Keamanan dan Identitas: Analisis Mendalam Kebijakan Re-edukasi di Xinjiang

Kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Wilayah Otonomi Uygur Xinjiang (XUAR) mewakili salah satu titik paling krusial dalam dinamika geopolitik abad ke-21, di mana doktrin keamanan nasional absolut berbenturan dengan prinsip-prinsip universal identitas etnis dan hak asasi manusia. Di pusat kontroversi ini terdapat sistem yang oleh Beijing disebut sebagai “Pusat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi” (VETC), sebuah inisiatif yang diklaim sebagai langkah keamanan preventif yang inovatif untuk memitigasi penyebaran ekstremisme agama dan terorisme. Sebaliknya, komunitas internasional, lembaga hak asasi manusia, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengidentifikasi struktur ini sebagai jaringan penahanan massal terbesar bagi kelompok minoritas sejak Perang Dunia II, yang bertujuan untuk asimilasi paksa dan erosi identitas budaya etnis Uygur dan minoritas Muslim lainnya. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana narasi keamanan nasional Tiongkok digunakan untuk mereformasi tatanan sosial di Xinjiang, serta implikasi luasnya terhadap norma-norma global.

Akar Sejarah dan Transformasi Paradigma Keamanan

Wilayah Xinjiang memiliki signifikansi historis dan strategis yang luar biasa bagi Tiongkok, berfungsi sebagai koridor utama yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tengah dan Eropa melalui Jalur Sutra kuno, dan kini melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Secara historis, Xinjiang telah menjadi bagian integral dari wilayah Tiongkok melalui berbagai dinasti, mulai dari Dinasti Han hingga konsolidasi administrasi di bawah Dinasti Qing pada abad ke-18. Namun, keragaman etnis dan geografis wilayah ini juga menjadikannya pusat ketegangan antara pusat kekuasaan di Beijing dan aspirasi otonomi lokal, khususnya dari etnis Uygur yang secara bahasa dan budaya lebih dekat dengan bangsa-bangsa Turkik di Asia Tengah.

Ketegangan ini mengalami eskalasi signifikan sejak akhir abad ke-20, dipicu oleh perubahan geopolitik global seperti runtuhnya Uni Soviet dan bangkitnya gerakan Islamis di negara-negara tetangga. Tiongkok mulai mengidentifikasi “Tiga Kekuatan Jahat”—terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama—sebagai ancaman eksistensial terhadap integritas wilayah dan stabilitas nasionalnya. Serangkaian insiden kekerasan di dalam dan di luar Xinjiang telah membentuk respons keamanan Beijing yang semakin keras.

Transformasi paradigma dari penanganan kriminalitas reaktif menjadi “keamanan preventif” menandai titik balik utama dalam strategi Tiongkok. Alih-alih hanya menghukum mereka yang telah melakukan tindakan teror, negara kini berfokus pada “menghilangkan virus ideologis” sebelum mereka dapat bermutasi menjadi tindakan kekerasan. Paradigma ini menempatkan ideologi dan praktik keagamaan tertentu sebagai kondisi patologis yang memerlukan intervensi negara secara paksa.

Arsitektur Hukum: Redefinisi Ekstremisme dan Terorisme

Landasan bagi operasionalisasi pusat-pusat re-edukasi di Xinjiang tidak berdiri di atas vakum hukum, melainkan didukung oleh kerangka legislatif yang luas namun ambigu. Undang-Undang Anti-Terorisme RRT tahun 2015 dan Peraturan De-radikalisasi Xinjiang memberikan otoritas yang hampir tidak terbatas bagi aparat keamanan untuk mengintervensi kehidupan pribadi warga negara. Karakteristik utama dari hukum ini adalah penggabungan antara terorisme dengan “ekstremisme” agama yang tidak terdefinisi secara presisi secara hukum, namun didefinisikan secara luas dalam praktik administrasi.

Di bawah peraturan ini, perilaku sehari-hari yang merupakan bagian dari identitas Muslim dapat dikategorikan sebagai “tanda-tanda ekstremisme” yang memerlukan re-edukasi. Hal ini mencakup tindakan seperti menolak menonton televisi pemerintah, menggunakan jilbab atau pakaian tertutup di tempat umum, memelihara jenggot yang dianggap “abnormal,” melakukan puasa Ramadan bagi pegawai negeri atau pelajar, atau memiliki aplikasi komunikasi asing seperti WhatsApp di telepon genggam. Ketentuan ini memungkinkan negara untuk mengkriminalisasi ekspresi identitas etnis dan agama, yang secara efektif menyempitkan ruang otonomi budaya di Xinjiang.

