Dari Gerakan Iklim Hingga Hak Asasi: Analisis Solidaritas Global Yang Lahir Dari Bawah

Solidaritas global dari bawah (bottom-up) didefinisikan oleh peran sentral yang dimainkan oleh aktor non-negara (AN), termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat pekerja, dan komunitas adat, yang aktif terlibat dalam aktivisme transnasional melintasi batas-batas negara. Aktor-aktor ini secara fundamental menantang dominasi sistem tata kelola global yang historisnya state-centric, di mana peran utama dipegang oleh negara dan organisasi antar-pemerintah. Sementara keamanan global secara tradisional diartikan sebagai perlindungan dunia dari ancaman perang , solidaritas dari bawah berfokus pada perlindungan terhadap ancaman struktural kontemporer yang lahir dari kompleksitas globalisasi, seperti perubahan iklim, pengabaian sistemik dalam rantai pasok global, dan eksploitasi ekonomi transnasional.

Munculnya solidaritas bottom-up ini berfungsi sebagai respons langsung terhadap kegagalan atau kelambanan mekanisme top-down dalam menangani kerentanan di tingkat lokal. Arus informasi yang cepat, didorong oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan , memungkinkan gerakan akar rumput untuk membangun jaringan transnasional dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih adaptif dalam merespons ancaman baru, seperti kerugian dan kerusakan iklim (Loss and Damage) yang tidak dapat diatasi hanya dengan mitigasi atau adaptasi tradisional. Dalam upaya mereka, gerakan akar rumput menggunakan kombinasi strategi yang fleksibel, mencakup pengorganisasian di tingkat komunitas, aksi langsung, pengembangan strategi hukum dan politik yang kreatif, serta kolaborasi strategis dengan lembaga negara ketika diperlukan.

Table 1: Perbandingan Karakteristik Solidaritas Global: Pendekatan Top-Down vs. Bottom-Up

Kerangka Analisis: Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) dan Strategi Boomerang

Solidaritas dari bawah seringkali diwujudkan melalui Jaringan Advokasi Transnasional (TANs), yang bertindak sebagai penghubung penting antara aktor lokal yang rentan dan forum internasional yang berpengaruh. Salah satu contoh utama adalah Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW) dan gerakan yang berpusat pada hak-hak Masyarakat Adat seperti International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL).

Taktik sentral yang digunakan oleh TANs melibatkan penggunaan penelitian dan publikasi untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan tekanan internasional. Penelitian yang didukung oleh data otentik, seperti wawancara dengan korban eksploitasi, berfungsi sebagai alat advokasi yang kredibel. Meskipun aktor non-negara memiliki kelemahan struktural karena tidak memiliki kekuatan diplomatik atau militer yang dimiliki oleh negara , publikasi dan penelitian yang kredibel ini berfungsi sebagai mata uang kekuatan. Alat ini menciptakan legitimasi dan tekanan moral di forum internasional, yang dapat memengaruhi perubahan kebijakan bahkan jika sasarannya tidak langsung mengarah pada pemerintah.

Model Boomerang merupakan inti dari strategi ini. Aktor domestik, yang mungkin terhambat oleh pemerintah mereka sendiri, mencari dukungan dari TANs dan organisasi internasional (IGOs). Jaringan ini kemudian memobilisasi opini global dan memberikan tekanan balik (efek Boomerang) kepada pemerintah yang menolak reformasi. Keberhasilan taktik ini, seperti yang ditunjukkan GAATW dalam isu pekerja migran Filipina, menegaskan bahwa otoritas moral dan informasi yang kuat dapat menggantikan otoritas politik tradisional negara dalam arena hubungan internasional.

Tantangan Struktural dan Kontradiksi Aktor Non-Negara

Meskipun TANs mampu menciptakan agenda global dan memobilisasi opini, mereka menghadapi dilema krusial terkait tekanan. Aktor non-negara sering kali menghadapi hambatan dalam memberikan tekanan yang seimbang dengan aksi massa lokal. Sebagai contoh, di Kamboja, ditemukan bahwa pemerintah cenderung lebih cepat merespons demonstrasi besar-besaran oleh kelompok tenaga kerja lokal daripada tekanan dari jaringan transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara merespons paling cepat terhadap ancaman stabilitas domestik (hard power), sementara TANs unggul dalam menciptakan legitimasi global (soft power).

Keterbatasan ini menghasilkan kesadaran bahwa advokasi transnasional berisiko menjadi sia-sia apabila tidak ada aksi yang seimbang dari pemerintah, dan yang terpenting, tanpa adanya aksi massa grassroots di tingkat lokal yang menuntut akomodasi. Solidaritas bottom-up yang paling efektif, oleh karena itu, harus beroperasi sebagai strategi hibrida—menggabungkan legitimasi yang dihasilkan dari publikasi dan penelitian transnasional (seperti yang dilakukan GAATW) dengan daya paksa politik yang berasal dari pengorganisasian akar rumput dan aksi langsung di lapangan.

