Mulakkaram dan Politik Tubuh: Analisis Komprehensif Pajak Payudara dalam Struktur Sosio-Ekonomi Kerajaan Travancore Abad ke-19

Sistem perpajakan di Kerajaan Travancore (sekarang merupakan bagian dari negara bagian Kerala, India) pada abad ke-18 dan ke-19 merupakan salah satu manifestasi paling ekstrem dari hierarki kasta dan kontrol patriarki dalam sejarah sub-kontinen India. Di tengah jaringan kompleks dari sekitar 120 jenis pajak minor yang dikenakan kepada penduduk kasta rendah, terdapat sebuah kebijakan yang secara historis dikenal sebagai Mulakkaram, atau “Pajak Payudara”. Kebijakan ini mewajibkan perempuan dari komunitas kasta rendah, khususnya dari kelompok Nadar dan Ezhava, untuk membayar pajak kepada negara demi hak untuk menutupi bagian atas tubuh mereka, atau sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi fisik mereka setelah mencapai usia pubertas. Fenomena ini bukan sekadar instrumen fiskal untuk mengisi kas kerajaan, melainkan alat kontrol sosial yang dirancang untuk memperkuat subordinasi kasta dan merendahkan martabat kemanusiaan melalui politik pakaian. Laporan ini mengevaluasi secara mendalam asal-usul, mekanisme, dampak sosial, serta perdebatan historiografis yang menyelimuti kebijakan Mulakkaram, termasuk legenda perlawanan Nangeli yang menjadi simbol emansipasi subaltern di Kerala.

Konteks Fiskal dan Sosiopolitik Kerajaan Travancore

Kerajaan Travancore pada awal abad ke-19 berada dalam posisi unik sebagai salah satu wilayah yang paling terstratifikasi secara sosial di India. Di bawah kepemimpinan dinasti yang mengklaim legitimasi melalui pengabdian kepada dewa Padmanabha, struktur negara dibangun di atas fondasi kasta yang sangat kaku, di mana kasta dominan (Savarna) seperti Brahmana dan Nair memegang kekuasaan politik dan ekonomi, sementara kasta rendah (Avarna) mengalami marginalisasi sistematis.

Kebutuhan akan pendapatan negara yang besar, yang dipicu oleh biaya perang ekspansi di bawah Marthanda Varma dan pemeliharaan tentara bayaran untuk menjaga keamanan dari ancaman internal maupun eksternal, mendorong terciptanya sistem perpajakan yang sangat inovatif namun menindas. Karena sebagian besar tanah yang subur dibebaskan dari pajak sebagai properti kuil (Devaswom) atau tanah kasta tinggi (Brahmaswom), pemerintah beralih ke pengenaan pajak pada setiap aspek kehidupan masyarakat kasta rendah.

Struktur Pajak Minor dan Beban Kasta

Masyarakat kasta rendah dibebani dengan daftar panjang pajak yang menargetkan alat-alat produksi, identitas gender, dan bahkan hak-hak tubuh dasar. Pendekatan fiskal ini memastikan bahwa kelompok Avarna tetap terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan kepada kasta atas. Berikut adalah klasifikasi beberapa pajak minor yang paling menonjol pada masa tersebut yang menunjukkan bagaimana negara mengeksploitasi setiap detail kehidupan subjeknya:

Pajak-pajak ini sering kali dikumpulkan dengan kekerasan oleh pejabat desa yang dikenal sebagai Pravathiyar. Bagi keluarga miskin, membayar pajak-pajak ini berarti mengorbankan kebutuhan pangan dasar, sementara kegagalan membayar dapat mengakibatkan penyitaan harta benda yang tersisa atau kerja paksa tanpa upah yang dikenal sebagai Oozhium.

Mekanisme Mulakkaram: Pajak atas Tubuh dan Martabat

Mulakkaram secara etimologis berasal dari kata Mula (payudara) dan Karam (pajak). Dalam dokumen pendapatan resmi, pajak ini sering dipasangkan dengan Thalakkaram sebagai bentuk pajak pol per kapita yang dibedakan berdasarkan gender. Namun, implikasi sosial dari Mulakkaram jauh lebih mendalam daripada sekadar kategori administratif. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menegaskan bahwa tubuh perempuan kasta rendah adalah properti yang dapat diawasi dan dikenakan pajak oleh negara yang didominasi oleh kasta atas.

