The Green Consensus: Ekosentrisme sebagai Agama Baru

Fenomena “The Green Consensus” mencerminkan pergeseran tektonik dalam lanskap ideologis global di mana kepedulian terhadap lingkungan hidup telah melampaui batas-batas kebijakan teknokratis dan bertransformasi menjadi sistem kepercayaan moral yang bersifat universal. Dalam masyarakat kontemporer yang semakin sekuler, narasi penyelamatan planet ini telah mengisi kekosongan spiritual, mengadopsi struktur sosiologis dan psikologis yang secara historis melekat pada agama-agama besar. Kepercayaan ini, yang sering disebut sebagai ekosentrisme, memandang alam semesta bukan lagi sebagai objek eksploitasi manusia, melainkan sebagai entitas sakral yang memiliki nilai intrinsik melampaui kegunaan materialnya. Namun, di balik fasad persatuan global yang ditawarkan oleh narasi ini, terdapat jurang pemisah geopolitik yang mendalam antara negara-negara maju (Global North) yang mendorong agenda dekarbonisasi radikal dan negara-negara berkembang (Global South) yang masih berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dasar.

Transformasi Ekosentrisme Menjadi Sistem Kepercayaan Moral Global

Kepedulian terhadap lingkungan telah bermutasi dari gerakan aktivisme marjinal menjadi ideologi massa pertama yang benar-benar universal. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan; ia berakar pada kebutuhan psikologis mendalam manusia akan makna dan struktur moral dalam dunia yang dipenuhi oleh ketidakpastian ilmiah dan degradasi ekologis. Dalam konteks ini, lingkungan hidup bukan sekadar subjek penelitian ilmiah, melainkan sebuah kerangka kerja untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang berdosa dan yang diselamatkan.

Struktur Mitologis dalam Narasi Lingkungan Modern

Analisis mendalam terhadap narasi lingkungan kontemporer menunjukkan adanya pemetaan ulang yang hampir sempurna terhadap mitos-mitos tradisional Judeo-Kristen ke dalam istilah-istilah sekuler modern. Michael Crichton mencatat bahwa lingkungan hidup telah menjadi agama pilihan bagi penduduk perkotaan yang atheis, di mana narasi tradisional tentang “Kejatuhan Manusia” diinterpretasikan kembali sebagai dampak buruk teknologi dan industrialisasi terhadap alam liar yang murni.

Struktur ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi aktivisme lingkungan untuk berfungsi sebagai gerakan moral. Para pengikutnya bukan hanya sekadar pendukung kebijakan, melainkan “pejuang keadilan” yang memiliki keyakinan teguh terhadap kebenaran moral dari tindakan mereka. Keyakinan ini seringkali bersifat fundamentalistik, di mana fakta-fakta ilmiah yang bertentangan atau perspektif ekonomi yang berbeda seringkali ditolak karena dianggap sebagai “heresi” terhadap narasi penyelamatan planet.

Dark Green Religion dan Spiritualitas Berbasis Alam

Bron Taylor memperkenalkan konsep “Dark Green Religion” untuk menggambarkan jenis spiritualitas yang memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki nilai intrinsik. Berbeda dengan “agama hijau” yang hanya menambahkan praktik lingkungan ke dalam doktrin tradisional, Dark Green Religion menempatkan biosfer di pusat sistem nilai moralnya. Keyakinan ini seringkali didasarkan pada pemahaman Darwinian tentang keterkaitan semua makhluk hidup melalui nenek moyang yang sama, menciptakan rasa kekerabatan mendalam yang melampaui batas spesies.

Empat tipologi utama dalam Dark Green Religion memberikan wawasan tentang bagaimana massa di seluruh dunia menyatu dalam narasi ini:

1. Animisme Spiritual: Persepsi bahwa entitas non-manusia memiliki jiwa atau kecerdasan spiritual yang dapat berinteraksi dengan manusia.
2. Animisme Naturalistik: Keyakinan yang didasarkan pada kekaguman ilmiah terhadap kompleksitas kehidupan, menganggap alam “hidup” tanpa perlu melibatkan elemen supranatural.
3. Spiritualitas Gaian: Pandangan holistik yang menganggap Bumi sebagai superorganisme tunggal yang sadar dan sakral.
4. Naturalisme Gaian: Pendekatan skeptis terhadap metafisika namun tetap menggunakan bahasa sakralitas untuk menggambarkan keterhubungan ekologis yang terukur secara ilmiah.

