Analisis Mendalam terhadap Edik Pemisahan Kasta 1591 dan Transformasi Sosiopolitik Jepang di Bawah Toyotomi Hideyoshi

Transisi Jepang dari periode Sengoku yang penuh gejolak menuju stabilitas absolut era Edo merupakan salah satu eksperimen rekayasa sosial paling ekstrim dalam sejarah peradaban manusia. Di jantung transformasi ini terdapat sosok Toyotomi Hideyoshi, seorang parvenu yang menentang segala kemungkinan sosiologis pada zamannya untuk bangkit dari status petani tak bernama menjadi penguasa tunggal kepulauan Jepang. Namun, warisan yang paling tahan lama dari Hideyoshi bukanlah kemenangannya di medan perang, melainkan serangkaian maklumat hukum yang secara kolektif dikenal sebagai Edik Pemisahan Kasta (Mibun Tōsei Rei) tahun 1591. Kebijakan ini, yang didahului oleh Perburuan Pedang (Katanagari) tahun 1588 dan diikuti oleh Sensus Penduduk (Hitobarai Rei) tahun 1592, secara efektif membekukan struktur sosial Jepang, mengakhiri era mobilitas sosial yang cair, dan meletakkan fondasi bagi struktur kelas herediter yang akan bertahan selama lebih dari dua setengah abad. Laporan ini akan mengkaji secara komprehensif mekanisme hukum, latar belakang sosiopolitik, implikasi ekonomi, dan kontradiksi filosofis dari kebijakan yang secara paradoks menutup jalan yang pernah dilalui oleh penciptanya sendiri.

Konteks Historis: Runtuhnya Tatanan dan Fenomena Gekokujō

Untuk memahami radikalisme dari Edik Pemisahan 1591, sangat penting untuk meninjau kekacauan yang mendahuluinya. Periode Sengoku, atau “Zaman Negara-Negara Berperang” (1467–1600), ditandai dengan keruntuhan total otoritas pusat Keshogunan Ashikaga dan fragmentasi kekuasaan ke tangan lusinan daimyo independen. Dalam vakum kekuasaan ini, prinsip hukum tradisional digantikan oleh gekokujō—sebuah istilah yang secara harfiah berarti “yang rendah menumbangkan yang tinggi”.

Selama lebih dari satu abad, masyarakat Jepang berada dalam keadaan cair yang berbahaya namun dinamis. Garis pemisah antara petani (nōmin) dan prajurit (samurai) hampir tidak ada. Banyak petani yang mengangkat senjata sebagai tentara infanteri ringan (ashigaru) selama musim kampanye militer, sementara samurai kelas rendah sering kali harus mengolah tanah mereka sendiri untuk bertahan hidup di luar masa perang. Mobilitas ini memungkinkan individu yang cerdas dan ambisius untuk mendaki hierarki sosial melalui prestasi militer murni, tanpa memandang garis keturunan. Fenomena ini mencapai puncaknya pada diri Toyotomi Hideyoshi, yang lahir sebagai putra seorang petani atau prajurit rendahan di Provinsi Owari pada tahun 1537 dan berhasil menguasai seluruh Jepang pada tahun 1590.

Namun, stabilitas nasional membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar penaklukan militer. Unifikasi Jepang yang dimulai oleh Oda Nobunaga dan diselesaikan oleh Hideyoshi memerlukan transisi dari pemerintahan berbasis paksaan menuju pemerintahan berbasis hukum dan klasifikasi sosial yang stabil. Hideyoshi menyadari bahwa mobilitas sosial yang sama yang memungkinkannya berkuasa adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan rezimnya. Jika seorang petani bisa menjadi penguasa, maka setiap petani adalah potensi pemberontak atau saingan politik.

