Skor Kebaikan Digital: Ketika Perilaku Sehari-hari Menjadi Mata Uang Sosial di China

Penerapan Sistem Kredit Sosial (SKS) di Republik Rakyat China merupakan salah satu transformasi tata kelola paling radikal di era digital, di mana kepercayaan publik tidak lagi sekadar konsep moral, melainkan infrastruktur teknologi yang terukur. Sejak dikonseptualisasikan secara sistematis pada awal milenium kedua, sistem ini telah berevolusi dari mekanisme penilaian kredit finansial yang sederhana menjadi kerangka kerja regulasi multidimensional yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Analisis mendalam hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa sistem ini bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan pilar utama dalam strategi China untuk menciptakan pasar nasional yang bersatu dan masyarakat yang diatur oleh kepatuhan algoritmik.

Genealogi Kepercayaan: Dari Konfusianisme ke Arsitektur Big Data

Akar filosofis dari Sistem Kredit Sosial dapat ditelusuri kembali ke ajaran Konfusius (551-479 SM), yang menekankan pentingnya kontribusi individu terhadap harmoni masyarakat melalui karakter moral yang baik. Konsep xinyong (信用), yang sering diterjemahkan sebagai kepercayaan atau kredibilitas, telah lama menjadi landasan interaksi sosial di China. Namun, dalam konteks modern, pemerintah China telah mereformasi konsep tradisional ini menjadi instrumen negara untuk mengatasi krisis kepercayaan yang muncul akibat transisi ekonomi yang sangat cepat.

Pada akhir 1990-an, China menghadapi tantangan besar berupa penipuan finansial, kegagalan pembayaran utang, dan pelanggaran hukum yang meluas di pasar yang baru berkembang. Upaya awal dimulai pada tahun 1999 ketika pengusaha Huang Wenyun mengajukan laporan mengenai pentingnya manajemen kredit nasional kepada Perdana Menteri Zhu Rongji. Hal ini memicu penelitian oleh Akademi Ilmu Sosial China yang menghasilkan teks “Sistem Manajemen Kredit Nasional” pada tahun 2000, yang terinspirasi oleh sistem kredit Barat seperti FICO dan Equifax, namun dengan ambisi yang lebih luas untuk mencakup integritas sosial.

Perkembangan sistem ini secara formal diakui dalam “Garis Besar Perencanaan Pembangunan Sistem Kredit Sosial (2014-2020)”. Dokumen tersebut menetapkan visi untuk membangun sistem yang mencakup empat pilar utama: kredibilitas finansial, integritas yudisial, kepercayaan komersial, dan integritas pemerintah. Hingga tahun 2026, sistem ini telah bertransformasi dari pengumpulan data manual menjadi ekosistem big data yang terintegrasi secara nasional.

Evolusi Pilar Sistem Kredit Sosial

Revolusi Kebijakan 2025: Pedoman 23 Langkah dan Penyatuan Pasar

Pada 31 Maret 2025, Komite Sentral Partai Komunis dan Dewan Negara merilis pedoman baru yang menandai fase kematangan sistem ini. Pedoman ini berisi 23 langkah yang dirancang untuk mengintegrasikan sistem kredit sosial ke dalam seluruh aspek pembangunan ekonomi berkualitas tinggi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini terjadi dan membangun “Pasar Nasional yang Bersatu” melalui aturan kredit yang seragam di seluruh negeri.

Pedoman 2025 memberikan penekanan khusus pada prinsip “data tersedia namun tidak terlihat” (making data available but not visible), yang mengisyaratkan penggunaan teknologi canggih seperti blockchain untuk menjamin keamanan data dan privasi sambil tetap memungkinkan otoritas melakukan penilaian risiko. Reformasi ini juga memperkenalkan daftar nasional tindakan hukuman dasar untuk ketidakterpercayaan, yang memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memiliki basis hukum yang jelas dan proporsional dengan tingkat pelanggarannya.