Munculnya spiritualitas ini merupakan respons terhadap alienasi yang dirasakan oleh manusia modern di lingkungan perkotaan yang gersang. Aktivitas seperti selancar, pendakian hutan, atau keterlibatan dalam komunitas “deep ecology” berfungsi sebagai ritual modern yang menghubungkan kembali individu dengan katedral alam semesta.

Evolusi Aktivisme Iklim Menjadi Ideologi Massa Universal

Aktivisme iklim telah menempuh perjalanan panjang dari akar lingkungan awal pada abad ke-19 hingga menjadi kekuatan pendorong kebijakan global di abad ke-21. Pergerakan ini awalnya muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi yang merusak, namun kini telah bermutasi menjadi narasi yang memayungi hampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Dari Earth Day hingga Darurat Iklim

Tonggak sejarah aktivisme lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa fase krusial:

• 1970-an: Pembentukan Earth Day dan berdirinya organisasi seperti Greenpeace menandai dimulainya advokasi lingkungan massa di Amerika Serikat dan Eropa.
• 1980-an: Munculnya kesadaran akan pemanasan global mendorong pembentukan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), yang memberikan dasar ilmiah bagi gerakan politik.
• 1990-an hingga 2010-an: Transisi dari peningkatan kesadaran menuju tindakan langsung dan konfrontatif. Kelompok-kelompok seperti Extinction Rebellion memperkenalkan taktik pembangkangan sipil masal untuk menuntut tindakan mendesak.
• Era Digital: Media sosial memungkinkan koordinasi global instan, mengubah protes lokal menjadi gelombang opini publik yang mampu memaksa pemerintah menyatakan “darurat iklim”.

Penerimaan massal terhadap ideologi ini didukung oleh integrasi nilai-nilai keadilan sosial melalui konsep “interseksionalitas.” Krisis iklim kini tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah teknis pengurangan emisi $\text{CO}_2$, tetapi juga sebagai masalah ketidakadilan rasial, gender, dan ekonomi. Hal ini memperkuat posisi lingkungan hidup sebagai ideologi massa yang paling komprehensif, menyatukan berbagai keluhan sosial di bawah panji penyelamatan planet.

Peran Pendidikan dan Sains dalam Legitimasi Ideologis

Penyebaran ekosentrisme sebagai ideologi universal sangat didorong oleh sistem pendidikan global. Pendidikan lingkungan telah menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah di seluruh dunia, membingkai kelestarian sebagai nilai dasar yang harus diajarkan secara universal. Sains, dalam hal ini, berfungsi bukan hanya sebagai metode penyelidikan, tetapi sebagai sumber legitimasi moral. Konsensus ilmiah seringkali digunakan untuk menutup ruang debat, di mana skeptisisme terhadap rincian kebijakan tertentu dianggap sebagai tindakan anti-sains atau pengkhianatan terhadap masa depan planet.

Jurang Pemisah: Geopolitik Dekarbonisasi vs Pertumbuhan

Meskipun narasi penyelamatan planet bersifat universal secara retoris, implementasinya menciptakan ketegangan yang mendalam antara negara maju dan negara berkembang. Inti dari ketegangan ini adalah apa yang disebut sebagai “Konsensus Dekarbonisasi”—sebuah kesepakatan global yang didorong oleh Global North untuk mencapai Net Zero emisi pada pertengahan abad ini.

Ambisi Global North dan Dilema Global South

Negara-negara maju, yang telah menyelesaikan proses industrialisasi mereka menggunakan bahan bakar fosil yang murah, kini menuntut agar seluruh dunia beralih ke teknologi energi terbarukan yang mahal. Bagi banyak negara berkembang, tuntutan ini dianggap sebagai hambatan bagi hak mereka untuk tumbuh dan mengentaskan kemiskinan.

Global North bertanggung jawab secara historis atas sebagian besar akumulasi emisi di atmosfer. Data menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrem dalam tanggung jawab emisi kumulatif:

Ketimpangan ini memicu perdebatan tentang “utang iklim” (climate debt). Negara-negara berkembang berargumen bahwa negara maju memiliki kewajiban moral dan finansial untuk mendanai transisi energi di Selatan. Namun, janji pendanaan iklim seringkali tidak terpenuhi atau diberikan dalam bentuk pinjaman yang semakin membebani ekonomi negara miskin, menciptakan siklus ketergantungan baru.

Kolonialisme Hijau (Green Colonialism) dan Ekstraktivisme

Istilah “Green Colonialism” muncul untuk menggambarkan bagaimana upaya penyelamatan planet seringkali mengulangi pola eksploitasi kolonial tradisional. Dalam upaya dekarbonisasi, Global North sangat bergantung pada sumber daya alam dari Global South, seperti mineral kritis untuk baterai kendaraan listrik (lithium, kobalt, nikel) dan lahan luas untuk proyek penangkapan karbon atau energi terbarukan.

