Paradoks Keamanan dan Dinamika Eskalasi di Lembah Galwan: Analisis Strategis Rezim Perbatasan Tanpa Senjata Api India-Tiongkok

Ketegangan geopolitik yang terjadi di sepanjang Garis Kontrol Aktual (Line of Actual Control atau LAC) antara India dan Tiongkok telah menciptakan salah satu anomali paling unik dalam sejarah militer modern. Di wilayah dataran tinggi Himalaya yang keras, dua negara berkekuatan nuklir terlibat dalam konfrontasi militer yang sangat terbatas namun mematikan, yang diatur oleh serangkaian protokol pembangunan kepercayaan (Confidence-Building Measures atau CBMs) yang melarang penggunaan senjata api di garis depan. Pengaturan ini, yang dirancang untuk mencegah insiden kecil berkembang menjadi perang nuklir yang katastropik, telah memaksa pasukan elit dari kedua belah pihak untuk kembali ke bentuk pertempuran yang menyerupai era kuno, yakni pertempuran jarak dekat dengan menggunakan tongkat, batu, dan senjata tajam yang telah dimodifikasi. Bentrokan berdarah di Lembah Galwan pada 15 Juni 2020 tidak hanya mengejutkan dunia karena brutalitasnya, tetapi juga karena mengungkap kerentanan strategis dari rezim “restraint” atau pengendalian diri yang selama ini dianggap sebagai penjaga perdamaian di kawasan tersebut.

Landasan Hukum dan Arsitektur Protokol Perbatasan

Stabilitas relatif yang bertahan selama lebih dari empat dekade sebelum krisis tahun 2020 berakar pada jaringan perjanjian bilateral yang kompleks. Perjanjian-perjanjian ini lahir dari pengakuan bersama bahwa ketidakpastian mengenai lokasi pasti LAC dapat memicu konfrontasi yang tidak diinginkan. Sejak kekalahan telak India dalam perang perbatasan tahun 1962, kedua negara telah berupaya mencari cara untuk mengelola sengketa wilayah tanpa memicu konflik bersenjata skala penuh.

Evolusi Perjanjian Pembangunan Kepercayaan (1993-2013)

Perjanjian tahun 1993 tentang Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan di Sepanjang LAC merupakan tonggak pertama yang menetapkan bahwa tidak ada pihak yang boleh menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap pihak lain. Namun, adalah Perjanjian tahun 1996 yang secara spesifik memperkenalkan larangan senjata api yang menjadi subjek perdebatan global pasca-Galwan. Pasal VI dari perjanjian ini menetapkan bahwa dalam jarak dua kilometer dari LAC, tidak ada pihak yang boleh melepaskan tembakan, melakukan operasi peledakan, atau berburu dengan senjata api atau bahan peledak. Larangan ini didasarkan pada logika bahwa suara tembakan dalam lingkungan yang sunyi di pegunungan tinggi dapat dengan mudah disalahpahami sebagai dimulainya serangan militer, sehingga memicu rantai reaksi yang tidak terkendali.

Struktur hukum ini menciptakan apa yang disebut sebagai “perdamaian dingin,” di mana meskipun ribuan pelanggaran wilayah yang dirasakan (transgressions) terjadi setiap tahun karena perbedaan persepsi garis perbatasan, tidak ada satu pun peluru yang ditembakkan secara mematikan antara tahun 1975 hingga September 2020. Namun, kritik muncul karena protokol ini dianggap menciptakan asimetri strategis; Tiongkok dituduh menggunakan jaminan “tanpa senjata api” ini untuk melakukan taktik intimidasi fisik dan pendudukan wilayah secara bertahap, mengetahui bahwa tentara India terikat oleh aturan untuk tidak menembak.

