Analisis Komprehensif Perang Melawan Narkoba Rodrigo Duterte (2016–2026)

Kampanye nasional melawan narkotika yang diluncurkan oleh Rodrigo Duterte sejak menjabat sebagai Presiden Filipina pada Juni 2016 telah menjadi salah satu eksperimen kebijakan publik paling mematikan dan kontroversial dalam sejarah modern Asia Tenggara. Kebijakan ini, yang secara populer dikenal sebagai “Perang Melawan Narkoba,” melampaui sekadar penegakan hukum konvensional; ia merepresentasikan transformasi fundamental dalam hubungan antara negara, warga negara, dan supremasi hukum. Dengan memberikan izin implisit maupun eksplisit kepada aparat kepolisian dan warga sipil untuk melakukan tindakan mematikan terhadap tersangka pengedar dan pengguna narkoba tanpa melalui proses peradilan, administrasi Duterte menciptakan sebuah preseden “populisme pidana” yang menormalisasi kekerasan ekstra-yudisial sebagai alat tata kelola negara. Hingga tahun 2026, dampak dari kebijakan ini masih terus bergema, tidak hanya melalui trauma sosial yang mendalam di pemukiman kumuh Manila, tetapi juga dalam ruang-ruang sidang di Den Haag, di mana Duterte menghadapi tuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Landasan Historis dan Genealogi Kekerasan di Davao

Akar dari kebijakan nasional Duterte dapat ditarik secara langsung ke masa jabatannya selama dua dekade sebagai Walikota Davao City di pulau Mindanao. Di sana, Duterte membangun citra sebagai pemimpin “tangan besi” yang berhasil mengubah kota yang dikepung kejahatan menjadi apa yang ia klaim sebagai kota teraman di Filipina. Namun, keamanan ini dicapai melalui pembentukan dan dukungan de facto terhadap “Davao Death Squad” (DDS), sebuah kelompok algojo yang menargetkan penjahat kecil, anak jalanan, dan pengedar narkoba tingkat rendah. Transformasi Davao dari medan pertempuran anti-komunis di era 1980-an menjadi laboratorium untuk pembersihan sosial berbasis kriminalitas memberikan cetak biru bagi kebijakan nasional yang akan ia terapkan kemudian.

DDS sendiri memiliki sejarah panjang yang berakar pada milisi anti-komunis seperti Alsa Masa, yang didukung oleh militer untuk melawan infiltrasi New People’s Army (NPA). Setelah ancaman komunis mereda, Duterte mengalihkan mekanisme kekerasan ini untuk menargetkan elemen-elemen yang ia anggap sebagai penghambat kemajuan sosial, yaitu pengguna dan pengedar narkoba. Pengalaman di Davao ini memberikan Duterte legitimasi politik di mata pemilih yang merasa frustrasi dengan sistem peradilan yang lamban dan korup, sehingga janji kampanye untuk membunuh puluhan ribu kriminal dalam enam bulan pertama kepresidenannya dipandang sebagai solusi pragmatis, bukan ancaman terhadap demokrasi.

Tabel 1: Evolusi Kekerasan dari Tingkat Lokal ke Nasional (1988–2022)

Populisme Pidana dan Dehumanisasi Subjek

Kesuksesan Duterte dalam memobilisasi dukungan publik terhadap kebijakan tembak di tempat tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam melakukan framing isu narkoba sebagai krisis eksistensial bagi bangsa. Melalui retorika yang konsisten, ia menggambarkan pengguna narkoba bukan sebagai warga negara yang membutuhkan bantuan medis, melainkan sebagai “zombie” atau individu yang otaknya telah mengecil sehingga tidak dapat lagi direhabilitasi. Dehumanisasi ini sangat krusial karena berfungsi untuk menurunkan ambang batas moral masyarakat dalam menerima kekerasan ekstrem; jika subjek dianggap bukan lagi manusia, maka hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk hidup, dianggap tidak berlaku lagi.

Analisis terhadap pidato-pidato Duterte menunjukkan penggunaan metafora perang yang terus-menerus. Ia memposisikan dirinya sebagai “Garbage Man” atau petugas kebersihan yang bertugas membersihkan “sampah masyarakat” demi kenyamanan warga yang taat hukum. Strategi ini secara efektif membelah masyarakat menjadi dua kutub: “rakyat yang benar” dan “musuh masyarakat”. Dalam konteks ini, izin untuk membunuh pengedar narkoba dipasarkan sebagai tindakan bela diri kolektif bagi bangsa, sebuah narasi yang sangat kuat di tengah masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh elit Manila yang liberal namun tidak mampu menjamin keamanan dasar.

