Digital Tribalism: Neo-Ideologi di Balik Algoritma

Pergeseran fundamental dalam cara ideologi dibentuk, disebarluaskan, dan diinternalisasi telah menandai transisi masyarakat dari era industri ke era informasi. Ideologi, yang secara tradisional dipahami sebagai kumpulan doktrin yang lahir dari naskah akademis, traktat filosofis, atau pidato politik yang terstruktur, kini telah bermutasi menjadi apa yang dapat disebut sebagai “neo-ideologi”. Fenomena ini tidak lagi berpusat pada ruang kelas atau podium kampanye, melainkan pada infrastruktur digital yang dikelola oleh algoritma. Dalam ekosistem ini, “tribalisme digital” muncul sebagai kekuatan dominan yang mendefinisikan identitas kolektif melalui mekanisme resonansi afektif dan isolasi informasi.

Arsitektur Algoritma dan Hegemoni Epistemik

Transformasi ideologis ini berakar pada cara platform media sosial mengelola arus informasi melalui Algoritma Sistem Komunikasi yang Dimediasi (AIMCS). Berbeda dengan kurasi media tradisional yang bersifat editorial, algoritma modern bekerja dengan prinsip optimasi keterlibatan (engagement). Sistem ini tidak dirancang untuk mencari kebenaran objektif, melainkan untuk mempertahankan perhatian pengguna dengan menyajikan konten yang memicu respons emosional yang kuat.

Mekanisme ini menciptakan apa yang disebut sebagai hegemoni algoritma, di mana struktur kekuasaan privat memiliki kemampuan untuk menentukan visibilitas narasi tertentu di ruang publik. Melalui sirkulasi feedback loop yang rekursif, algoritma secara selektif memperkuat bentuk komunikasi yang memiliki intensitas afektif tinggi dan kesederhanaan ideologis. Hal ini secara efektif menyempitkan debat publik dan mengikis dasar-dasar musyawarah demokratis, menggantikannya dengan narasi biner yang bermuatan emosional.

Proses ini didorong oleh kecenderungan psikologis manusia yang disebut sebagai konfirmasi bias, yakni kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada. Algoritma mengeksploitasi bias ini dengan cara menciptakan ruang gema (echo chambers), di mana individu hanya terpapar pada perspektif yang serupa dengan milik mereka. Dalam lingkungan yang terisolasi ini, pandangan alternatif tidak hanya jarang ditemukan, tetapi sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kelompok atau sumber “ketidakamanan ontologis”.

Ontologi Tribalisme: Pencarian Keamanan di Dunia Cair

Tribalisme digital mencerminkan insting purba manusia untuk mencari perlindungan dalam kelompok yang memiliki kesamaan nilai, namun kini dimanifestasikan dalam ruang materi digital yang tidak terikat oleh batasan geografis. Sejak pertengahan abad ke-20, tribalisme sering dipahami sebagai organisasi sosial berbasis kekerabatan dan tradisi turun-temurun. Namun, dalam konteks abad ke-21, “suku digital” terbentuk di sekitar kesamaan minat, hobi, afiliasi politik, atau bahkan kebencian bersama.

Munculnya suku-suku ini merupakan respons terhadap fragmentasi masyarakat modern. Menurut teori neo-tribalisme yang diajukan oleh Michel Maffesoli, masyarakat kontemporer sedang mengalami kemunduran dari bentuk organisasi modern yang rasional menuju solidaritas yang lebih “cair” dan berbasis emosi. Suku-suku digital ini tidak selalu bersifat permanen; mereka bisa menjadi efemer, terbentuk di sekitar hashtag tertentu, game online, atau kampanye politik, lalu bubar ketika momentum emosionalnya hilang.

Karakteristik Neo-Tribalisme Digital

Maffesoli mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang kini terlihat sangat jelas dalam komunitas digital:

1. Empathy and Sociality: Hubungan rasional digantikan oleh “sosialitas empatik” yang didasarkan pada perasaan dan emosi bersama.
2. Ritualism: Suku-suku ini memerlukan ritual untuk mempertahankan koherensi mereka, seperti penggunaan bahasa sandi atau partisipasi dalam serangan siber kolektif.
3. Aestheticism: Identitas kelompok sering kali dinyatakan melalui gaya visual, meme, dan simbol-simbol estetika tertentu.
4. Tactileness: Keinginan untuk merasa “bersama” diwujudkan melalui interaksi digital yang intens yang memberikan ilusi kedekatan fisik.

