Integrasi Paksa di Denmark: Ketika Alamat Menentukan Beratnya Hukuman

Transformasi Paradigma Sosial: Dari Inklusi Menuju Rekayasa Etnis

Evolusi kebijakan integrasi di Denmark mencerminkan pergeseran fundamental dalam pemahaman negara kesejahteraan (Welfare State) terhadap keberagaman dan kohesi sosial. Sejak tahun 1960-an, Denmark telah bertransformasi dari masyarakat yang relatif homogen menjadi negara yang menghadapi tantangan kompleks terkait migrasi internasional. Awalnya, migrasi didorong oleh kebutuhan tenaga kerja, diikuti oleh gelombang pengungsi dan penyatuan keluarga dari negara-negara non-Barat. Selama beberapa dekade, pendekatan pemerintah bersifat akomodatif, namun seiring dengan meningkatnya konsentrasi migran di sektor perumahan sosial nirlaba (Almenbolig), narasi politik mulai berubah secara drastis dari dukungan sosial menuju intervensi paksa.

Fenomena ini mencapai titik puncaknya pada tahun 2018 dengan diluncurkannya inisiatif legislatif yang dikenal secara luas sebagai “Ghetto Package” (Paket Ghetto) di bawah pemerintahan Lars Løkke Rasmussen. Kebijakan ini bukan sekadar program peremajaan kota, melainkan sebuah arsitektur hukum yang bertujuan untuk “menghapuskan masyarakat paralel” pada tahun 2030. Strategi ini didasarkan pada premis bahwa kantong-kantong pemukiman dengan populasi migran tinggi merupakan ancaman terhadap nilai-nilai inti Denmark, seperti demokrasi, kesetaraan gender, dan kemahiran bahasa nasional.

Perubahan terminologi dari “ghetto” menjadi “masyarakat paralel” (parallel societies) pada tahun 2021 sering kali dianggap oleh para peneliti sebagai upaya kosmetik untuk meredam kritik internasional tanpa mengubah substansi kebijakan yang diskriminatif. Penggunaan istilah “ghetto” sendiri telah lama dikritik karena membawa konotasi historis yang stigmatis, menyerupai segregasi paksa yang pernah terjadi di belahan dunia lain. Namun, di Denmark, istilah tersebut diformalkan ke dalam hukum untuk melegitimasi tindakan negara yang mencakup penghancuran blok apartemen, pemindahan penduduk secara paksa, dan penerapan hukuman pidana yang lebih berat berdasarkan lokasi geografis.

Arsitektur Statistik Klasifikasi “Non-Barat”

Inti dari kontroversi Paket Ghetto terletak pada metode kategorisasi penduduk yang digunakan oleh pemerintah Denmark. Tidak seperti negara-negara Uni Eropa lainnya yang cenderung menggunakan indikator ekonomi murni, Denmark secara eksplisit mengintegrasikan variabel etnisitas ke dalam undang-undangnya. Klasifikasi suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi kriteria sosial-ekonomi dan komposisi demografis penduduknya, di mana label “non-Barat” menjadi penentu utama status hukum wilayah tersebut.

Danmarks Statistik (Lembaga Statistik Denmark) telah mengembangkan definisi yang memisahkan dunia menjadi dua kategori: “Barat” dan “non-Barat”. Kategorisasi ini diadopsi oleh legislator tanpa perubahan, menciptakan pemisahan hukum yang kaku antara penduduk berdasarkan asal-usul mereka atau orang tua mereka.

Definisi Geopolitik Penduduk

Berdasarkan ketentuan resmi, klasifikasi penduduk dibagi sebagai berikut:

• Negara Barat: Mencakup seluruh negara anggota Uni Eropa (termasuk Inggris pasca-Brexit), Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Swiss, Vatikan, Kanada, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.
• Negara Non-Barat: Mencakup seluruh negara di Afrika, Amerika Selatan dan Tengah, Asia, Oseania (kecuali Australia dan Selandia Baru), serta negara-negara Eropa lainnya yang bukan anggota Uni Eropa atau wilayah mikro-negara tersebut di atas.

