Laut Tiongkok Selatan: Ketegangan yang Sudah Berumur 1.000 Tahun (Melihat Sejarah Klaim Wilayah Perairan Sejak Dinasti-Dinasti Kuno)

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering kali dipandang sebagai produk dari ambisi geopolitik modern abad ke-21. Namun, analisis mendalam terhadap catatan sejarah, artefak arkeologi, dan kronik dinasti mengungkapkan bahwa fondasi dari sengketa ini telah tertanam selama lebih dari satu milenium. Kawasan perairan ini, yang secara geografis merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, telah bertransformasi dari ruang komunal bagi para pelaut kuno menjadi wilayah kedaulatan yang diperebutkan dengan sengit oleh negara-negara pesisir. Memahami dinamika Laut Tiongkok Selatan memerlukan penelusuran yang melampaui batas-batas hukum internasional modern seperti UNCLOS 1982, untuk menyentuh akar sejarah yang melibatkan dinasti-dinasti besar Tiongkok, kerajaan maritim Asia Tenggara seperti Champa dan Butuan, serta administrasi formal yang dilakukan oleh dinasti-dinasti Vietnam di masa lalu.

Konstruksi Narasi Kedaulatan dalam Sejarah Dinasti Tiongkok

Tiongkok mendasarkan klaim kedaulatannya atas Laut Tiongkok Selatan pada sejarah penemuan, penamaan, dan penggunaan sumber daya yang diklaim telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun. Narasi ini dimulai sejak periode Dinasti Han dan terus berkembang melalui periode dinasti-dinasti berikutnya, di mana laut ini dianggap sebagai perbatasan luar yang harus dikelola dalam sistem tanggung jawab sosio-ekonomi kekaisaran. Dalam pandangan Tiongkok, kedaulatan mereka bukanlah fenomena baru, melainkan kelanjutan dari kehadiran fisik dan administratif yang tidak terputus selama ribuan tahun.

Dinasti Han hingga Tang: Dokumentasi Awal dan Navigasi Primer

Catatan tertua mengenai aktivitas Tiongkok di perairan selatan ditemukan dalam teks-teks dari periode Dinasti Han Timur (25 M – 220 M). Seorang cendekiawan bernama Yang Fu dalam bukunya Yiwu Zhi (Catatan tentang Hal-Hal Luar Biasa) mendeskripsikan “Zhang Hai” (nama kuno untuk Laut Tiongkok Selatan) sebagai wilayah yang memiliki perairan dangkal dan banyak bebatuan magnetis. Deskripsi ini memberikan bukti awal bahwa navigasi Tiongkok telah menyentuh fitur-fitur maritim di wilayah tersebut jauh sebelum konsep hukum laut modern lahir. Selama periode Tiga Kerajaan (220-280 M), Kerajaan Wu secara aktif memperluas inisiatif diplomatik dan eksplorasi ke laut selatan. Karya-karya seperti Wushi Waiguo Zhuan (Catatan Negara-Negara Asing pada Masa Wu) oleh Kang Tai dan Nanzhou Yiwu Zhi (Catatan Hal-Hal Tidak Biasa dari Wilayah Selatan) oleh Wan Zhen memberikan deskripsi substansial pertama tentang Asia Tenggara maritim dan teknologi perkapalan yang digunakan untuk melintasi Laut Tiongkok Selatan.

Evolusi pengetahuan maritim ini berlanjut pada periode Dinasti Tang (618-907 M). Pada masa ini, rute perdagangan laut semakin berkembang pesat seiring dengan interaksi intensif antara Tiongkok dengan pusat-pusat peradaban di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Kapal-kapal Arab tercatat mulai berlayar langsung melintasi Laut Tiongkok Selatan menuju pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok Selatan dan pesisir Champa. Dinasti Tang melihat laut ini sebagai perpanjangan dari jangkauan diplomatik mereka melalui sistem tributer, di mana negara-negara seperti Champa dan Chenla mengirimkan misi diplomatik untuk membangun hubungan perdagangan.