Prekursor Fisik: Perburuan Pedang (Katanagari) 1588

Sebelum Hideyoshi secara hukum membekukan kasta pada tahun 1591, ia terlebih dahulu harus memonopoli instrumen kekerasan. Pada tahun 1588, Hideyoshi mengeluarkan dekrit Perburuan Pedang yang melarang keras petani di seluruh provinsi untuk memiliki pedang, belati, busur, tombak, senjata api, atau jenis senjata lainnya.

Mekanisme dan Justifikasi Simbolis

Hideyoshi tidak hanya memerintahkan penyitaan senjata secara paksa, tetapi juga membungkus kebijakan tersebut dengan retorika religius dan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa senjata-senjata yang dikumpulkan akan dilelehkan untuk dijadikan paku dan baut dalam pembangunan patung Buddha Besar (Daibutsu) di kuil Hōkōji, Kyoto. Dengan cara ini, Hideyoshi memposisikan pelucutan senjata sebagai tindakan pengabdian spiritual; petani yang menyerahkan senjatanya tidak hanya berkontribusi pada perdamaian dunia tetapi juga akan mendapatkan pahala di kehidupan mendatang.

Secara administratif, dekrit ini memiliki tiga poin utama yang sangat spesifik:

1. Larangan total bagi petani untuk memiliki senjata demi memastikan kelancaran pengumpulan pajak (nengu) dan mencegah pemberontakan (ikki).
2. Penggunaan material hasil sitaan untuk proyek keagamaan nasional, yang memberikan legitimasi moral pada penyitaan harta pribadi.
3. Janji kemakmuran bagi petani jika mereka mendedikasikan diri sepenuhnya pada pertanian, yang oleh Hideyoshi disebut sebagai “perhatian penuh kasih” demi keamanan negara.

Implikasi Sosiologis Katanagari

Perburuan Pedang secara efektif menciptakan jurang fisik pertama antara kelas prajurit dan rakyat jelata. Dengan hilangnya senjata dari tangan petani, samurai menjadi satu-satunya kelas yang memiliki hak legal untuk membawa senjata—khususnya pasangan pedang panjang dan pendek (daishō). Hal ini memastikan bahwa tatanan sosial tidak dapat lagi ditantang dari bawah melalui kekuatan senjata. Keberhasilan Katanagari memberikan Hideyoshi landasan untuk melangkah ke tahap berikutnya: pembekuan kasta melalui hukum perdata dan administrasi kependudukan.

Analisis Komprehensif Edik Pemisahan Kasta 1591 (Mibun Tōsei Rei)

Dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1591, Mibun Tōsei Rei atau Edik Pengendalian Status Sosial adalah instrumen hukum yang secara resmi melarang mobilitas sosial di Jepang. Undang-undang ini terdiri dari tiga artikel yang dirancang untuk mengunci setiap individu dalam fungsi ekonomi dan sosial yang telah ditentukan saat itu.

Artikel I: Penguncian Kelas Militer dan Retainer

Artikel pertama edik ini melarang samurai dan pengikut mereka, yang dikenal sebagai buke hōkonin (termasuk kategori chūgen dan komono), untuk meninggalkan majikan mereka untuk menjadi petani atau pedagang. Hal ini merupakan respons terhadap masalah desersi yang kronis di mana prajurit kelas rendah sering kali melarikan diri untuk mencari kehidupan yang lebih tenang atau menguntungkan di pedesaan.

Penegakan artikel ini menggunakan prinsip tanggung jawab kolektif. Jika seorang mantan prajurit ditemukan bersembunyi di sebuah desa atau kota sebagai petani atau pedagang, seluruh desa atau kota tersebut akan dihukum jika mereka tidak melaporkannya. Hal ini menciptakan sistem pengawasan horizontal di mana setiap warga negara dipaksa menjadi informan bagi negara.

Artikel II: Pengikatan Petani pada Lahan

Artikel kedua secara eksplisit melarang petani untuk meninggalkan ladang mereka demi terlibat dalam perdagangan atau menjadi tenaga kerja upahan. Dari perspektif fiskal, kebijakan ini sangat penting karena pendapatan negara Hideyoshi sangat bergantung pada pajak beras. Jika petani bermigrasi ke kota untuk menjadi pengrajin atau buruh, basis pajak pertanian akan runtuh.

