Mengenal Konflik India-Pakistan

Konflik antara India dan Pakistan adalah salah satu perseteruan geopolitik yang paling persisten dan berbahaya di dunia modern. Hubungan bilateral mereka telah dibingkai oleh permusuhan sejak kelahiran kedua negara pada tahun 1947. Berakar pada warisan kolonial yang memecah belah dan ideologi nasionalisme yang saling bertentangan, konflik ini telah berevolusi dari serangkaian perang konvensional menjadi pertarungan yang kompleks, ditandai dengan terorisme lintas batas, perlombaan senjata nuklir yang genting, dan persaingan geopolitik yang dipercepat.

Inti dari perseteruan ini adalah sengketa yang belum terselesaikan atas wilayah Jammu dan Kashmir, yang lahir dari kekacauan pembagian India pada tahun 1947. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa meskipun Kashmir tetap menjadi episentrum, konflik ini diperparah oleh berbagai faktor lain, termasuk sengketa sumber daya air yang vital, ketidakpercayaan ideologis yang mendalam, dan campur tangan aktor non-negara. Meskipun berbagai perjanjian damai dan upaya mediasi telah dilakukan, sebagian besar gagal karena kurangnya kemauan politik, peran disruptif dari militer dan kelompok militan, serta ketidakmampuan untuk mengatasi akar masalah secara holistik.

Dokumen ini akan mengeksplorasi secara sistematis fondasi historis konflik, menganalisis dinamika multifaktor yang membuatnya terus berlanjut, dan secara kritis mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perdamaian. Tulisan ini akan berargumentasi bahwa pembagian yang tergesa-gesa oleh Britania menciptakan trauma kolektif yang mengabadikan permusuhan, mengapa Kashmir menjadi simbol pertempuran ideologi yang tak terselesaikan, dan bagaimana dinamika nuklir telah mengubah sifat konflik menjadi “perang di bawah ambang batas” yang berisiko tinggi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang bernuansa tentang kompleksitas konflik dan menyoroti tantangan yang harus diatasi untuk mencapai stabilitas di Asia Selatan.

Fondasi Historis Konflik

Warisan Kolonial dan Genesis Pembagian India 1947

Akar konflik India-Pakistan dapat dilacak kembali ke fondasi ideologis yang meletakkan dasar bagi pembagian Kemaharajaan Britania pada tahun 1947. Gagasan utama yang mendorong pembentukan Pakistan adalah Teori Dua Negara, sebuah ideologi nasionalisme keagamaan yang berpendapat bahwa Hindu dan Muslim di anak benua India adalah dua bangsa yang terpisah dan tidak dapat hidup berdampingan dalam satu negara. Teori ini, yang diadopsi dan dipromosikan oleh Liga Muslim Seluruh India di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Jinnah, menegaskan bahwa kedua komunitas memiliki budaya, tradisi, dan cara hidup yang sangat berbeda. Jinnah secara eksplisit menyatakan bahwa menyatukan dua bangsa seperti itu dalam satu negara hanyalah “mimpi”.

Sebaliknya, Kongres Nasional India, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, menganut konsep nasionalisme komposit, di mana Hindu, Muslim, dan komunitas lainnya dapat bersatu sebagai satu bangsa India. Gandhi, seorang pengacara, politisi, dan aktivis hak-hak sipil, adalah penganut non-kekerasan yang gigih dan sangat menentang pembagian. Penolakan Kongres terhadap Teori Dua Negara dan visinya tentang negara sekuler yang menjunjung pluralisme agama dan nasionalisme komposit menjadi landasan ideologis bagi Republik India yang baru.

Proses pembagian itu sendiri, yang mengarah pada pembentukan India dan Pakistan sebagai dua negara yang berpemerintahan sendiri pada tengah malam 14–15 Agustus 1947, didorong oleh kombinasi faktor-faktor geopolitik dan ekonomi. Perdana Menteri Britania, Attlee, mempercepat proses penarikan diri karena kekhawatiran bahwa Britania pascaperang tidak mampu lagi membiayai garnisun kolonial di Asia. Meskipun Gubernur Jenderal Lord Mountbatten awalnya berharap untuk mempertahankan persatuan, ia dengan cepat menyimpulkan bahwa pembagian diperlukan untuk transfer kekuasaan yang cepat. Ironisnya, Mountbatten meyakinkan para pemimpin seperti Abul Kalam Azad bahwa ia akan menjamin “tidak akan ada pertumpahan darah dan kerusuhan”.