Solidaritas ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia menyediakan “konsep surga” yang memberikan rasa aman dan identitas bagi individu yang merasa terasing di dunia nyata. Di sisi lain, suku-suku digital ini dapat dipersenjatai (weaponized) melalui pengorganisasian dan pembiayaan untuk menghancurkan opini alternatif dan menyingkirkan suara-suara yang dianggap menentang agenda suku tersebut.

Pergeseran Paradigma: Dari Kelas ke Identitas yang Terfragmentasi

Salah satu temuan paling signifikan dalam analisis neo-ideologi adalah pergeseran dari ideologi berbasis kelas ke ideologi berbasis identitas. Secara historis, gerakan seperti Marxisme memandang dunia melalui prisma perjuangan kelas antara pemilik modal dan tenaga kerja. Namun, dalam era digital, energi politik telah dialihkan ke dalam konflik berbasis identitas yang sangat terfragmentasi.

Politik identitas bertujuan untuk menengahkan pengalaman kelompok-kelompok yang menghadapi penindasan sistemik, namun dalam ekosistem digital, hal ini sering kali berubah menjadi esensialisme strategis yang mempertajam pembelahan sosial. Alih-alih mengorganisir diri di sekitar kepentingan ekonomi bersama yang luas, individu kini berkumpul dalam suku-suku kecil yang didasarkan pada ras, gender, orientasi seksual, atau pandangan keagamaan yang spesifik.

Fragmentasi Identitas dan Nasionalisme

Pergeseran ini memiliki implikasi mendalam bagi persatuan nasional. Ideologi tradisional sering kali berfungsi sebagai narasi besar yang menyatukan warga negara dalam satu identitas nasional. Sebaliknya, tribalisme digital mendorong fragmentasi di mana individu merasa lebih setia pada “suku digital” global mereka daripada pada sesama warga negara yang memiliki pandangan berbeda.

Di negara-negara seperti Indonesia, fenomena ini menantang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ruang digital menciptakan fragmen masyarakat yang terpisah satu sama lain, di mana ujaran kebencian dan politisasi identitas sering kali digunakan untuk memecah belah komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa polarisasi afektif—perasaan cinta pada kelompok sendiri dan kebencian mendalam pada kelompok lawan—telah meningkat seiring dengan penggunaan media sosial. Hal ini menciptakan masyarakat yang tidak mampu menyetujui fakta-fakta dasar karena setiap suku mendiami ekosistem informasi yang benar-benar berbeda.

Lingua Franca Suku Digital: Meme sebagai “Memefesto”

Dalam neo-ideologi, teks-teks panjang telah digantikan oleh meme sebagai alat komunikasi utama. Meme bukan sekadar lelucon internet; mereka berfungsi sebagai unit budaya yang membawa pesan ideologis yang sangat padat. Meme memungkinkan ideologi dikompresi menjadi hitungan detik—bersifat visceral, berulang, tajam, dan sering kali dibalut dengan ironi.

Mekanisme Meme dalam Politik Niche

Meme memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya sangat efektif dalam memperkuat tribalisme digital:

1. Fostering In-group Identity: Meme menciptakan rasa kepemilikan melalui humor internal yang hanya dipahami oleh anggota suku tersebut.
2. Caricaturing the Enemy: Lawan politik disederhanakan menjadi karikatur yang mudah diejek, sehingga menghilangkan kompleksitas kemanusiaan mereka.
3. Context Collapse: Meme sering kali menyebarkan pesan di luar konteks aslinya, memungkinkan narasi radikal menyusup ke arus utama secara halus.
4. Low Reputational Cost: Karena sering kali bersifat anonim atau dianggap “hanya lelucon,” meme memungkinkan penyebaran ide-ide ekstrem dengan risiko sosial yang minimal bagi pengirimnya.

Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai “memefesto”—manifesto yang tersebar dalam bentuk fragmen meme, estetika, dan ritual digital. Kelompok-kelompok seperti Groypers atau subkultur seperti Incels menggunakan gaya digital ini sebagai senjata politik mereka, menciptakan bahasa yang tidak dapat ditembus oleh orang luar atau “normies”.

Geopolitik Suku Digital: Melampaui Batas Negara

Tribalisme digital telah menghapus kendala geografis dalam pembentukan kelompok. Seorang individu di Jakarta dapat merasa lebih terhubung secara emosional dan ideologis dengan komunitas di Los Angeles atau London daripada dengan tetangga fisiknya. Algoritma telah mengoptimalkan pengaruh digital sehingga dapat berskala secara tak terbatas, melampaui batas-batas komunitas tradisional.