Dinasti Song dan Inovasi Navigasi: Kategorisasi Fitur Maritim

Kemajuan teknologi navigasi pada masa Dinasti Song (960-1279 M) memungkinkan masyarakat Tiongkok untuk lebih mengenal fitur-fitur di Laut Tiongkok Selatan secara mendetail. Penggunaan kompas magnetik secara luas pada masa ini merevolusi pelayaran lintas laut. Teks-teks resmi seperti Song Hui Yao (Kompendium Song) mencatat bahwa utusan dari kerajaan-kerajaan seperti Champa dan Chenla menggunakan istilah “Shitang” (terumbu karang) dan “Wanli Shitang” (terumbu karang sepuluh ribu li) untuk menyebut gugusan pulau di Laut Tiongkok Selatan saat mereka melakukan perjalanan menuju istana kaisar.

Penggunaan istilah kolektif ini mencerminkan adanya pemahaman spasial terhadap gugusan pulau sebagai entitas geografis yang spesifik. Dalam buku Lingwai Daida (Catatan untuk Tanah di Luar Lintasan) karya Zhou Qufei pada abad ke-12, istilah “Changsha” (tanjung pasir panjang) dan “Shitang” digunakan secara konsisten sebagai referensi kolektif untuk apa yang sekarang dikenal sebagai gugusan pulau Paracel dan Spratly. Penamaan ini bukan sekadar label geografis, melainkan bagian dari upaya kekaisaran untuk memetakan wilayah yang sebelumnya dianggap hanya sebagai bahaya maritim. Kategorisasi ini menunjukkan transisi penting dari pengamatan acak nelayan menjadi pengetahuan sistematis yang didokumentasikan oleh pejabat negara.

Dinasti Yuan hingga Ming: Puncak Eksplorasi dan Retraksi Strategis

Dinasti Yuan (1279-1368 M), di bawah kekuasaan Mongol, membawa ambisi ekspansionis ke lautan. Kaisar Kublai Khan mengirimkan ekspedisi maritim skala besar melintasi Laut Tiongkok Selatan, termasuk serangan ke Jawa pada akhir abad ke-13. Pada masa ini, astronom Tiongkok tercatat melakukan survei di pulau-pulau Laut Tiongkok Selatan untuk mengukur koordinat astronomi sebagai bagian dari proyek pemetaan kekaisaran yang ambisius. Pengetahuan tentang navigasi di wilayah ini menjadi semakin canggih, seperti yang terdokumentasi dalam karya Wang Dayuan, Dao Yi Zhi Lue, yang mendeskripsikan rute-rute laut menuju kepulauan Nusantara dan pesisir Afrika Timur.

Memasuki masa Dinasti Ming (1368-1644 M), Tiongkok mencapai puncak kejayaan maritimnya melalui tujuh pelayaran epik Laksamana Zheng He antara tahun 1405 dan 1433. Armada besar Ming melintasi Laut Tiongkok Selatan, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Vietnam, Jawa, Malaka, hingga Samudra Hindia. Namun, periode keterbukaan ini hanya berlangsung singkat sekitar tiga puluh tahun. Ketika kekaisaran Ming memutuskan untuk berpaling ke dalam (inward-looking), peta-peta Zheng He dibakar dan armada kapalnya dibiarkan membusuk di pelabuhan. Retraksi strategis ini menciptakan kekosongan kekuasaan di laut, yang kemudian diisi oleh pedagang-pedagang lokal dan kekuatan kolonial Eropa yang mulai berdatangan pada abad ke-16. Meskipun demikian, warisan pengetahuan nelayan Tiongkok tetap terjaga melalui manual navigasi seperti Genglu Bu (Buku Rute Navigasi), yang secara turun-temurun digunakan oleh nelayan Hainan untuk menjangkau Kepulauan Spratly guna menangkap ikan dan memanen sumber daya laut.

Perspektif Asia Tenggara: Kerajaan Champa dan Warisan Maritim Austronesia

Sementara Tiongkok membangun narasi kedaulatan melalui catatan dinasti, wilayah Asia Tenggara memiliki sejarah maritim yang kuat, didorong oleh perdagangan dan keberanian para pelaut Austronesia. Bagi kerajaan-kerajaan di pesisir Vietnam, Filipina, dan Nusantara, Laut Tiongkok Selatan bukan sekadar rute transit, melainkan ruang hidup dan basis ekonomi utama mereka.