Instruksi ini mewajibkan pejabat lokal untuk menyelidiki dan mengusir siapa pun yang tidak terlibat dalam tugas militer resmi atau pengerjaan lahan yang sah. Pejabat yang gagal melaksanakan instruksi ini diancam dengan penyitaan tanah mereka sendiri karena kelalaian.

Artikel III: Larangan Perekrutan Pelarian dan Hukuman Drastis

Artikel ketiga ditujukan untuk mencegah kompetisi antar-tuan tanah dalam memperebutkan tenaga kerja atau pengikut militer. Majikan dilarang keras untuk mempekerjakan siapa pun yang telah meninggalkan tuan sebelumnya tanpa izin tertulis. Setiap calon pekerja atau pengikut harus melalui penyelidikan latar belakang yang ketat.

Hukuman untuk pelanggaran artikel ini sangat kejam sebagai bentuk pencegahan: jika seorang pelanggar hukum sengaja dilepaskan atau disembunyikan, dua atau tiga orang dari lingkungan majikan baru tersebut harus dipenggal kepalanya, dan kepala mereka dikirim ke majikan lama sang pelarian sebagai kompensasi. Kekejaman hukuman ini mencerminkan betapa seriusnya Hideyoshi dalam upayanya untuk mematikan pasar tenaga kerja yang bebas dan menggantinya dengan sistem keterikatan feodal yang absolut.

Paradoks Sang Unifikator: Ironi Mobilitas Hideyoshi

Salah satu dimensi yang paling menarik dari Edik 1591 adalah kontradiksi personal yang melekat pada Toyotomi Hideyoshi. Mary Elizabeth Berry dalam analisisnya menggambarkan Hideyoshi sebagai “troubled parvenu” yang terjepit di antara asal-usulnya yang rendah dan aspirasi kekuasaannya yang luhur.

Dari Petani ke Kampaku

Lahir sebagai anak dari seorang ashigaru atau petani miskin tanpa nama keluarga, Hideyoshi naik melalui kecerdikan dan strategi brilian di bawah bimbingan Oda Nobunaga. Kesuksesannya mencapai puncaknya ketika ia menerima gelar Kampaku (Regen Kekaisaran) pada tahun 1585, sebuah posisi yang secara historis hanya diperuntukkan bagi bangsawan klan Fujiwara. Karena ia tidak bisa menjadi Shogun (yang membutuhkan garis keturunan Minamoto), ia memanipulasi sistem gelar istana untuk melegitimasi kekuasaannya.

Ironi yang sering dicatat oleh para sejarawan adalah bahwa setelah ia mendaki tangga kesuksesan yang disediakan oleh kekacauan zaman Sengoku, ia segera “menendang tangga” tersebut agar tidak ada orang lain yang bisa menirunya. Tabel berikut mengilustrasikan kontras antara perjalanan hidup Hideyoshi dan hukum yang ia tetapkan.

Tabel 1: Paradoks Toyotomi Hideyoshi

Penemuan identitas baru Hideyoshi sebagai “Toyotomi” (Kelimpahan yang Kaya) adalah upaya sadar untuk menciptakan mitos asal-usul yang ilahi, termasuk klaim bahwa ia adalah titisan dewa matahari. Namun, bagi jutaan rakyat Jepang lainnya, pintu untuk penemuan diri semacam itu ditutup rapat oleh segel merah Hideyoshi.

Fondasi Administratif: Taikō Kenchi dan Hitobarai Rei

Hukum tanpa penegakan hanyalah retorika. Hideyoshi memastikan bahwa Edik Pemisahan 1591 didukung oleh infrastruktur data yang paling canggih di zamannya melalui survei tanah nasional dan sensus penduduk yang komprehensif.