Implikasi paling radikal dari klasifikasi ini adalah sifatnya yang turun-temurun. Seseorang yang lahir di Denmark, memiliki kewarganegaraan Denmark, dan berbicara bahasa Denmark sebagai bahasa ibu tetap dikategorikan sebagai “keturunan non-Barat” jika kedua orang tuanya lahir di luar negeri atau memiliki kewarganegaraan asing (kecuali salah satu orang tuanya lahir di Denmark dan memiliki kewarganegaraan Denmark). Hal ini menciptakan kondisi di mana identitas etnis seseorang secara permanen melekat pada profil statistik mereka, terlepas dari tingkat integrasi individu tersebut.

Kriteria Penetapan Wilayah

Pemerintah menerbitkan daftar tahunan yang mengklasifikasikan wilayah perumahan sosial (minimal 1.000 penduduk) berdasarkan lima kriteria spesifik. Sebuah wilayah disebut sebagai “wilayah rentan” jika memenuhi dua dari empat kriteria sosial-ekonomi. Namun, wilayah tersebut akan dikategorikan sebagai “masyarakat paralel” (sebelumnya “ghetto”) jika, sebagai tambahan, lebih dari 50% penduduknya adalah imigran non-Barat atau keturunannya.

Jika sebuah wilayah memenuhi kriteria ini selama lima tahun berturut-turut, wilayah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi “wilayah transformasi” (sebelumnya “ghetto keras” atau “hard ghetto”). Label ini memicu konsekuensi hukum yang paling ekstrem, termasuk penghancuran fisik bangunan untuk mengubah struktur demografis wilayah tersebut.

Ruang Publik sebagai Instrumen Asimilasi Paksa

Paket Ghetto 2018 memperkenalkan pendekatan yang disebut oleh para kritikus sebagai “kebijakan sosial dengan buldoser”. Inti dari kebijakan ini adalah mandat hukum bagi asosiasi perumahan sosial di “wilayah transformasi” untuk mengurangi jumlah unit hunian keluarga biasa menjadi maksimal 40% dari total stok pada tahun 2030. Pengurangan ini harus dicapai melalui tiga mekanisme utama: demolisi bangunan, penjualan unit ke investor swasta, atau konversi fungsi bangunan menjadi perumahan bagi kelompok lain seperti mahasiswa atau lansia.

Kasus Mjølnerparken: Perlawanan terhadap Pengusiran

Mjølnerparken, sebuah kompleks perumahan sosial di distrik Nørrebro, Kopenhagen, menjadi simbol perlawanan hukum terhadap kebijakan ini. Wilayah ini diklasifikasikan sebagai “ghetto keras” pada Desember 2018 karena sekitar 80% penduduknya memiliki latar belakang non-Barat dan memenuhi kriteria sosial-ekonomi lainnya. Sebagai konsekuensinya, dewan asosiasi perumahan, di bawah tekanan mandat hukum, menyetujui rencana pengembangan untuk menjual dua blok hunian yang terdiri dari lebih dari 200 rumah.

Penduduk Mjølnerparken, yang banyak di antaranya telah tinggal di sana selama beberapa dekade, mengajukan gugatan hukum terhadap Kementerian Dalam Negeri dan Perumahan. Mereka berargumen bahwa pengusiran mereka didasarkan pada klasifikasi diskriminatif yang melanggar Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan hukum Uni Eropa. Perjuangan ini digambarkan sebagai pertempuran “Daud melawan Goliat”, di mana warga miskin menghadapi kekuatan penuh aparatur negara yang berusaha melakukan rekayasa sosial demi “pencampuran etnis”.

Dinamika Relokasi dan Dampaknya

Meskipun pemerintah diwajibkan untuk menawarkan perumahan pengganti bagi penyewa yang diusir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa relokasi ini sering kali merusak jaringan dukungan sosial yang vital. Penduduk sering kali tidak memiliki kendali atas lokasi, kualitas, atau biaya sewa di tempat baru. Dalam beberapa kasus, unit perumahan baru yang dibangun oleh investor swasta di lokasi lama memiliki harga sewa yang melonjak hingga tiga kali lipat, secara efektif menutup pintu bagi penduduk lama untuk kembali.

