Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), yang umumnya dikenal sebagai plat nomor, merupakan komponen identitas kendaraan bermotor (Ranmor) yang memiliki fungsi esensial melampaui sekadar penanda visual. TNKB berfungsi sebagai instrumen vital dalam tiga pilar utama administrasi negara: kepolisian, pendapatan negara, dan manajemen transportasi. Dalam konteks keamanan dan penegakan hukum, TNKB memastikan setiap Ranmor yang dioperasikan di jalan memiliki identifikasi resmi, sebuah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Fungsi utama TNKB adalah menyediakan data yang mendukung perencanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang jalan, sarana prasarana, dan pengembangan industri teknologi lalu lintas. Lebih jauh, data TNKB mendukung pengendalian jumlah dan operasional Ranmor serta pengawasan Ranmor yang beroperasi di jalan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan TNKB dianggap serius, karena TNKB diperlakukan sebagai dokumen identitas yang memiliki implikasi hukum dan fiskal yang mendalam.
Kerangka Acuan Hukum: Dari UU LLAJ hingga Perpol
Landasan hukum mengenai kewajiban penggunaan TNKB bersumber dari Pasal 68 UU LLAJ, yang mewajibkan setiap Ranmor dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan TNKB. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500.000.
Regulasi teknis operasional, struktur, dan spesifikasi TNKB secara rinci diatur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Perpol ini menjadi rujukan utama dalam memahami struktur dan perubahan TNKB di masa kini.
Penting untuk dipahami bahwa sistem TNKB berada di bawah yurisdiksi Polri, namun memiliki potensi implikasi hukum ganda. Selain sanksi lalu lintas, jika terbukti terjadi pemalsuan TNKB atau penggunaan plat palsu, pelaku dapat dijerat Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun. Status hukum TNKB sebagai identitas terdaftar yang wajib autentik menegaskan bahwa sistem penomoran ini memiliki bobot hukum yang setara dengan dokumen registrasi penting lainnya.
Sejarah dan Evolusi Penomoran Kendaraan di Indonesia
Asal-Usul Penomoran di Era Kolonial (British and Dutch East Indies Administration)
Sistem kode huruf awal TNKB Indonesia memiliki akar historis yang kuat, diyakini berasal dari masa pendudukan sementara Inggris (British Administration) di Jawa pada awal abad ke-19, khususnya di bawah kepemimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Konon, kode huruf A hingga Z dialokasikan berdasarkan unit kavaleri militer yang ditugaskan untuk mengamankan wilayah administratif tertentu.
Implikasi dari warisan historis ini terlihat dari pola kode wilayah yang tidak selalu berurutan secara geografis. Misalnya, plat B untuk Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) dan plat A untuk Banten/Serang berada di wilayah yang berdekatan, sementara plat D (Bandung) terletak terpisah. Pola ini merupakan warisan ad hoc dari pembagian militer dan administrasi di masa lampau yang kemudian dipertahankan sebagai sistem identifikasi wilayah baku. Meskipun sistem huruf utama diwarisi dari Inggris, beberapa kode, seperti DD untuk Sulawesi Selatan, secara spesifik disebut sebagai warisan dari administrasi Belanda.
Perkembangan Sistem Penomoran Pasca-Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan, sistem kode huruf dipertahankan dan diperluas. Seiring dengan pembentukan dan pemekaran provinsi baru, kode TNKB secara bertahap diperbaharui atau ditambahkan untuk mencakup seluruh wilayah negara.
Contoh perluasan regional mencakup wilayah di luar Jawa:
- Sumatera Utara menggunakan kode BK.
- Di Jawa Timur, kode terbagi menjadi AG (Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, Nganjuk) , N (Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang) , dan P (Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember).
- Di Kalimantan, kode meliputi KB (Kalimantan Barat), DA (Kalimantan Selatan), KH (Kalimantan Tengah), KT (Kalimantan Timur), dan KU (Kalimantan Utara).
- Di Sulawesi, kode bervariasi dari DD (Sulawesi Selatan), DC (Sulawesi Barat), DN (Sulawesi Tengah), DT (Sulawesi Tenggara), DM (Gorontalo), hingga DB dan DL untuk Sulawesi Utara Daratan dan Kepulauan.