Taikō Kenchi: Standardisasi Produktivitas Nasional

Survei tanah yang dilakukan Hideyoshi (1582–1598), yang dikenal sebagai Taikō Kenchi, adalah upaya pertama untuk menyeragamkan pengukuran tanah di seluruh Jepang. Sebelum ini, unit pengukuran luas dan berat bervariasi secara dramatis dari satu domain ke domain lainnya, yang memudahkan penggelapan pajak.

Hideyoshi memperkenalkan unit standar dan mengharuskan setiap bidang tanah dinilai berdasarkan potensi hasil panen berasnya yang disebut kokudaka. Yang lebih penting lagi, setiap petak tanah didaftarkan secara permanen atas nama petani tertentu yang bertanggung jawab mengolahnya. Hal ini secara hukum mengunci petani pada tanah tersebut, menciptakan sistem di mana negara tahu persis siapa yang harus membayar pajak dan di mana mereka berada setiap saat.

Hitobarai Rei: Sensus Penduduk 1592

Untuk melengkapi data tanah, Hideyoshi mengeluarkan Perintah Sensus Penduduk (Hitobarai Rei) pada tahun 1592. Sensus ini mewajibkan pendaftaran setiap individu berdasarkan rumah tangga, jenis kelamin, usia, dan yang paling krusial, pekerjaan mereka. Data ini memberikan dasar bagi sistem tanggung jawab kolektif (goningumi) di mana kelompok lima rumah tangga dipaksa untuk saling mengawasi perilaku satu sama lain agar tetap patuh pada hukum negara.

Sensus ini juga memiliki tujuan militer yang mendesak: Hideyoshi perlu mengetahui potensi tenaga kerja yang dapat dimobilisasi untuk invasi ke Korea yang dimulai pada tahun yang sama. Dengan membekukan status penduduk, Hideyoshi dapat menghitung dengan akurat berapa banyak prajurit yang ia miliki dan berapa banyak petani yang tersedia untuk logistik dan produksi pangan.

Struktur Sosial Shi-Nō-Kō-Shō dan Kelompok Marginal

Kebijakan Hideyoshi secara bertahap mengkristal menjadi sistem empat kelas yang diinspirasi oleh Konfusianisme, yang dikenal sebagai Shi-Nō-Kō-Shō. Sistem ini membagi masyarakat menjadi kelompok fungsional yang kaku:

Empat Kelas Utama

1. Samurai (Shi): Berada di puncak hierarki sebagai administrator dan penjaga keamanan. Mereka adalah satu-satunya kelas yang diizinkan membawa senjata dan memegang jabatan politik. Hideyoshi mewajibkan mereka meninggalkan desa-desa dan tinggal di kota-kota benteng (jōkamachi) untuk memutuskan hubungan mereka dengan basis kekuatan lokal di pedesaan.
2. Petani (Nō): Secara teoretis berada di posisi kedua karena peran vital mereka dalam memproduksi pangan yang menopang bangsa. Namun, dalam praktiknya, mereka adalah subjek pajak yang paling berat dan memiliki kebebasan paling sedikit.
3. Pengrajin (Kō): Mereka yang memproduksi barang-barang fungsional. Bersama pedagang, mereka dikategorikan sebagai chōnin (penduduk kota) dan terkonsentrasi di distrik-distrik tertentu di perkotaan.
4. Pedagang (Shō): Secara ideologis berada di tingkat terendah karena dianggap tidak memproduksi apa pun dan hanya mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Meski demikian, secara ekonomi, banyak pedagang yang justru jauh lebih kaya daripada kelas samurai.

Outcastes: Eta dan Hinin

Di luar struktur empat kelas yang formal ini, terdapat kelompok marginal yang secara sistematis didiskriminasi. Status mereka diperkuat oleh hukum yang semakin kaku sepanjang periode transisi ini.