Arsitektur Operasional: Project Double Barrel dan Oplan Tokhang

Implementasi teknis dari kebijakan ini dijalankan melalui Philippine National Police (PNP) di bawah Command Memorandum Circular No. 16-2016 yang meluncurkan “Project Double Barrel”. Proyek ini memiliki dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah Oplan HVT (High-Value Targets) yang secara teoritis menargetkan sindikat besar, sementara pendekatan kedua adalah Oplan Tokhang yang menargetkan tingkat komunitas. Nama “Tokhang” sendiri merupakan gabungan dari kata Visayan toktok (ketuk) dan hangyo (bujuk), yang menggambarkan proses di mana polisi mendatangi rumah tersangka untuk membujuk mereka menyerah.

Namun, di lapangan, Oplan Tokhang sering kali berubah menjadi operasi pembersihan yang mematikan. Polisi menggunakan “daftar narkoba” yang disusun oleh pejabat barangay (desa) yang sering kali tidak terverifikasi dan didasarkan pada desas-desus atau dendam pribadi. Individu yang namanya masuk ke dalam daftar tersebut menghadapi risiko tinggi untuk dieksekusi jika mereka tidak menyerah, dan bahkan bagi mereka yang menyerah, tidak ada jaminan keamanan jangka panjang. Klaim standar kepolisian yang menyatakan bahwa tersangka “melawan” (nanlaban) sehingga terpaksa ditembak menjadi alasan universal untuk membenarkan ribuan kematian di pemukiman miskin perkotaan.

Tabel 2: Statistik Operasional dan Dampak Kemanusiaan (2016–2022)

Ekonomi Kematian: Insentif dan Korupsi Institusional

Salah satu aspek yang paling mengerikan dari kebijakan Duterte adalah munculnya “ekonomi kematian” di dalam institusi kepolisian. Investigasi mendalam, termasuk laporan yang memenangkan Pulitzer, mengungkap bahwa polisi menerima insentif finansial rahasia untuk setiap tersangka yang berhasil dibunuh. Sistem penghargaan ini, yang dikenal sebagai “Davao Model,” menggunakan dana publik dan sisa dana kampanye untuk membayar petugas polisi antara 8.000 hingga 15.000 peso (sekitar $160 – $300) per kepala. Sebaliknya, tidak ada insentif finansial yang diberikan untuk penangkapan tersangka dalam keadaan hidup, yang secara sistemik mendorong penggunaan kekuatan mematikan sebagai opsi utama.

Korupsi ini meluas hingga ke sektor layanan pemakaman, di mana petugas polisi dilaporkan menerima komisi dari rumah duka tertentu setelah mengirimkan mayat korban operasi narkoba. Dalam banyak kasus, keluarga korban yang miskin terpaksa berutang besar untuk membayar biaya pemakaman yang mahal di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh polisi. Praktik-praktik ini menciptakan lingkaran setan di mana kematian warga negara menjadi komoditas yang menguntungkan bagi aparat negara yang seharusnya melindungi mereka.

Legalitas dan Konstitusionalitas: Pelanggaran Sistemik

Secara hukum, kebijakan tembak di tempat Duterte merupakan pelanggaran mencolok terhadap Konstitusi Filipina 1987 dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut. Konstitusi Filipina, dalam Bill of Rights (Pasal III), secara tegas menjamin hak atas proses hukum (due process), praduga tak bersalah, dan perlindungan dari hukuman yang kejam serta tidak manusiawi. Namun, perintah eksekutif dan retorika presiden secara efektif menciptakan sistem peradilan bayangan di mana polisi bertindak sebagai penyidik, jaksa, hakim, sekaligus eksekutor.

Penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat hanya diperbolehkan dalam hukum Filipina (RA 6975) dan prosedur operasional PNP (POP) jika terdapat ancaman langsung yang nyata terhadap nyawa petugas atau orang lain. Namun, kebijakan Duterte mengaburkan batasan ini dengan memberikan imunitas hukum bagi polisi yang membunuh tersangka dalam menjalankan tugas. Janji presiden bahwa ia akan melindungi polisi dari penjara dan bahkan memberikan pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam pembunuhan ekstra-yudisial telah menghancurkan mekanisme akuntabilitas internal kepolisian dan mendorong budaya impunitas.