Kerajaan Champa: Penguasa “Laut Champa”

Selama berabad-abad, navigasi di Asia mengenal Laut Tiongkok Selatan dengan nama “Laut Champa”, merujuk pada kekaisaran besar yang mengendalikan wilayah pesisir Vietnam Tengah dari abad ke-2 hingga abad ke-17. Kerajaan Champa, yang didirikan oleh etnis Cham yang berbicara bahasa Austronesia, membangun jaringan perdagangan yang luas yang menjangkau Tiongkok, Taiwan, Jepang, hingga Timur Tengah. Kebudayaan Champa sangat dipengaruhi oleh tradisi maritim Sa Huynh, yang jejak arkeologisnya ditemukan hingga ke Taiwan, Filipina, dan Malaysia.

Kekayaan Champa—terdiri dari emas, perak, rempah-rempah, dan gaharu—tersebar hingga ke wilayah-wilayah jauh melalui rute laut. Bukti arkeologi seperti bangkai kapal Pandanan yang ditemukan di lepas pantai Palawan, Filipina, membuktikan bahwa kapal-kapal Champa pada abad ke-15 membawa keramik hijau mengkilap dari kerajaan Vijaya untuk diperdagangkan di pasar regional. Selain itu, penemuan artefak granit di dekat Pulau Thitu di Kepulauan Spratly pada tahun 1997 memperkuat bukti pengaruh fisik Champa di tengah-tengah perairan yang sekarang dipersengketakan. Laut ini menjadi jantung dari kemakmuran Champa hingga penaklukan mereka oleh kekuatan Vietnam utara (Dai Viet) pada tahun 1471, yang memaksa banyak etnis Cham mengungsi ke Kamboja, Indonesia, dan wilayah lain di Asia Tenggara.

Filipina Kuno dan Teknologi Perahu Balangay

Di kepulauan Filipina, bukti warisan maritim tertua ditemukan di Butuan, Mindanao Utara. Penemuan perahu Balangay pada tahun 1976 yang berasal dari abad ke-4 hingga ke-13 Masehi membuktikan bahwa masyarakat Filipina pra-kolonial adalah pelaut ulung. Perahu-perahu ini dibangun dengan teknik “lashed-lug” yang canggih, menggunakan pasak kayu dan ikatan dari serat alami alih-alih paku besi, memberikan fleksibilitas saat menghadapi badai di Laut Tiongkok Selatan.

Catatan sejarah Tiongkok dari Dinasti Song menyebutkan bahwa misi perdagangan pertama dari Butuan ke Tiongkok dikirim pada tahun 1001 M oleh Raja Kiling. Butuan digambarkan sebagai entitas politik yang memiliki kontak rutin dengan Champa, menunjukkan adanya jaringan perdagangan regional yang mapan jauh sebelum kedatangan penjelajah Eropa. Nama-nama fitur maritim seperti “Pulo” (bahasa Tagalog untuk pulau) sudah muncul di peta-peta kuno abad ke-16, menunjukkan identitas lokal yang kuat atas fitur-fitur di laut tersebut.

Vietnam dan Model Administrasi Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa

Vietnam memegang posisi yang unik dalam sengketa ini, dengan mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly) berdasarkan bukti administrasi negara yang berkelanjutan sejak abad ke-17. Berbeda dengan klaim sejarah Tiongkok yang sering dianggap abstrak, klaim Vietnam didukung oleh dokumen resmi kerajaan yang mencatat kegiatan rutin patroli dan pengumpulan sumber daya laut.

Flotilla Hoang Sa dan Pendudukan Efektif

Di bawah kepemimpinan Lord Nguyen (abad ke-17 hingga ke-18) dan kemudian Dinasti Nguyen (abad ke-19), negara Vietnam secara resmi mendirikan Flotilla Hoang Sa. Unit ini terdiri dari awak kapal yang dipilih setiap tahun dari Desa An Vinh untuk berlayar ke Kepulauan Paracel guna mencari muatan dari kapal-kapal karam dan mengumpulkan sumber daya alam. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis selama delapan bulan setiap tahunnya, dan setiap awak kapal yang bertugas diberikan pembebasan pajak sebagai imbalan atas pengabdian mereka.

