Analisis Geopolitik dan Arsitektur Sosio-Ekonomi Kebijakan Negara Agraria Nol Kilometer Kamboja (1975–1979)

Kebijakan “Negara Agraria Nol Kilometer” yang diimplementasikan oleh rezim Khmer Merah di bawah kepemimpinan Pol Pot mewakili salah satu upaya rekayasa sosial paling ekstrem dan destruktif dalam sejarah peradaban modern. Dimulai pada 17 April 1975, kebijakan ini bukan sekadar transformasi politik, melainkan upaya sistematis untuk menghapus seluruh memori kolektif, institusi sosial, dan struktur ekonomi Kamboja guna memulai sejarah dari titik awal yang disebut sebagai “Year Zero”. Dalam kurun waktu kurang dari empat tahun, visi utopia agraria ini menyebabkan kematian sekitar 1,7 hingga 2,2 juta jiwa—mendekati seperempat dari total populasi negara tersebut—melalui kombinasi eksekusi massal, kelaparan sistematis, kerja paksa yang tidak manusiawi, dan pengabaian layanan medis dasar.

Genealogi Ideologi dan Transformasi Politik Menuju Revolusi

Akar dari kebijakan Year Zero dapat ditelusuri kembali ke periode kolonialisme Prancis dan dinamika intelektual para pemimpin Khmer Merah saat menempuh pendidikan di Eropa. Kamboja berada di bawah protektorat Prancis dari tahun 1863 hingga 1953. Selama periode ini, sistem pendidikan yang sangat terbatas hanya memberikan akses bagi segelintir elite, termasuk Saloth Sar (Pol Pot), Ieng Sary, dan Khieu Samphan, yang kemudian dikirim ke Prancis dengan beasiswa untuk melanjutkan studi universitas pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Di Paris, para intelektual muda ini terpapar pada doktrin Marxisme-Leninisme radikal dan bergabung dengan lingkaran studi komunis, di mana mereka mulai merumuskan visi tentang pembebasan nasional yang berbasis pada kemurnian agraris dan penolakan total terhadap pengaruh Barat.

Setelah kemerdekaan pada tahun 1953, Kamboja di bawah pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk berusaha mempertahankan posisi netral dalam kancah Perang Dingin. Namun, ketidakstabilan internal dan tekanan dari konflik di negara tetangga, Vietnam, menciptakan keretakan sosial yang dalam. Pada tahun 1970, Marsekal Lon Nol melakukan kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat, menggulingkan Sihanouk dan mendirikan Republik Khmer yang pro-Barat. Peristiwa ini secara tidak sengaja memberikan peluang bagi Khmer Merah untuk membentuk aliansi taktis dengan Sihanouk yang berada di pengasingan, yang kemudian menyerukan kepada rakyat Kamboja untuk bergabung dengan gerilya hutan melawan rezim Lon Nol.

Keterlibatan militer Amerika Serikat, termasuk kampanye pengeboman rahasia yang intensif (Operasi Menu) untuk memutus jalur pasokan Vietnam Utara di wilayah Kamboja, memperparah penderitaan rakyat pedesaan. Diperkirakan 50.000 hingga 150.000 warga sipil tewas akibat pengeboman tersebut, yang kemudian digunakan oleh propaganda Khmer Merah untuk merekrut ribuan petani yang menyimpan dendam mendalam terhadap kekuasaan kota dan intervensi asing.

Inisiasi Year Zero: Evakuasi Paksa dan Penghancuran Ruang Perkotaan

Kemenangan militer Khmer Merah pada 17 April 1975 ditandai dengan jatuhnya ibu kota Phnom Penh. Segera setelah memasuki kota, rezim baru yang menamakan dirinya sebagai Angkar (Organisasi) mengumumkan dimulainya era baru yang menghapus masa lalu secara total. Kebijakan pertama yang paling drastis adalah perintah pengosongan seluruh pusat perkotaan dalam waktu semalam.

Evakuasi paksa ini dilakukan tanpa pengecualian. Rumah sakit dikosongkan secara brutal; pasien yang baru saja menjalani operasi dipaksa berjalan atau didorong di atas ranjang mereka ke jalan-jalan menuju pedesaan. Ribuan orang meninggal akibat kelelahan, dehidrasi, dan eksekusi singkat bagi mereka yang dianggap menghambat pergerakan massa. Langkah ini merupakan perwujudan dari konsep “urbicide”—penghancuran sengaja terhadap kota sebagai ruang sosial dan ekonomi yang dianggap “terkontaminasi” oleh nilai-nilai imperialisme.