Namun, realitasnya sangat berbeda. Pembagian memicu kekerasan komunal yang meluas di seluruh wilayah, terutama di Punjab dan Bengal. Kekerasan ini, yang digambarkan oleh beberapa pihak sebagai genosida retributif, menyebabkan perpindahan massal sekitar 12 juta orang, di mana 6,5 juta Muslim bergerak dari Punjab Timur ke Pakistan, dan 4,7 juta Hindu serta Sikh pindah ke India. Bencana kemanusiaan ini tidak hanya menghasilkan trauma kolektif yang tak tersembuhkan tetapi juga secara efektif mengabadikan hubungan kedua negara dalam narasi permusuhan sejak hari pertama. Kecepatan transfer kekuasaan yang dipaksakan oleh Britania, yang termotivasi oleh alasan ekonomi, dan keyakinan naif bahwa kekerasan dapat dicegah, secara langsung berkontribusi pada skala tragedi yang tak terbayangkan. Trauma ini bukan hanya fakta sejarah; itu adalah variabel psikologis yang terus memengaruhi pengambilan keputusan dan persepsi publik di kedua belah pihak hingga saat ini.

Lahirnya Sengketa Kashmir: “Dosa Asal” Konflik

Sengketa Kashmir, yang merupakan inti dari konflik yang berkelanjutan, muncul dari kekosongan politik yang tercipta setelah penarikan diri Britania. Kashmir adalah sebuah negara kepangeranan yang unik, dengan populasi mayoritas Muslim tetapi diperintah oleh Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu, dari dinasti Dogra. Pada saat Partisi, negara-negara kepangeranan diberi pilihan untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Maharaja Hari Singh awalnya berharap dapat mempertahankan kemerdekaan Kashmir.

Namun, harapan ini terhenti ketika milisi suku Pashtun dari Pakistan, yang didukung oleh elemen-elemen militer Pakistan, melancarkan invasi ke Kashmir pada bulan Oktober 1947. Menghadapi keruntuhan total, Maharaja Hari Singh meminta bantuan militer dari India. India setuju untuk memberikan bantuan, tetapi dengan satu syarat: Kashmir harus secara resmi bergabung dengan Union India. Pada tanggal 26 Oktober 1947, Maharaja menandatangani

Instrument of Accession, sebuah dokumen hukum yang secara efektif menyerahkan kendali pertahanan, urusan luar negeri, dan komunikasi kepada Pemerintah India. Lord Mountbatten, Gubernur Jenderal India, menerima aksesi tersebut sehari setelahnya.

Invasi dan aksesi ini memicu Perang India-Pakistan 1947, yang merupakan perang pertama dari serangkaian konflik bersenjata antara kedua negara atas wilayah tersebut. Perang berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB pada Januari 1949, yang menghasilkan pembentukan Garis Gencatan Senjata, yang kemudian dinamakan  Line of Control (LoC). Sejak saat itu, wilayah bersejarah Kashmir terbagi: India menguasai Jammu, Lembah Kashmir, dan sebagian besar Ladakh; Pakistan mengelola Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan; sementara Tiongkok menguasai wilayah Aksai Chin.

Konflik Kashmir melampaui sengketa teritorial belaka; ini adalah pertempuran ideologis antara dua identitas nasional yang bertentangan. Bagi India, aksesi Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang memilih bergabung dengan negara sekuler, adalah bukti nyata bahwa konsep nasionalismenya yang inklusif dapat menyatukan beragam komunitas. Sebaliknya, bagi Pakistan, kegagalan Kashmir yang mayoritas Muslim untuk bergabung dengan negara yang didirikan berdasarkan Teori Dua Negara merupakan kontradiksi eksistensial. Hal ini menjadikan Kashmir titik fokus dari dua identitas nasional yang berlawanan, di mana masalah hukum (Instrument of Accession) bersinggungan dengan klaim ideologis, demografis, dan historis. Konflik ini, oleh karena itu, tidak dapat diselesaikan hanya dengan demarkasi perbatasan fisik karena masalah akarnya terletak pada kontradiksi identitas yang mendalam.