Analisis Mendalam Pasal-Pasal Krusial

Perjanjian 1996 tidak hanya melarang tembakan, tetapi juga mengatur pembatasan persenjataan berat di zona perbatasan. Pasal III mewajibkan kedua belah pihak untuk mengurangi atau membatasi jumlah tank tempur, kendaraan tempur infanteri, artileri kaliber 75mm atau lebih besar, mortar 120mm atau lebih besar, serta rudal permukaan-ke-permukaan dan permukaan-ke-udara. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk melakukan demiliterisasi parsial guna memastikan bahwa kekuatan serang utama tetap berada jauh dari garis depan.

Protokol 2005 kemudian menambahkan detail teknis tentang bagaimana tentara harus berperilaku saat berpapasan. Sesuai Pasal IV, jika personel perbatasan dari kedua belah pihak bertemu karena perbedaan persepsi tentang LAC, mereka harus menahan diri, menghentikan aktivitas di area tersebut, dan kembali ke pangkalan masing-masing. Mereka dilarang menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol di tempat kejadian untuk mengklaim kedaulatan. Prosedur ini sangat bergantung pada etika profesionalisme militer, yang sayangnya mulai terkikis seiring dengan meningkatnya nasionalisme di kedua negara.

Krisis Lembah Galwan 2020: Titik Balik Geopolitik Asia

Krisis yang meletus pada tahun 2020 bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan kulminasi dari ketegangan yang meningkat akibat percepatan pembangunan infrastruktur oleh India di wilayah yang secara historis terabaikan. Jalan Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie (DSDBO) sepanjang 255 km yang diselesaikan India memberikan kemampuan mobilitas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh New Delhi, yang secara langsung mengancam dominasi strategis Tiongkok di Aksai Chin.

Dinamika Pertempuran Malam 15 Juni

Bentrokan di Lembah Galwan pada malam 15 Juni 2020 terjadi di tengah proses de-eskalasi yang sedang berlangsung. Pasukan India dari Resimen 14 Bihar, yang dipimpin oleh Kolonel B. Santosh Babu, bergerak untuk memverifikasi penarikan pasukan Tiongkok dari titik patroli 14 (PP-14). Namun, mereka menemukan bahwa pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tidak hanya gagal menarik diri, tetapi telah memperkuat posisi mereka dengan struktur permanen dan persenjataan jarak dekat yang masif.

Pertempuran pecah dalam kondisi geografis yang sangat ekstrem, pada ketinggian lebih dari 14.000 kaki dengan suhu yang membeku di dekat Sungai Galwan. Meskipun kedua pihak membawa senapan standar mereka, sesuai dengan praktik jangka panjang dan kepatuhan terhadap perjanjian 1996, tidak ada satu pun tentara yang menarik pelatuk. Sebaliknya, mereka terlibat dalam pertempuran tangan kosong yang brutal yang berlangsung selama berjam-jam di kegelapan.

Kebrutalan konflik ini terekam dalam laporan medis yang menunjukkan bahwa banyak tentara meninggal bukan hanya karena cedera fisik langsung, tetapi karena jatuh ke sungai yang membeku dan menderita hipotermia. Analisis pihak India menyebutkan bahwa pasukan Tiongkok telah menyiapkan “ambush” yang direncanakan sebelumnya, menggunakan senjata yang sengaja dibuat untuk menyebabkan luka maksimal tanpa harus memicu alarm penggunaan senjata api.

Senjata Primitif sebagai Instrumen “Gray Zone Warfare”

Penggunaan senjata yang tampak kuno seperti gada berduri kawat dan tongkat paku oleh PLA menunjukkan adanya strategi “Gray Zone” yang sangat halus. Dengan tetap berada di bawah ambang batas penggunaan senjata api, Tiongkok berusaha mencapai tujuan teritorialnya melalui pemaksaan fisik tanpa secara formal melanggar gencatan senjata kinetik. Ini merupakan eksploitasi terhadap nilai-nilai hukum internasional di mana Tiongkok secara teknis mematuhi “huruf” perjanjian (tidak ada tembakan) tetapi melanggar “semangat” perjanjian (pemeliharaan perdamaian).