Kasus I: Solidaritas Dari Bawah Dalam Perjuangan Keadilan Iklim

Memahami Loss and Damage (L&D) dan Visi Keadilan Iklim

Isu Loss and Damage (L&D) telah menjadi medan pertempuran utama bagi solidaritas global dari bawah. L&D merujuk pada dampak negatif yang tak terhindarkan dan ireversibel (tidak dapat dipulihkan) dari perubahan iklim, yang terjadi meskipun telah dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Dampak ini bersifat komprehensif, mencakup kerugian ekonomi (infrastruktur rusak, produktivitas pertanian menurun) dan kerugian non-ekonomi (hilangnya nyawa, mata pencaharian, keanekaragaman hayati, warisan budaya, trauma psikologis, identitas, dan kedaulatan).

Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) berada di garis depan krisis ini. Mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan karena hubungan erat mereka dengan lingkungan, yang merupakan basis mata pencaharian dan budaya mereka. Kerentanan ini diperparah oleh marginalisasi historis, perampasan tanah, dan kolonisasi yang secara sistematis telah menihilkan hak-hak mereka.

Mobilisasi Gerakan Adat (IPMSDL) Menuju Dana FLD

Perjuangan untuk Keadilan Iklim didorong oleh negara-negara berkembang (Global South), diwakili oleh Kelompok G77 dan Tiongkok—seperti yang dipimpin oleh Pakistan pasca-bencana banjir dahsyat pada tahun 2022 —yang telah menekan selama 30 tahun untuk mendirikan mekanisme pendanaan. Gerakan akar rumput, khususnya kelompok Masyarakat Adat seperti International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL) , memberikan dukungan dan suara penting dalam pendirian Dana untuk Menanggapi Loss and Damage (FLD).

Pendirian FLD di COP27 (2022) dan operasionalisasi awal di COP28 (2023) diakui sebagai titik balik historis dan kemenangan bagi keadilan multilateral. Namun, kemenangan ini hanyalah simbolis. Meskipun dana telah dibentuk, kapitalisasi awal yang dijanjikan (sekitar USD 741 juta pada COP29) jauh di bawah triliunan dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan dari dampak iklim yang meluas. Kesenjangan antara komitmen politik dan realitas pendanaan ini menunjukkan bahwa meskipun solidaritas bottom-up berhasil mengubah agenda internasional dengan menciptakan mekanisme baru, pertempuran implementasi masih panjang.

Menantang Model Keuangan Top-Down: Isu Kedaulatan dan Tata Kelola

Tuntutan gerakan adat melampaui sekadar kompensasi finansial; mereka menantang model keuangan FLD yang berisiko menjadi top-down dan didominasi negara, yang dapat mengabaikan hak tata kelola grassroots. Bagi Masyarakat Adat, krisis iklim bukan hanya bencana lingkungan tetapi juga ekstensi dari kolonialisme dan perampasan. Kerugian non-ekonomi, seperti hilangnya budaya, spiritualitas, dan identitas, tidak dapat diukur atau dikompensasi secara moneter.

Oleh karena itu, tuntutan utamanya adalah perubahan radikal dalam tata kelola global. IPMSDL menegaskan bahwa tanpa mengakui hak Masyarakat Adat untuk mengurus, memerintah, dan hidup di wilayah mereka (kedaulatan), solusi iklim tidak akan berhasil. Wilayah adat sering kali merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati dan penyerap karbon yang paling utuh di dunia. Tuntutan ini memaksa diskusi L&D untuk bergeser dari sekadar hubungan Global North-South yang didominasi negara, menuju pengakuan hak Masyarakat Adat sebagai pemegang hak (rights-holders) dengan otonomi untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional mereka.

Table 2: Tuntutan Keadilan Iklim Aktor Bottom-Up (IPMSDL) vs. Realisasi Awal Dana Loss and Damage

Kasus Ii: Merekonstruksi Hak Asasi Dalam Rantai Pasok Global

Hak Buruh dalam Era Global Factory dan Kebutuhan Strategi Baru

Ekspansi kapitalisme kontemporer telah melahirkan apa yang disebut Global Factory, sebuah sistem produksi global yang didorong oleh “Struktur Segitiga”. Struktur ini mencakup akumulasi modal manufaktur di Asia Timur, modal dan pasar dari negara Barat, dan penyediaan buruh murah dari negara-negara berkembang Asia. Struktur segitiga ini terbentuk sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja, meningkatnya upah global, dan tuntutan demokratisasi di negara-negara industri pertama.