Evolusi ini menunjukkan bahwa sistem TNKB bertindak sebagai peta administratif historis yang dinamis, terus disesuaikan melalui regulasi kepolisian untuk mengakomodasi pembagian wilayah administratif yang semakin rinci.
Anatomi Struktural TNKB: Makna dan Interpretasi Kode
Struktur Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) diatur dalam Pasal 6 Perpol 7/2021, yang terdiri dari tiga komponen utama yang ditulis berurutan: Kode Wilayah/Registrasi, Nomor Urut Registrasi, dan Seri Huruf.
Komponen Dasar Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB)
Kode Wilayah/Registrasi (Huruf Awal)
Huruf pertama pada TNKB merupakan kode kota atau wilayah pendaftaran Ranmor. Kode ini diterbitkan berdasarkan wilayah registrasi Ranmor, membedakan kendaraan berdasarkan asal provinsi atau regional Regidentnya. Sebagai contoh, kode B menunjukkan pendaftaran di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sedangkan kode DB menunjukkan wilayah Sulawesi Utara Daratan.
Nomor Urut Registrasi (Angka Tengah)
Nomor urut registrasi adalah bagian tengah dari TNKB, yang wajib terdiri dari minimal satu hingga maksimal empat angka. Nomor ini memiliki fungsi krusial, yaitu mengalokasikan identifikasi berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Alokasi angka ini sangat ketat dan menjadi filter penting dalam sistem administrasi kendaraan.
Seri Huruf (Kode Belakang)
Seri huruf terletak setelah nomor urut registrasi dan dapat terdiri dari tanpa huruf (blank), satu huruf, dua huruf, atau lebih dari dua huruf, dengan penentuan dan penambahan huruf yang lebih dari dua harus disetujui oleh Kepala Korlantas Polri dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.
Seri huruf memiliki fungsi ganda yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan kapasitas penomoran:
- Identifikasi Sub-Wilayah: Seri huruf membedakan pendaftaran di tingkat kabupaten/kota dalam satu kode wilayah utama. Contohnya, di Daerah Istimewa Yogyakarta (plat AB), kode belakang A, F, H, I, dan S dialokasikan untuk Kota Yogyakarta, sementara kode B, G, J, K, dan T dialokasikan untuk Kabupaten Bantul. Demikian pula di Jakarta (plat B), S** digunakan untuk Jakarta Selatan, dan T** untuk Jakarta Timur.
- Identifikasi Golongan Kendaraan (Seri Alokasi): Khusus di beberapa wilayah padat seperti Jakarta, huruf kedua setelah angka (atau huruf kedua dalam seri huruf) dapat menggambarkan jenis atau golongan kendaraan spesifik. Misalnya, kode A digunakan untuk Sedan/Pick Up, D untuk Truk, F untuk Minibus/Hatchback/City Car, dan J untuk Jip/SUV.
Struktur koding ganda ini merupakan mekanisme administrasi yang efisien. Dengan keterbatasan maksimal empat angka, sistem TNKB harus memanfaatkan kode huruf belakang untuk dua tujuan sekaligus: memperluas kapasitas nomor seri setelah mencapai 9999 dan menyediakan filter administratif yang lebih rinci, baik secara geografis mikro (sub-wilayah) maupun fungsional (jenis kendaraan).
