Keamanan vs Kebebasan: Harga Mahal yang Dibayar El Salvador untuk Jalanan yang Tenang

Eksperimen sosiopolitik yang sedang berlangsung di El Salvador di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele telah menjadi salah satu studi kasus paling polarisasi dalam tata kelola keamanan global abad ke-21. Negara yang selama dekade terakhir dikenal sebagai salah satu wilayah paling mematikan di luar zona perang kini telah bertransformasi menjadi laboratorium bagi kebijakan “tangan besi” (Mano Dura) yang ekstrem. Inti dari transformasi ini adalah pembangunan Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sebuah megaproyek penjara raksasa yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas penahanan, tetapi juga sebagai monumen fisik dari tekad negara untuk mengakhiri dominasi geng kriminal Mara Salvatrucha (MS-13) dan Barrio 18. Namun, stabilitas yang kini dinikmati oleh warga di jalanan San Salvador dan kota-kota lainnya datang dengan biaya institusional yang sangat besar: penangguhan hak-hak sipil secara permanen, erosi supremasi hukum, dan laporan sistematis mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang mengguncang komunitas internasional.

Akar Historis dan Kegagalan Paradigma Keamanan Tradisional

Untuk memahami urgensi di balik kebijakan radikal Bukele, penting untuk meninjau kembali sejarah kekerasan yang telah mendarah daging di El Salvador pasca-Perang Saudara (1980-1992). Perjanjian Damai tahun 1992 memang menghentikan konflik militer antara pemerintah dan gerilyawan FMLN, namun gagal mengatasi akar penyebab struktural seperti kemiskinan dan marginalisasi pemuda. Fenomena geng kriminal, atau maras, justru meledak setelah gelombang deportasi besar-besaran dari Amerika Serikat pada pertengahan 1990-an, di mana para pemuda yang terpapar budaya geng di Los Angeles membawa struktur organisasi kriminal MS-13 dan Barrio 18 kembali ke tanah air mereka.

Selama lebih dari dua dekade, geng-geng ini berevolusi menjadi kekuatan paramiliter yang mengendalikan hampir 90% wilayah nasional, memeras bisnis kecil melalui sistem “pajak” (renta), dan memberlakukan kontrol mobilitas yang ketat terhadap warga. Pemerintah-pemerintah sebelumnya mencoba berbagai pendekatan, mulai dari penindasan militer (Mano Dura) hingga negosiasi rahasia atau “gencatan senjata” pada tahun 2012, namun semua upaya tersebut gagal memberikan keamanan yang berkelanjutan. Kegagalan ini menciptakan kekecewaan mendalam di kalangan pemilih, yang kemudian dieksploitasi oleh Nayib Bukele melalui narasi populis yang menjanjikan pembersihan total terhadap sistem politik dan kriminal yang korup.

Krisis Maret 2022 dan Mekanisme Régimen de Excepción

Titik balik yang menentukan bagi kebijakan keamanan Bukele terjadi pada akhir pekan tanggal 25 hingga 27 Maret 2022. Dalam sebuah ledakan kekerasan yang mengejutkan, geng-geng kriminal membantai 87 orang di seluruh negeri, termasuk 62 korban dalam satu hari (Sabtu), yang merupakan angka kematian harian tertinggi dalam sejarah modern negara tersebut. Investigasi independen menunjukkan bahwa lonjakan ini kemungkinan besar merupakan respons geng terhadap runtuhnya kesepakatan rahasia antara pemerintah dan pemimpin MS-13.

Sebagai respons instan, Bukele memerintahkan Majelis Legislatif untuk mengumumkan Régimen de Excepción atau Keadaan Darurat pada 27 Maret 2022. Langkah ini menangguhkan empat hak konstitusional utama yang hingga awal tahun 2026 masih belum dipulihkan melalui 48 kali perpanjangan berturut-turut. Penangguhan ini menciptakan ruang hukum di mana aparat keamanan dapat beroperasi dengan kekuasaan yang hampir tanpa batas, mengesampingkan prosedur penangkapan standar yang memerlukan surat perintah atau bukti awal yang kuat.