Klasifikasi Tahanan dan Mekanisme Penahanan

Pemerintah Tiongkok secara resmi mengklasifikasikan peserta di pusat-pusat pelatihan vokasi ke dalam tiga kategori utama yang mencerminkan spektrum risiko keamanan yang dirasakan oleh negara:

1. Individu yang terhasut, dipaksa, atau terpengaruh untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekstremis, namun tindakannya belum dianggap sebagai kejahatan serius di bawah hukum pidana.
2. Individu yang telah berpartisipasi dalam aktivitas ekstremis yang menimbulkan bahaya nyata bagi masyarakat namun belum menyebabkan kerugian fisik aktual, dan menunjukkan sikap kooperatif serta penyesalan selama proses pemeriksaan.
3. Individu yang telah menyelesaikan hukuman penjara karena kejahatan teroris atau ekstremis namun, melalui penilaian psikologis dan perilaku, masih dianggap sebagai ancaman potensial bagi keamanan sosial.

Analisis terhadap mekanisme ini mengungkapkan bahwa penahanan di pusat-pusat ini seringkali dilakukan secara ekstra-yudisial. Banyak dari mereka yang ditahan tidak pernah melalui proses pengadilan formal, tidak diberikan akses ke pembela hukum, dan seringkali tidak mengetahui durasi penahanan mereka. Proses pemilihan individu seringkali didasarkan pada algoritma dari Integrated Joint Operations Platform (IJOP), sebuah sistem pengawasan digital massal yang mengumpulkan data biometrik, aktivitas internet, dan riwayat perjalanan untuk secara otomatis menandai warga sebagai “mencurigakan”.

Pusat Pelatihan Vokasi vs. Kamp Penahanan: Dualitas Narasi

Dualitas narasi mengenai Xinjiang adalah salah satu perdebatan paling tajam dalam politik internasional saat ini. Di satu sisi, Beijing mempresentasikan pusat-pusat ini sebagai solusi “beradab” terhadap terorisme, yang menggabungkan pendidikan hukum, pelatihan keterampilan kerja, dan pembelajaran bahasa Mandarin untuk memberikan masa depan ekonomi yang lebih baik bagi populasi yang “terbelakang” secara ideologis. Narasi ini menekankan pada perlindungan hak-hak dasar mayoritas penduduk untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan.

Di sisi lain, laporan dari organisasi hak asasi manusia dan kesaksian dari mantan tahanan yang berhasil keluar dari Xinjiang menyajikan realitas yang sangat berbeda. Fasilitas tersebut digambarkan bukan sebagai sekolah, melainkan sebagai penjara dengan keamanan tinggi yang dirancang untuk memecah kehendak individu dan menghapus identitas etnis mereka.

Kesaksian Mengenai Kondisi dan Perlakuan

Amnesty International dan Human Rights Watch telah mendokumentasikan lebih dari 50 kesaksian mendalam dari mantan tahanan yang menggambarkan pola penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang sistematis di dalam kamp. Tahanan melaporkan penggunaan “kursi macan”—sebuah kursi besi di mana kaki dan tangan tahanan dibelenggu dalam posisi yang sangat menyakitkan selama berjam-jam atau hari—untuk interogasi dan hukuman.

Metode penyiksaan dan pelecehan lainnya yang didokumentasikan meliputi:

• Sengatan listrik menggunakan tongkat listrik pada bagian tubuh yang sensitif.
• Penyemprotan merica dan pemukulan fisik oleh penjaga kamp.
• Deprivasi tidur dan makanan sebagai alat kontrol perilaku.
• Kurungan isolasi di ruangan yang sangat dingin atau gelap gulita.
• Pemeriksaan medis paksa dan pemberian obat-obatan yang tidak diketahui jenisnya, yang menurut beberapa laporan berdampak pada kemampuan reproduksi.

Selain kekerasan fisik, tekanan psikologis merupakan elemen inti dari proses re-edukasi. Tahanan dipaksa untuk mengakui “dosa” masa lalu mereka, seperti pernah melakukan salat atau memiliki kerabat yang tinggal di luar negeri, dan secara terbuka menyangkal keyakinan agama mereka di depan tahanan lain. Kegagalan untuk menghafal teks-teks propaganda atau lagu-lagu patriotik dapat berakibat pada pengurangan jatah makanan atau perpanjangan masa tahanan.