Dengan pengosongan kota, institusi-institusi modern dihancurkan secara simbolis maupun fisik. Bank Sentral Kamboja diledakkan, mata uang Riel dihapuskan, dan seluruh catatan perbankan dibakar. Pasar tradisional ditiadakan, dan sekolah serta universitas ditutup secara permanen, seringkali diubah menjadi pusat penahanan atau kandang ternak.

Stratifikasi Sosial: Dikotomi “New People” dan “Old People”

Dalam upaya membangun masyarakat tanpa kelas, Khmer Merah justru menciptakan kasta sosial baru yang sangat diskriminatif berdasarkan loyalitas ideologis dan latar belakang geografis. Klasifikasi ini menjadi penentu utama bagi keselamatan dan jatah bertahan hidup setiap individu di bawah rezim Democratic Kampuchea (DK).

Sistem klasifikasi penduduk dibagi menjadi dua kategori utama yang berlawanan secara fundamental:

1. Old People (Neak Chas) atau Base People (Neak Moultanh): Merupakan penduduk pedesaan yang telah tinggal di wilayah kekuasaan Khmer Merah sebelum tahun 1975. Mereka dianggap sebagai “rakyat murni” yang belum tercemar oleh pengaruh Barat dan kapitalisme kota. Meskipun mereka juga mengalami tekanan kerja paksa, mereka memiliki hak yang lebih besar dalam akses makanan dan posisi administratif di tingkat desa.
2. New People (Neak Thmei) atau April 17 People (Neak Dap Pram Pii Mesa): Merupakan penduduk kota, intelektual, dan profesional yang dievakuasi pada tahun 1975. Mereka dianggap sebagai musuh revolusi yang potensial dan harus “dididik ulang” melalui kerja fisik yang berat. Mereka tidak memiliki hak sipil sama sekali dan seringkali diberikan jatah makanan yang lebih sedikit daripada kategori Old People.

Kebencian terhadap intelektualisme mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Siapa pun yang memiliki tanda-tanda pendidikan tinggi atau terpapar budaya asing menjadi sasaran eksekusi. Slogan Khmer Merah yang paling terkenal terkait kelompok ini adalah: “Untuk menjaga kalian tidak ada keuntungan, untuk memusnahkan kalian tidak ada kerugian”.

Dekonstruksi Identitas: Penghapusan Keluarga, Agama, dan Kepemilikan

Year Zero menuntut loyalitas mutlak kepada Angkar, yang memposisikan dirinya sebagai “tuhan, ibu, dan ayah” bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai kontrol total ini, rezim melakukan serangan sistematis terhadap pilar-pilar masyarakat tradisional Kamboja.

Penghancuran Unit Keluarga

Khmer Merah menganggap ikatan keluarga sebagai bentuk “feodalisme” dan “individualisme” yang dapat melemahkan pengabdian kepada negara. Orang tua dipisahkan dari anak-anak mereka; anak-anak usia 6-8 tahun ditempatkan di kamp-kamp kerja khusus untuk didoktrinasi agar lebih mencintai Angkar daripada orang tua mereka. Mereka didorong untuk memata-matai orang tua sendiri dan melaporkan jika ada pembicaraan tentang masa lalu atau pencurian makanan. Pernikahan tidak lagi menjadi urusan pribadi, melainkan diatur oleh rezim melalui upacara massal di mana pasangan dipilih secara acak oleh kader partai untuk tujuan reproduksi tenaga kerja masa depan.

Pelarangan Agama dan Praktik Tradisional

Agama Buddha, yang telah menjadi inti identitas Kamboja selama berabad-abad, dinyatakan ilegal. Ribuan biksu dipaksa melepaskan jubah mereka untuk bekerja di ladang, dan mereka yang menolak seringkali dieksekusi. Kuil-kuil Buddha dihancurkan atau diubah menjadi gudang dan pusat penyiksaan. Demikian pula, minoritas Muslim Cham mengalami persekusi yang sangat berat; mereka dilarang berbicara dalam bahasa mereka sendiri, dipaksa memakan daging babi, dan komunitas mereka dibubarkan secara paksa.