Dampak hukum dari Régimen de Excepción mencakup penangguhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum segera setelah penangkapan, perpanjangan masa penahanan administratif tanpa tuduhan dari 72 jam menjadi 15 hari, serta legalisasi penyadapan komunikasi tanpa izin pengadilan. Selain itu, reformasi hukum yang menyertai status darurat ini memungkinkan persidangan massal di mana ratusan tersangka dapat diadili sekaligus, dan menurunkan usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak yang terlibat geng menjadi 12 tahun, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Megaproyek CECOT: Benteng Isolasi Permanen

Untuk menampung puluhan ribu orang yang ditangkap dalam operasi besar-besaran tersebut, Presiden Bukele membangun Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Terletak di Tecoluca, wilayah terpencil yang dikelilingi oleh hutan dan pegunungan, CECOT dirancang sebagai fasilitas keamanan maksimum dengan kapasitas 40.000 narapidana, menjadikannya penjara terbesar di belahan bumi barat. Pembangunan fisik penjara ini diselesaikan dalam waktu rekor tujuh bulan, mencakup area seluas 23 hektar yang dipagari oleh tembok beton setinggi 11 meter dan kawat berduri beraliran listrik 15.000 volt.

Secara operasional, CECOT dikelola oleh gabungan 600 tentara dan 250 polisi nasional yang menjaga parameter luar dan dalam. Di dalam kompleks ini, terdapat delapan modul blok sel, di mana setiap sel dirancang untuk menampung antara 65 hingga 100 tahanan. Fasilitas di dalam sel sangat minim; narapidana tidur di rak logam bertumpuk empat tingkat tanpa kasur atau bantal, dan setiap sel hanya dilengkapi dengan dua wastafel serta dua toilet terbuka untuk puluhan orang. Cahaya buatan dinyalakan selama 24 jam penuh, yang menurut para ahli merupakan bentuk deprivasi tidur yang sistematis.

Kebijakan di CECOT menekankan pada isolasi total dan penghapusan identitas geng. Narapidana tidak diperbolehkan menerima kunjungan keluarga, tidak memiliki akses ke telepon, dan dilarang melakukan aktivitas rekreasi atau program rehabilitasi tradisional. Mereka hanya diizinkan meninggalkan sel selama 30 menit sehari untuk berolahraga di area terbatas atau menghadiri sidang pengadilan secara virtual melalui terminal video di dalam penjara. Pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa individu yang dikirim ke CECOT adalah “cabecillas” (pemimpin) dan anggota tingkat tinggi geng yang tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di masyarakat.

Statistik Keamanan dan “Kedamaian Otoriter”

Klaim utama keberhasilan Nayib Bukele didasarkan pada penurunan dramatis angka pembunuhan yang tidak dapat disangkal. Dari negara yang pernah mencatat 106 pembunuhan per 100.000 penduduk pada tahun 2015, El Salvador melaporkan penurunan menjadi hanya 1,3 pada tahun 2025. Transformasi ini sering disebut oleh pemerintah sebagai “keajaiban El Salvador” yang mengembalikan ruang publik kepada warga yang jujur.

Meskipun statistik ini mengesankan, analis keamanan internasional memberikan catatan kritis mengenai metodologi pengumpulan data pemerintah. Sejak tahun 2020, otoritas El Salvador telah mengecualikan kematian tersangka anggota geng yang tewas dalam konfrontasi dengan polisi atau militer dari hitungan resmi pembunuhan. Selain itu, angka orang hilang yang dilaporkan mencapai 3.000 kasus per tahun menimbulkan kecurigaan adanya “sub-registrasi” kematian di mana korban mungkin dikubur di lokasi-lokasi rahasia atau kuburan massal yang belum terungkap sepenuhnya. Namun, bagi mayoritas warga, perasaan aman di jalanan—kemampuan untuk pulang malam tanpa rasa takut atau anak-anak bermain di taman bekas wilayah kekuasaan geng—adalah realitas yang melampaui perdebatan statistik.

Biaya Manusia: Penangkapan Sewenang-wenang dan Pelanggaran Prosedur

Sisi gelap dari kebijakan keamanan ini adalah apa yang disebut oleh organisasi HAM sebagai “penghancuran proses hukum.” Sejak Maret 2022, lebih dari 91.000 orang telah ditahan, yang menjadikan El Salvador memiliki tingkat penahanan tertinggi di dunia, dengan hampir 2% dari seluruh populasi dewasa berada di penjara. Laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International mendokumentasikan ribuan kasus penangkapan sewenang-wenang berdasarkan penampilan fisik, adanya tato non-kriminal, atau sekadar laporan anonim melalui telepon yang seringkali bermotif dendam pribadi.