Tabel 3: Instrumen Hukum Internasional dan Pelanggaran oleh Filipina

Perang Melawan Orang Miskin: Dimensi Sosiologis

Meskipun secara retoris ditujukan untuk menghancurkan sindikat besar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Perang Narkoba Duterte adalah “perang terhadap orang miskin”. Mayoritas korban berasal dari kelas sosial-ekonomi terendah (Kelas E), tinggal di daerah kumuh, dan bekerja di sektor informal. Sebaliknya, pengedar narkoba tingkat atas dan “narco-politicians” sering kali memiliki akses terhadap perlindungan hukum atau pengaruh politik yang memungkinkan mereka menghindari kekerasan yang sama.

Ketimpangan ini menciptakan trauma kolektif yang mendalam di komunitas miskin. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka akibat pembunuhan ekstra-yudisial menghadapi masa depan yang suram, sering kali mengalami pengucilan sosial, putus sekolah, dan gangguan psikologis berat. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya gagal menurunkan permintaan narkoba secara signifikan, tetapi justru memperburuk krisis kesehatan publik dengan mendorong pengguna narkoba untuk bersembunyi alih-alih mencari perawatan medis.

Peran Vigilantisme dan Keterlibatan Sipil

Instruksi Duterte agar warga sipil ikut serta dalam membunuh pecandu telah membuka kotak pandora kekerasan tanpa hukum. Ribuan kematian diklasifikasikan sebagai “Deaths Under Investigation” (DUI) atau pembunuhan oleh penyerang tak dikenal yang sering kali menggunakan masker dan mengendarai sepeda motor. Pola pembunuhan ini sangat mirip dengan operasi DDS di Davao, di mana mayat korban ditinggalkan di tempat umum dengan pesan peringatan di atas karton yang menyatakan keterlibatan mereka dalam narkoba.

Banyak analis dan saksi mata menduga bahwa kelompok-kelompok vigilante ini sebenarnya adalah unit polisi yang tidak berseragam atau pembunuh bayaran yang bekerja atas perintah polisi. Dengan menggunakan kedok vigilantisme, negara dapat menyangkal tanggung jawab langsung atas pembunuhan tersebut sambil tetap mencapai tujuan “pembersihan” yang diinginkan. Hal ini menciptakan atmosfer ketakutan di mana tidak ada batasan yang jelas antara penegak hukum dan pelaku kriminal, sehingga menghancurkan kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Penyelidikan Quad Committee dan Keruntuhan Aliansi Politik (2024–2025)

Memasuki tahun 2024, dinamika politik di Filipina mengalami pergeseran dramatis dengan pecahnya aliansi antara keluarga Duterte dan Presiden petahana Ferdinand Marcos Jr. Perselisihan ini memicu penyelidikan besar-besaran oleh “Quad Committee” di House of Representatives, yang menggabungkan empat komite kuat untuk menyelidiki hubungan antara extrajudicial killings (EJK), industri judi online (POGO), dan perdagangan narkoba.

Dalam serangkaian sidang yang disiarkan secara nasional, tokoh-tokoh kunci seperti mantan perwira polisi Royina Garma memberikan kesaksian yang menghancurkan tentang keberadaan sistem penghargaan tunai yang dikelola langsung dari Malacañang. Duterte sendiri, dalam penampilannya di hadapan komite, secara provokatif menyatakan bahwa ia mengambil “tanggung jawab hukum dan moral penuh” atas perang narkoba, namun tetap bersikeras bahwa tindakannya dilakukan demi kepentingan negara. Pengakuan-pengakuan ini menjadi bukti krusial bagi penyelidikan domestik dan internasional.

Tabel 4: Temuan Utama Penyelidikan Quad Committee (2024–2025)

Jalan Menuju Den Haag: Penangkapan dan Ekstradisi (2025)

Puncak dari tekanan internasional terjadi pada 11 Maret 2025, ketika otoritas Filipina melakukan tindakan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin: menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh International Criminal Court (ICC) melalui Interpol, tak lama setelah Duterte mendarat di Manila dari Hong Kong. Langkah ini menandai titik balik bersejarah bagi Filipina, menjadikannya negara Asia pertama yang menyerahkan mantan kepala negaranya ke pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ekstradisi Duterte ke Den Haag dilakukan dengan cepat untuk menghindari potensi kerusuhan oleh para pendukung fanatiknya. Di pusat penahanan ICC di Scheveningen, Duterte mulai menjalani serangkaian prosedur hukum awal. Meskipun ia secara konsisten menolak untuk mengakui jurisdiksi pengadilan tersebut, mengklaim bahwa ia diculik dengan fasilitas dari administrasi Marcos Jr., proses hukum tetap berjalan sesuai dengan Roma Statute.