Manifestasi Kolonialisme Hijau meliputi:

• Zona Pengorbanan (Sacrifice Zones): Wilayah di negara berkembang seperti Indonesia, Kongo, atau Chile diubah menjadi area pertambangan masif yang merusak ekosistem lokal demi mendukung gaya hidup “hijau” di negara maju.
• Perampasan Lahan Hijau (Green Grabbing): Pengambilalihan tanah dari masyarakat adat dan petani kecil untuk proyek konservasi hutan atau perkebunan energi terbarukan yang dikelola secara korporat.
• Eksternalisasi Biaya: Negara maju mengekspor jejak karbon mereka ke Selatan dengan memindahkan industri manufaktur polutif ke sana, sementara tetap mengklaim keberhasilan dekarbonisasi domestik.

Di Afrika Utara dan Timur Tengah, proyek-proyek hidrogen hijau yang didanai Eropa seringkali bertujuan untuk mengekspor energi bersih kembali ke Eropa, sementara populasi lokal masih menghadapi krisis energi dan kemiskinan. Dinamika ini memperkuat persepsi bahwa “The Green Consensus” adalah alat bagi negara maju untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka di bawah kedok moralitas lingkungan.

Mekanisme “Indulgensi” dan Hipokrisi dalam Agama Hijau

Dalam struktur keagamaan ekosentrisme, muncul mekanisme yang sangat mirip dengan penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi pada abad pertengahan. Kredit karbon dan pasar offset karbon memungkinkan individu dan perusahaan kaya untuk “menebus” dosa emisi mereka dengan membayar uang untuk proyek-proyek lingkungan di tempat lain, tanpa harus mengubah gaya hidup atau proses produksi mereka yang merusak.

Kredit Karbon sebagai Indulgensi Modern

Kritik terhadap sistem ini sangat tajam. Banyak pihak melihat kredit karbon sebagai cara bagi para elit global—seperti selebriti yang terbang dengan jet pribadi—untuk mempertahankan reputasi moral mereka melalui transaksi finansial yang seringkali memiliki efektivitas lingkungan yang meragukan.

Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesepakatan universal tentang perlunya menyelamatkan planet, beban pengorbanan nyata seringkali dialihkan. Mereka yang kaya dapat membeli hak untuk terus mencemari, sementara mereka yang miskin di Global South diharapkan untuk tetap dalam keadaan “under-developed” demi menjaga paru-paru dunia.

Krisis Kepercayaan dan Resistensi Massa

Fenomena ini mulai memicu reaksi balik di berbagai belahan dunia. Di negara-negara maju, kebijakan iklim yang meningkatkan biaya energi secara drastis bagi kelas pekerja telah memicu protes, seperti gerakan rompi kuning di Prancis. Masyarakat mulai mempertanyakan mengapa mereka harus menanggung beban ekonomi sementara para elit terus mengonsumsi secara berlebihan. Di negara berkembang, resistensi muncul dalam bentuk nasionalisme sumber daya, di mana pemerintah mulai melarang ekspor mineral mentah demi membangun industri pengolahan sendiri, yang seringkali berbenturan dengan kepentingan perusahaan teknologi hijau dari Utara.

Dilema Sains dan Technocracy dalam Pemerintahan Hijau

Dominasi narasi ekosentrisme juga membawa tantangan bagi demokrasi tradisional. Muncul kecenderungan ke arah technocracy, di mana keputusan kebijakan penting diambil oleh para ahli berdasarkan model ilmiah yang kompleks daripada melalui proses deliberatif publik.

Risiko Fundamentalisme Ilmiah

Michael Crichton memperingatkan tentang bahaya “fundamentalisme lingkungan,” di mana kebijakan diambil berdasarkan konsensus ideologis daripada sains yang kritis dan terbuka. Contoh klasik yang sering dikutip adalah pelarangan DDT, yang menurut klaim beberapa kritikus, telah menyebabkan kematian jutaan orang di negara berkembang akibat malaria demi memenuhi tuntutan aktivis lingkungan di Barat.

Sains dalam konteks “The Green Consensus” seringkali dipaketkan dengan pesan-pesan apokaliptik untuk menarik perhatian media dan politisi. Hal ini menciptakan rasa urgensi yang luar biasa, namun juga dapat memicu “kelelahan akan bencana” (doom fatigue), di mana masyarakat menjadi mati rasa terhadap peringatan lingkungan karena merasa tidak ada solusi yang dapat mereka jangkau.