Kegiatan flotilla ini didokumentasikan dalam karya-karya sejarah resmi seperti Phu Bien Tap Luc (Catatan Aneka Pacifikasi di Perbatasan) oleh Le Quy Don pada tahun 1776 dan Dai Nam Thuc Luc (Kronik Utama Dai Nam). Pada masa pemerintahan Raja Minh Mang (1820-1841), kedaulatan Vietnam dipertegas melalui perintah untuk melakukan survei rute laut, menggambar peta, dan menanam tugu kedaulatan di kepulauan tersebut. Pada tahun 1834, pengadilan Nguyen mengumumkan peta nasional Dai Nam Nhat Thong Toan Do (Peta Lengkap Kesatuan Dai Nam), yang dengan jelas menyertakan Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa sebagai bagian integral dari wilayah Vietnam.

Peran Kolonialisme Prancis dalam Menjaga Kontinuitas Klaim

Setelah menetapkan protektorat atas Vietnam pada tahun 1884, Prancis bertindak atas nama Vietnam dalam mengelola hubungan luar negeri dan pertahanan kepulauan tersebut. Pada tahun 1920-an hingga 1930-an, otoritas kolonial Prancis mengerahkan pasukan permanen ke Kepulauan Paracel dan Spratly untuk memastikan keamanan dan administrasi yang efektif. Langkah ini dianggap krusial dalam hukum internasional sebagai bukti “pendudukan efektif” yang dilakukan secara damai dan berkelanjutan sebelum pecahnya Perang Dunia II. Prancis bahkan mendirikan stasiun meteorologi dan mercusuar di pulau-pulau tersebut, yang memperkuat kontrol administratif atas wilayah yang sebelumnya hanya dikunjungi nelayan secara musiman.

Evolusi Kartografi: Antara Realitas Sejarah dan Konstruksi Modern

Peta merupakan instrumen utama dalam mempertegas atau membantah klaim kedaulatan. Analisis terhadap peta-peta kuno menunjukkan ketidakkonsistenan yang mencolok antara representasi sejarah yang sebenarnya dengan klaim modern yang dibuat pada abad ke-20.

Peta Dinasti Qing: Hainan sebagai Batas Akhir

Hingga akhir Dinasti Qing pada tahun 1912, mayoritas peta resmi Tiongkok menunjukkan Pulau Hainan sebagai wilayah paling selatan dari kekaisaran. Peta Hua Yi Tu (1136 M), Da Ming Hun Yi Tu (1389 M), dan peta-peta resmi dari periode Kaisar Qianlong (1735 M) secara konsisten menggambarkan batas selatan Tiongkok berakhir di Hainan. Bahkan dalam korespondensi resmi tahun 1899, pejabat Qing menolak bertanggung jawab atas kecelakaan kapal asuransi di Kepulauan Paracel dengan alasan bahwa wilayah tersebut bukan merupakan tanggung jawab administrasi Tiongkok. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim “sejak zaman kuno” atas seluruh wilayah laut adalah narasi yang dikonstruksi belakangan untuk kepentingan geopolitik modern.

Peta Murillo Velarde 1734 dan Identitas Filipina

Di pihak Filipina, peta Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas yang diterbitkan oleh Pastor Pedro Murillo Velarde pada tahun 1734 di Manila menjadi bukti kunci. Peta ini mencantumkan “Panacot” (sekarang Scarborough Shoal) dan “Los Bajos de Paragua” (Kepulauan Spratly) sebagai bagian dari wilayah Filipina di bawah administrasi Spanyol. Peta ini sangat penting karena dibuat dan diukir oleh seniman Filipina sendiri, mencerminkan pemahaman lokal tentang batas maritim yang kemudian diwariskan kepada negara Filipina modern.

Kelahiran Garis Sembilan Dasbor: Kesalahan Penerjemahan Tahun 1930-an

Akar dari klaim “Garis Sembilan Dasbor” (Nine-Dash Line) yang kontroversial saat ini sebenarnya berasal dari komite peta yang dibentuk oleh Republik Tiongkok (ROC) pada tahun 1933. Komite ini melakukan kesalahan penerjemahan yang fatal saat meninjau peta-peta maritim Inggris. Istilah bahasa Inggris untuk fitur bawah laut seperti “bank” dan “shoal” diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa sebagai tan (滩), yang berarti “beting pasir” atau fitur yang muncul di atas permukaan air.