Klasifikasi Fungsional: Alokasi Angka Berdasarkan Jenis Kendaraan
Sesuai ketentuan, Nomor Urut Registrasi (Angka Tengah) secara spesifik membagi alokasi blok angka berdasarkan golongan Ranmor. Pembagian ini menunjukkan logistik internal yang ketat dalam sistem penomoran:
Tabel 1: Alokasi Nomor Urut Registrasi (Angka Tengah) Berdasarkan Jenis Kendaraan
| No. | Nomor Urut Registrasi (Blok Angka) | Jenis Kendaraan Bermotor |
| 1 | 1 s.d. 1999 | Mobil Penumpang (Kendaraan Pribadi) |
| 2 | 2000 s.d. 6999 | Sepeda Motor |
| 3 | 7000 s.d. 7999 | Mobil Bus |
| 4 | 8000 s.d. 8999 | Truk Barang (Mobil Barang) |
| 5 | 9000 s.d. 9999 | Kendaraan Khusus (Ambulans, Pemadam, dll.) |
Export to Sheets
Kode TNKB Berdasarkan Wilayah Administrasi (Kode Utama)
Kode wilayah TNKB (huruf pertama) berfungsi sebagai identifikasi utama asal Ranmor. Penetapan kode ini didasarkan pada wilayah registrasi Ranmor sesuai Perpol 7/2021. Berikut adalah daftar kode utama TNKB berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia:
| Wilayah Regional | Kode TNKB | Wilayah Administrasi Utama (Contoh Kota/Kabupaten) | Sumber |
| Jawa | A | Banten (Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, Lebak) | |
| Jawa | B | DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) | |
| Jawa | D | Jawa Barat (Bandung, Cimahi, dsb) | |
| Jawa | E | Jawa Barat (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) | |
| Jawa | F | Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cianjur) | |
| Jawa | T | Jawa Barat (Purwakarta, Karawang, Subang) | |
| Jawa | G | Jawa Tengah (Brebes, Pemalang, Batang, Tegal, Pekalongan) | |
| Jawa | H | Jawa Tengah (Semarang, Salatiga, Kendal, Demak, Grobogan) | |
| Jawa | K | Jawa Tengah (Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora) | |
| Jawa | R | Jawa Tengah (Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara) | |
| Jawa | AA | Jawa Tengah (Kedu: Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen) | |
| Jawa | AD | Jawa Tengah (Solo/Surakarta, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen) | |
| Jawa | AB | D.I. Yogyakarta (Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul) | |
| Jawa | L | Jawa Timur (Surabaya) | |
| Jawa | M | Jawa Timur (Madura: Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bangkalan) | |
| Jawa | N | Jawa Timur (Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang) | |
| Jawa | P | Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember) | |
| Jawa | S | Jawa Timur (Bojonegoro, Tuban, Lamongan) | |
| Jawa | W | Jawa Timur (Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang) | |
| Jawa | AG | Jawa Timur (Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, Nganjuk) | |
| Sumatera | BL | Aceh | |
| Sumatera | BK | Sumatera Utara (Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Langkat) | |
| Sumatera | BB | Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli) | |
| Sumatera | BA | Sumatera Barat (Padang, Bukittinggi, dsb.) | |
| Sumatera | BM | Riau | |
| Sumatera | BP | Kepulauan Riau (Tanjungpinang, Anambas, Batam) | |
| Sumatera | BH | Jambi | |
| Sumatera | BG | Sumatera Selatan (Palembang, Lubuk Linggau, dsb.) | |
| Sumatera | BN | Bangka Belitung | |
| Sumatera | BE | Lampung (Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji) | |
| Sumatera | BD | Bengkulu | |
| Kalimantan | KB | Kalimantan Barat | |
| Kalimantan | KH | Kalimantan Tengah | |
| Kalimantan | DA | Kalimantan Selatan | |
| Kalimantan | KT | Kalimantan Timur | |
| Kalimantan | KU | Kalimantan Utara (Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung) | |
| Sulawesi | DC | Sulawesi Barat | |
| Sulawesi | DD | Sulawesi Selatan | |
| Sulawesi | DN | Sulawesi Tengah | |
| Sulawesi | DT | Sulawesi Tenggara | |
| Sulawesi | DM | Gorontalo (Kota Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo) | |
| Sulawesi | DB | Sulawesi Utara Daratan (Manado, Bitung, Minahasa, Bolaang Mongondow) | |
| Sulawesi | DL | Sulawesi Utara Kepulauan (Talaud, Sangihe, Sitaro) | |
| Bali & Nusa Tenggara | DK | Bali | |
| Bali & Nusa Tenggara | DR | Nusa Tenggara Barat (NTB) | |
| Bali & Nusa Tenggara | DH | Nusa Tenggara Timur (NTT) | |
| Maluku & Papua | DE | Maluku | |
| Maluku & Papua | DG | Maluku Utara | |
| Maluku & Papua | PA | Papua | |
| Maluku & Papua | PB | Papua Barat |
TNKB Khusus dan Registrasi Pilihan
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB Pilihan / Plat Cantik)
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB Pilihan) adalah fasilitas yang memungkinkan pemilik Ranmor memilih kombinasi angka dan huruf khusus, yang dikenal publik sebagai “plat cantik.” Ketentuan ini diatur sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memiliki tarif yang signifikan, tergantung pada jumlah angka yang dipilih dan keberadaan seri huruf di belakangnya.