Keluarga tahanan, yang sebagian besar adalah perempuan dari komunitas miskin, seringkali tidak mendapatkan informasi mengenai lokasi penahanan atau kondisi kesehatan orang yang mereka cintai selama berbulan-bulan. Fenomena ini disebut oleh beberapa pengamat sebagai “penghilangan paksa jangka pendek” yang dilegalkan oleh negara. Di dalam penjara, kondisi kelebihan kapasitas yang parah (mencapai dua kali lipat dari kapasitas resmi nasional sebelum CECOT) telah menyebabkan memburuknya standar sanitasi dan kesehatan. Hingga Februari 2026, tercatat setidaknya 488 tahanan tewas dalam tahanan negara, banyak di antaranya menunjukkan tanda-tanda trauma fisik, kekurangan gizi, atau komplikasi dari penyakit kronis yang tidak diobati.

Transformasi Ekonomi: Dari Teror ke Pariwisata “Surf City”

Di balik perdebatan hak asasi manusia, pemerintah Bukele berhasil memutar narasi keamanan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Dengan citra baru sebagai “negara paling aman di Amerika Latin,” El Salvador mengalami lonjakan kunjungan wisatawan asing hingga 80% dibandingkan masa sebelum pandemi. Proyek “Surf City” di sepanjang pantai Pasifik telah menjadi simbol modernisasi negara, menarik peselancar dan investor dari Amerika Serikat serta Eropa yang sebelumnya menghindari El Salvador karena risiko penculikan dan pembunuhan.

Pendapatan dari pariwisata mencapai angka rekor US$ 2,2 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun 2025. Keamanan yang ditingkatkan juga berdampak pada ekonomi lokal di lingkungan-lingkungan yang sebelumnya dikuasai geng. Penghapusan sistem pemerasan (renta) berarti jutaan dolar yang sebelumnya mengalir ke organisasi kriminal kini tetap berada di tangan pemilik toko kecil dan pengusaha transportasi. Namun, tantangan ekonomi makro tetap membayangi; tingkat kemiskinan ekstrem dilaporkan meningkat antara 2019 hingga 2023, dan ketergantungan pada kiriman uang dari diaspora di AS (remitansi) masih mencapai 25% dari PDB negara tersebut.

Selain itu, kebijakan fiskal negara terbebani oleh biaya operasional militerisasi dan sistem penjara. Perawatan CECOT dan fasilitas lainnya diperkirakan menelan biaya hampir US$ 200 juta per tahun, sebuah beban besar bagi anggaran negara yang telah memiliki rasio utang tinggi. Untuk menutupi biaya ini, Bukele mengeksplorasi sumber pendapatan non-tradisional, termasuk kesepakatan kontroversial dengan pemerintahan Trump di Amerika Serikat untuk menampung pendeportasi asing di CECOT dengan kompensasi US$ 20.000 per tahanan per tahun.

Erosi Demokrasi dan Konsolidasi Kekuasaan Absolut

Keberhasilan kebijakan keamanan telah memberikan Presiden Bukele modal politik yang tidak tertandingi, dengan tingkat persetujuan publik yang konsisten di atas 85-90%. Popularitas ini digunakan untuk melakukan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai “pembersihan institusional.” Setelah memenangkan mayoritas super di Majelis Legislatif pada tahun 2021, partai Bukele memecat hakim-hakim Mahkamah Agung yang vokal dan Jaksa Agung, mengganti mereka dengan loyalis yang kemudian memuluskan langkahnya untuk mencalonkan diri kembali pada tahun 2024, meskipun ada larangan konstitusional yang jelas.