Persenjataan Tiongkok dalam bentrokan Galwan dan bentrokan Yangtse pada 2022 mencakup:

1. Tongkat Berduri: Batang kayu atau logam yang dililit kawat berduri tajam.
2. Batang Besi Bertabur Paku: Senjata tumpul yang dimodifikasi untuk menembus pelindung tubuh standar.
3. Guan Dao: Senjata galah tradisional Tiongkok dengan pisau besar di ujungnya, yang memberikan keunggulan jangkauan dalam pertempuran kelompok.
4. Monkey Fists: Senjata yang terbuat dari logam berat yang dipasang di pergelangan tangan untuk meningkatkan kekuatan pukulan.
5. Taser Guns: Penggunaan perangkat kejut listrik untuk melumpuhkan lawan secara non-lethal sebelum serangan fisik dilakukan.

India memandang penggunaan peralatan ini sebagai bukti bahwa PLA tidak lagi bertindak sebagai militer profesional, melainkan menggunakan taktik milisi yang agresif untuk mengubah realitas di lapangan.

Logika Pencegahan Nuklir dan Stabilitas Strategis

Salah satu pertanyaan sentral dalam krisis Galwan adalah mengapa kedua negara yang memiliki teknologi militer paling canggih di dunia rela bertempur seperti di abad pertengahan. Jawabannya terletak pada “bayang-bayang nuklir” yang membayangi setiap interaksi di LAC.

Paradoks Stabilitas-Instabilitas

Dalam teori hubungan internasional, paradoks stabilitas-instabilitas menjelaskan bahwa kepastian akan adanya kehancuran timbal balik (Mutual Assured Destruction atau MAD) pada tingkat nuklir justru dapat mendorong negara-negara untuk melakukan agresi pada tingkat konvensional yang sangat rendah. India dan Tiongkok memiliki kebijakan “No First Use” (NFU), yang berarti mereka berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu kecuali diserang dengan senjata nuklir.

Larangan senjata api di perbatasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eskalasi yang sangat efektif. Jika seorang prajurit melepaskan tembakan, eskalasi ke arah penggunaan artileri, angkatan udara, dan akhirnya rudal nuklir menjadi lebih mungkin terjadi akibat dinamika “fog of war” dan tekanan politik domestik. Dengan tetap menggunakan tongkat dan batu, kedua belah pihak secara simbolis menunjukkan bahwa mereka masih mengendalikan situasi dan tidak ingin konflik meluas menjadi perang total yang akan menghancurkan ekonomi kedua negara.

Dugaan Uji Coba Nuklir Tiongkok Pasca-Galwan

Sebuah dimensi baru yang mengkhawatirkan muncul ketika pejabat Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan uji coba nuklir rahasia hanya beberapa hari setelah bentrokan Galwan. Menurut laporan tersebut, pada 22 Juni 2020, sebuah ledakan bawah tanah terdeteksi di situs uji coba Lop Nur dengan kekuatan magnitudo 2,75.

Meskipun Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) menyatakan datanya tidak cukup kuat untuk memastikan adanya ledakan nuklir, fakta bahwa Tiongkok melakukan aktivitas seismik yang tidak biasa di saat ketegangan perbatasan mencapai puncaknya memberikan sinyal strategis yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin sedang mengkalibrasi ulang persenjataan nuklirnya untuk mencakup senjata “tactical nukes” yang dapat digunakan dalam konflik regional terbatas, yang secara langsung menantang doktrin pencegahan India.

Transformasi Paradigma Keamanan India Pasca-2020

Bentrokan Galwan menghancurkan kepercayaan India terhadap kerangka kerja CBMs yang ada. New Delhi menyimpulkan bahwa “pengendalian diri” telah dipersenjatai oleh Tiongkok (weaponized restraint), di mana kepatuhan India terhadap aturan dimanfaatkan oleh PLA untuk melakukan agresi.

Perubahan Aturan Pelibatan (Rules of Engagement)

Sebagai respons langsung terhadap kematian 20 tentaranya, pemerintah India secara radikal mengubah Rules of Engagement (ROE) di LAC. Pada 21 Juni 2020, otoritas militer diberikan “kebebasan penuh” untuk menanggapi situasi luar biasa dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Ini berarti komandan lapangan tidak lagi terikat secara ketat oleh larangan senjata api jika nyawa personel mereka terancam oleh serangan brutal seperti yang terjadi di Galwan.