Tarif PNBP untuk NRKB Pilihan sangat mahal. Sebagai contoh, untuk kombinasi 1 (satu) angka tanpa huruf belakang (blank) dikenakan biaya Rp 20 juta. Sementara itu, untuk kombinasi 4 (empat) angka dengan huruf di belakang angka, tarifnya adalah Rp 7,5 juta. Penerapan tarif ini berfungsi sebagai mekanisme resmi negara untuk mengkomodifikasi keinginan personalisasi identitas kendaraan, menjadikannya sumber pendapatan negara yang penting.
NRKB Pilihan memiliki masa berlaku terbatas selama 5 (lima) tahun, sejalan dengan masa berlaku STNK. Jika pemilik tidak melakukan perpanjangan, NRKB tersebut akan diubah kembali menjadi Nomor Urut Registrasi reguler sesuai dengan sistem Regident Ranmor. Perubahan pada dokumen resmi (BPKB, STNK, dan TNKB) akan dilakukan saat pemilik melaksanakan proses Regident Ranmor berikutnya.
TNKB Kendaraan Dinas Pemerintah dan Pejabat Negara
Kendaraan dinas pemerintah menggunakan kode khusus yang dibedakan secara visual. TNKB untuk kendaraan instansi pemerintah memiliki warna dasar Merah dengan tulisan berwarna Putih. Selain itu, terdapat kode registrasi khusus untuk pejabat negara tertinggi, mulai dari RI 1 (Presiden) hingga RI 100, yang berfungsi sebagai penanda simbolis.
Penggunaan TNKB dinas diatur secara ketat, dengan penekanan bahwa kendaraan dinas BUKAN untuk kepentingan pribadi, dan pengawasannya menjadi bagian dari upaya pengendalian operasional Ranmor yang didanai oleh negara. Penggunaan kode warna Merah/Putih adalah sinyal visual yang memungkinkan kontrol sosial dan administrasi, namun penggunaan plat palsu atau penyalahgunaan TNKB dinas tetap menjadi pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum.
Masa Kini: Regulasi TNKB Terbaru dan Implikasi Modernisasi
Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021: Pilar Regulasi Modern
Perpol No. 7 Tahun 2021 merupakan kerangka hukum utama terkini yang mengatur seluruh proses Registrasi dan Identifikasi (Regident) Ranmor, mulai dari persyaratan mutasi Ranmor antar wilayah, perubahan data BPKB, hingga format NRKB. Regulasi ini mencerminkan upaya Polri untuk memodernisasi sistem registrasi, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Perubahan Fundamental: Transisi Warna TNKB (Plat Putih)
Perubahan paling signifikan dalam sistem TNKB Indonesia adalah transisi warna dasar pelat untuk Ranmor pribadi, dari yang semula hitam dengan tulisan putih, menjadi putih dengan tulisan hitam. Penerapan ini dimulai secara bertahap sejak pertengahan Juni 2022.
Tujuan utama perubahan ini bersifat teknis dan fungsional, yaitu untuk mengoptimalkan pembacaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor oleh kamera tilang elektronik (ETLE/ANPR). Kamera sering mengalami kesulitan mendeteksi plat hitam-putih, terutama dalam kondisi minim cahaya atau pada malam hari, sehingga transisi ke warna putih-hitam diharapkan meningkatkan akurasi penegakan hukum berbasis digital.