Globalisasi Subkultur Ekstrem

Kasus subkultur Incels (Involuntary Celibates) dan Femcels menunjukkan bagaimana identitas suku digital dapat terbentuk secara global dengan narasi yang seragam. Kelompok-kelompok ini disatukan oleh keyakinan bersama tentang penolakan romantis dan kebencian terhadap struktur sosial modern. Mereka menggunakan bahasa sandi yang dikodifikasi—seperti istilah “Stacy” atau “Chad” untuk merujuk pada individu yang sukses secara romantis, atau “blackpilling” untuk menggambarkan fatalisme romantis—yang dipahami di seluruh benua.

Komunitas-komunitas ini sering kali berfungsi sebagai echo chambers di mana konfirmasi bias sangat kuat. Mereka menggunakan sains semu atau studi yang dipilih secara pilih-pilih untuk mendukung pandangan mereka bahwa mereka adalah korban yang tidak berdaya dari masyarakat. Rasa memiliki dalam “suku” ini dibangun melalui “kesadaran akan jenis” (consciousness of kind), yang memperkuat pemisahan antara mereka dan dunia luar.

Studi Kasus Indonesia: Mobilisasi dan “Tentara Siber”

Di Indonesia, tribalisme digital telah menjadi faktor penentu dalam dinamika sosiopolitik nasional. Aktivisme digital dan partisipasi pemuda telah menemukan arena baru dalam platform seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan WhatsApp. Namun, ruang ini juga menjadi medan pertempuran bagi narasi-narasi yang sangat terpolarisasi.

Kasus Front Pembela Islam (FPI) dan Meme Politik

Penelitian tentang mobilisasi massa oleh FPI pada periode 2016-2017 menunjukkan bagaimana “cyber tribes” beroperasi dalam “enklave algoritma”. Kelompok ini menggunakan meme untuk membangkitkan emosi kebencian dan kemarahan kolektif terhadap pihak yang dianggap sebagai musuh agama dan bangsa. Mereka merebut simbol-simbol nasional seperti NKRI dan memberikan interpretasi baru yang sesuai dengan ideologi konservatif mereka.

Narasi yang dibangun dalam ruang digital ini sering kali meluap ke dunia nyata melalui pemasangan spanduk-spanduk fisik yang mencerminkan pesan-pesan digital. Hal ini menunjukkan adanya pengaburan antara batas daring dan luring, di mana “sosialitas jaringan” berubah menjadi “komunalitas luring” yang sangat militan.

Kekerasan Remaja dan Resonansi Kolektif

Selain dalam ranah politik formal, tribalisme digital di Indonesia juga terlihat dalam bagaimana masyarakat memproses isu kekerasan remaja. Model Komunikasi Resonansi Kolektif (CRCM) menjelaskan bahwa dalam budaya kolektivis seperti Indonesia, informasi menyebar melalui interaksi lintas kelompok yang lebih tinggi dibandingkan budaya individualis.

Platform digital telah berevolusi dari sekadar alat dokumentasi menjadi ruang untuk negosiasi sosial, akuntabilitas, dan kritik sistemik. Namun, struktur sosial yang hierarkis tetap mempengaruhi dinamika ini, di mana tokoh-tokoh otoritas atau “resonator sentral” memiliki kekuatan besar untuk mengarahkan opini publik di dalam jaringan informasi yang mapan.

Ekonomi Politik Tribalisme Digital

Dominasi tribalisme digital tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi platform teknologi besar atau yang dikenal sebagai “Kapitalisme Platform”. Algoritma dirancang bukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, melainkan untuk memaksimalkan profit melalui pengumpulan dan manipulasi data pribadi.

Monetisasi Polarisasi

Platform media sosial menyadari bahwa tribalisme sangat menguntungkan. Suku-suku digital adalah audiens yang sangat setia dan aktif. Bisnis digital mengeksploitasi fenomena ini dengan cara:

• Targeting Niche Markets: Menggunakan data besar untuk mengidentifikasi dan melayani kebutuhan spesifik dari suku-suku digital tertentu.
• Influencer sebagai Pemimpin Suku: Memanfaatkan individu yang memiliki pengaruh besar untuk memberikan validasi moral dan gaya hidup kepada pengikutnya, yang kemudian dimonitisasi melalui iklan.
• Komersialisasi Kebencian: Konten yang memicu kemarahan kolektif mendapatkan jangkauan lebih luas, sehingga meningkatkan pendapatan iklan bagi platform dan pembuat konten.

