Politik Kronopolitik dan Kedaulatan Temporal: Analisis Komprehensif Kebijakan Waktu Pyongyang (2015–2018)

Konsepsi mengenai waktu sering kali dipahami sebagai entitas fisik yang objektif dan universal, yang diatur oleh rotasi bumi dan standar atomik yang tidak memihak. Namun, dalam ruang lingkup geopolitik dan kedaulatan negara, waktu sering kali bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan yang sangat subyektif dan politis. Fenomena ini, yang dikenal dalam literatur ilmu politik sebagai kronopolitik (chronopolitics), memandang bahwa pengaturan jam nasional bukan sekadar masalah teknis atau geografis, melainkan sebuah pernyataan identitas, alat perlawanan terhadap memori kolonial, dan instrumen diplomasi strategis. Salah satu studi kasus yang paling mencolok dan unik dalam sejarah modern mengenai manipulasi temporal ini adalah kebijakan “Waktu Pyongyang” yang diinisiasi oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada tahun 2015.

Kebijakan ini, yang memundurkan jam nasional sebanyak 30 menit, tidak hanya menarik perhatian dunia karena kejanggalannya dalam sistem zona waktu global, tetapi juga karena pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh rezim Korea Utara kepada dunia internasional dan rakyatnya sendiri. Dengan memutus sinkronisasi waktu dengan Jepang dan Korea Selatan, Pyongyang berusaha menegaskan kemandirian absolutnya (Juche) dan menghapus sisa-sisa warisan kolonialisme Jepang yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Namun, sebagaimana yang sering terjadi dalam dinamika Semenanjung Korea, kebijakan ini kemudian dibatalkan secara tiba-tiba pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi yang sangat simbolis, menunjukkan bahwa waktu dapat ditarik ulur sesuai dengan kebutuhan agenda politik tingkat tinggi.

Konstruksi Historis: Waktu sebagai Cermin Perlawanan Kolonial

Akar dari kebijakan Waktu Pyongyang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang dan traumatis kolonialisme Jepang di Semenanjung Korea. Sebelum intervensi modern, masyarakat Korea memiliki sistem penentuan waktu tradisional yang sangat maju. Pada masa Dinasti Joseon, di bawah pemerintahan Raja Sejong yang Agung, ilmuwan seperti Chang Yŏng-sil mengembangkan alat pengukur waktu yang canggih seperti jam matahari Angbu Ilgu dan jam air pada tahun 1434. Standar waktu Korea pada masa itu berpusat pada meridian lokal Hanyang (Seoul), yang secara alami selaras dengan posisi geografis semenanjung tersebut.

Transformasi paksa dimulai ketika Kekaisaran Jepang melakukan aneksasi terhadap Korea pada tahun 1910. Sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengintegrasikan Korea ke dalam struktur administratif dan budaya Jepang, otoritas kolonial mengubah standar waktu Korea pada tahun 1912 agar selaras dengan waktu standar di Tokyo (UTC+09:00). Langkah ini dipandang oleh para nasionalis Korea bukan sebagai efisiensi administratif, melainkan sebagai tindakan “pencurian waktu” dan simbol penundukan bangsa yang memiliki sejarah 5.000 tahun.

Resentimen ini terus dipelihara dalam narasi resmi Korea Utara. Bagi rezim Kim Jong-un, mempertahankan zona waktu yang sama dengan Jepang dianggap sebagai pengakuan implisit terhadap supremasi kolonial masa lalu. Oleh karena itu, penetapan Waktu Pyongyang pada 15 Agustus 2015, yang bertepatan dengan peringatan 70 tahun pembebasan Korea dari kekuasaan Jepang, diposisikan sebagai tindakan pembersihan nasional yang sakral.

Evolusi Standar Waktu di Semenanjung Korea

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa fluktuasi zona waktu di Korea selalu mengikuti ritme ketegangan politik. Perubahan yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2015 sebenarnya merupakan pengembalian ke standar yang pernah diadopsi oleh Kekaisaran Korea pada tahun 1908 dan sempat digunakan oleh Korea Selatan pada periode 1954-1961. Namun, dalam konteks tahun 2015, langkah ini memiliki beban ideologis yang jauh lebih berat karena dilakukan di tengah isolasi internasional yang semakin mendalam akibat program nuklir Pyongyang.