Selain Ranmor pribadi, Perpol 7/2021 juga memperjelas sistem kode warna resmi untuk peruntukan kendaraan lainnya, termasuk adopsi kode khusus untuk Kendaraan Bermotor Listrik (EV):
Tabel 2: Sistem Kode Warna TNKB Sesuai Peraturan Kepolisian Terkini
| Warna Dasar TNKB | Warna Tulisan | Peruntukan Ranmor |
| Putih | Hitam | Perseorangan, Badan Hukum, Perwakilan Negara Asing (PNA), Badan Internasional |
| Kuning | Hitam | Angkutan Umum (Konvensional) |
| Merah | Putih | Instansi Pemerintah/Dinas |
| Hijau | Hitam | Kendaraan di kawasan Bebas (Free Trade Zone) |
| Kuning (Lis Biru) | Hitam | Kendaraan Bermotor Listrik Angkutan Umum |
| Merah (Lis Biru) | Putih | Kendaraan Bermotor Listrik Dinas Pemerintah |
Meskipun perubahan warna plat kendaraan ini membutuhkan penyiapan material standar baru, biaya penerbitan TNKB (PNBP) tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Biaya penerbitan untuk Ranmor roda empat atau lebih sebesar Rp100.000, sementara untuk roda dua dan roda tiga sebesar Rp60.000. Kebijakan ini menunjukkan bahwa modernisasi administratif dijalankan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan biaya administrasi dasar, sebuah langkah penting untuk menjaga tingkat kepatuhan.
Administrasi Registrasi dan Identifikasi (Regident)
Proses registrasi Ranmor dan penerbitan TNKB dilaksanakan dalam sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Samsat mengintegrasikan pelayanan dari tiga lembaga: Polri (melakukan Regident dan penerbitan STNK, TNKB, dan NRKB pilihan), Pemerintah Daerah (mengelola Pajak Kendaraan Bermotor/PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB), dan Jasa Raharja (mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan/SWDKLLJ).
Polri, melalui Korlantas dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di Kantor Bersama Samsat, memegang tanggung jawab kunci dalam pelayanan administrasi Regident Ranmor. Peraturan Presiden mengamanatkan agar spesifikasi teknis administrasi terpadu di Samsat harus disesuaikan untuk mendukung integrasi sistem terbaru. Hal ini memastikan bahwa sistem TNKB berfungsi tidak hanya sebagai penanda fisik, tetapi juga sebagai pintu gerbang data fiskal dan hukum yang terintegrasi.
Prospek Masa Depan: Digitalisasi dan Smart Plate
Konsep Electronic Vehicle Identification (EVI) dan Smart Plate
Perubahan warna TNKB menjadi putih merupakan langkah awal menuju digitalisasi penuh TNKB, yang dikenal sebagai Smart Plate atau E-Plate. Tujuan akhir dari modernisasi ini adalah adopsi Electronic Vehicle Identification (EVI), yang akan menggantikan metode identifikasi visual konvensional dengan identifikasi elektronik yang terotorisasi.
Konsep EVI ini sangat penting dalam menghadapi volume lalu lintas yang tinggi di kota-kota besar. Dengan EVI, TNKB bertransformasi dari sekadar bukti kepemilikan visual menjadi sebuah node dalam jaringan data nasional, yang dapat mendukung pengembangan aplikasi Smart City yang kompleks.
Integrasi Teknologi RFID (Radio-Frequency Identification) pada TNKB
Masa depan TNKB melibatkan integrasi teknologi RFID, khususnya teknologi RAIN RFID, yang memungkinkan komunikasi nirkabel antara pelat kendaraan dan pembaca yang terautorisasi. Korlantas Polri menargetkan agar semua kendaraan sudah menggunakan plat putih pada tahun 2027, menunjukkan bahwa persiapan untuk penggabungan chip RFID ke dalam material TNKB (E-Plate) terus berjalan.
Manfaat teknis dari integrasi RFID sangat luas:
- Manajemen Lalu Lintas dan Tol Elektronik: Teknologi ini memungkinkan identifikasi Ranmor yang cepat dan akurat untuk sistem pembayaran tol otomatis dan manajemen lalu lintas cerdas.
- Anti-Pemalsuan dan Anti-Pencurian: TNKB yang disematkan chip RFID akan jauh lebih sulit dipalsukan, memberikan identitas yang jelas dan terverifikasi.