Dampak strukturalnya terhadap hak asasi manusia di tingkat lokal sangat signifikan. Sistem ini menghasilkan kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang sangat panjang, dan upah yang sangat rendah, memperdalam polarisasi antara buruh kantoran (kerah putih) dan buruh pabrik manufaktur (kerah biru). Eksploitasi ini paling parah dirasakan di tingkat paling bawah rantai pasokan. Karena modal beroperasi secara transnasional, basis gerakan buruh secara nasional menjadi lemah, yang secara langsung melemahkan pengaruh serikat pekerja di perusahaan-perusahaan global.

Solidaritas Triangulasi: Menghadapi Fragmentasi Kapitalisme Global

Mengingat bahwa Global Factory adalah ekspresi kapitalisme kontemporer yang memaksa kehidupan manusia ke dalam lintasan akumulasi modal dan menciptakan pembagian hierarkis antar-segmen sosial , solidaritas buruh haruslah transnasional secara inheren. Laporan-laporan menyarankan perlunya strategi baru, yang disebut “Strategi Triangulasi Solidaritas.” Strategi ini menuntut gerakan buruh untuk mengatasi kerangka solidaritas internasional tradisional (Barat-Timur) dan mendasarkan strategi mereka pada struktur segitiga Asia yang ada.

Tujuan dari Solidaritas Triangulasi adalah untuk secara simultan menargetkan simpul finansial (Barat), simpul produksi (Asia Timur), dan simpul tenaga kerja (negara berkembang). Dengan menargetkan ketiga simpul ini, gerakan buruh dapat melawan fragmentasi yang diciptakan oleh rantai pasok global dan mengatasi kelemahan gerakan nasional, menjadikannya sebuah gerakan yang berorientasi pada perubahan struktural antikapitalis.

Advokasi Hak Migran: Taktik GAATW dan Keterbatasan Tekanan

Dalam isu hak asasi manusia, khususnya migrasi pekerja perempuan, Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) seperti GAATW memainkan peran penting dalam penyelesaian isu perdagangan manusia di Asia Tenggara. GAATW menggunakan model advokasi hibrida yang menjembatani regionalisme dan transnasionalisme.

Taktik GAATW meliputi:

1. Penelitian dan Publikasi Kredibel: Menerbitkan publikasi seperti working paper tentang eksploitasi peserta program Au Pair Filipina di Eropa, yang didasarkan pada dokumen wawancara dari lembaga non-pemerintah. Publikasi ini berfungsi sebagai sarana advokasi yang kuat untuk mendesak pemerintah Filipina agar memperbaiki kebijakan mereka.
2. Kerja Sama Lintas Batas: Jaringan ini bekerja sama dengan serikat pekerja migran dan organisasi lokal di negara pengirim (misalnya Filipina) dan negara penerima (misalnya Thailand dan Singapura). Fokus pada kedua sumbu (pengirim dan penerima) mempercepat proses advokasi regional.
3. Partisipasi Forum Regional: GAATW berpartisipasi dalam forum regional seperti ASEAN People’s Forum (APF), memastikan representasi suara grassroots di tingkat kebijakan regional.

Meskipun publikasi GAATW sangat membantu dalam mobilisasi dukungan internasional dan menciptakan tekanan moral , efektivitas mereka dalam memberikan tekanan langsung kepada pemerintah terkadang dibatasi oleh kurangnya aksi massa lokal yang masif. Oleh karena itu, advokasi bottom-up yang efektif dalam isu migrasi harus beroperasi secara simultan di tingkat lokal, regional, dan global, memastikan bahwa tekanan moral eksternal didukung oleh daya ungkit politik internal.

Table 3: Taktik Kunci Jaringan Advokasi Transnasional dalam Isu Hak Migran (Studi Kasus GAATW)  

Tantangan, Dinamika, Dan Potensi Transformasi

Hambatan Struktural dan Institutionalisasi Aktor Grassroots

Meskipun aktivisme transnasional memainkan peran transformatif, aktor bottom-up menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetaraan sumber daya; jaringan advokasi sering kekurangan pendanaan yang memadai dibandingkan dengan skala masalah yang mereka hadapi, seperti terlihat dari perbedaan antara janji pendanaan awal FLD dan kebutuhan triliunan. Selain itu, kelompok seperti Masyarakat Adat menghadapi kerentanan struktural dan historis yang diperparah oleh kolonisasi dan disposesi, yang membatasi kemampuan mereka untuk beradaptasi dan merespons krisis iklim.