Mekanisme Kebijakan 2015: Logika Kedaulatan dan Isolasi

Pada tanggal 7 Agustus 2015, melalui pengumuman resmi yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), pemerintah Korea Utara menyatakan akan menciptakan zona waktunya sendiri yang disebut “Waktu Pyongyang”. Keputusan ini diambil berdasarkan dekrit dari Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara. Alasan yang dikemukakan sangat eksplisit: untuk memutus sisa-sisa kebijakan “jahat” imperialis Jepang yang merampas waktu standar Korea.

Dari perspektif sosiologi politik, kebijakan ini merupakan bentuk penegasan kedaulatan melalui “perbedaan.” Dengan memiliki zona waktu yang berbeda 30 menit dari Korea Selatan dan Jepang, Korea Utara menciptakan batas yang tidak kasat mata namun dirasakan secara konstan oleh setiap individu yang melintasi perbatasan atau melakukan interaksi internasional. Kim Jong-un menggunakan waktu sebagai alat untuk memperkuat ideologi self-reliance (kemandirian) atau Juche. Sebagaimana dicatat oleh ahli Korea Utara, Chang Young-seok, langkah ini adalah cara Kim untuk menegaskan martabat nasional dan otoritas kepemimpinannya di mata rakyatnya sendiri.

Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari kontroversi praktis. Secara teknis, Korea Utara menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang menggunakan offset waktu setengah jam, bergabung dengan negara-negara seperti India, Myanmar, dan Nepal. Perbedaan 30 menit ini menciptakan tantangan logistik yang nyata dalam koordinasi lintas batas, kontrol lalu lintas udara, dan manajemen zona ekonomi bersama. Bagi dunia luar, langkah ini dipandang sebagai tanda tambahan dari keinginan Pyongyang untuk menempatkan diri mereka di luar sistem global yang terstandarisasi.

Dampak Operasional dan Ekonomi: Studi Kasus Kompleks Industri Kaesong

Salah satu titik yang paling terdampak oleh perubahan waktu 30 menit ini adalah Kompleks Industri Kaesong (KIC). Sebagai satu-satunya proyek kerjasama ekonomi yang tersisa antara kedua Korea pada saat itu, KIC menjadi laboratorium hidup untuk melihat bagaimana perbedaan kronopolitik dapat menghambat operasional ekonomi yang nyata.

Kompleks Industri Kaesong melibatkan sekitar 123 perusahaan Korea Selatan yang mempekerjakan lebih dari 53.000 pekerja Korea Utara. Sebelum kebijakan Waktu Pyongyang, kedua belah pihak beroperasi pada waktu yang sama. Setelah Agustus 2015, perbedaan 30 menit menciptakan kebingungan dalam jadwal rotasi pekerja, waktu pengiriman logistik, dan komunikasi administratif harian antara manajer dari Selatan dan buruh dari Utara.

Analisis terhadap data ekonomi menunjukkan bahwa gangguan operasional ini memperumit situasi di KIC yang sudah tegang. Ketidaksinkronan waktu ini dipandang oleh para pengusaha Korea Selatan sebagai hambatan teknis yang tidak perlu, yang dipicu oleh ego politik daripada kebutuhan ekonomi. Ketika KIC akhirnya ditutup pada awal tahun 2016 oleh Korea Selatan sebagai tanggapan atas uji coba nuklir keempat Korea Utara, kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar bagi kedua belah pihak.

Estimasi Kerugian Ekonomi Terkait Operasional Kaesong (2014-2016)

Dampak perubahan waktu tidak hanya terbatas pada angka-angka di atas. Secara psikologis, perbedaan waktu di dalam satu kompleks industri yang sama mempertegas keterasingan antara pekerja dari kedua Korea. Waktu Pyongyang berfungsi sebagai pengingat konstan bahwa meskipun mereka bekerja berdampingan, mereka hidup dalam realitas temporal yang berbeda. Ini adalah bentuk pemisahan yang sangat halus namun efektif dalam menjaga jarak ideologis di antara masyarakat yang secara etnis identik.

Kronopolitik sebagai Senjata: Penundaan dan Pasien Otoriter

Dalam diskursus keamanan internasional, kebijakan waktu Korea Utara dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi “temporal coercion” atau koersi temporal. Strategi ini melibatkan manipulasi durasi, jadwal, dan kecepatan peristiwa untuk memperoleh keuntungan strategis atas lawan yang memiliki batasan waktu lebih ketat (seperti siklus pemilihan umum di negara demokrasi).