Dampak dari perubahan ini terlihat segera pada Agustus dan September 2020, ketika tentara India melepaskan tembakan peringatan untuk menggagalkan upaya PLA menduduki posisi ketinggian di tepi selatan Danau Pangong Tso. Ini adalah pertama kalinya dalam 45 tahun senjata api digunakan secara aktif di LAC, menandai berakhirnya era di mana “tidak ada tembakan” adalah aturan yang mutlak.

Modernisasi Senjata “Non-Lethal” Domestik

Meskipun ROE telah berubah, India tetap ingin menghindari eskalasi kinetik skala penuh jika memungkinkan. Hal ini memicu inovasi dalam persenjataan “non-lethal” yang diproduksi secara lokal untuk menandingi perlengkapan PLA. Perusahaan-perusahaan India seperti Apasteron mengembangkan serangkaian peralatan yang terinspirasi dari mitologi Hindu namun menggunakan teknologi listrik modern.

Pengadaan senjata-senjata ini menunjukkan bahwa India telah mempersiapkan diri untuk skenario “perang tangan kosong” yang lebih terorganisir di masa depan. Fokusnya bukan lagi sekadar menahan diri, tetapi memberikan balasan yang sepadan dan efektif tanpa melampaui ambang batas perang konvensional.

Persaingan Infrastruktur: Akar Konflik yang Tak Terhindarkan

Konflik di Galwan pada dasarnya adalah hasil dari kompetisi untuk mendominasi ruang fisik melalui pembangunan infrastruktur. Selama bertahun-tahun, Tiongkok menikmati keunggulan infrastruktur yang luar biasa di sisi mereka (plateau Tibet), sementara India mempertahankan kebijakan yang sengaja membiarkan perbatasan mereka tidak dapat diakses untuk menghambat invasi.

Perubahan Kebijakan Infrastruktur India

Sejak 2014, India mengubah strategi ini secara drastis dengan meluncurkan proyek pembangunan jalan dan jembatan besar-besaran di bawah Border Roads Organisation (BRO). Pembangunan jalan DSDBO adalah katalisator utama yang memicu respons agresif Tiongkok pada tahun 2020. Jalan ini memungkinkan India untuk mengirim tank dan artileri ke Daulat Beg Oldie, yang secara efektif mengunci gerbang utara menuju Aksai Chin.

Sebagai respons, Tiongkok juga mempercepat pembangunan:

• Desa-Desa Xiaokang: Pembangunan pemukiman sipil di wilayah sengketa untuk melegitimasi klaim kedaulatan secara “permanen”.
• Konektivitas Udara: Pembangunan landasan pacu baru dan hanggar yang diperkuat di Hotan, Kashgar, dan Ngari Gunsa.
• Terowongan dan Kereta Api: Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan pedalaman Tiongkok langsung ke wilayah perbatasan guna memastikan pasokan logistik yang tak terputus.

Persaingan ini menciptakan “security dilemma,” di mana pembangunan di satu sisi dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh sisi lainnya, memicu lingkaran setan penguatan militer yang sulit diputuskan.

Perjanjian Patroli 2024: Langkah Menuju Normalisasi?

Setelah empat tahun kebuntuan yang melelahkan, sebuah titik terang muncul pada 21 Oktober 2024, ketika New Delhi mengumumkan kesepakatan mengenai pengaturan patroli di wilayah Depsang dan Demchok. Ini adalah perkembangan paling signifikan sejak penarikan pasukan dari Danau Pangong Tso pada tahun 2021.