- Efisiensi Layanan Publik: Sistem parkir, misalnya, dapat mengintegrasikan RFID dengan pengenalan citra pelat nomor untuk mengurangi waktu antrean dan meningkatkan akurasi pencatatan.
Dengan adanya integrasi RFID, TNKB akan berfungsi sebagai infrastruktur data yang memfasilitasi penegakan hukum berbasis data (seperti ETLE) dan memungkinkan pengumpulan data lalu lintas real-time, menggeser paradigma administrasi kendaraan dari statis menjadi dinamis dan terhubung.
Penegakan Hukum dan Sanksi Terhadap Pelanggaran TNKB
Landasan Hukum Pidana dan Lalu Lintas (UU LLAJ dan KUHP)
Kewajiban penggunaan TNKB diatur berdasarkan UU LLAJ yang mensyaratkan TNKB harus memenuhi standar terkait bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangannya. Setiap Ranmor yang dioperasikan tanpa TNKB sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administrasi dan pidana.
Sanksi utama berdasarkan UU LLAJ adalah pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp500.000. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggar yang menggunakan plat palsu dapat diperberat melalui Pasal 256 KUHP, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun bagi mereka yang membubuhkan merek palsu pada barang, termasuk dokumen identitas seperti TNKB, dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu.
Sanksi Bagi Penggunaan TNKB Palsu atau Tidak Sesuai Spesifikasi
Penegak hukum perlu memastikan kepatuhan, terutama dalam menghadapi tantangan penggunaan TNKB palsu atau TNKB dinas yang disalahgunakan untuk keperluan pribadi. Dengan transisi menuju sistem E-Plate dan RFID, penegakan hukum akan mengalami pergeseran mendasar. Identifikasi tidak lagi hanya bergantung pada pemeriksaan visual statis, tetapi beralih ke verifikasi data digital, yang secara signifikan akan meningkatkan akurasi penindakan terhadap TNKB palsu atau non-standar, sekaligus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan Utama
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Indonesia adalah sebuah sistem administrasi yang kompleks, berevolusi dari warisan kolonial menjadi instrumen regulasi modern yang diatur ketat oleh Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Makna TNKB dikodekan secara berlapis, mencakup identifikasi wilayah, jenis kendaraan (melalui blok angka 1 hingga 9999), dan sub-wilayah pendaftaran/golongan kendaraan (melalui seri huruf belakang). Inisiatif terbaru, seperti perubahan warna TNKB menjadi putih, menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung sistem penegakan hukum elektronik (ETLE) dan mempersiapkan integrasi teknologi identifikasi digital (EVI/RFID). TNKB telah bertransformasi dari sekadar penanda visual menjadi infrastruktur data yang krusial bagi administrasi negara dan pengembangan smart city.
Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan Kepatuhan Publik
- Akselerasi Standarisasi E-Plate dan Infrastruktur RFID: Korlantas Polri disarankan untuk mempercepat penyiapan standar material TNKB yang menyertakan chip RFID dan membangun infrastruktur pembaca (reader) secara merata di seluruh wilayah. Pemanfaatan E-Plate sangat penting untuk mengatasi isu pemalsuan, meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas, dan mendukung sistem pembayaran non-tunai.
- Harmonisasi Data dan Spesifikasi Teknis Samsat: Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui Samsat, harus memastikan bahwa spesifikasi teknis administrasi terpadu disesuaikan untuk mengintegrasikan data TNKB digital, sejalan dengan tenggat waktu regulasi yang ditetapkan. Sinkronisasi ini penting agar fungsi TNKB sebagai sumber data fiskal dan hukum dapat berjalan optimal.
- Peningkatan Sosialisasi Struktur NRKB yang Rinci: Sosialisasi publik harus ditingkatkan, tidak hanya mengenai perubahan warna plat, tetapi juga mengenai makna mendalam dari struktur NRKB, termasuk alokasi blok angka berdasarkan jenis kendaraan dan kode seri huruf yang membedakan sub-wilayah pendaftaran. Pemahaman yang seragam dari masyarakat dan petugas penegak hukum akan meminimalkan ambiguitas dan meningkatkan kepatuhan lalu lintas secara keseluruhan.