Secara sosiologis, kebijakan ini menciptakan paradoks “place-taking” (pengambilalihan tempat). Regenerasi perkotaan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup warga justru membuat mereka merasa terasing. Pembangunan fasilitas umum dan pembukaan wilayah untuk “pengguna eksternal” (biasanya etnis Denmark kelas menengah) sering kali dipersepsikan sebagai invasi oleh warga lama. Ketegangan ini diperburuk oleh stigma permanen yang melekat pada wilayah tersebut; meskipun jumlah “ghetto” secara statistik berkurang dari 28 wilayah pada 2019 menjadi 12 pada 2023, pengurangan ini lebih disebabkan oleh pengusiran fisik daripada perbaikan nyata dalam kesejahteraan penduduk.

Skærpede Strafzoner: Geografi Ketidakadilan Hukum

Salah satu aspek yang paling unik dan mengerikan dari Paket Ghetto adalah pengenalan “skærpede strafzoner” atau zona hukuman yang diperberat. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada kepala polisi setempat untuk menetapkan area tertentu sebagai zona di mana kejahatan tertentu akan dihukum dua kali lipat lebih berat dibandingkan jika dilakukan di luar zona tersebut. Hal ini secara efektif menciptakan dualisme sistem hukum di dalam satu negara yang sama, di mana keadilan ditentukan oleh koordinat GPS.

Mekanisme Hukuman Ganda

Kepolisian dapat menetapkan zona hukuman ini jika terjadi peningkatan aktivitas kriminal di suatu wilayah, terutama di lingkungan yang sudah terdaftar sebagai masyarakat paralel. Daftar kejahatan yang masuk dalam kategori hukuman ganda meliputi:

• Vandalisme dan perusakan properti.
• Pencurian dan perampokan.
• Kekerasan fisik dan ancaman kekerasan.
• Gangguan ketertiban umum.

Para pakar hukum, termasuk Birgitte Arent Eiriksson dari lembaga pemikir Justitia, telah menyatakan keprihatinan mendalam bahwa kebijakan ini melanggar prinsip fundamental “kesetaraan di depan hukum” (equality before the law). Kebijakan ini menciptakan diskriminasi geografis di mana pelaku kejahatan di wilayah miskin yang berpenduduk migran tinggi mendapatkan perlakuan yang jauh lebih keras daripada pelaku di wilayah elit, meskipun kejahatannya identik.

Hukuman Kolektif dan Kontrol Mobilitas

Selain hukuman ganda bagi individu, Paket Ghetto juga memperkenalkan bentuk hukuman kolektif bagi keluarga. Jika satu anggota keluarga (misalnya seorang remaja) dihukum karena kejahatan serius, seluruh keluarga dapat diusir dari perumahan sosial mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tekanan sosial kepada keluarga migran agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap anggota keluarga mereka, namun dampaknya justru sering kali membuat seluruh keluarga menjadi tunawisma dan semakin teralienasi.

Negara juga membatasi kebebasan bergerak dengan menerapkan “larangan masuk” bagi kelompok tertentu ke wilayah ghetto. Orang-orang yang menerima tunjangan kesejahteraan publik atau memiliki catatan kriminal dilarang pindah ke wilayah yang masuk dalam daftar masyarakat paralel. Kebijakan penyaringan ini secara eksplisit dirancang untuk mengubah profil populasi dengan membuang kelompok “bermasalah” dan hanya mengizinkan kelompok yang dianggap “produktif” untuk menetap, sebuah bentuk rekayasa demografis yang sangat intervensionis.

Pendidikan dan Sosialisasi: Negara sebagai Pengasuh Pengganti

Paket Ghetto juga merambah ke ranah paling pribadi dalam kehidupan keluarga melalui serangkaian intervensi di bidang pendidikan dan pengasuhan anak. Pemerintah Denmark berargumen bahwa anak-anak di masyarakat paralel tidak mendapatkan paparan yang cukup terhadap bahasa dan nilai-nilai Denmark di rumah mereka, sehingga negara harus mengambil peran lebih aktif.

Program Penitipan Anak Wajib

Sejak 2019, anak-anak yang lahir di wilayah ghetto diwajibkan mengikuti program penitipan anak (daycare) minimal 25 jam per minggu sejak mereka berusia satu tahun. Program ini difokuskan pada pengajaran bahasa Denmark serta pengenalan “nilai-nilai Denmark”, termasuk tradisi hari raya seperti Natal dan Paskah, serta prinsip kesetaraan.