Persidangan ICC dan Konfirmasi Tuduhan (2026)

Pada Februari 2026, dunia menyaksikan dimulainya sidang konfirmasi tuduhan (confirmation of charges hearing) dalam kasus “The Prosecutor v. Rodrigo Roa Duterte”. Sidang ini bukan merupakan pengadilan untuk membuktikan bersalah atau tidak, melainkan tahap krusial untuk menentukan apakah jaksa penuntut memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke persidangan penuh. Hakim di Pre-Trial Chamber I mengevaluasi tiga tuduhan utama kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan yang mencakup periode 2011 hingga 2019.

Tuduhan pertama berkaitan dengan 19 pembunuhan yang dilakukan oleh DDS di Davao City antara 2013-2016. Tuduhan kedua mencakup 14 pembunuhan “High-Value Targets” selama masa awal kepresidenannya, dan tuduhan ketiga adalah tuduhan paling luas yang melibatkan 43 pembunuhan selama operasi pembersihan di tingkat barangay di seluruh negeri. Jaksa penuntut menekankan bahwa daftar korban sebanyak 78 orang dalam dokumen tersebut hanyalah contoh dari pola perilaku yang jauh lebih luas dan sistematis.

Tabel 5: Daftar Tersangka Utama dan Rekan Pelaku dalam Kasus ICC (2026)

Kontestasi di Ruang Sidang: Kesehatan vs. Keadilan

Salah satu drama hukum paling menonjol selama proses pra-peradilan di tahun 2026 adalah upaya tim pembela Duterte untuk membebaskannya atau menunda persidangan dengan alasan kesehatan. Pengacara Duterte mengklaim bahwa klien mereka menderita “gangguan kognitif di berbagai domain” dan terlalu renta untuk berpartisipasi dalam persidangan. Namun, setelah evaluasi medis oleh panel ahli independen, pengadilan memutuskan bahwa Duterte secara mental dan fisik fit untuk menjalani proses hukum.

Sikap Duterte sendiri tetap menantang. Ia menolak untuk hadir secara fisik maupun melalui video dalam sidang konfirmasi tuduhan di bulan Februari 2026, dengan alasan tidak mengakui otoritas pengadilan. Meskipun demikian, ICC mengizinkan persidangan dilanjutkan tanpa kehadirannya, sebuah prosedur yang diizinkan dalam kondisi tertentu untuk menjamin hak korban atas keadilan yang tepat waktu. Hal ini menunjukkan keteguhan institusi internasional dalam menghadapi taktik penundaan oleh para pemimpin otoriter.

Masa Depan Keadilan dan Rehumanisasi Masyarakat Filipina

Perang Melawan Narkoba Rodrigo Duterte telah meninggalkan luka yang sangat dalam pada struktur demokrasi dan hukum Filipina. Kebijakan untuk memberikan izin membunuh pengedar narkoba di tempat bukan hanya mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa secara ilegal, tetapi juga merusak integritas institusi kepolisian dan peradilan. Transformasi polisi menjadi mesin pembunuh demi keuntungan finansial telah menciptakan krisis kepercayaan publik yang akan memakan waktu dekade untuk dipulihkan.

Meskipun persidangan di ICC memberikan harapan akan adanya pertanggungjawaban di tingkat puncak, tantangan besar tetap ada di tingkat domestik. Pemerintahan Ferdinand Marcos Jr. menghadapi dilema antara menegakkan hukum sepenuhnya dan menghadapi residu kekuatan politik pengikut Duterte. Di tingkat akar rumput, kebutuhan akan rehumanisasi—proses memulihkan martabat manusia bagi mereka yang sebelumnya dianggap “sampah masyarakat”—menjadi sangat mendesak. Tanpa adanya reformasi sistemik pada kebijakan narkoba yang beralih dari pendekatan punitif ke pendekatan kesehatan masyarakat, siklus kekerasan ini berisiko untuk terulang kembali di masa depan di bawah kedok populisme yang berbeda.

Keadilan bagi para korban perang narkoba tidak hanya berarti hukuman penjara bagi Duterte dan rekan-rekannya, tetapi juga pengakuan negara atas kesalahan sistemik yang telah dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh berbagai kelompok hak asasi manusia, perang ini bukanlah perang melawan narkoba, melainkan perang melawan orang miskin yang dibiayai oleh pajak warga negara. Sejarah akan mencatat periode 2016-2022 di Filipina sebagai pengingat pahit tentang betapa cepatnya supremasi hukum dapat runtuh ketika kekerasan diberikan izin untuk beroperasi atas nama keamanan publik. Pelajaran dari Filipina menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bukanlah hambatan bagi keamanan, melainkan fondasi mutlak darinya.