Populisme Transnasional: Anatomi Narasi Anti-Elite dan Sinkronisasi Ketidakpuasan Global

Fenomena populisme kontemporer telah bermutasi dari sekadar anomali politik domestik menjadi kekuatan transnasional yang terkoordinasi secara ideologis, meskipun secara retoris ia memuja kedaulatan nasional. Gejala ini ditandai dengan keberhasilan narasi “anti-elite” yang menembus batas-batas budaya yang sangat berbeda, dari jantung industri Amerika Serikat hingga dinamika patronase di Asia Tenggara. Inti dari daya tarik ini adalah pembelahan masyarakat menjadi dua kelompok antagonis yang homogen: “rakyat yang murni” melawan “elite yang korup”. Meskipun populisme sering dianggap sebagai ideologi “inti-tipis” (thin-centered ideology) yang memerlukan lampiran ideologi lain seperti nasionalisme atau sosialisme, efektivitasnya dalam memobilisasi massa terletak pada kemampuannya untuk melakukan moralisasi politik, mengubah perdebatan kebijakan yang teknokratis menjadi pertempuran eksistensial antara kebaikan dan kejahatan.

Analisis terhadap berbagai gerakan populis di seluruh dunia mengungkapkan bahwa keberhasilan narasi ini bukan merupakan kebetulan sejarah, melainkan respons terorganisir terhadap kegagalan sistemik dari tatanan liberal internasional dalam mendistribusikan kemakmuran dan pengakuan. Rasa ketidakadilan ekonomi yang mendalam, yang dipicu oleh deindustrialisasi, ketimpangan yang melebar, dan krisis keuangan yang berulang, telah menciptakan basis pendukung yang merasa ditinggalkan oleh para pengambil keputusan global. Di saat yang sama, revolusi media digital telah menyediakan infrastruktur bagi narasi-narasi ini untuk menyebar secara viral, melampaui sensor media tradisional dan menciptakan “publik populis transnasional” yang saling terhubung melalui keluhan yang sama.

Genealogi Teoretis dan Struktur Ideologi Populisme

Untuk memahami mengapa narasi anti-elite begitu laku, penting untuk membedah struktur ideologis populisme itu sendiri. Dalam pendekatan ideasional, populisme dipandang sebagai pandangan dunia yang menganggap politik harus menjadi ekspresi dari volonté générale atau kehendak umum rakyat. “Rakyat” dalam konteks ini dikonstruksi secara performatif sebagai kelompok yang berbudi luhur, sering kali dengan batas-batas yang kabur namun secara strategis didefinisikan untuk mengecualikan kelompok tertentu. Sebaliknya, “elite” digambarkan sebagai kekuatan homogen dan korup yang secara aktif merusak kehendak rakyat demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan asing.

Perbedaan antara populisme sayap kanan dan sayap kiri terletak pada siapa yang mereka identifikasi sebagai musuh sekunder di samping elite. Populisme sayap kiri biasanya menargetkan korporasi besar dan sekutu finansial mereka, menuntut redistribusi kekayaan dan kontrol negara yang lebih besar. Sementara itu, populisme sayap kanan sering kali menambahkan antagonisme “kita vs mereka” yang berbasis identitas, di mana kelompok minoritas, migran, atau institusi internasional dianggap sebagai ancaman terhadap homogenitas budaya dan kedaulatan nasional.

Tabel 1: Perbandingan Struktural Populisme Sayap Kanan dan Sayap Kiri.

Ketidakmampuan partai politik tradisional untuk memberikan alternatif yang membedakan diri mereka dari status quo teknokratis telah menciptakan kekosongan politik yang diisi oleh gerakan populis. Dalam banyak kasus, populisme bertindak sebagai “korektif” bagi demokrasi liberal yang telah kehilangan sentuhan dengan aspirasi rakyat, namun sering kali ia justru berubah menjadi ancaman terhadap institusi demokrasi itu sendiri melalui konsentrasi kekuasaan eksekutif dan serangan terhadap independensi peradilan.