Korea Utara sering kali menggunakan penguluran waktu dalam negosiasi internasional untuk membeli waktu bagi pengembangan program senjatanya. Dengan menarik keluar proses pembicaraan diplomatik selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, Pyongyang mampu mencapai kemajuan teknis dalam kapabilitas nuklir dan rudal balistiknya sambil terus menuntut konsesi ekonomi. Kebijakan Waktu Pyongyang tahun 2015 merupakan manifestasi simbolis dari strategi ini; sebuah pernyataan bahwa Pyongyang yang mengendalikan jam, bukan komunitas internasional.

Kekuatan “kesabaran otoriter” ini memungkinkan rezim Kim Jong-un untuk bertahan dalam isolasi yang mendalam. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar strategi militer, penundaan bukanlah sekadar kekosongan aktivitas, melainkan senjata yang dirancang untuk memicu kelelahan pada pihak lawan, mengikis narasi mereka, dan pada akhirnya memaksa lawan untuk menerima kenyataan baru yang diciptakan oleh penundaan tersebut. Dalam hal ini, Waktu Pyongyang adalah cara untuk mengatakan kepada dunia bahwa Korea Utara tidak terburu-buru untuk bergabung dengan tatanan dunia yang ada.

Diplomasi Dua Jam: Titik Balik di Panmunjom 2018

Setelah tiga tahun berada dalam isolasi temporal, sebuah perubahan mengejutkan terjadi pada musim semi tahun 2018. Tahun tersebut menandai awal dari periode diplomasi yang intens di Semenanjung Korea, yang dimulai dengan partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan memuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar-Korea di Panmunjom pada 27 April 2018.

Momen yang paling diingat dalam sejarah kebijakan waktu ini terjadi di dalam Peace House (Rumah Perdamaian) di sisi Korea Selatan dari Zona Demiliterisasi (DMZ). Dilaporkan bahwa selama pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melihat dua jam yang tergantung berdampingan di dinding gedung tersebut. Satu jam menunjukkan waktu Seoul (UTC+09:00) dan satu lagi menunjukkan waktu Pyongyang (UTC+08:30).

Kim Jong-un, dalam sebuah langkah yang dipuji oleh Seoul sebagai bukti kehendak kuatnya untuk perdamaian, menyatakan bahwa melihat perbedaan waktu tersebut secara fisik merupakan sebuah “wrench” atau perasaan yang menyakitkan yang mengiris hati. Dia secara spontan mengusulkan untuk menyamakan kembali standar waktu negaranya dengan Korea Selatan. Ungkapan emosional ini sangat kontras dengan retorika dingin yang menyertai penetapan Waktu Pyongyang pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin otoriter dapat menggunakan instrumen yang sama—yakni jam nasional—untuk tujuan yang bertolak belakang: pertama untuk isolasi, kemudian untuk rekonsiliasi.

Reintegrasi Temporal dan Langkah Praktis Menuju Penyatuan

Penyatuan kembali zona waktu secara resmi diumumkan pada tanggal 30 April 2018 melalui dekrit Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, yang menetapkan bahwa mulai Sabtu, 5 Mei 2018, jam di Korea Utara akan dimajukan 30 menit. Langkah ini disebut oleh media pemerintah Korea Utara, KCNA, sebagai “langkah praktis pertama” setelah KTT Panmunjom untuk mempercepat proses integrasi Utara dan Selatan menjadi satu.

Secara teknis, sinkronisasi ini menghilangkan salah satu hambatan terkecil namun paling nyata dalam hubungan antar-Korea. Dari sisi penerbangan, jadwal kereta api, hingga koordinasi diplomatik, kembalinya Korea Utara ke UTC+09:00 memudahkan interaksi operasional. Namun, signifikansi sebenarnya jauh melampaui masalah teknis. Dengan menyamakan waktu dengan Seoul (dan secara tidak langsung dengan Jepang), Kim Jong-un mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa dia siap untuk mengikuti norma-norma internasional tertentu demi pencapaian agenda diplomatik yang lebih besar, termasuk pembicaraannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang segera menyusul.