Pembedaan aturan ini sangat kontras karena di bagian lain Denmark, pendidikan anak usia dini bersifat sukarela dan merupakan keputusan orang tua sepenuhnya. Jika orang tua di wilayah ghetto menolak untuk mematuhi kewajiban ini, mereka akan menghadapi sanksi berupa penghentian tunjangan anak (child support). Hal ini dipandang sebagai pemerasan ekonomi terhadap keluarga kurang mampu untuk memaksa asimilasi budaya pada anak-anak mereka.

Kontrol atas Pendidikan dan Budaya

Intervensi berlanjut hingga ke sekolah dasar dengan diterapkannya tes bahasa Denmark wajib bagi siswa di sekolah-sekolah di wilayah ghetto. Siswa yang gagal dalam tes ini tidak diperbolehkan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya, sebuah hambatan akademis yang tidak dialami oleh siswa di wilayah lain. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan larangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perjalanan re-edukasi” (re-education trips). Larangan ini menargetkan orang tua yang mengirim anak-anak mereka kembali ke negara asal untuk jangka waktu lama, yang dianggap pemerintah dapat merusak proses integrasi anak tersebut ke dalam masyarakat Denmark.

Langkah-langkah ini, secara kolektif, mencerminkan ketidakpercayaan negara terhadap kemampuan komunitas migran untuk membesarkan anak-anak yang “benar-benar Denmark”. Narasi ini memperkuat ide tentang “Liyan” (The Other) yang secara budaya dianggap inferior dan harus diperbaiki melalui intervensi negara yang agresif.

Kontestasi Hukum di Tingkat Uni Eropa: Kasus C-417/23

Tantangan terhadap legalitas Paket Ghetto mencapai puncaknya di Mahkamah Keadilan Uni Eropa (ECJ). Pada tanggal 18 Desember 2025, ECJ memberikan putusan yang sangat dinanti-nantikan dalam Kasus C-417/23, yang melibatkan penduduk Mjølnerparken dan Slagelse. Kasus ini berpusat pada apakah penggunaan kriteria “non-Barat” dalam undang-undang perumahan sosial Denmark merupakan diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, yang dilarang oleh Arahan Kesetaraan Rasial (Racial Equality Directive 2000/43/EC).

Putusan Mahkamah dan Implikasinya

ECJ dalam putusannya menyatakan bahwa klasifikasi etnis yang digunakan dalam Paket Ghetto masuk dalam cakupan hukum anti-diskriminasi Uni Eropa. Mahkamah memberikan beberapa poin krusial:

1. Potensi Diskriminasi Langsung: Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang yang menetapkan tindakan drastis (seperti pengosongan rumah) berdasarkan kriteria “non-Barat” dapat dianggap sebagai diskriminasi langsung berdasarkan asal-usul etnis.
2. Ketidakabsahan Kriteria Etnis: Penggunaan label statistik yang menargetkan kelompok tertentu karena asal-usul geografi-budayanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan Uni Eropa jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi individu berdasarkan etnisitas mereka.
3. Mandat bagi Pengadilan Nasional: Meskipun ECJ memberikan interpretasi hukum, keputusan akhir tentang apakah diskriminasi telah terjadi di lapangan diserahkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Timur Denmark (Østre Landsret).

Putusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi para aktivis hak asasi manusia dan penduduk yang terkena dampak. Amnesty International Denmark menyatakan bahwa putusan ini mempertegas bahwa undang-undang nasional tidak dapat mengabaikan hak asasi manusia dasar atas nama kebijakan sosial atau integrasi.

Reaksi Pemerintah dan Spektrum Politik

Meskipun menghadapi kekalahan hukum di tingkat Eropa, reaksi awal dari pemerintah Denmark cenderung defensif. Kementerian Sosial dan Perumahan menyatakan akan mempelajari putusan tersebut dengan hati-hati, namun tetap menekankan pentingnya memerangi masyarakat paralel. Mengingat adanya konsensus politik yang luas di Denmark yang mendukung langkah-langkah integrasi keras, para analis memperkirakan pemerintah akan mencoba merevisi undang-undang tersebut dengan menghilangkan kata “non-Barat” dan menggantinya dengan indikator sosial-ekonomi yang lebih rumit untuk mencapai tujuan yang sama tanpa melanggar hukum Uni Eropa secara eksplisit.