Mesin Ekonomi Ketidakpuasan: Globalisasi dan Deindustrialisasi

Akar paling kuat dari populisme transnasional adalah transformasi ekonomi global yang telah berlangsung selama empat dekade terakhir. Globalisasi ekonomi, meskipun meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan, telah menciptakan “pemenang dan pecundang” yang sangat kontras. Di negara-negara maju, proses deindustrialisasi telah menghancurkan basis ekonomi kelas pekerja tradisional.

Penurunan Manufaktur dan Guncangan Perdagangan

Data dari Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan penurunan tajam lapangan kerja manufaktur di ekonomi maju. Di Amerika Serikat, lapangan kerja manufaktur turun dari puncaknya sebesar 28% pada tahun 1965 menjadi hanya 16% pada tahun 1994. Tren serupa terjadi di Uni Eropa, di mana pangsa manufaktur turun dari 30% menjadi 20% dalam periode yang sama. Penurunan ini bukan hanya akibat kemajuan teknologi, tetapi juga guncangan perdagangan (trade shocks), terutama dari China. Wilayah-wilayah yang secara historis bergantung pada industri berat—seperti Rust Belt di AS, Midlands di Inggris, dan wilayah utara Prancis—menjadi lahan subur bagi retorika populis.

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki implikasi redistributif yang kuat. Menurut teorema Stolper-Samuelson, pembukaan perdagangan cenderung membuat pemilik faktor produksi tertentu menjadi lebih buruk, menciptakan kelompok ekonomi yang teridentifikasi yang memikul beban globalisasi. Rasa ketidakadilan muncul ketika para pekerja ini melihat bahwa sementara pekerjaan mereka dikirim ke luar negeri, para elite finansial di pusat-pusat kosmopolitan justru semakin kaya melalui pasar modal dan investasi asing.

Krisis Keuangan dan Persepsi Ketidakadilan

Krisis Keuangan Global (GFC) 2008 bertindak sebagai akselerator utama bagi sentimen anti-elite. Kebijakan bailout untuk bank-bank besar, yang dianggap bertanggung jawab atas krisis tersebut, sementara jutaan warga biasa kehilangan rumah dan pekerjaan, menciptakan narasi permanen tentang sistem yang “dicurangi”. Perasaan ini diperkuat oleh kebijakan penghematan (austerity) yang menyusul krisis, di mana layanan publik dipotong untuk menyeimbangkan anggaran negara, sering kali di bawah tekanan institusi internasional seperti IMF. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang paling parah terkena dampak pemotongan anggaran adalah daerah yang paling mungkin memberikan suara untuk gerakan populis, seperti dalam referendum Brexit.

Tabel 2: Geografi Ekonomi Dukungan Populis di Barat.

Ketimpangan pendapatan bukan hanya masalah statistik, tetapi juga masalah persepsi tentang mobilitas sosial. Ketika individu merasa “terjebak” dalam strata sosial mereka tanpa harapan untuk naik ke level elite karena faktor kelahiran atau koneksi, mereka cenderung mendukung pemimpin yang berjanji untuk “menghancurkan sistem”. Dukungan untuk populisme terbukti lebih kuat di negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, di mana persepsi ketidakadilan ekonomi menjadi mesin utama mobilisasi politik.

Sinkronisasi Global: Kasus Asia Tenggara dan Perbandingannya

Daya tarik narasi anti-elite tidak terbatas pada Barat. Di Asia Tenggara, populisme muncul sebagai respons terhadap korupsi yang meluas, kegagalan tata kelola, dan ketimpangan yang ekstrem. Di wilayah ini, populisme sering kali mengambil bentuk perlawanan terhadap oligarki tradisional yang dianggap menguasai sumber daya negara.

Filipina dan Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte mewakili bentuk populisme yang menggabungkan retorika anti-elite dengan janji ketertiban sosial yang keras. Duterte memposisikan dirinya sebagai orang luar yang melawan “elite Manila” yang dianggap terputus dari realitas penderitaan rakyat akibat narkoba dan kejahatan. Gaya kepemimpinannya yang provokatif dan sering kali kasar digunakan untuk menunjukkan otentisitas dan kedekatan dengan rakyat jelata. Di panggung internasional, Duterte menyerang lembaga-lembaga seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan PBB, menggambarkan mereka sebagai alat imperialis yang mencoba mendikte kedaulatan Filipina.

