas dan aktif. Nilai-nilai musyawarah, toleransi, dan pencarian titik temu di atas perbedaan, yang dulunya diikat melalui tali perkawinan, kini diterjemahkan ke dalam semangat kerja sama regional seperti ASEAN. Sejarah Nusantara mengajarkan bahwa keamanan yang paling berkelanjutan bukanlah yang dibangun di atas bayang-bayang senjata, melainkan yang ditanamkan dalam sanubari melalui ikatan kekeluargaan dan rasa saling menghargai kedaulatan satu sama lain.