Kolektivisasi Konsumsi

Kepemilikan pribadi, sekecil apa pun, dilarang. Bahkan peralatan masak pribadi seperti panci dan penggorengan disita untuk memastikan bahwa seluruh rakyat makan di kantin komunal. Makan secara pribadi dianggap sebagai tindakan “pribadisme” yang bersifat kriminal. Rakyat diberikan jatah makanan yang sangat terbatas, seringkali hanya berupa air tajin dengan sedikit butiran nasi, sementara mereka dipaksa bekerja 16 hingga 18 jam sehari di bawah terik matahari.

Kegagalan Ekonomi: Super Great Leap Forward dan Famine

Rezim Khmer Merah berusaha menciptakan ekonomi otarki (mandiri secara total) yang berpusat pada produksi beras. Pol Pot merumuskan “Rencana Empat Tahun” (1977–1980) yang ambisius, yang dikenal sebagai Super Great Leap Forward, dengan keyakinan bahwa Kamboja dapat melompati tahapan pembangunan industri konvensional menuju masyarakat sosialis maju hanya melalui tenaga kerja manual.

Filosofi inti dari rencana ini dirangkum dalam slogan: “Jika kita punya beras, kita punya segalanya”. Rezim menetapkan target produksi yang tidak masuk akal sebesar 3 ton per hektar, tanpa menyediakan teknologi pertanian, pupuk kimia, atau pengetahuan agronomi yang memadai.

Rezim mengabaikan pengetahuan lokal para petani tradisional. Varietas padi yang telah beradaptasi selama berabad-abad dilarang dan diganti dengan varietas baru yang dianggap lebih “revolusioner” namun tidak cocok dengan kondisi tanah setempat. Kegagalan panen tidak pernah diakui sebagai kesalahan kebijakan, melainkan dituduhkan sebagai sabotase oleh agen-agen asing di tingkat lokal, yang memicu gelombang puru-paru dan eksekusi massal terhadap kader-kader partai di pedesaan.

Kelaparan yang terjadi (disebut “Bong-ot” oleh para penyintas) bukanlah bencana alam (Turaphik), melainkan kelaparan buatan yang disebabkan secara sengaja oleh kebijakan negara. Diperkirakan 500.000 hingga 1,5 juta orang tewas akibat kelaparan dan penyakit yang menyertainya selama periode ini.

Aparat Keamanan dan Sistem Teror: Santebal serta S-21

Untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan membasmi “mikroba” internal, Khmer Merah mengoperasikan aparat keamanan yang sangat rahasia dan efisien yang dikenal sebagai Santebal. Lembaga ini bertanggung jawab atas jaringan penjara yang tersebar di seluruh negeri, dengan pusat kendali di Security Prison 21 (S-21) di Phnom Penh.

S-21, yang bertempat di bekas gedung SMA Tuol Svay Prey, menjadi simbol kebrutalan rezim. Di bawah komando Kang Kek Iew (Comrade Duch), penjara ini digunakan untuk menginterogasi dan menyiksa para petinggi partai yang dicurigai berkhianat.

Tahanan di S-21 dipaksa menulis pengakuan panjang yang merinci keterlibatan fiktif mereka dengan intelijen luar negeri sebelum akhirnya dibawa ke Killing Fields untuk dieksekusi. Rezim menyimpan dokumentasi yang sangat rinci, termasuk foto-foto setiap tahanan, yang kini menjadi bukti krusial dalam pengadilan kejahatan kemanusiaan.

Ketakutan akan “musuh internal” mencapai titik paranoia yang ekstrem pada tahun 1978, ketika Pol Pot memerintahkan pembersihan besar-besaran di Zona Timur Kamboja. Lebih dari 250.000 orang, termasuk warga sipil dan kader militer setempat, dibantai dalam kurun waktu enam bulan karena dicurigai memiliki hubungan dengan Vietnam. Warga dari zona ini dipaksa mengenakan syal biru sebagai penanda identitas untuk dieksekusi di zona-zona lain.

Dampak Demografis dan Sosio-Ekonomi Pasca-Genosida

Kebijakan Year Zero meninggalkan kerusakan yang tidak terukur pada struktur kependudukan dan modal manusia Kamboja. Genosida ini tidak hanya mengurangi jumlah penduduk secara drastis, tetapi juga mengubah komposisi sosial negara tersebut secara permanen.