Biaya Psikososial: Luka di Balik Statistik Integrasi

Di luar perdebatan hukum dan politik, terdapat biaya kemanusiaan yang sangat nyata yang diderita oleh penduduk yang terkena dampak langsung. Pemindahan paksa dan penghancuran rumah bukan sekadar masalah logistik, melainkan serangan terhadap stabilitas psikologis dan modal sosial individu.

Hilangnya Keamanan dan Identitas

Bagi banyak keluarga migran dan pengungsi, rumah di sektor perumahan sosial adalah tempat pertama mereka merasakan stabilitas setelah melarikan diri dari konflik atau ketidakpastian di negara asal mereka. Penggusuran paksa menciptakan trauma sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa hilangnya jaringan sosial yang erat di wilayah seperti Mjølnerparken atau Vollsmose menyebabkan peningkatan perasaan isolasi, depresi, dan ketidakberdayaan di kalangan lansia dan ibu rumah tangga.

Penduduk merasa dikhianati oleh negara yang mereka anggap sebagai pelindung. Label “ghetto” yang disematkan secara resmi telah menciptakan beban psikologis permanen; anak-anak yang tumbuh di wilayah ini merasa bahwa alamat rumah mereka adalah sebuah aib, yang memengaruhi harga diri dan ambisi masa depan mereka. Shusheela Math dari NGO Systemic Justice mencatat bahwa penduduk mengalami stres berat karena “distereotipekan, dianggap sebagai Liyan, dan ditolak identitasnya” oleh kebijakan negara.

Dampak pada Anak dan Generasi Muda

Dampak pada anak-anak sangat memprihatinkan. Pemindahan sekolah yang tiba-tiba dan pemutusan hubungan dengan teman sebaya dapat menyebabkan penurunan performa akademis dan masalah perilaku. Meskipun kebijakan penitipan anak wajib dimaksudkan untuk membantu integrasi bahasa, cara pelaksanaannya yang bersifat paksa sering kali justru menciptakan resistensi budaya dan perasaan tidak diterima dalam masyarakat Denmark yang lebih luas. Alih-alih merasa menjadi bagian dari Denmark, generasi muda di wilayah ini justru sering kali merasa lebih terikat pada identitas etnis mereka sebagai bentuk pertahanan terhadap stigmatisasi negara.

Kritik Teoretis: Stigmatisasi Teritorial dan Rasialisme Struktural

Dari perspektif akademis, kebijakan Denmark sering dianalisis melalui lensa “Postmodern Critical Race Theory” dan konsep “Stigmatisasi Teritorial”. Para peneliti berargumen bahwa negara Denmark tidak hanya mengelola ruang fisik, tetapi juga membangun narasi tentang siapa yang layak menjadi bagian dari bangsa Denmark dan siapa yang dianggap sebagai ancaman.

Konstruksi “Liyan” melalui Data

Penggunaan data statistik oleh Danmarks Statistik bukan sekadar tindakan administratif objektif, melainkan sebuah instrumen kekuasaan untuk “memproduksi” kategori imigran non-Barat sebagai objek intervensi pemerintah. Dengan mengelompokkan orang-orang dari 150 negara berbeda ke dalam satu label “non-Barat”, negara menciptakan sebuah objek monolitik yang dianggap memiliki “karakteristik etnis yang kurang” dibandingkan dengan warga Barat yang dianggap lebih mudah berintegrasi.

Dinamika ini menciptakan apa yang disebut sebagai “us versus them” (kita versus mereka). Warga Barat diposisikan sebagai kelompok yang secara budaya selaras dengan Denmark, sementara warga non-Barat dipandang sebagai masalah yang harus dipecahkan melalui asimilasi paksa. Dalam konteks ini, alamat di wilayah ghetto bukan sekadar lokasi tempat tinggal, melainkan sebuah penanda kegagalan integrasi yang melegitimasi penangguhan hak-hak sipil biasa, seperti hak atas hunian yang aman dan perlakuan hukum yang setara.