Berdasarkan terjemahan yang keliru ini, seorang profesor geografi bernama Bai Meichu menerbitkan “Atlas Baru Konstruksi Tiongkok” pada tahun 1936, di mana ia menggambar garis berbentuk U di sekitar fitur-fitur yang sebenarnya berada di bawah air. Garis ini kemudian diadopsi oleh pemerintah ROC dalam peta resmi tahun 1947 sebagai “Garis Sebelas Dasbor”, yang setelah tahun 1949 diwarisi oleh Republik Rakyat Tiongkok (PRC) dan disederhanakan menjadi sembilan dasbor.

Transformasi Abad ke-20: Rebutan Sumber Daya dan Eskalasi Militer

Perubahan status Laut Tiongkok Selatan dari sekadar jalur pelayaran berbahaya menjadi arena persaingan kekuasaan dipicu oleh penemuan sumber daya alam yang melimpah pada pertengahan abad ke-20. Faktor ekonomi ini mengubah intensitas klaim dari retorika sejarah menjadi pendudukan fisik yang agresif.

Era Penemuan Hidrokarbon (1960-an – 1970-an)

Pada dekade 1960-an, survei geologi mengungkapkan potensi cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar di bawah dasar laut Laut Tiongkok Selatan. Diperkirakan terdapat 266 triliun kaki kubik cadangan gas dan 7,7 miliar barel minyak yang terkandung di sana. Penemuan ini memicu perlombaan di antara negara-negara pesisir untuk mengamankan fitur-fitur maritim guna mengklaim hak eksklusif atas eksplorasi energi.

Filipina memberikan konsesi minyak di Reed Bank kepada konsorsium internasional pada awal 1970-an, sementara Vietnam Selatan mulai memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan minyak Barat. Tiongkok merespons dengan meningkatkan asertivitas diplomatik dan militernya, menyatakan bahwa setiap kegiatan ekstraksi sumber daya tanpa izin mereka adalah pelanggaran terhadap “kedaulatan yang tidak terbantahkan”.

Konflik Bersenjata: Pertempuran Paracel dan Johnson South Reef

Ketegangan bersejarah ini akhirnya meletus menjadi pertempuran terbuka. Pada Januari 1974, Tiongkok melancarkan serangan udara dan laut terhadap pasukan Vietnam Selatan di Kepulauan Paracel. Pertempuran ini mengakibatkan Tiongkok mengambil alih kontrol penuh atas seluruh gugusan Paracel, mengusir pasukan Vietnam ke arah selatan. Bentrokan serupa terjadi pada Maret 1988 di Johnson South Reef di Kepulauan Spratly, di mana angkatan laut Tiongkok menenggelamkan beberapa kapal Vietnam dan menewaskan puluhan pelaut guna mengamankan posisi mereka di bagian selatan laut tersebut.

Bentrokan-bentrokan ini menandai transisi dari “klaim di atas kertas” menjadi “kontrol di lapangan”. Strategi Tiongkok sering digambarkan sebagai pola “perlindungan hak” melalui konfrontasi, diikuti dengan periode stabilitas yang direncanakan untuk memperkuat keuntungan teritorial yang telah dicapai. Kehadiran militer permanen mulai dibangun di pulau-pulau yang diduduki, mengubah ekosistem laut yang rapuh menjadi pangkalan militer yang kokoh.

Paradigma Hukum: UNCLOS 1982 vs. Hak Sejarah

Munculnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 membawa tatanan hukum baru bagi tata kelola lautan. Namun, bagi Laut Tiongkok Selatan, UNCLOS justru menjadi titik gesekan baru antara prinsip hukum universal dengan klaim tradisional berbasis sejarah.

Kontradiksi Hak Berdaulat dan ZEE

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara pesisir berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai mereka. Masalah mendasar muncul ketika klaim “Garis Sembilan Dasbor” Tiongkok mencakup hampir 80% wilayah laut, yang secara otomatis tumpang tindih dengan ZEE yang sah dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan bahkan menjangkau wilayah Laut Natuna Utara milik Indonesia. Tiongkok berargumen bahwa klaim mereka adalah “hak sejarah” yang sudah ada sebelum UNCLOS, sementara negara-negara tetangga bersikeras bahwa UNCLOS adalah hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua negara anggota.