Indonesia: Dari Prabowo hingga Jokowi

Di Indonesia, dinamika populisme menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa, yang oleh para peneliti disebut sebagai “populisme yang berfluktuasi” (fluctuating populism). Prabowo Subianto, dalam kampanyenya pada tahun 2014 dan 2019, menggunakan retorika ultranasionalis yang sangat mirip dengan pola populis global. Ia menyerang elite Jakarta yang dianggap sebagai kaki tangan asing dan mengecam “kebocoran” kekayaan nasional ke luar negeri. Namun, pada pemilu 2024, terjadi pergeseran strategis di mana retorika agresif tersebut diganti dengan citra “kakek gemoy” yang lebih lembut dan inklusif, menunjukkan bagaimana aktor populis dapat menyesuaikan pesan mereka dengan perubahan sentimen publik untuk memaksimalkan dukungan elektoral.

Joko Widodo (Jokowi) juga sering dikategorikan sebagai pemimpin populis karena kemampuannya membangun hubungan langsung dengan masyarakat bawah melalui blusukan dan kebijakan bantuan sosial yang masif. Berbeda dengan populis klasik yang sering kali bersifat konfrontatif, Jokowi menunjukkan “populisme teknokratis” yang fokus pada pengiriman layanan publik dan pembangunan infrastruktur, namun tetap mempertahankan citra sebagai mulut suara rakyat yang tertindas oleh birokrasi yang lamban.

Persamaan Pola Transnasional

Meskipun konteks budayanya berbeda, terdapat kesamaan pola yang mencolok antara gerakan populis di Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara. Pertama adalah penggunaan narasi kedaulatan untuk menolak pengawasan internasional. Kedua adalah personalisasi politik di mana pemimpin dianggap sebagai satu-satunya personifikasi kehendak rakyat. Ketiga adalah penggunaan isu identitas—apakah itu agama di Indonesia atau etno-nasionalisme di Eropa—untuk mendefinisikan siapa yang termasuk dalam “rakyat” dan siapa yang menjadi “musuh”.

Infrastruktur Digital dan Publik Populis Transnasional

Keberhasilan populisme di mana-mana sangat bergantung pada transformasi cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial telah menjadi sekutu utama bagi aktor populis karena kemampuannya untuk melewati filter media arus utama.

Melewati Penjaga Pintu Tradisional

Media sosial memungkinkan pemimpin populis untuk berbicara langsung kepada pengikut mereka tanpa interpretasi dari jurnalis yang sering kali dianggap sebagai bagian dari elite. Hal ini menciptakan ilusi transparansi dan kejujuran yang sangat dihargai oleh pemilih yang skeptis terhadap institusi tradisional. Algoritma platform yang memprioritaskan konten emosional, sensasional, dan memicu kemarahan secara intrinsik menguntungkan retorika populis yang cenderung menggunakan bahasa yang sederhana dan provokatif.

Munculnya Publik Transnasional

Fenomena yang menarik adalah munculnya dukungan internasional bagi pemimpin populis nasionalis. Data menunjukkan bahwa antara 20% hingga 30% interaksi (likes) pada unggahan partai populis di media sosial berasal dari luar negara asal mereka. Untuk pemimpin seperti Marine Le Pen, angkanya bahkan mencapai 40%. Ini menunjukkan adanya “horizontal transnationalisation,” di mana masyarakat di berbagai negara mulai mengadopsi pahlawan politik yang sama dan mengidentifikasi diri mereka dalam perjuangan global melawan “globalisme”.

Media digital juga memfasilitasi pembentukan ruang gema (echo chambers) di mana teori konspirasi tentang elite global—seperti narasi tentang “The Great Reset” atau kontrol bankir internasional—dapat menyebar tanpa verifikasi fakta. Dalam ekosistem informasi ini, ketidakpercayaan terhadap media arus utama (sering disebut sebagai Lügenpresse atau pers pembohong di Jerman) menjadi syarat utama untuk menjadi anggota publik populis yang “sadar”.