Paradoks Teknologi Hijau

Transisi energi yang dipromosikan seringkali memiliki biaya tersembunyi. Misalnya, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) membutuhkan tambahan energi sekitar $10-20\%$ hanya untuk proses kompresi dan transportasi, yang seringkali mengabaikan dampak emisi sistemik bersih. Demikian pula, pembangunan jaringan listrik skala besar untuk mendukung energi terbarukan memerlukan investasi infrastruktur yang sangat masif, yang di masa lalu sering dianggap sebagai hambatan bagi efisiensi energi namun kini dianggap sebagai komponen kunci dari “The Green Consensus” yang baru.

Keadilan Iklim dan Rekonsiliasi Global

Masa depan “The Green Consensus” sebagai ideologi universal sangat bergantung pada kemampuannya untuk berintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan global. Keadilan iklim (Climate Justice) menuntut agar transisi energi tidak dilakukan dengan cara yang memperdalam ketimpangan yang ada.

Menuju Just Transition yang Sesungguhnya

Sebuah “transisi yang adil” (Just Transition) harus mencakup partisipasi aktif dari komunitas yang paling terdampak oleh kebijakan hijau, terutama masyarakat adat dan pekerja di industri fosil yang terdisrupsi. Hal ini memerlukan pergeseran dari model “green colonialism” menuju model kemitraan yang menghormati kedaulatan nasional dan hak asasi manusia.

Elemen-elemen penting dari rekonsiliasi ini meliputi:

1. Transfer Teknologi dan Pendanaan: Negara maju harus memberikan akses tanpa hambatan terhadap teknologi rendah karbon dan pendanaan hibah yang signifikan bagi negara berkembang.
2. Pengakuan Pengetahuan Lokal: Mengintegrasikan epistemologi pribumi ke dalam strategi pengelolaan lahan dan biodiversitas, bukan sekadar memaksakan model konservasi Barat yang bersifat eksklusi.
3. Reformasi Perdagangan: Mengubah perjanjian perdagangan bebas yang seringkali mencegah negara berkembang untuk memberlakukan pembatasan ekspor pada bahan mentah yang diperlukan bagi industri hijau mereka sendiri.
4. Tanggung Jawab Historis: Mengakui secara formal “utang karbon” dan menyesuaikan target dekarbonisasi berdasarkan kapasitas ekonomi dan sejarah emisi masing-masing negara.

Tanpa langkah-langkah ini, narasi penyelamatan planet akan tetap dipandang sebagai topeng moralitas bagi kepentingan ekonomi hegemonik, yang pada akhirnya akan merusak konsensus universal yang sedang coba dibangun.

Sintesis: Ekosentrisme sebagai Tantangan Peradaban

Pada akhirnya, transformasi aktivisme iklim menjadi sistem kepercayaan moral global adalah respons terhadap krisis makna di dunia modern. Namun, kekuatan ideologis ini harus diimbangi dengan pragmatisme ekonomi dan keadilan geopolitik. Kepedulian terhadap lingkungan telah berhasil menyatukan massa di seluruh dunia di bawah satu visi bersama tentang masa depan bumi, namun ia juga telah membuka luka lama kolonialisme dan ketimpangan kelas.

Narasi penyelamatan planet ini hanya akan menjadi benar-benar universal jika ia mampu mengakomodasi aspirasi $80\%$ populasi dunia yang tinggal di Global South. Ini bukan hanya tentang menurunkan kadar karbon di atmosfer, tetapi tentang membangun sistem ekonomi global yang tidak lagi bergantung pada ekstraksi yang merusak dan eksploitasi manusia. Jika “The Green Consensus” gagal melakukan ini, ia akan tetap menjadi “agama para elit” di Global North, sementara sisa dunia akan terus mencari jalan mereka sendiri menuju kesejahteraan, dengan atau tanpa persetujuan lingkungan global.

Keberlanjutan yang sesungguhnya memerlukan perubahan profil metabolik masyarakat secara keseluruhan—pergeseran dari logika akumulasi modal tanpa batas menuju logika pemeliharaan kehidupan. Dalam hal ini, ekosentrisme memiliki potensi untuk menjadi kompas moral bagi umat manusia, asalkan ia tidak mengabaikan martabat manusia demi kesucian alam yang abstrak. Perjalanan menuju keseimbangan baru ini akan menjadi tantangan terbesar bagi peradaban kita di abad ini, menuntut kita untuk mendefinisikan kembali apa artinya menjadi “penjaga planet” dalam dunia yang terbagi dan terluka.