Motif dan Dinamika Konflik yang Berkelanjutan

Evolusi Konflik Bersenjata Konvensional

Sejak pembagian pada tahun 1947, konflik antara India dan Pakistan telah melalui beberapa fase, dengan perang konvensional menandai eskalasi yang paling signifikan.

Perang India-Pakistan 1965: Pakistan memulai perang ini dengan “Operasi Gibraltar,” sebuah upaya untuk menyusupkan militan ke wilayah Kashmir yang dikelola India dengan harapan memicu pemberontakan bersenjata. Rencana ini, bagaimanapun, gagal, dan perang berakhir dengan kebuntuan militer dan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB dan Uni Soviet. Perang tersebut dianggap sebagai kegagalan strategis dan diplomatik bagi Pakistan.

Perang India-Pakistan 1971 dan Perpecahan Pakistan: Perang ini berbeda dari yang sebelumnya karena tidak berpusat pada sengketa Kashmir. Sebaliknya, konflik ini berasal dari Gerakan Pembebasan Bengali di Pakistan Timur, yang menuntut kemerdekaan dari Pakistan Barat yang otoriter. India memberikan dukungan militer, diplomatik, dan kemanusiaan yang signifikan kepada gerakan tersebut, yang dikenal sebagai Mukti Bahini. Perang ini berujung pada kekalahan telak bagi Pakistan, perpecahan negara, dan pembentukan Bangladesh. Kekalahan ini tidak hanya secara fisik membelah Pakistan tetapi juga mengukuhkan dominasi India sebagai kekuatan regional yang tidak terbantahkan.

Perang Kargil 1999: Setelah dua negara secara terbuka melakukan uji coba nuklir pada tahun 1998, Perang Kargil pecah di sektor Kargil di Kashmir. Pasukan Pakistan menyusup dan menduduki pos-pos militer strategis di sisi LoC yang dikelola India. Perang ini sangat penting karena merupakan salah satu dari sedikit konflik konvensional antara dua negara bersenjata nuklir dalam sejarah modern. Perang Kargil juga menunjukkan paradoks penangkal nuklir: meskipun senjata nuklir berhasil mencegah perang skala penuh, mereka secara ironis menurunkan ambang batas untuk konflik di bawah level konvensional besar-besaran, seperti terorisme dan serangan terbatas. Ini menandakan pergeseran strategi militer dari konfrontasi langsung ke “perang di bawah ambang batas”.

Perlombaan Senjata dan Ancaman Nuklir

Perlombaan senjata nuklir telah secara fundamental mengubah dinamika konflik India-Pakistan, menciptakan keseimbangan penangkal yang genting namun berbahaya. India mengembangkan dan menguji senjata nuklir pertamanya pada tahun 1974, yang bertujuan untuk meningkatkan posisinya sebagai kekuatan regional. Sebagai respons, Pakistan, dengan dukungan dari Tiongkok, memulai program nuklirnya sendiri, yang berhasil dengan uji coba pada tahun 1998. Hal ini menciptakan penangkal timbal balik yang, meskipun mencegah perang skala besar, tidak menghilangkan ancaman.

Doktrin nuklir kedua negara mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan konvensional. India menganut doktrin No-first-Use (NFU), yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menjadi pihak pertama yang menggunakan senjata nuklir dalam konflik. Doktrin nuklir India adalah alat retaliasi yang bertujuan untuk pencegahan. Sebaliknya, Pakistan tidak terikat pada doktrin NFU dan telah mengembangkan senjata nuklir taktis, seperti rudal balistik Nasr (Hatf-9), untuk melawan potensi serangan konvensional besar dari India. Perbedaan doktrin ini menciptakan risiko eskalasi yang unik, di mana serangan konvensional dapat dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi nuklir.