“Nasionalis Internasional”: Jaringan dan Aliansi Global

Salah satu paradoks terbesar dari populisme kontemporer adalah upaya untuk membangun organisasi internasional di antara gerakan-gerakan yang secara retoris menolak internasionalisme.

Peran Steve Bannon dan “The Movement”

Steve Bannon, mantan penasihat Donald Trump, adalah arsitek utama di balik upaya untuk menciptakan “infrastruktur global bagi gerakan populis”. Melalui organisasi bernama “The Movement,” Bannon mencoba menyatukan berbagai partai kanan jauh di Eropa, termasuk Liga (Lega) di Italia dan Alternative for Germany (AfD). Bannon percaya bahwa ada momentum sejarah untuk menggantikan tatanan liberal internasional dengan jaringan negara-negara berdaulat yang bekerja sama atas dasar kepentingan nasional yang sempit dan nilai-nilai tradisional. Dokumen yang baru-baru ini terungkap bahkan menunjukkan upaya Bannon untuk mencari pendanaan dari tokoh-tokoh kontroversial guna mendukung partai-partai kanan jauh di Eropa menjelang pemilihan Parlemen Eropa.

Konferensi CPAC dan Madrid Forum

Kerja sama transnasional ini juga terlihat dalam konferensi-konferensi besar yang menjadi ajang koordinasi strategi. Conservative Political Action Conference (CPAC) telah berkembang dari acara domestik AS menjadi platform global yang diselenggarakan di berbagai negara seperti Meksiko, Hungaria, Jepang, dan Brasil. Di CPAC Hungaria, pemimpin seperti Viktor Orbán mempromosikan visi “Eropa Kristen” yang bebas dari migrasi dan pengaruh liberal Brussel. Di belahan dunia lain, Foro de Madrid (Madrid Forum) yang diprakarsai oleh partai Vox dari Spanyol berupaya membangun aliansi antara sayap kanan Eropa dan Amerika Latin untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai “ancaman komunisme” di wilayah tersebut.

Tabel 3: Peta Jaringan Politik Transnasional.

Delegitimasi Institusi dan Krisis Teknokratis

Inti dari kesuksesan populisme di mana-mana adalah serangan sistematis terhadap legitimasi pakar dan institusi teknokratis yang telah mendominasi tata kelola global selama dekade terakhir.

Penolakan terhadap Otonomi Institusi

Populis sering memandang lembaga-lembaga independen—seperti bank sentral, badan statistik, dan pengadilan—sebagai hambatan yang tidak sah terhadap kehendak rakyat. Dalam logika populis, delegasi kekuasaan kepada teknokrat yang tidak terpilih adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini menyebabkan upaya sistematis untuk merusak independensi bank sentral dan menempatkan loyalis politik dalam jabatan-jabatan kunci yang seharusnya diisi oleh profesional non-partisan.

Institusi Internasional sebagai Musuh

Institusi seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sering digambarkan sebagai agen dari “tatanan dunia baru” yang mengeksploitasi negara-negara demi kepentingan elite finansial. Kritik ini sering kali memiliki dasar dalam realitas kegagalan kebijakan—seperti dampak negatif dari terapi kejut neoliberal di Amerika Latin atau penghematan di Yunani—namun populis membingkai kegagalan ini sebagai konspirasi jahat. Di Filipina, serangan Duterte terhadap ICC adalah contoh bagaimana narasi anti-elite digunakan untuk melindungi pemimpin dari akuntabilitas hukum internasional dengan mengatasnamakan kedaulatan.

Techno-populism: Paradoks Keahlian

Menariknya, muncul fenomena “techno-populism” di mana beberapa pemimpin populis tidak sepenuhnya menolak keahlian, melainkan menggunakan teknologi digital dan klaim kebenaran objektif untuk memvalidasi keinginan rakyat tanpa mediasi politik tradisional. Ini menciptakan hubungan langsung yang berbahaya antara pemimpin dan massa, di mana “kebenaran” ditentukan oleh popularitas di media sosial daripada proses deliberatif atau pembuktian empiris.