Analisis 23 Langkah Strategis Pedoman 2025

Infrastruktur Teknis: NCISP, AI, dan Internet ID Nasional

Di balik narasi politik, Sistem Kredit Sosial dijalankan oleh jaringan data terintegrasi yang menghubungkan berbagai lembaga pemerintah, pengadilan, dan sektor swasta. Jantung dari sistem ini adalah Platform Berbagi Informasi Kredit Nasional (NCISP) yang dikelola oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC). Hingga tahun 2025, platform ini telah mengumpulkan lebih dari 80,7 miliar catatan kredit dari sekitar 180 juta entitas bisnis.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) menjadi sangat krusial dalam menganalisis data dalam jumlah masif tersebut untuk mendeteksi anomali, melakukan penilaian risiko otomatis, dan menentukan skor kepatuhan korporat. Selain itu, integrasi dengan sistem CCTV yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah memungkinkan pengumpulan data perilaku secara real-time di ruang publik, seperti pelanggaran lalu lintas atau kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Sebuah perkembangan penting pada September 2025 adalah pengenalan sistem Identitas Internet Nasional (Internet ID). Sistem ini menghubungkan biometric wajah dan data kependudukan ke dalam satu identitas digital unik yang digunakan untuk mengakses layanan publik dan aplikasi sosial. Dengan adanya Internet ID, perilaku warga di dunia digital—termasuk apa yang mereka unggah di media sosial—dapat langsung ditautkan ke catatan kredit sosial mereka, yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan moderasi konten dan kontrol perilaku online.

Kredit Sosial Korporat (CSCS): Jantung Ekonomi China 2026

Hingga tahun 2026, fokus utama sistem ini telah bergeser dari pengawasan individu ke Sistem Kredit Sosial Korporat (CSCS). CSCS bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan infrastruktur tata kelola bernilai triliunan dolar yang membentuk cara pembiayaan, perdagangan, dan regulasi dilakukan di dalam dan di luar China. Setiap bisnis yang terdaftar di China, termasuk perusahaan asing, diberikan kode kredit sosial tunggal yang mengintegrasikan berbagai catatan kepatuhan.

Sistem ini memiliki dampak ekonomi yang sangat nyata. Hingga awal 2026, lembaga keuangan di China telah menyalurkan total ¥37,3 triliun dalam bentuk pinjaman melalui platform layanan kredit nasional, di mana sekitar ¥9,4 triliun di antaranya adalah pinjaman kredit murni yang diberikan tanpa jaminan fisik, melainkan berdasarkan skor kepercayaan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa “kepercayaan” telah benar-benar dikonversi menjadi modal finansial yang likuid di pasar China.

Struktur Penilaian Kredit Korporat

Penelitian menunjukkan bahwa CSCS juga digunakan untuk mendorong loyalitas politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik atau yang aktif berpartisipasi dalam program-program yang disetujui negara—seperti donasi ke lembaga yang ditunjuk partai—cenderung mendapatkan skor yang lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa CSCS berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan perilaku sektor swasta dengan prioritas kebijakan strategis Partai Komunis China.

Laboratorium Perilaku: Pilot Proyek Lokal di Meritown dan Rongcheng

Meskipun unifikasi nasional sedang berjalan, pilot proyek lokal tetap menjadi laboratorium penting bagi kontrol sosial di tingkat akar rumput. Kota Rongcheng di Provinsi Shandong sering disebut sebagai model sukses pertama, di mana setiap warga diberi skor awal 1.000 poin yang diklasifikasikan dari level AAA hingga D. Poin dapat bertambah melalui tindakan seperti mendonorkan darah atau merawat lansia, sementara poin akan dikurangi akibat pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau tidak membayar utang tepat waktu.

Di Meritown, sebuah kota model lainnya, sistem penilaian mencakup 389 aturan yang sangat spesifik. Data dikumpulkan dari berbagai instansi seperti polisi lalu lintas dan bank, serta laporan dari komite perumahan mengenai perilaku sehari-hari seperti cara membuang sampah. Warga dengan skor tinggi (AAA) menikmati fasilitas seperti diskon tagihan pemanas ruangan dan prioritas dalam pendaftaran sekolah, sementara warga dengan skor rendah (Level D) menghadapi pengawasan ketat dari kepolisian dan pembatasan akses ke dukungan pemerintah.