Metodologi Penilaian dan Pengumpulan

Dalam praktik lapangan, pengumpulan Mulakkaram melibatkan survei langsung oleh para Pravathiyar. Beberapa sumber sekunder dan tradisi lisan melaporkan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar tidak selalu tetap, melainkan dapat bervariasi berdasarkan penilaian subjektif terhadap ukuran dan kematangan fisik perempuan yang bersangkutan. Petugas pajak akan mendatangi rumah-rumah penduduk dan melakukan pemeriksaan fisik yang merendahkan martabat untuk menentukan besaran pajak.

Meskipun sejarawan seperti Manu S. Pillai berpendapat bahwa secara administratif Mulakkaram adalah pajak pol dengan tarif standar (misalnya, $2$ chuckrams per bulan di beberapa daerah), narasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan adanya hubungan langsung antara pajak ini dengan larangan menutupi dada. Perempuan kasta rendah dilarang menutupi tubuh bagian atas mereka di depan umum sebagai tanda kepatuhan dan status inferior. Jika mereka ingin melanggar norma sartorial ini dan menutupi dada mereka demi harga diri atau perlindungan, mereka diwajibkan membayar pajak tambahan yang sering kali berada di luar jangkauan finansial mereka.

Signifikansi Sartorial dalam Hierarki Kasta

Di Travancore abad ke-19, pakaian bukan sekadar pelindung tubuh, melainkan pengenal status kasta yang paling jelas. Hak untuk mengenakan “kain atas” (melmundu) merupakan hak istimewa yang eksklusif bagi kasta-kasta dominan seperti Brahmana dan Nair. Larangan bagi kasta rendah untuk menutupi dada bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan kasta dapat diidentifikasi secara visual secara instan di ruang publik.

Pelanggaran terhadap aturan berpakaian ini dianggap sebagai tindakan pembangkangan sipil. Perempuan kasta rendah yang tertangkap mengenakan kain atas sering kali mengalami kekerasan fisik, di mana pakaian mereka akan direnggut paksa di pasar atau jalanan umum oleh anggota kasta Nair yang bertindak sebagai penjaga ketertiban sosial kasta.

Legenda Nangeli: Radikalisme dalam Protes Tubuh

Salah satu momen paling dramatis dan legendaris dalam perlawanan terhadap Mulakkaram berpusat pada seorang wanita bernama Nangeli dari kasta Ezhava di Cherthala pada awal abad ke-19 (sekitar tahun 1803). Meskipun keberadaannya dalam catatan arsip resmi kerajaan masih menjadi perdebatan, kisah Nangeli telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan perjuangan hak asasi manusia di Kerala.

Peristiwa di Cherthala dan Pengorbanan Diri

Nangeli dan suaminya, Chirukandan, adalah penyadap nira miskin yang merasa muak dengan penghinaan harian akibat pajak payudara. Dalam sebuah tindakan pembangkangan yang berani, Nangeli mulai menutupi dadanya saat berada di luar rumah tanpa membayar pajak. Berita tentang pembangkangan ini segera sampai ke telinga Pravathiyar desa, yang kemudian mendatangi rumah Nangeli untuk menuntut pembayaran pajak yang tertunggak beserta denda.

Alih-alih memberikan uang, Nangeli meminta petugas tersebut menunggu sementara dia masuk ke dalam rumah. Di sana, dia mengambil sabit (alat yang biasa digunakan untuk memotong daun pisang) dan memotong kedua payudaranya sendiri dalam sebuah tindakan mutilasi diri yang radikal. Nangeli keluar rumah dengan tubuh bersimbah darah dan menyajikan payudara tersebut di atas daun pisang kepada petugas pajak sebagai bentuk “pembayaran terakhir” untuk pajaknya.

Tindakan ekstrem ini menyebabkan petugas pajak melarikan diri karena ketakutan. Nangeli meninggal dunia tak lama kemudian akibat kehilangan darah yang sangat banyak. Suaminya, Chirukandan, yang kembali ke rumah dan menemukan istrinya telah tiada, begitu terpukul sehingga ia melompat ke dalam api pemakaman istrinya, sebuah tindakan yang oleh para sejarawan disebut sebagai contoh pertama yang tercatat dari “Sati pria” di India.