• Eta: Kelompok herediter yang dianggap “najis” karena pekerjaan mereka yang berhubungan dengan kematian dan darah, seperti penyamak kulit, tukang jagal, dan pembuat peti mati. Mereka memiliki monopoli atas profesi-profesi ini tetapi dilarang tinggal di luar pemukiman khusus yang tersegregasi.
• Hinin: Secara harfiah berarti “bukan manusia,” kelompok ini mencakup pengemis, narapidana, pelacur kelas rendah, dan penderita penyakit kusta. Tidak seperti Eta, status Hinin kadang-kadang bisa diperoleh atau ditinggalkan melalui keadaan ekonomi atau pengampunan hukum.

Diskriminasi terhadap kelompok ini bukan hanya masalah sosial tetapi juga bagian dari mekanisme kontrol negara. Dengan menetapkan kategori “di luar masyarakat,” negara menciptakan ketakutan akan kehilangan status di antara kelas-kelas yang sah, yang pada gilirannya memperkuat kepatuhan terhadap tatanan yang ada.

Debat Historiografi: Teori Shosaku Takagi dan Koreksi Modern

Pandangan tradisional bahwa Hideyoshi secara instan menciptakan sistem kasta yang kaku pada tahun 1591 telah ditantang oleh riset terbaru, terutama oleh sejarawan Shosaku Takagi.

Reinterpretasi Istilah “Samurai”

Takagi berpendapat bahwa kata “samurai” dalam teks Edik 1591 tidak merujuk pada seluruh kasta pejuang, melainkan secara spesifik merujuk pada wakatō—prajurit tingkat rendah yang melayani samurai berpangkat tinggi. Menurut teori ini, edik tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah pengikut militer (buke hōkonin) agar tidak melarikan diri ke sektor sipil, daripada sebagai hukum umum untuk seluruh populasi saat itu.

Implikasi dari teori Takagi adalah bahwa pembekuan struktur sosial yang absolut sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba pada tahun 1591, melainkan merupakan proses evolusi yang panjang yang baru mencapai bentuk finalnya pada pertengahan era Edo di bawah pemerintahan Tokugawa. Riset ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pendidikan sejarah di Jepang sejak dekade 1990-an, di mana bagan hierarki Shi-Nō-Kō-Shō yang kaku mulai dihilangkan dari buku-buku teks karena dianggap terlalu menyederhanakan kompleksitas sosial pada masa itu.

Dinamika Kelas yang Cair di Bawah Permukaan

Meskipun hukumnya tampak kaku, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan adanya “daerah abu-abu.” Misalnya, banyak pedagang kaya yang secara efektif membeli status samurai melalui adopsi atau sumbangan keuangan kepada daimyo yang bangkrut. Sebaliknya, samurai miskin sering kali harus terlibat dalam pekerjaan pengrajin secara rahasia untuk menyambung hidup. Mobilitas sosial tidak pernah benar-benar mati; ia hanya menjadi jauh lebih mahal, lambat, dan dilakukan melalui manipulasi birokrasi daripada melalui prestasi di medan perang.

Dampak Jangka Panjang: Stabilitas Selama 250 Tahun

Terlepas dari kontroversi dan kekakuannya, kebijakan Hideyoshi terbukti sangat efektif dalam menciptakan perdamaian yang bertahan lama. Setelah kematian Hideyoshi pada tahun 1598, Tokugawa Ieyasu mengambil alih kekuasaan dan memperkuat semua instrumen kontrol yang telah diletakkan oleh Hideyoshi.

Pencapaian Pax Tokugawa

Hasil dari pembekuan struktur sosial ini adalah periode kedamaian nasional yang luar biasa yang dikenal sebagai Pax Tokugawa (1603–1868). Jepang tidak mengalami perang skala besar selama lebih dari dua abad.

Tabel 2: Dampak Kebijakan Pembekuan Sosial

Transformasi Peran Samurai

Salah satu efek samping yang paling menarik adalah transformasi kelas samurai itu sendiri. Dari prajurit yang kasar, mereka terpaksa menjadi birokrat dan cendekiawan yang terpelajar. Tanpa ada perang untuk dimenangkan, identitas samurai bergeser dari keterampilan membunuh menjadi penguasaan etiket, administrasi, dan filosofi. Namun, pergeseran ini juga membuat mereka menjadi kelas yang secara ekonomi parasit, bergantung pada stipendium beras yang dikumpulkan dari petani, sementara para pedagang terus mengumpulkan kekayaan riil melalui perdagangan uang.