Restorasi Hak Patroli di Depsang dan Demchok

Perjanjian Oktober 2024 secara spesifik menargetkan dua area di mana Tiongkok telah memblokir akses patroli India ke titik-titik tradisional (Patrolling Points) 10, 11, 12, dan 13 di Dataran Depsang. Inti dari perjanjian ini adalah:

1. Disengagement: Penarikan mundur pasukan dari jarak yang sangat dekat di titik-titik gesekan.
2. Restorasi Patroli: Kembalinya unit patroli ke lokasi yang mereka jangkau sebelum April 2020, namun dengan koordinasi waktu yang ketat guna menghindari pertemuan yang tidak disengaja.
3. Aktivitas Penggembalaan: Penduduk lokal diizinkan kembali untuk menggembalakan ternak mereka di area yang sebelumnya dilarang.

Meskipun kesepakatan ini dipuji sebagai kemenangan diplomatik, para analis mencatat bahwa zona penyangga (buffer zones) di Galwan, Gogra-Hot Springs, dan Pangong Tso tetap berlaku. Di zona-zona ini, kedua belah pihak setuju untuk tidak melakukan patroli sama sekali untuk mencegah bentrokan berulang, yang berarti India masih kehilangan akses fisik ke beberapa wilayah yang secara hukum mereka klaim sebagai milik mereka.

Proyeksi Hubungan Bilateral Masa Depan

Normalisasi hubungan antara India dan Tiongkok tetap menjadi tantangan besar. Meskipun ada kemajuan dalam dialog militer (21 putaran pembicaraan Komandan Korps) dan diplomatik (Working Mechanism for Consultation and Coordination atau WMCC), dasar ketidakpercayaan tetap ada. India secara konsisten menyatakan bahwa hubungan bilateral secara keseluruhan tidak dapat kembali normal selama situasi di perbatasan belum sepenuhnya stabil.

Di sisi lain, Tiongkok berupaya untuk memisahkan masalah perbatasan dari hubungan ekonomi. Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar kedua bagi India, dengan nilai perdagangan mencapai $127,7 miliar pada tahun 2024/2025. Namun, India telah memperkuat aliansi strategisnya dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia melalui Quad sebagai cara untuk mengimbangi asertivitas Tiongkok di Indo-Pasifik.

Kesimpulan: Warisan Galwan dalam Geopolitik Global

Tragedi di Lembah Galwan telah mengubah wajah manajemen konflik internasional. Protokol “tanpa senjata api,” yang awalnya dipuji sebagai model inovatif untuk mencegah perang nuklir, kini dilihat sebagai instrumen yang dapat dimanipulasi untuk agresi zona abu-abu.

Pelajaran utama dari krisis ini meliputi:

• Kerapuhan CBMs: Tanpa kemauan politik yang tulus dan kejujuran di lapangan, perjanjian pembangunan kepercayaan dapat dengan cepat menjadi tidak relevan atau bahkan berbahaya.
• Industrialisasi Konflik Rendah: Persaingan persenjataan kini mencakup kategori senjata “non-lethal” yang semakin canggih, menciptakan bentuk peperangan baru di mana brutalitas fisik tetap tinggi meskipun tanpa satu peluru pun yang ditembakkan.
• Risiko Eskalasi Tetap Ada: Meskipun senjata api dilarang, kehadiran ribuan tentara dengan dukungan artileri dan rudal di belakang garis depan berarti bahwa LAC tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia.
• Dimensi Nuklir yang Tersembunyi: Dugaan aktivitas di Lop Nur menunjukkan bahwa setiap gesekan di perbatasan darat memiliki keterkaitan langsung dengan postur nuklir global, yang melibatkan kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat.

Masa depan Lembah Galwan dan seluruh LAC akan bergantung pada kemampuan kedua negara untuk merumuskan protokol keamanan baru yang lebih transparan dan dapat diverifikasi. Selama sengketa wilayah tetap menjadi alat mobilisasi nasionalisme domestik di Delhi dan Beijing, perbatasan tanpa senjata api di pegunungan Himalaya akan terus menjadi panggung bagi drama geopolitik yang penuh risiko, di mana perdamaian hanya dijaga oleh tipisnya kesabaran para prajurit yang saling berhadapan di kegelapan malam.