Transformasi Lokasi dan Memori Kolektif

Tempat tinggal Nangeli di Cherthala kemudian dikenal sebagai Mulachiparambu, yang secara harfiah berarti “tanah wanita berpayudara”. Meskipun daerah tersebut kini telah dibagi-bagi menjadi properti pribadi, nama itu tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai monumen tak kasat mata bagi perlawanan terhadap penindasan kasta. Legenda ini melambangkan penolakan total terhadap kontrol negara atas tubuh perempuan; dengan memotong payudaranya, Nangeli secara efektif menghilangkan “objek” yang menjadi dasar bagi negara untuk menindasnya secara fiskal dan sosial.

Pemberontakan Channar (1813–1859): Perjuangan Sistematis untuk Emansipasi

Sementara kisah Nangeli mewakili aksi protes individu yang heroik, Pemberontakan Channar (juga dikenal sebagai Maru Marakkal Samaram atau Kerusuhan Kain Atas) adalah gerakan massa yang berlangsung selama beberapa dekade dan secara fundamental mengubah peta sosial Travancore. Gerakan ini dipicu oleh komunitas Nadar (Channar) di Travancore selatan yang menuntut hak untuk berpakaian secara bermartabat.

Tahapan Konflik dan Intervensi Kolonial

Evolusi perjuangan emansipasi sartorial di Travancore dapat dibagi menjadi beberapa fase penting yang melibatkan dinamika antara otoritas kerajaan, misionaris Kristen, dan pemerintah kolonial Inggris:

1. Fase Inisiasi (1813–1814): Di bawah pengaruh Kolonel John Munro, Resident Inggris yang juga menjabat sebagai Dewan (Perdana Menteri) Travancore, sebuah perintah dikeluarkan pada tahun 1813 yang mengizinkan perempuan Nadar yang beralih ke Kristen untuk menutupi dada mereka dengan cara yang lazim dilakukan oleh penganut Kristen di wilayah lain. Namun, perintah ini menghadapi penentangan keras dari kasta Nair yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Akibatnya, izin tersebut dibatasi hanya untuk penggunaan kuppayam (jaket), dan mereka tetap dilarang menggunakan kain atas bergaya kasta tinggi.
2. Eskalasi Kekerasan (1822–1829): Kerusuhan pertama yang signifikan pecah di Thukkalay pada tahun 1822. Perempuan Nadar yang berpakaian rapi diserang di depan umum. Pemerintah Travancore, yang berada di bawah tekanan kaum tradisionalis, mengeluarkan proklamasi pada tahun 1829 yang menegaskan kembali larangan bagi perempuan Nadar untuk menutupi bagian atas tubuh mereka dengan kain atas, meskipun mereka telah beralih agama.
3. Klimaks dan Kemenangan (1858–1859): Gelombang kekerasan baru pecah pada tahun 1858, di mana gereja-gereja dan sekolah misionaris dibakar. Tekanan dari Gubernur Madras, Sir Charles Trevelyan, yang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan kebijakan toleransi agama Inggris, memaksa Raja Travancore untuk bertindak.
4. Proklamasi 1859: Pada tanggal 26 Juli 1859, Raja Travancore mengeluarkan proklamasi yang memberikan hak kepada semua perempuan Nadar (baik Kristen maupun Hindu) untuk menutupi dada mereka, asalkan cara mereka menutupi tidak persis meniru gaya kasta Nair. Meskipun masih mengandung elemen diskriminatif, ini merupakan tonggak sejarah bagi hak-hak sipil di India.

Peran Misionaris London Missionary Society (LMS)

Misionaris dari LMS memainkan peran krusial sebagai mediator dan advokat bagi kaum subaltern selama Pemberontakan Channar. Bagi misionaris, praktik bertelanjang dada adalah tanda “biadab” dan “tidak bermoral” yang bertentangan dengan ajaran Kristen tentang kesopanan. Namun, melampaui agenda religius, mereka menyediakan platform bagi perempuan kasta rendah untuk menuntut hak-hak sipil mereka.