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) 2016

Pada tahun 2013, Filipina mengajukan tuntutan terhadap Tiongkok ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Filipina menantang keabsahan hukum dari klaim sejarah Tiongkok di dalam Garis Sembilan Dasbor dan status fitur-fitur maritim di Kepulauan Spratly. Dalam keputusan bersejarah pada 12 Juli 2016, pengadilan memutuskan mendukung Filipina, menyatakan bahwa:

1. Tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim “hak sejarah” atas sumber daya di dalam Garis Sembilan Dasbor yang melampaui hak yang diberikan oleh UNCLOS.
2. Tidak ada fitur di Kepulauan Spratly yang secara hukum merupakan “pulau” yang mampu menghasilkan ZEE sendiri; semuanya dianggap sebagai “bebatuan” atau “peninggian pasang surut”.
3. Tiongkok telah melanggar hak berdaulat Filipina di wilayah ZEE-nya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah melalui reklamasi pulau buatan.

Tiongkok secara resmi menolak untuk mengakui keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “secarik kertas yang tidak berharga”. Penolakan ini menciptakan kebuntuan diplomatik yang berkelanjutan, di mana satu pihak bersandar pada hukum internasional modern dan pihak lain bersandar pada interpretasi sejarah kekaisaran yang bersifat unilateral.

Pulau Buatan dan Geopolitik Masa Depan

Sejak tahun 2014, Tiongkok telah melakukan kampanye reklamasi tanah skala besar di beberapa terumbu karang yang mereka duduki di Kepulauan Spratly, seperti Mischief Reef dan Fiery Cross Reef. Terumbu karang yang sebelumnya terendam air saat pasang kini telah berubah menjadi pulau buatan dengan fasilitas militer lengkap, termasuk landasan pacu pesawat tempur dan sistem radar jarak jauh. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan fait accompli—mengubah status quo fisik agar sesuai dengan klaim hukum mereka di masa depan.

Kehadiran militer permanen ini memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatan ke seluruh wilayah dan menekan aktivitas nelayan serta eksplorasi energi dari negara-negara tetangga. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan operasi kebebasan navigasi (FONOPs) untuk menantang klaim yang dianggap berlebihan, menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai titik api persaingan antara dua kekuatan global. Ketegangan ini bukan lagi sekadar soal ikan atau minyak, melainkan soal tatanan internasional mana yang akan berlaku: hukum laut berbasis aturan atau dominasi berbasis kekuatan sejarah.

Kesimpulan: Integrasi Narasi dalam Penyelesaian Sengketa

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan merupakan manifestasi dari benturan antara sejarah masa lalu yang kompleks dengan tatanan hukum dunia modern. Penelusuran selama seribu tahun menunjukkan bahwa setiap bangsa yang mengelilingi laut ini memiliki warisan maritim yang kuat, mulai dari penemuan awal oleh dinasti-dinasti Tiongkok, kekuasaan laut oleh Kerajaan Champa, keahlian pelayaran Butuan, hingga administrasi formal oleh Dinasti Nguyen di Vietnam.

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan sejarah sebagai dasar tunggal klaim kedaulatan di masa modern sering kali bersifat kontraproduktif karena sifatnya yang fragmentaris dan sering kali dikonstruksi ulang untuk kepentingan politik saat ini. Konflik kepentingan atas sumber daya hidrokarbon dan perikanan telah mengubah laut yang dulunya merupakan ruang komunal bagi para pelaut kuno menjadi arena militerisasi yang membahayakan stabilitas regional.

Resolusi jangka panjang yang stabil hanya dapat dicapai jika semua pihak bersedia mengintegrasikan narasi sejarah mereka ke dalam kerangka hukum internasional yang disepakati, seperti UNCLOS 1982, serta berkomitmen untuk menghentikan tindakan unilateral yang mengubah status quo fisik. Tanpa adanya rasa saling percaya dan penghormatan terhadap hak berdaulat masing-masing negara sesuai hukum internasional, Laut Tiongkok Selatan akan terus menjadi saksi bisu bagi ketegangan yang sudah berumur seribu tahun dan mungkin akan berlanjut hingga milenium berikutnya.