Dilema Negara Kesejahteraan

Pendukung kebijakan ini sering berargumen bahwa tindakan keras diperlukan untuk menyelamatkan negara kesejahteraan Denmark yang sangat bergantung pada kepercayaan sosial yang tinggi dan homogenitas nilai. Mereka melihat masyarakat paralel sebagai beban ekonomi dan ancaman bagi kohesi sosial jangka panjang. Namun, kritik balik menyatakan bahwa dengan merusak prinsip kesetaraan universal, Denmark justru sedang menghancurkan fondasi moral dari negara kesejahteraan itu sendiri. Ketika negara mulai membedakan layanan dan perlindungan hukum berdasarkan asal-usul etnis dan alamat, ia berhenti menjadi negara kesejahteraan bagi semua dan berubah menjadi sistem yang bersifat eksklusif dan diskriminatif.

Proyeksi Masa Depan dan Kesimpulan

Meskipun Putusan Mahkamah Keadilan Uni Eropa pada akhir tahun 2025 memberikan harapan baru bagi penduduk masyarakat paralel, masa depan kebijakan integrasi Denmark tetap berada dalam ketidakpastian politik yang tinggi. Mengingat dukungan yang luas di Parlemen Denmark (Folketinget) terhadap tindakan keras terhadap migrasi, perubahan yang akan terjadi kemungkinan besar bersifat prosedural daripada substantif.

Kemungkinan Perubahan Legislatif

Pemerintah Denmark kemungkinan besar akan mereformasi Paket Ghetto dengan cara-cara berikut:

• Penghapusan Variabel “Non-Barat”: Menggantinya dengan kriteria teknis yang lebih rumit seperti sejarah pekerjaan orang tua, durasi tinggal di luar Uni Eropa, atau profil pendapatan lintas generasi yang sangat spesifik untuk tetap menargetkan kelompok yang sama tanpa menyebutkan etnisitas secara eksplisit.
• Perluasan Area Pencegahan: Memperluas kriteria “area pencegahan” (forebyggelsesområder) untuk mencakup lebih banyak lingkungan sebelum mereka menjadi masyarakat paralel, sehingga memungkinkan intervensi negara pada tahap yang lebih awal.
• Fokus pada Insentif Ekonomi: Mengalihkan fokus dari demolisi fisik menuju tekanan ekonomi yang lebih halus, seperti pemotongan manfaat sosial yang lebih drastis bagi mereka yang menolak untuk pindah atau berintegrasi sesuai standar negara.

Kesimpulan Akhir

Integrasi paksa di Denmark melalui Paket Ghetto merupakan salah satu kebijakan sosial paling kontroversial di Eropa modern. Dengan menetapkan kuota maksimal untuk warga “non-Barat” dan menerapkan hukuman ganda di zona-zona tertentu, Denmark telah melangkah jauh dari model asimilasi tradisional menuju rekayasa etnis yang sistematis. Sudut pandang “Ketika Alamat Menentukan Beratnya Hukuman” bukan sekadar metafora, melainkan realitas hukum bagi ribuan warga yang hidup dalam ketakutan akan pengusiran dan stigmatisasi.

Kebijakan ini mencerminkan dilema mendalam dari negara demokrasi liberal yang mencoba mempertahankan identitas nasionalnya di tengah globalisasi dan migrasi. Namun, pengorbanan prinsip kesetaraan di depan hukum dan hak atas rumah demi “kohesi sosial” adalah harga yang sangat mahal. Putusan ECJ mengingatkan kita bahwa integrasi sejati tidak dapat dibangun di atas fondasi diskriminasi dan penghancuran komunitas. Tanpa perubahan paradigma yang mengakui hak-hak dasar semua warga negara tanpa memandang asal-usul mereka, upaya Denmark untuk menghapuskan masyarakat paralel justru berisiko menciptakan perpecahan yang lebih dalam dan kebencian yang akan diwariskan lintas generasi.

Akhirnya, kasus Denmark menjadi pelajaran penting bagi masyarakat global tentang batas-batas kekuasaan negara dalam melakukan asimilasi paksa. Pembangunan masyarakat yang harmonis memerlukan dialog dan dukungan, bukan sekadar “buldoser sosial” dan hukum pidana yang bersifat diskriminatif secara geografis. Di masa depan, sejarah akan menilai apakah strategi Denmark ini merupakan kunci keberhasilan integrasi atau justru sebuah noda gelap dalam catatan hak asasi manusia di Skandinavia.