Analisis terhadap data di Meritown menunjukkan adanya kesenjangan dampak sosial. Pekerja pemerintah seringkali lebih mudah mencapai skor tinggi karena memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan poin penghargaan, sementara penduduk pedesaan menghadapi persentase penalti yang lebih tinggi (28%) dibandingkan penduduk perkotaan (12%) karena keterbatasan akses terhadap peluang penghargaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kredit sosial secara tidak sengaja dapat memperlebar ketimpangan sosial yang sudah ada.

Daftar Hitam Yudisial (Shixin): Konsekuensi dan Kontroversi

Instrumen paling ditakuti dalam Sistem Kredit Sosial adalah daftar hitam orang-orang yang tidak jujur (shixin) yang dikelola oleh Mahkamah Agung Rakyat. Daftar ini berbeda dari skor moral lokal karena memiliki konsekuensi hukum nasional yang otomatis dan berat. Individu yang masuk dalam daftar ini biasanya adalah mereka yang menolak mematuhi putusan pengadilan, seperti membayar utang atau kompensasi, meskipun memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya.

Dampak Nyata Berada dalam Daftar Hitam Nasional

Hingga tahun 2025, sistem ini telah membatasi pembelian lebih dari 17,5 juta tiket pesawat dan 5,4 juta tiket kereta api cepat. Salah satu kasus yang menonjol adalah Zheng Lingbin, seorang eksekutif yang didenda akibat manipulasi pasar saham dan kemudian dilarang membeli tiket pesawat, yang secara efektif melumpuhkan kemampuan operasional bisnisnya. Kritikus seperti Jeremy Daum berpendapat bahwa meskipun tujuan awalnya adalah penegakan hukum, mekanisme ini seringkali beroperasi di luar batas-batas keadilan prosedural tradisional, di mana sanksi yang diberikan tidak selalu berkaitan langsung dengan pelanggaran aslinya.

Mekanisme Perbaikan Kredit: Paradoks Pengampunan Algoritmik

Menyadari bahwa sistem hukuman yang kaku dapat melumpuhkan ekonomi, pemerintah China mulai memperkenalkan mekanisme perbaikan kredit (credit repair) yang lebih formal mulai tahun 2025. Langkah ini merupakan respons terhadap banyaknya individu dan perusahaan yang terpuruk akibat dampak ekonomi pandemi dan lockdown, di mana banyak kegagalan pembayaran utang terjadi di luar kendali mereka.

Pada 22 Desember 2025, People’s Bank of China mengeluarkan kebijakan perbaikan kredit satu kali (one-off credit repair policy). Kebijakan ini memungkinkan individu dengan tunggakan kurang dari ¥10.000 yang terjadi antara tahun 2020 hingga 2025 untuk dihapus catatan negatifnya jika mereka melunasi seluruh kewajibannya sebelum 31 Maret 2026. Sistem ini bersifat otomatis (“tanpa aplikasi”) bagi mereka yang memenuhi syarat, yang menunjukkan integrasi teknologi yang sangat efisien dalam proses pembersihan data.

Bagi perusahaan, perbaikan kredit memerlukan tindakan proaktif, seperti pemenuhan kewajiban administratif, penghilangan dampak berbahaya dari pelanggaran, dan komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran serius lagi dalam periode tertentu. Proses ini memberikan insentif bagi entitas untuk kembali patuh, namun di sisi lain, hal ini juga memperkuat kontrol negara karena proses “pengampunan” sepenuhnya berada dalam otoritas algoritma dan birokrasi yang dikelola pusat.

Perdebatan Global: Antara Efisiensi Tata Kelola dan “Black Mirror”

Sistem Kredit Sosial China telah menjadi subjek perdebatan intens di kancah internasional, seringkali digambarkan sebagai perwujudan distopia gaya “Black Mirror” di mana setiap langkah warga dipantau dan dinilai. Analisis media Barat cenderung menonjolkan aspek pengawasan mikro terhadap perilaku sosial, sementara media domestik China lebih menekankan pada peningkatan efisiensi ekonomi dan keamanan publik.