Perlombaan senjata juga telah bergeser ke teknologi modern seperti pesawat nirawak atau drone. Insiden yang terjadi pada Mei 2025 di Jammu, di mana sistem pertahanan udara India mencegat drone dari wilayah Pakistan, menunjukkan bahwa kedua negara sedang menguji kekuatan armada drone mereka. Penggunaan drone dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menyerang target tanpa risiko korban personel atau memicu eskalasi konflik besar, yang mencerminkan upaya untuk menerapkan tekanan militer dalam “perang di bawah ambang batas”.

Perlombaan senjata ini tidak hanya bersifat bilateral. Pakistan secara signifikan meningkatkan ketergantungan pada Tiongkok untuk impor senjata, dengan 82 persen impor senjata Pakistan berasal dari Tiongkok antara 2019-2023. Ketergantungan ini mengintegrasikan persaingan senjata antara India dan Pakistan ke dalam dinamika geopolitik yang lebih luas antara India dan Tiongkok.

Isu Lintas Batas, Terorisme, dan Sumber Daya

Selain konflik konvensional, ketegangan antara India dan Pakistan sering kali dipicu oleh isu-isu lintas batas, terutama terorisme dan sengketa sumber daya. Serangan teroris, seperti serangan Mumbai 2008 oleh Lashkar-e-Taiba dan serangan Pulwama 2019 oleh Jaish-e-Mohammed , telah menjadi katalis utama eskalasi modern. India secara konsisten menuduh Pakistan mendukung “terorisme lintas batas,” yang memungkinkan kelompok-kelompok militan beroperasi dari wilayahnya. Pakistan, di sisi lain, membantah tuduhan ini. Namun, keterlibatan kelompok-kelompok yang berbasis di Pakistan dalam serangan ini secara langsung menghubungkan Islamabad dengan serangan tersebut, meskipun New York Times mempertanyakan sifat hubungan tersebut, mengingat pelaku pengeboman berasal dari Kashmir yang dikelola India.

Isu vital lainnya adalah sengketa air. Meskipun kedua negara menandatangani Indus Waters Treaty (IWT) pada tahun 1960, yang dimediasi oleh Bank Dunia dan secara luas dianggap sebagai salah satu perjanjian pembagian air yang paling langgeng di dunia, perjanjian ini kembali tegang dalam beberapa tahun terakhir. Ketegangan ini terutama terkait dengan proyek-proyek bendungan India di sungai-sungai Indus dan anak-anaknya. Pada Mei 2025, India mengumumkan penangguhan perjanjian tersebut sebagai respons terhadap serangan teroris yang diklaim didukung Pakistan. Kasus IWT menunjukkan bahwa bahkan perjanjian yang paling kuat pun dapat runtuh ketika ketegangan politik mencapai titik kritis, menyoroti kerapuhan kerangka hukum internasional di hadapan krisis geopolitik yang mendalam.

Selain itu, kelompok-kelompok radikal di Pakistan memanfaatkan narasi agama untuk memanipulasi dan merekrut pengikut. Mereka menggunakan konsep apokaliptik seperti “Ghazwatul Hind” (Perang India), yang berasal dari beberapa tradisi Hadis, untuk membingkai konflik sebagai “perang agama” antara Hindu dan Islam. Menurut para ahli, ini adalah “distorsi fakta” yang keji, di mana teks-teks agama dikutip di luar konteks untuk membenarkan kekerasan dan memenuhi agenda politik.

Pencabutan Status Khusus Kashmir (Pasal 370)

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India mencabut Pasal 370 dari konstitusi India, yang telah memberikan status khusus dan otonomi kepada Jammu dan Kashmir sejak tahun 1949. Keputusan ini juga mengubah status Jammu dan Kashmir dari negara bagian menjadi dua wilayah persatuan yang terpisah: Jammu dan Kashmir, serta Ladakh.

Pemerintah India berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengintegrasikan Kashmir sepenuhnya ke dalam Union India, mengakhiri separatisme, memberantas terorisme, dan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi secara khusus menyatakan bahwa pencabutan tersebut menandai “dimulainya era baru” dan akan menghilangkan terorisme. Data pemerintah India mengklaim bahwa pencabutan tersebut telah menyebabkan penurunan signifikan dalam serangan teroris, kematian warga sipil, dan insiden pelemparan batu.