Evaluasi Kritis: Keamanan vs. Kebebasan

Kebijakan Hideyoshi tahun 1591 menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang peran pemerintah dalam menyeimbangkan keamanan nasional dan kebebasan individu. Mary Elizabeth Berry mencatat bahwa eksperimen Hideyoshi adalah upaya pertama Jepang untuk menciptakan pemerintahan federal yang menyatukan ratusan domain lokal di bawah otoritas tunggal.

Biaya dari Ketertiban

Harga yang harus dibayar untuk stabilitas selama 250 tahun adalah stagnasi sosial. Dengan menentukan takdir seseorang berdasarkan kelahiran, Jepang secara efektif membuang potensi jutaan individu yang mungkin memiliki bakat luar biasa di luar kasta mereka. Inovasi dan perubahan hanya bisa terjadi dalam batas-batas yang diizinkan oleh struktur feodal. Ketika dunia luar—khususnya bangsa-bangsa Barat—mengalami revolusi industri dan sosial yang dinamis pada abad ke-18 dan ke-19, Jepang tetap terperangkap dalam arsitektur sosial yang dirancang oleh Hideyoshi pada tahun 1591.

Warisan yang Bertahan

Meskipun sistem kelas secara resmi dihapuskan selama Restorasi Meiji pada tahun 1868, sisa-sisa mentalitas dan struktur sosial Hideyoshi tidak hilang begitu saja. Diskriminasi terhadap keturunan kelompok Burakumin terus menjadi isu sosial di Jepang hingga hari ini. Selain itu, loyalitas mendalam terhadap organisasi dan struktur hierarki yang kaku dalam budaya perusahaan Jepang modern sering kali dipandang sebagai gema jauh dari disiplin kasta yang diterapkan berabad-abad yang lalu.

Toyotomi Hideyoshi, sang petani yang menjadi “dewa” (Hokoku Daimyojin), meninggalkan warisan yang penuh kontradiksi. Ia adalah pembebas yang mengakhiri perang saudara, sekaligus sipir yang memenjarakan rakyatnya dalam kategori sosial yang tak terhindarkan. Edik Pemisahan Kasta 1591 adalah monumen bagi keyakinannya bahwa untuk menyelamatkan Jepang dari dirinya sendiri, ia harus mematikan dinamisme yang telah membesarkannya.

Kesimpulan: Rekayasa Sosial sebagai Instrumen Perdamaian

Edik Pemisahan Kasta 1591 bukan sekadar hukum tentang pekerjaan; ia adalah proklamasi tentang hakikat masyarakat Jepang. Melalui kebijakan ini, Toyotomi Hideyoshi berhasil mengubah Jepang dari “negara dalam keadaan perang” menjadi “negara dalam keadaan administrasi”. Keunikan larangan mobilitas sosial ini terletak pada sifatnya yang totaliter dan didukung oleh infrastruktur data yang presisi melalui survei tanah dan sensus penduduk.

Kontroversi mengenai kebijakan ini akan selalu berpusat pada trade-off antara perdamaian dan kemajuan. Tanpa kekakuan sosial Hideyoshi, Jepang mungkin akan terus hancur dalam siklus perang saudara tanpa akhir. Namun, dengan diterapkannya sistem tersebut, Jepang juga mengunci dirinya dalam model feodal yang pada akhirnya akan menjadi penghambat saat berhadapan dengan modernitas. Pada akhirnya, Edik 1591 tetap menjadi salah satu contoh paling kuat dalam sejarah tentang bagaimana seorang penguasa dapat secara sadar membekukan waktu sosial demi mencapai stabilitas politik yang absolut.