Masa Depan Populisme: Tantangan bagi Demokrasi dan Tata Kelola Global

Laporan-laporan tren global untuk tahun 2025 dan seterusnya menunjukkan bahwa gelombang populisme ini tidak akan mereda dalam waktu dekat. Faktor-faktor seperti inflasi yang persisten, ketidakpastian akibat perubahan iklim, dan perpindahan penduduk massal akibat konflik akan terus menyediakan “bahan bakar” bagi gerakan populis.

Kemunduran Demokrasi dan Otoritarianisme

Risiko jangka panjang yang paling nyata adalah erosi demokrasi dari dalam. Pemimpin populis yang berkuasa sering kali menggunakan mandat elektoral mereka untuk mengubah aturan main politik, seperti melemahkan sistem cek dan saldo, menyerang media, dan menginstrumentalisasi sistem peradilan untuk menargetkan lawan politik. Fenomena ini, yang terlihat di Hungaria di bawah Viktor Orbán dan di Filipina di bawah Duterte, menunjukkan bagaimana demokrasi liberal dapat berubah menjadi “autokrasi elektoral”.

Retak dalam Kerja Sama Internasional

Dampak populisme transnasional terhadap hubungan internasional juga sangat signifikan. Peningkatan skeptisisme terhadap aliansi tradisional seperti NATO dan Uni Eropa dapat melemahkan stabilitas keamanan global. Kebijakan luar negeri populis yang bersifat transaksional dan mengutamakan kepentingan jangka pendek cenderung merusak kerja sama dalam menangani tantangan global yang memerlukan kolektivitas, seperti pandemi atau krisis iklim.

Kesimpulan dan Strategi Mitigasi

Mengapa narasi anti-elite begitu laku di mana-mana? Jawaban utamanya bukan pada kehebatan retorika para pemimpin populis semata, melainkan pada kedalaman krisis representasi dan distribusi yang dialami oleh masyarakat modern di seluruh dunia. Populisme transnasional adalah cermin dari kegagalan para elite tradisional untuk menangani dampak negatif dari integrasi ekonomi global yang terlalu cepat dan tidak merata.

Untuk melawan gelombang ini, para pemimpin arus utama tidak bisa hanya mengandalkan retorika pertahanan demokrasi liberal. Diperlukan langkah-langkah substantif, antara lain:

1. Reformasi Ekonomi Inklusif: Merancang ulang arsitektur ekonomi yang lebih memberikan perlindungan kepada mereka yang rentan terhadap guncangan perdagangan dan teknologi. Ini termasuk penguatan jaring pengaman sosial dan kebijakan redistribusi yang lebih adil.
2. Pemulihan Kepercayaan Institusional: Lembaga-lembaga teknokratis harus menjadi lebih transparan dan akuntabel, menjelaskan kebijakan mereka dalam bahasa yang dapat dipahami rakyat, bukan hanya dalam jargon eksklusif.
3. Mobilisasi Masyarakat Sipil yang Luas: Melawan populisme memerlukan gerakan sosial yang inklusif dan mampu menawarkan visi masa depan yang positif, bukan sekadar ketakutan akan kemunduran demokrasi. Keberhasilan di Polandia dan Republik Ceko dalam mengalahkan petahana populis menunjukkan pentingnya persatuan elite oposisi dan dukungan massa yang terorganisir.
4. Literasi Digital dan Regulasi Platform: Menangani penyebaran disinformasi dan ruang gema memerlukan keterlibatan aktif negara dalam mengatur tanggung jawab platform media sosial tanpa melanggar kebebasan berekspresi.

Populisme transnasional adalah tantangan eksistensial bagi tatanan dunia pasca-1945. Keberhasilannya di berbagai budaya menunjukkan bahwa keinginan untuk pengakuan, keadilan, dan kedaulatan adalah aspirasi manusia yang universal. Pertempuran politik ke depan bukan lagi sekadar antara kiri dan kanan, melainkan antara mereka yang ingin menutup diri dalam nasionalisme sempit dan mereka yang mampu membayangkan internasionalisme yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat biasa.