Matriks Perbandingan Kebijakan Waktu 2015 vs 2018

Meskipun langkah ini sangat positif, beberapa analis tetap bersikap skeptis. Mereka berpendapat bahwa kemudahan Kim Jong-un dalam mengubah-ubah waktu standar menunjukkan bahwa bagi rezim Pyongyang, kedaulatan temporal hanyalah alat tawar yang murah. Memberikan konsesi pada zona waktu jauh lebih mudah daripada memberikan konsesi pada program hulu ledak nuklir atau rudal balistik antarbenua. Namun, dalam dunia diplomasi yang penuh dengan simbol, penyamaan jam tetap merupakan gestur yang memiliki bobot politik yang signifikan.

Analisis Kritis: Waktu, Identitas, dan Masa Depan Semenanjung Korea

Kebijakan waktu Korea Utara memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sebuah negara kecil dan terisolasi dapat menggunakan elemen-elemen paling fundamental dari eksistensi manusia untuk memperjuangkan pengakuan dan menegaskan eksistensinya. Waktu bukan sekadar alat pengukur detik; ia adalah bagian dari identitas nasional.

Kembali ke narasi “Satu Jam di Masa Depan,” yang secara populer merujuk pada upaya untuk memajukan atau memundurkan waktu demi kepentingan tertentu, kita melihat bahwa di Korea Utara, masa depan selalu dikonstruksikan melalui lensa masa lalu. Kebijakan tahun 2015 adalah upaya untuk merebut kembali masa lalu yang hilang akibat penjajahan Jepang. Sementara itu, kebijakan tahun 2018 adalah upaya untuk memproyeksikan masa depan di mana kedua Korea dapat kembali bersatu.

Namun, realitas geopolitik sejak tahun 2020 menunjukkan bahwa sinkronisasi waktu tidak secara otomatis berarti sinkronisasi tujuan politik. Setelah kegagalan pembicaraan nuklir di Hanoi dan penutupan perbatasan akibat pandemi, Korea Utara kembali ke pola isolasi yang ketat. Pada akhir tahun 2023, Kim Jong-un bahkan secara resmi mengubah doktrin negaranya, tidak lagi memandang Korea Selatan sebagai saudara yang harus dipersatukan, melainkan sebagai “negara musuh” yang terpisah. Dalam konteks doktrin “dua negara” yang baru ini, sinkronisasi waktu yang dilakukan pada tahun 2018 mungkin akan dipandang di masa depan sebagai anomali singkat dalam sejarah perpisahan yang panjang.

Kesimpulan: Waktu sebagai Cermin Geopolitik

Perjalanan Waktu Pyongyang dari tahun 2015 hingga 2018 menggambarkan betapa plastisnya konsep waktu dalam tangan otoritas politik yang absolut. Kebijakan ini membuktikan bahwa:

1. Waktu adalah Instrumen Nasionalisme: Penetapan zona waktu unik merupakan cara yang efektif untuk membangkitkan sentimen patriotik dan menghapus memori kolektif yang menyakitkan tentang penjajahan.
2. Kedaulatan Temporal Memiliki Biaya Nyata: Meskipun secara simbolis memuaskan, perbedaan waktu menciptakan hambatan ekonomi dan logistik yang nyata, terutama bagi proyek-proyek kerjasama lintas batas seperti Kompleks Industri Kaesong.
3. Simbolisme adalah Mata Uang Diplomasi: Penyatuan kembali waktu pada tahun 2018 menunjukkan bahwa gestur-gestur emosional dan simbolis dapat membuka pintu bagi dialog tingkat tinggi, meskipun isu-isu substansial seperti denuklirisasi tetap tidak tersentuh.
4. Kronopolitik adalah Bagian dari Strategi Bertahan: Manipulasi waktu, baik melalui zona waktu maupun durasi negosiasi, adalah bagian integral dari strategi Korea Utara untuk mempertahankan eksistensi rezimnya di tengah tekanan internasional.

Pada akhirnya, kebijakan Waktu Pyongyang mengingatkan kita bahwa di Semenanjung Korea, jarum jam tidak pernah hanya bergerak karena rotasi bumi. Ia bergerak sesuai dengan detak jantung politik para pemimpinnya. Selama semenanjung tersebut tetap terbagi oleh garis ideologi yang tajam, waktu akan terus menjadi medan pertempuran bagi kedaulatan, identitas, dan harapan akan masa depan yang satu. Kebijakan tahun 2015-2018 akan tetap dikenang sebagai eksperimen unik dalam sejarah kronopolitik global, sebuah pengingat bahwa bagi mereka yang memegang kekuasaan absolut, bahkan waktu itu sendiri dapat diperintahkan untuk berhenti, mundur, atau melompat maju demi kepentingan negara.