Perbandingan Narasi Media Mengenai Sistem Kredit Sosial

Beberapa akademisi menyebut fenomena ini sebagai “Techno-orientalism,” di mana ketakutan Barat terhadap kebangkitan teknologi Asia diproyeksikan ke dalam narasi distopia yang seringkali melebih-lebihkan realitas fragmentasi sistem di lapangan. Meskipun demikian, fakta bahwa sistem ini memberikan otoritas yang sangat besar kepada negara untuk mendefinisikan “kepercayaan” melalui algoritma tetap menjadi perhatian serius bagi para pembela hak asasi manusia.

Implikasi Hak Asasi Manusia dan Privasi: Analisis Kritis

Organisasi internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International terus memperingatkan bahwa Sistem Kredit Sosial memperdalam represi di China. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, upaya sentralisasi kontrol telah menyebabkan peningkatan penggunaan data untuk menargetkan kritikus pemerintah, pembela hak asasi manusia, dan kelompok minoritas.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah “technological solutionism,” di mana pemerintah menggunakan aplikasi dan skor untuk memberikan solusi teknis terhadap masalah sosial yang bersifat politis. Misalnya, penggunaan aplikasi untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam membayar upah buruh migran seringkali mengaburkan akar penyebab masalah, yaitu kurangnya perlindungan hukum yang independen bagi pekerja. Selain itu, penggabungan data antara aktivitas online (via Internet ID) dan status kredit sosial menciptakan efek pembekuan (chilling effect) terhadap kebebasan berekspresi, di mana warga akan secara otomatis melakukan sensor mandiri agar tidak kehilangan akses ke fasilitas publik.

Studi Komparatif: Sistem China vs SLIK OJK Indonesia

Meskipun Sistem Kredit Sosial China unik dalam skalanya, konsep penilaian kredibilitas bukan hal asing bagi sistem global. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Namun, terdapat perbedaan fundamental dalam cakupan, mekanisme, dan konsekuensi sosial antara kedua sistem ini.

Perbandingan Karakteristik SLIK OJK (Indonesia) vs SKS (China)

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sementara sistem Indonesia murni bersifat ekonomi dan sukarela (dalam konteks pengajuan kredit), sistem China bersifat administratif-politik dan seringkali wajib, dengan konsekuensi yang menembus batas-batas ekonomi masuk ke dalam ruang hak sipil dasar.

Kesimpulan: Masa Depan Tata Kelola Algoritmik Nasional

Hingga tahun 2026, Sistem Kredit Sosial China telah mengukuhkan dirinya sebagai infrastruktur tata kelola paling canggih di dunia, yang secara efektif mengubah perilaku warga dan perusahaan menjadi data yang dapat dikomputasi. Melalui integrasi big data, AI, dan sistem identitas digital terpusat, China sedang membangun model kedaulatan digital baru di mana negara bertindak sebagai penentu tunggal nilai sosial dan ekonomi individu.

Reformasi tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem ini sedang diarahkan menuju efisiensi pasar yang lebih tinggi dan penegakan hukum yang lebih tertib, namun tanpa mengorbankan kontrol ideologis Partai Komunis. Keberhasilan CSCS dalam menyalurkan triliunan yuan kredit berdasarkan skor kepercayaan membuktikan bahwa model ini memiliki nilai pragmatis yang besar bagi stabilitas finansial nasional. Namun, biaya sosial dari sistem ini—berupa hilangnya privasi, risiko stigmatisasi, dan potensi represi digital—tetap menjadi bayang-bayang besar yang menghantui masa depan hak asasi manusia di China.

Pada akhirnya, “Skor Kebaikan Digital” di China bukan sekadar alat untuk menghukum penyeberang jalan sembarangan atau debitur nakal; ini adalah blueprint global untuk bentuk baru kekuasaan negara di abad ke-21. Di mana kepatuhan tidak lagi dipaksakan melalui kekerasan fisik semata, melainkan melalui eliminasi sistematis terhadap peluang hidup bagi mereka yang dianggap “tidak layak dipercaya” oleh algoritma negara. Masa depan sistem ini tidak hanya akan menentukan nasib 1,4 miliar warga China, tetapi juga kemungkinan besar akan menjadi model ekspor bagi rezim otoriter lainnya yang ingin menggabungkan kemajuan teknologi dengan kontrol sosial absolut.