Sinisialisasi Islam: Erosi Identitas Budaya dan Agama

Kebijakan di Xinjiang merupakan manifestasi dari kampanye nasional “Sinisialisasi Agama” yang secara eksplisit bertujuan untuk menyelaraskan praktik keagamaan dengan ideologi Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan budaya tradisional Han. Presiden Xi Jinping telah menekankan bahwa agama-agama di Tiongkok harus mengikuti arah sinisialisasi untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan masyarakat sosialis.

Di Xinjiang, kampanye ini memiliki dimensi yang sangat fisik dan destruktif. Sejak tahun 2017, diperkirakan ribuan masjid, tempat suci, dan pemakaman Muslim telah dihancurkan atau diubah fungsinya. Masjid yang tidak dihancurkan seringkali mengalami “renovasi” paksa untuk menghilangkan elemen arsitektur Islam seperti kubah dan menara, digantikan dengan fitur arsitektur gaya Tiongkok. Penghilangan simbol-simbol visual ini bertujuan untuk mengaburkan identitas Islam di ruang publik dan menciptakan estetika yang seragam di seluruh negeri.

Pembatasan Bahasa dan Pendidikan

Bahasa Uygur, yang merupakan pilar utama identitas etnis, telah menjadi sasaran pembatasan sistematis di sistem pendidikan dan administrasi publik. Arahan dari departemen pendidikan setempat telah melarang penggunaan bahasa Uygur dalam “semua kegiatan kolektif, kegiatan publik, dan pekerjaan manajemen” di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Kebijakan ini mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin (Putonghua) sebagai satu-satunya bahasa instruksi, yang menurut para aktivis merupakan upaya untuk “mencuci otak” generasi muda Uygur agar terputus dari akar budaya mereka.

Sekitar 900.000 anak Uygur diperkirakan tinggal di sekolah-sekolah berasrama yang dikelola negara, di mana mereka dipisahkan dari pengaruh keluarga yang mungkin dianggap memiliki pandangan “tradisional” atau “ekstremis”. Pemisahan keluarga secara sistematis ini dianggap oleh PBB sebagai faktor yang dapat merusak ikatan budaya, agama, dan linguistik generasi mendatang secara permanen.

Pengawasan Invasif dan Kampanye “Menjadi Keluarga”

Kehidupan di luar pusat penahanan di Xinjiang tidak bebas dari kontrol negara. Wilayah ini telah berubah menjadi laboratorium pengawasan digital yang paling canggih di dunia. Pemanfaatan kecerdasan buatan, pengenalan wajah, pemindaian iris mata, dan pengumpulan data DNA secara massal memungkinkan otoritas untuk memantau pergerakan hampir setiap individu di Xinjiang. Checkpoint kepolisian tersebar di setiap sudut kota, di mana warga diwajibkan untuk memindai kartu identitas dan telepon genggam mereka untuk diperiksa keberadaan konten yang dianggap subversif atau “ekstremis”.

Namun, aspek pengawasan yang paling unik dan invasif adalah kampanye “Menjadi Keluarga” (Fanghuiju), di mana lebih dari satu juta kader pemerintah—mayoritas beretnis Han—ditugaskan untuk tinggal di rumah-rumah keluarga Uygur, khususnya keluarga yang anggotanya ditahan di kamp. Kader-kader ini bertindak sebagai pengawas domestik yang tinggal bersama keluarga tersebut selama beberapa hari setiap bulan, makan bersama, dan bahkan berbagi tempat tidur.

Tugas utama dari kader ini meliputi:

• Memantau kesetiaan politik dan praktik keagamaan keluarga, seperti apakah mereka melakukan salat atau berpuasa.
• Melaporkan perilaku “mencurigakan” seperti keengganan untuk menonton berita pemerintah atau penggunaan bahasa Uygur yang berlebihan.
• Memberikan “instruksi ideologis” untuk memperbaiki pemikiran keluarga agar sesuai dengan nilai-nilai Partai.
• Membangun ikatan emosional paksa yang dirancang untuk mengintegrasikan keluarga Uygur ke dalam struktur sosial Tiongkok yang lebih luas.

Program ini secara efektif menghapus batas antara ruang privat dan ruang publik, menjadikan rumah sebagai perpanjangan dari sistem pengawasan negara di mana ketidakpatuhan sekecil apapun dapat berujung pada penahanan.