Namun, langkah ini disambut dengan kemarahan oleh Pakistan. Pakistan mengecam keputusan India sebagai tindakan “ilegal” dan “sepihak” yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Sebagai respons, Pakistan segera menurunkan hubungan diplomatik, memanggil kembali Duta Besar Tingginya dari New Delhi, dan mengusir Duta Besar India dari Islamabad. Mereka juga menangguhkan perdagangan dan layanan kereta api antara kedua negara. Pencabutan ini secara signifikan memperburuk hubungan bilateral dan menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir yang dikelola India, di mana saluran komunikasi diputus dan ribuan pasukan tambahan dikerahkan untuk mencegah protes.

Keputusan India untuk mencabut Pasal 370 memiliki tujuan ganda. India tidak hanya berusaha mengintegrasikan Kashmir secara fisik dan administratif tetapi juga berupaya mengubah dinamika konflik secara fundamental. Dengan menghapus status khusus, India secara efektif memposisikan masalah Kashmir sebagai urusan internal semata, secara langsung menolak klaim Pakistan sebagai pihak dalam sengketa internasional dan dengan demikian meniadakan relevansi resolusi PBB masa lalu. Langkah ini dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah Kashmir melalui tindakan sepihak.

Upaya Penyelesaian dan Tantangan Perdamaian

Evaluasi Perjanjian Perdamaian Kunci

Sejak tahun 1947, berbagai perjanjian telah ditandatangani dalam upaya untuk meredakan ketegangan dan mencapai perdamaian abadi. Namun, sejarah menunjukkan pola kegagalan yang berulang.

Deklarasi Tashkent 1966: Ditandatangani setelah Perang 1965, perjanjian ini dimediasi oleh Uni Soviet dan menyerukan penarikan pasukan ke posisi sebelum konflik. Meskipun berhasil dalam mengakhiri permusuhan, perjanjian ini dikritik keras di kedua negara karena dianggap tidak memberikan konsesi yang memadai, terutama tidak adanya pakta “tidak-perang”. Kegagalan ini menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian seringkali tidak sejalan dengan ekspektasi publik yang termobilisasi secara nasionalistik, sehingga merusak kredibilitas pemimpin yang menandatanganinya.

Perjanjian Simla 1972: Ditandatangani setelah kekalahan Pakistan yang memalukan dalam Perang 1971, perjanjian ini menetapkan Line of Control (LoC) sebagai garis demarkasi dan berkomitmen pada prinsip bahwa kedua negara akan menyelesaikan perbedaan mereka melalui negosiasi bilateral tanpa campur tangan pihak ketiga. Meskipun perjanjian ini menciptakan kerangka untuk dialog, perjanjian ini gagal mencegah konflik di masa depan dan seringkali menjadi titik pertentangan, dengan India menekankan sifat bilateralnya dan Pakistan yang masih berusaha menginternasionalisasi isu tersebut.

Deklarasi Lahore 1999: Deklarasi ini merupakan terobosan besar dalam upaya perdamaian, yang bertujuan untuk mengurangi risiko konflik nuklir setelah uji coba atom kedua negara pada tahun 1998. Para pemimpin berkomitmen untuk saling memberi pemberitahuan dini tentang uji coba rudal balistik dan mengurangi risiko penggunaan senjata nuklir yang tidak disengaja. Namun, deklarasi ini gagal total ketika

Perang Kargil pecah hanya beberapa bulan kemudian, menunjukkan bahwa komitmen politik sipil dapat dengan mudah dibatalkan oleh aksi militer.

Kegagalan berulang dari perjanjian damai ini tidak dapat dipahami tanpa mengakui peran militer Pakistan. Dokumen menunjukkan bahwa Perang Kargil secara diam-diam direncanakan dan diorkestrasi oleh Panglima Angkatan Darat saat itu, Jenderal Pervez Musharraf. Setelah perang, Musharraf menggulingkan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang telah menandatangani Deklarasi Lahore, mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada tahun 1999. Peristiwa ini secara jelas menunjukkan bahwa bahkan ketika ada keinginan politik untuk perdamaian di tingkat sipil, doktrin dan otonomi militer Pakistan dapat secara fundamental menyabotase proses perdamaian, yang menjelaskan mengapa dialog bilateral sangat tidak stabil.