Pada tahun 2025 dan awal 2026, konsolidasi kekuasaan ini semakin dalam melalui ratifikasi amandemen konstitusi yang memungkinkan perubahan hukum dasar tanpa perlu persetujuan dari dua badan legislatif berturut-turut. Selain itu, penerapan “Undang-Undang Agen Asing” yang mengenakan pajak 30% pada dana internasional untuk LSM telah melumpuhkan banyak organisasi sipil yang bertugas mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Tekanan terhadap media independen seperti El Faro—yang terpaksa memindahkan operasionalnya ke Kosta Rika—menunjukkan bahwa harga dari “ketenangan jalanan” adalah hilangnya ruang untuk disonansi dan kritik publik.

Resonansi Regional: Ekspor “Model Bukele” ke Amerika Latin

Fenomena El Salvador tidak berhenti di perbatasannya. Keberhasilan menurunkan angka kriminalitas secara drastis telah menginspirasi apa yang disebut sebagai “efek Bukele” di seluruh Amerika Latin. Di Ekuador, Presiden Daniel Noboa telah meresmikan “Cárcel del Encuentro,” sebuah penjara keamanan maksimum yang secara eksplisit meniru arsitektur dan filosofi isolasi CECOT untuk memerangi kartel narkoba transnasional. Noboa bahkan mengadopsi gaya komunikasi Bukele di media sosial, mengunggah foto-foto pemimpin geng yang dicukur gundul dan diborgol sebagai simbol pemulihan otoritas negara.

Di Argentina, Menteri Keamanan Patricia Bullrich telah menjalin aliansi strategis dengan El Salvador, menandatangani perjanjian kerja sama untuk mempelajari strategi operasional CECOT guna diterapkan dalam menghadapi kekerasan geng di kota-kota seperti Rosario. Meskipun demikian, para ahli hukum internasional memperingatkan bahwa replikasi model ini di negara-negara dengan struktur federal atau tradisi demokrasi yang lebih tua akan menghadapi hambatan hukum dan sosial yang lebih besar dibandingkan di El Salvador yang relatif kecil dan tersentralisasi.

Tantangan Keberlanjutan dan Strategi Keluar

Pertanyaan besar yang dihadapi El Salvador pada tahun 2026 adalah keberlanjutan dari model keamanan ini. Dengan hampir 100.000 orang di penjara dan sistem peradilan yang lumpuh di bawah beban kasus yang begitu masif, negara ini menghadapi risiko ledakan internal jika tidak ada “strategi keluar” yang jelas dari Régimen de Excepción. Hingga saat ini, belum ada rencana nyata untuk mengintegrasikan kembali puluhan ribu orang yang ditangkap, atau untuk membedakan secara efektif antara anggota geng aktif dan warga yang terjebak dalam jaring penangkapan massal tanpa bukti.

Selain itu, risiko kembalinya kekerasan jika struktur geng yang tersisa berorganisasi kembali di dalam penjara atau di luar negeri tetap nyata. Laporan menunjukkan bahwa meskipun kontrol teritorial geng telah hancur, ribuan anggota geng diperkirakan telah melarikan diri ke Meksiko atau Guatemala, di mana mereka mungkin membangun kembali kekuatan kriminal mereka. Tanpa reformasi struktural yang menyentuh akar penyebab kriminalitas—seperti ketimpangan ekonomi dan kurangnya pendidikan bagi kaum muda—keamanan yang dicapai melalui penahanan massal mungkin hanya akan menjadi “perdamaian sementara” yang membutuhkan represi terus-menerus untuk dipertahankan.

Analisis ini menyimpulkan bahwa El Salvador telah membayar harga yang sangat mahal untuk ketenangan jalanannya. Kebebasan sipil dan integritas institusional telah dikorbankan demi efisiensi keamanan jangka pendek. Meskipun warga saat ini menikmati kebebasan fisik yang belum pernah ada sebelumnya dari teror geng, mereka sekarang hidup di bawah bayang-bayang negara yang memiliki kekuasaan absolut untuk mencabut kebebasan tersebut kapan saja tanpa prosedur hukum yang semestinya. Eksperimen Bukele tetap menjadi tantangan moral dan politis bagi tatanan internasional: sejauh mana sebuah masyarakat bersedia menyerahkan hak asasi manusianya demi janji keamanan fisik yang stabil? Di El Salvador, jawabannya tampaknya telah diberikan oleh mayoritas rakyat, namun konsekuensi jangka panjang bagi masa depan demokrasi negara itu masih harus dilihat dalam dekade-dekade mendatang.