Misionaris seperti Charles Mead dan istrinya, serta kemudian Samuel Mateer, mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan membawa kasus-kasus tersebut ke pengadilan kolonial serta Parlemen Inggris. Mereka membantu mengubah isu kasta lokal menjadi skandal internasional yang memaksa pemerintah Inggris untuk mengintervensi administrasi internal Travancore. Pendidikan yang diberikan melalui sekolah misionaris juga membekali komunitas Nadar dan Ezhava dengan kesadaran akan kesetaraan manusia yang melampaui batas-batas kasta tradisional.

Analisis Historiografis: Fakta, Mitos, dan Pencucian Konsensus

Dalam beberapa tahun terakhir, narasi tentang Mulakkaram dan Nangeli telah menjadi subjek perdebatan akademis yang intens di India. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan mengenai validitas sumber primer dan bagaimana sejarah dikonstruksi atau bahkan “disanitasi” oleh berbagai kepentingan politik.

Kritik atas Ketiadaan Rekaman Primer

Sejarawan skeptis menyoroti bahwa tidak ada catatan primer dalam bentuk undang-undang tertulis, perintah kerajaan, atau buku besar pendapatan yang secara eksplisit menyebutkan pajak yang bervariasi berdasarkan ukuran payudara. Mereka berpendapat bahwa sebagian besar bukti yang ada bersifat sekunder, berasal dari tulisan misionaris, catatan perjalanan Eropa, dan tradisi lisan yang kemudian diulang-ulang dalam literatur modern tanpa verifikasi arsip yang kuat.

Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai “pencucian konsensus” (consensus laundering), di mana kutipan-kutipan sekunder saling merujuk satu sama lain hingga menciptakan kesan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Manu S. Pillai juga menekankan bahwa istilah Mulakkaram kemungkinan besar merupakan penanda gender untuk pajak pol standar, dan bukan biaya khusus untuk menutupi dada, mengingat bahwa dalam masyarakat matrilineal Kerala saat itu, bertelanjang dada belum dianggap sebagai hal yang memalukan secara moral hingga masuknya pengaruh Victoria.

Nilai Sejarah Lisan dan “Sejarah dari Bawah”

Di sisi lain, para pendukung sejarah subaltern berargumen bahwa ketiadaan dalam arsip resmi kerajaan bukanlah bukti bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi. Arsip resmi Travancore (seperti Mathilakam Records) disusun oleh kasta dominan yang memiliki kepentingan untuk menghapus jejak-jejak penindasan ekstrem atau pemberontakan yang memalukan dari catatan sejarah formal.

Dalam perspektif “sejarah dari bawah”, legenda Nangeli dan ingatan kolektif masyarakat Cherthala tentang Mulachiparambu memiliki otoritas sejarahnya sendiri. Kebenaran sosiologis dari penindasan yang dialami oleh perempuan kasta rendah tetap valid, terlepas dari apakah detail teknis pajaknya bervariasi berdasarkan dimensi fisik atau bersifat tarif datar. Perjuangan emansipasi sartorial adalah fakta yang terdokumentasi melalui ribuan petisi dan laporan kekerasan yang menyertainya.

Dampak Pendidikan dan Kontroversi Kurikulum Modern

Isu Pajak Payudara terus memicu polemik di India modern, terutama terkait bagaimana sejarah ini diajarkan kepada generasi muda. Pada tahun 2016-2017, terjadi perdebatan besar mengenai penghapusan bab tentang perjuangan kasta perempuan dari buku teks sejarah NCERT/CBSE kelas IX.

Penghapusan Bab “Caste, Conflict and Dress Change”

Bab yang dihapus tersebut merinci perjuangan komunitas Nadar dan kisah Nangeli sebagai bagian dari sejarah perjuangan melawan diskriminasi kasta. Keputusan penghapusan ini didasarkan pada perintah Pengadilan Tinggi Madras setelah munculnya keluhan dari beberapa kelompok kasta Nadar dan tokoh politik yang merasa bahwa narasi tersebut menggambarkan komunitas mereka secara negatif sebagai kelompok yang “terhina” di masa lalu.