Peran Lembaga dan Mediasi Internasional

Mengingat kegagalan berulang dari upaya bilateral, lembaga dan negara-negara internasional telah berulang kali mencoba melakukan mediasi, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas.

Peran PBB: PBB telah terlibat dalam konflik Kashmir sejak tahun 1948, menyerukan gencatan senjata dan pelaksanaan plebisit (pemungutan suara rakyat) untuk menentukan nasib wilayah tersebut. Namun, resolusi-resolusi ini tidak pernah terlaksana, dan peran PBB sejak itu sebagian besar terbatas pada seruan untuk menahan diri maksimal saat ketegangan meningkat. Kekhawatiran utama PBB adalah potensi eskalasi militer antara dua kekuatan nuklir, yang dapat memiliki konsekuensi global.

Upaya Mediasi Eksternal: Negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok sering menawarkan mediasi. AS, misalnya, telah berperan dalam meredam eskalasi konflik, namun juga sering dituduh memiliki agenda geopolitik tersembunyi, seperti membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Sebaliknya, Tiongkok, sebagai sekutu dekat Pakistan dan mitra dalam proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) yang melintasi wilayah yang disengketakan, juga menawarkan mediasi, yang semakin memperumit situasi.

Mediasi internasional menghadapi tantangan fundamental karena strategi yang kontradiktif dari kedua negara. India secara konsisten menolak campur tangan pihak ketiga, bersikeras bahwa Kashmir adalah masalah bilateral yang harus diselesaikan di bawah kerangka Perjanjian Simla. Sebaliknya, Pakistan berupaya menginternasionalisasi isu ini dengan merujuk pada resolusi PBB. Akibatnya, setiap mediasi dari negara-negara seperti AS, Tiongkok, atau Rusia sering dilihat melalui lensa kepentingan geopolitik mereka sendiri, bukan sebagai upaya perdamaian yang netral, sehingga membatasi efektivitasnya.

Kesimpulan

Konflik India-Pakistan adalah sebuah ekosistem rumit yang terus-menerus berevolusi. Berawal dari trauma Partisi 1947 dan kontradiksi ideologis yang melekat dalam pembagian tersebut, konflik ini menemukan ekspresi abadi dalam sengketa Kashmir. Meskipun perang konvensional skala besar telah diredam oleh penangkal nuklir, ketegangan tetap tinggi melalui terorisme lintas batas dan perlombaan senjata modern, termasuk penggunaan teknologi drone. Upaya perdamaian terhalang oleh ketidakpercayaan, campur tangan militer yang bersifat disruptif, dan persaingan geopolitik.

Kegagalan berulang dari perjanjian-perjanjian utama seperti Deklarasi Tashkent, Perjanjian Simla, dan Deklarasi Lahore menunjukkan kerapuhan kerangka kerja yang ada. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakselarasan antara tujuan politik sipil dan agenda strategis militer Pakistan, serta ketidakmampuan untuk mengatasi isu-isu fundamental seperti sengketa teritorial, terorisme, dan narasi yang saling bertentangan. Dinamika nuklir telah menciptakan kondisi paradoks di mana perang total tidak mungkin terjadi, tetapi konflik di bawah ambang batas menjadi lebih mungkin dan berbahaya.

Prospek Perdamaian dan Rekomendasi

Prospek perdamaian permanen masih jauh, tetapi mengelola konflik secara efektif adalah tujuan yang realistis dan penting untuk stabilitas regional. Stabilitas di masa depan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: kemampuan India untuk mengintegrasikan Kashmir secara damai dan adil, kesediaan Pakistan untuk mengendalikan kelompok-kelompok radikal, dan kemampuan kedua negara untuk mengelola risiko eskalasi nuklir.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, mengelola konflik secara efektif dan mengurangi risiko eskalasi adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mencegah bencana dan memastikan keamanan serta kesejahteraan miliaran orang di Asia Selatan.

Lampiran: Tabel & Data Kunci