Ekonomi Politik: Inisiatif Sabuk dan Jalan serta Kerja Paksa

Ambisi keamanan Tiongkok di Xinjiang sangat terkait erat dengan kepentingan ekonominya. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan delapan negara, Xinjiang adalah pintu gerbang vital bagi Belt and Road Initiative (BRI) dan merupakan rumah bagi cadangan batu bara dan gas alam terbesar di Tiongkok. Stabilitas politik di Xinjiang dianggap sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan proyek infrastruktur trans-nasional, termasuk Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).

Beijing berargumen bahwa pembangunan ekonomi adalah obat mujarab untuk ekstremisme. Melalui program “pengentasan kemiskinan,” pemerintah memindahkan ratusan ribu warga minoritas dari sektor pertanian tradisional ke sektor manufaktur di pabrik-pabrik yang seringkali berlokasi di dalam atau di dekat pusat re-edukasi. Namun, terdapat bukti kuat bahwa program pemindahan tenaga kerja ini bersifat koersif, di mana warga tidak memiliki pilihan nyata untuk menolak tanpa menghadapi risiko penahanan.

Integrasi tenaga kerja Xinjiang ke dalam rantai pasok global telah memicu respons hukum yang signifikan di negara-negara Barat. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uygur (UFLPA) di Amerika Serikat secara efektif melarang semua impor barang dari Xinjiang kecuali perusahaan dapat memberikan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa produk tersebut tidak melibatkan kerja paksa. Hal ini telah memaksa banyak perusahaan multinasional untuk mendiversifikasi rantai pasok mereka, meskipun ketergantungan yang tinggi pada sumber daya Xinjiang—terutama dalam industri energi surya—membuat proses ini menjadi sangat kompleks secara ekonomi dan politik.

Kontrol Demografi: Sterilisasi dan Keluarga Berencana Paksa

Salah satu aspek yang paling kontroversial dari kebijakan di Xinjiang adalah upaya sistematis untuk mengontrol pertumbuhan penduduk etnis minoritas melalui langkah-langkah medis yang koersif. Meskipun pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari kebijakan keluarga berencana yang seragam dan adil, data statistik dan laporan lapangan menunjukkan pola yang sangat diskriminatif.

Data dari tahun 2018 menunjukkan lonjakan yang tidak wajar dalam jumlah prosedur sterilisasi dan pemasangan IUD di wilayah Xinjiang, bahkan ketika angka-angka tersebut menurun secara nasional. Di beberapa prefektur dengan populasi Uygur yang padat, tingkat kelahiran menurun lebih dari 60% dalam kurun waktu tiga tahun sejak kampanye de-radikalisasi dimulai—penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah demografi modern tanpa adanya perang atau wabah penyakit.

Bentuk-bentuk kontrol reproduksi yang didokumentasikan meliputi:

• Pemaksaan sterilisasi bedah pada wanita yang memiliki lebih dari jumlah anak yang diizinkan.
• Pemasangan alat kontrasepsi IUD yang sulit dilepaskan tanpa prosedur medis resmi.
• Pemberian suntikan atau obat-obatan yang menyebabkan berhentinya siklus menstruasi pada tahanan wanita di dalam kamp.
• Ancaman penahanan atau denda besar bagi keluarga yang memiliki “anak ilegal” di bawah kebijakan populasi baru yang lebih ketat bagi minoritas.

Di sisi lain, pemerintah mendorong migrasi massal etnis Han ke Xinjiang melalui pemberian insentif perumahan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Tujuannya adalah untuk mendilusi konsentrasi populasi Uygur dan menciptakan keseimbangan demografis yang lebih menguntungkan bagi kontrol politik Beijing. Kombinasi antara pembatasan kelahiran minoritas dan insentif migrasi mayoritas ini dipandang oleh para ahli hukum internasional sebagai indikator kuat adanya niat untuk melakukan “genosida demografis”.

Geopolitik dan Dilema Internasional: Kedaulatan vs. Kemanusiaan

Situasi di Xinjiang telah menjadi medan pertempuran utama bagi norma-norma internasional mengenai hak asasi manusia. Di satu sisi terdapat prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, yang secara agresif dipertahankan oleh Tiongkok. Di sisi lain terdapat prinsip “Tanggung Jawab untuk Melindungi” (Responsibility to Protect) dan hak asasi manusia universal yang melampaui batas-batas negara.

Laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) tahun 2022 menyimpulkan bahwa skala dan sifat penahanan sewenang-wenang di Xinjiang, bersama dengan pembatasan hak-hak fundamental lainnya, dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, Tiongkok secara konsisten menolak temuan ini sebagai “kebohongan abad ini” yang dikarang oleh kekuatan anti-Tiongkok untuk menghambat pembangunan nasionalnya.