Kritikus pendidikan dan sejarawan berargumen bahwa penghapusan ini adalah bentuk “penyensoran sejarah” yang berbahaya. Mereka menyatakan bahwa dengan menghapus pelajaran tentang penindasan masa lalu, pemerintah telah merampas kesempatan siswa untuk memahami evolusi hubungan gender dan kasta di India. J. Devika, seorang sejarawan ternama, menyatakan bahwa penghapusan ini bertujuan untuk menciptakan “masa lalu yang murni” bagi komunitas tertentu demi mobilitas sosial ke atas, namun dengan mengorbankan kebenaran sejarah yang objektif.

Seni dan Budaya: Mempertahankan Memori Melalui Visualisasi

Di tengah upaya penghapusan sejarah formal, seniman di Kerala telah mengambil peran sebagai penjaga memori kolektif. T. Murali (Chithrakaran Murali), seorang seniman berbasis di Kerala, telah menghasilkan serangkaian lukisan ikonik yang mendokumentasikan pengorbanan Nangeli dan penindasan Mulakkaram.

Estetika Perlawanan T. Murali

Lukisan-lukisan Murali, seperti “Nangeli’s Sacrifice” dan “The Great Nangeli”, menggunakan pendekatan visual yang berani untuk mengkritik hegemoni kasta. Dia tidak menggambarkan tubuh perempuan secara eksotis atau voyeuristik, melainkan menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh sistem kasta terhadap tubuh tersebut. Dalam karyanya, darah Nangeli digambarkan mengalir hingga ke kolam Kuil Padmanabhaswamy, menyiratkan bahwa kemegahan institusi kasta atas dibangun di atas penderitaan kasta rendah.

Murali menyatakan bahwa seninya adalah bentuk “perlawanan terhadap keheningan sejarah”. Baginya, Nangeli adalah prototipe feminis pertama di Kerala yang melakukan tindakan paling radikal terhadap patriarki kasta. Pameran lukisannya di Cherthala dan galeri-galeri lain telah membantu membangkitkan kembali diskusi publik mengenai perlunya mengakui sejarah kelam penindasan kasta demi masa depan yang lebih inklusif.

Kesimpulan: Warisan Mulakkaram dalam Pembangunan Sosial Kerala

Pajak Payudara atau Mulakkaram tetap menjadi salah satu babak paling gelap namun paling transformatif dalam sejarah Kerala. Meskipun detail administrasinya mungkin tetap menjadi subjek perdebatan di antara para sejarawan formal, dampak sosiopolitiknya tidak dapat disangkal. Kebijakan ini mewakili titik nadir dari kontrol kasta atas tubuh manusia, di mana aspek biologis yang paling dasar sekalipun dijadikan alat untuk eksploitasi fiskal dan penghinaan sosial.

Legenda Nangeli dan perjuangan sistematis dalam Pemberontakan Channar membuktikan bahwa martabat manusia adalah nilai yang tidak dapat dikompromikan. Keberhasilan gerakan ini pada tahun 1859 bukan hanya tentang hak untuk menutupi dada, melainkan tentang pengakuan hak subaltern untuk eksis di ruang publik sebagai warga negara yang setara. Kemenangan sartorial ini meletakkan fondasi bagi “Model Kerala” dalam pembangunan sosial, yang dicirikan oleh tingkat literasi yang tinggi, kesehatan masyarakat yang baik, dan kesadaran politik yang tajam di antara kelas-perempuan dan kasta rendah.

Warisan dari Pajak Payudara hari ini terlihat dalam kewaspadaan masyarakat Kerala terhadap segala bentuk diskriminasi baru. Meskipun bayang-bayang masa lalu sering kali coba dihapus dari buku teks, ingatan tentang Mulachiparambu tetap berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa kemajuan sosial di Kerala tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dimenangkan melalui pengorbanan darah dan perlawanan yang tak kenal lelah terhadap struktur kekuasaan yang menindas. Analisis terhadap Mulakkaram pada akhirnya mengajarkan bahwa tubuh manusia akan selalu menjadi medan tempur utama bagi emansipasi ketika negara mencoba mengubah identitas fisik menjadi beban pajak dan tanda kehinaan.