Transformasi Gender dan Struktur Keluarga

Salah satu dampak paling nyata adalah fenomena “Androcide”, di mana laki-laki dewasa menjadi target utama eksekusi. Diperkirakan 50% hingga 70% dari laki-laki usia produktif di Kamboja tewas selama rezim tersebut.

• Ketimpangan Rasio Jenis Kelamin: Hal ini menciptakan surplus perempuan yang sangat besar pasca-1979, yang secara mendasar mengubah pasar pernikahan dan peran gender di rumah tangga.
• Ekonomi Perempuan: Ketiadaan laki-laki memaksa perempuan untuk mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga dan manajer bisnis, yang pada jangka panjang memberikan kontribusi pada peningkatan representasi perempuan dalam politik lokal Kamboja saat ini.

Kehancuran Sistem Pendidikan dan Kesehatan

Penutupan sekolah dan pembunuhan massal terhadap kaum terpelajar menyebabkan Kamboja kehilangan satu generasi guru, dokter, dan teknisi.

• Kesenjangan Literasi: Pada tahun 1979, Kamboja hampir tidak memiliki infrastruktur pendidikan yang tersisa. Banyak penyintas yang berusia sekolah selama periode 1975-1979 tetap buta aksara fungsional dan memiliki tingkat pencapaian pendidikan yang jauh di bawah rata-rata regional.
• Krisis Kesehatan Mental: Trauma massal akibat menyaksikan kekejaman dan kehilangan anggota keluarga menyebabkan tingginya angka gangguan stres pascatrauma (PTSD) dan depresi berat, yang bahkan diwariskan ke generasi berikutnya melalui pola asuh yang terpengaruh oleh trauma.

Penegakan Keadilan: Peran ECCC dan Tantangan Rekonsiliasi

Rezim Khmer Merah akhirnya digulingkan pada Januari 1979 setelah invasi militer Vietnam yang dipicu oleh konflik perbatasan yang terus-menerus. Meskipun demikian, proses hukum terhadap para pelaku utama tertunda selama beberapa dekade karena kompleksitas politik Perang Dingin. Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam upaya membendung pengaruh Soviet di Asia Tenggara, terus mendukung perwakilan Khmer Merah di PBB hingga awal 1990-an.

Baru pada tahun 2003, melalui perjanjian antara Pemerintah Kamboja dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuklah Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC).

Meskipun ECCC sering dikritik karena lambatnya proses hukum dan biaya operasional yang sangat tinggi (lebih dari $330 juta), tribunal ini berhasil mendokumentasikan kejahatan rezim secara resmi dan memberikan rasa keadilan bagi jutaan korban. Warisan pengadilan ini adalah terciptanya arsip sejarah yang sangat luas yang mencegah penyangkalan terhadap genosida di masa depan.

Kesimpulan: Refleksi atas Kegagalan Utopia Agraria

Kebijakan “Negara Agraria Nol Kilometer” Kamboja berdiri sebagai peringatan keras bagi kemanusiaan tentang bahaya ideologi ekstrem yang dipaksakan melalui otoritarianisme total. Ambisi untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya baru dengan menghapus masa lalu (Year Zero) terbukti sebagai delusi yang mengabaikan realitas biologis, ekonomi, dan sosiologis manusia.

Kegagalan ekonomi yang disebabkan oleh Super Great Leap Forward menunjukkan bahwa kemajuan tidak dapat dicapai hanya melalui pemaksaan tenaga kerja tanpa dukungan sains, teknologi, dan kebebasan individu. Sementara itu, penghancuran sistematis terhadap keluarga dan agama sebagai pilar masyarakat hanya menghasilkan isolasi, kecurigaan, dan keruntuhan moral yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipulihkan.

Kamboja saat ini masih terus berjuang dengan bayang-bayang masa lalunya. Meskipun pertumbuhan ekonomi mulai pulih dan stabilitas politik tercapai, memori tentang Killing Fields tetap menjadi luka yang dalam. Rekonsiliasi sejati hanya dapat dicapai melalui pendidikan yang jujur tentang sejarah, pengakuan terhadap trauma psikologis kolektif, dan komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ideologi yang menempatkan “pencapaian negara” di atas nilai nyawa manusia. Kebijakan Year Zero bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan studi kasus permanen tentang titik terendah dari kapasitas manusia untuk menghancurkan sesamanya demi sebuah utopia yang salah arah.