Polarisasi di Forum Global dan Peran Negara Muslim

Dinamika dukungan internasional terhadap kebijakan Tiongkok di Xinjiang mengungkapkan peta kekuatan geopolitik yang kompleks. Tiongkok telah berhasil mengamankan dukungan dari banyak negara di Global South, termasuk banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, melalui kombinasi diplomasi ekonomi dan kesamaan pandangan mengenai kedaulatan negara.

Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seringkali menjadi titik kritik bagi para aktivis Uygur. Meskipun OKI didirikan untuk melindungi kepentingan umat Islam di seluruh dunia, organisasi ini secara mengejutkan memberikan pujian atau setidaknya tetap diam terhadap perlakuan Tiongkok terhadap Uygur. Beberapa negara kunci seperti Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bahkan telah menandatangani surat bersama yang mendukung kebijakan de-radikalisasi Tiongkok, dengan alasan bahwa tindakan tersebut telah membawa stabilitas dan kesejahteraan bagi wilayah tersebut.

Sintesis: Antara Keamanan Ontologis dan Keberlangsungan Identitas

Kebijakan “re-edukasi” di Xinjiang bukan sekadar respons terhadap ancaman keamanan fisik, melainkan upaya untuk mencapai apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai “keamanan ontologis”—sebuah kondisi di mana negara merasa memiliki kendali penuh atas identitas dan narasi di dalam wilayahnya. Bagi Partai Komunis Tiongkok, identitas etnis dan agama yang kuat dan otonom dipandang sebagai sumber ketidakpastian yang dapat memicu ketidakstabilan di masa depan. Dengan demikian, penghancuran identitas tersebut melalui proses re-edukasi sistematis dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kelangsungan hidup rezim dan kesatuan negara.

Namun, pendekatan ini membawa risiko yang sangat besar bagi integrasi nasional Tiongkok. Alih-alih menciptakan masyarakat yang harmonis, kebijakan represif di Xinjiang telah menciptakan trauma kolektif yang mendalam bagi jutaan orang. Pemisahan anak-anak dari orang tua mereka, penahanan massal tanpa proses hukum, dan pengawasan totaliter yang menghapus privasi kemungkinan besar akan meninggalkan luka sosial yang akan bertahan selama beberapa generasi.

Implikasi Masa Depan bagi Tatanan Global

Kasus Xinjiang juga berfungsi sebagai preseden berbahaya bagi masa depan hak asasi manusia di era digital. Keberhasilan Tiongkok dalam menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mengontrol seluruh kelompok etnis menunjukkan bagaimana otorianisme digital dapat memberikan alat baru bagi negara untuk menekan perbedaan pendapat tanpa perlu melakukan kekerasan fisik massal yang terlihat secara global. Jika model ini dianggap “berhasil” dan diadopsi oleh negara-negara lain, maka norma-norma global mengenai kebebasan sipil dan hak-hak minoritas akan mengalami kemunduran yang signifikan.

Dalam analisis akhir, ketegangan antara keamanan nasional dan identitas etnis di Xinjiang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kekuatan militer atau pembangunan ekonomi. Selama identitas etnis dipandang sebagai ancaman keamanan daripada sebagai bagian dari kekayaan nasional yang harus dilindungi, Xinjiang akan tetap menjadi titik api konflik dan sumber keprihatinan internasional. Masa depan wilayah ini akan bergantung pada apakah Tiongkok bersedia beralih dari model asimilasi paksa menuju model integrasi yang menghormati keberagaman—sebuah pergeseran yang saat ini tampaknya sangat jauh dari realitas politik di Beijing.

Perdebatan mengenai Xinjiang akan terus berlanjut di koridor-koridor kekuasaan di PBB, di ruang-ruang rapat perusahaan multinasional, dan di tengah-tengah keluarga Uygur yang masih mencari kabar tentang kerabat mereka yang hilang. Krisis ini bukan hanya tentang nasib satu wilayah di barat laut Tiongkok, melainkan tentang pertempuran ideologis global mengenai nilai kehidupan manusia, batas kekuasaan negara, dan keberanian komunitas internasional untuk menegakkan kebenaran di hadapan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Sejarah akan mencatat apakah dunia mampu bertindak untuk mencegah hilangnya salah satu budaya kuno Asia Tengah atau apakah kedaulatan negara akan sekali lagi menjadi tameng yang efektif bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.