Hal ini menciptakan dilema etis: tribalisme mungkin baik untuk pertumbuhan ekonomi digital, namun ia merusak kohesi komunitas dan keamanan sosial. Perusahaan teknologi sering kali beroperasi secara rahasia di dalam “kotak hitam” algoritma mereka, menyortir warga negara ke dalam suku-suku demi kepentingan penjualan akses target.

Tantangan Agensi Manusia dan Demokrasi di Tahun 2035

Menatap masa depan, para ahli memperkirakan bahwa agensi manusia—kemampuan individu untuk mengendalikan keputusan penting dalam hidup mereka—akan terus terkikis oleh sistem AI dan algoritma. Pada tahun 2035, diprediksi bahwa sebagian besar interaksi manusia akan dimediasi oleh mesin cerdas yang sering kali beroperasi di luar kendali dan pemahaman pengguna biasa.

Prediksi Masa Depan Organisasi Manusia

Terdapat konsensus di antara para ahli bahwa teknologi akan semakin terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan manusia. Namun, terdapat kekhawatiran besar tentang dampak negatifnya:

1. Dominasi Algoritma: Manusia mungkin akan menjadi “malas kognitif” dan membiarkan algoritma membuat pilihan untuk mereka karena kenyamanan yang ditawarkan.
2. Splinternet: Internet yang awalnya bersatu terancam pecah menjadi fragmen-fragmen yang dikontrol oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu, memperkuat isolasi suku digital.
3. Erosi Kepercayaan: Penyebaran informasi yang dimanipulasi secara masif dapat membuat publik menyerah untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil karena tidak lagi tahu apa yang benar.

Risiko Etnonasionalisme Algoritmik

Salah satu ancaman yang muncul adalah penggunaan AI untuk memperkuat etnonasionalisme. Di beberapa wilayah, kebijakan AI mulai diarahkan untuk mendefinisikan kepemilikan nasional melalui keturunan dan budaya yang sempit, dengan cara menghapus perlindungan terhadap bias algoritmik. Jika infrastruktur masa depan ini dikodekan dengan prioritas etnonasionalis, maka pluralisme budaya dan keadilan sosial akan semakin terpinggirkan.

Kesimpulan: Navigasi di Era Neo-Ideologi

Tribalisme digital bukanlah sekadar tren media sosial, melainkan transformasi struktural dalam cara manusia berorganisasi dan berpikir. Neo-ideologi yang lahir dari algoritma telah menggantikan narasi besar masa lalu dengan fragmen-fragmen identitas yang afektif dan agresif. Pergeseran dari ideologi berbasis kelas ke identitas yang terfragmentasi telah menciptakan tantangan baru bagi stabilitas negara bangsa dan kesatuan global.

Untuk menghadapi ancaman ini, masyarakat perlu beralih dari sekadar pengguna pasif menjadi warga digital yang kritis. Upaya-upaya yang diperlukan meliputi:

• Regulasi Platform: Menuntut transparansi algoritma dan tanggung jawab perusahaan teknologi atas dampak sosial dari model bisnis mereka.
• Literasi Media Baru: Pendidikan harus mencakup pemahaman tentang bias kognitif dan cara kerja sistem rekomendasi untuk mengurangi kerentanan terhadap manipulasi.
• Inovasi Ruang Publik Digital: Menciptakan platform alternatif yang dirancang untuk mendorong dialog antar-pandangan, bukan sekadar memperkuat ruang gema.
• Penguatan Identitas Inklusif: Membangun narasi nasional yang mampu merangkul keragaman identitas tanpa harus terjebak dalam permusuhan kesukuan digital.

Meskipun algoritma memiliki kekuatan besar untuk memecah belah, potensi mereka sebagai alat untuk aksi kolektif positif tetap ada. Kuncinya terletak pada apakah manusia mampu mengambil kembali kendali atas teknologi tersebut, atau justru membiarkan diri mereka menjadi titik data dalam pertempuran ideologis yang diatur oleh kode komputer. Keamanan ontologis tidak seharusnya dicari melalui penyingkiran orang lain, melainkan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kemanusiaan bersama di tengah kompleksitas dunia digital.