Di tingkat institusional, aktor non-negara juga harus beroperasi dalam sistem tata kelola yang tidak dirancang untuk mereka. Meskipun mereka dapat berpartisipasi dalam forum internasional, mereka mungkin tidak memiliki keahlian atau posisi diplomatik yang setara dengan negara. Tantangan ini menuntut aktor non-negara untuk tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga harus menghormati etika negosiasi, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif dan menghindari penyebaran disinformasi untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan dalam forum internasional.

Sinergi dan Aksi Kolektif: Jalan Menuju Perubahan Sistemik

Solidaritas dari bawah berfungsi sebagai mekanisme penggerak akuntabilitas global, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh tata kelola yang didominasi negara. Dengan mengumpulkan bukti otentik—baik mengenai eksploitasi di rantai pasok maupun kerugian non-ekonomi akibat iklim —jaringan ini memaksa negara dan lembaga global untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan sistemik tidak dapat dicapai hanya dengan menantang negara. Aktor grassroots perlu membangun sinergi di berbagai sektor, termasuk dengan sektor swasta (misalnya, dalam penerapan pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan seperti bioprospecting). Strategi akar rumput yang komprehensif juga mencakup kolaborasi dengan lembaga negara , di mana keterbukaan pemerintah terhadap isu-isu yang diangkat oleh jaringan transnasional menjadi prasyarat agar aspirasi individu dapat dipertimbangkan dalam perubahan kebijakan.

Transformasi model keadilan juga menjadi penekanan utama. Solidaritas bottom-up mendefinisikan ulang keberhasilan; bukan hanya mengubah kebijakan di atas kertas, tetapi memastikan bahwa otoritas dan sumber daya dikembalikan ke tingkat komunitas. Tujuan utama, seperti yang terlihat dalam pekerjaan organisasi pemberdayaan buruh migran (seperti Lembaga Solidaritas Buruh Migran Sumenep/SBMS dan Solidaritas Perempuan) dan tuntutan kedaulatan Masyarakat Adat di FLD , adalah untuk mencapai pemberdayaan jangka panjang dan tata kelola berbasis komunitas. Ini merupakan pergeseran dari sekadar mencari kompensasi (keadilan distributif) menuju penegasan hak tata kelola diri (keadilan prosedural).

Kesimpulan

Solidaritas global yang lahir dari bawah telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan kontra-hegemoni yang esensial dalam tata kelola global. Melalui Jaringan Advokasi Transnasional (TANs), aktor non-negara telah berhasil menginstitusionalisasikan isu-isu yang sebelumnya terpinggirkan—mulai dari hak buruh di rantai pasok global hingga kerugian ireversibel akibat iklim—ke dalam agenda internasional yang didominasi negara. Kemenangan ini, seperti pembentukan Dana Loss and Damage, adalah penanda bahwa mobilisasi grassroots dapat mengubah arah kebijakan global.

Namun, laporan ini menyimpulkan bahwa kemenangan di tingkat global hanyalah membuka fase baru perjuangan yang lebih kompleks: pertempuran implementasi. Tantangan utama kini adalah memastikan bahwa pendanaan dan tata kelola global tidak kembali ke model top-down yang lambat dan mengabaikan kerentanan struktural, serta memastikan bahwa kekuatan legitimasi TANs didukung oleh daya ungkit politik dari aksi lokal.

Rekomendasi untuk Penguatan Tata Kelola Komunitas dan Solidaritas

Berdasarkan analisis dinamika aktivisme transnasional dan tantangan struktural, berikut adalah rekomendasi strategis untuk memperkuat solidaritas dari bawah:

1. Mendorong Strategi Advokasi Hibrida: Jaringan Advokasi Transnasional harus secara eksplisit mengintegrasikan publikasi berkualitas tinggi dan penelitian berbasis data (untuk legitimasi internasional) dengan mobilisasi massa lokal dan aksi langsung yang terorganisir. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan tekanan yang seimbang, karena tekanan transnasional akan sia-sia tanpa adanya aksi yang seimbang dari pemerintah yang termotivasi oleh tuntutan lokal.
2. Mengimplementasikan Strategi Triangulasi Solidaritas: Dalam isu perburuhan dan rantai pasok global, gerakan buruh harus secara sadar menerapkan strategi yang menargetkan simpul modal transnasional (finansial, produksi, dan tenaga kerja) secara simultan, melampaui kerangka Barat-Timur tradisional untuk secara efektif melawan fragmentasi Global Factory.
3. Menuntut Tata Kelola Berbasis Hak (Rights-Based Governance): Untuk mekanisme pendanaan seperti Dana Loss and Damage, lembaga donor dan PBB harus menghindari implementasi yang murni top-down. Penting untuk memastikan bahwa pendanaan dialokasikan melalui model yang berbasis hak, yang mengakui kedaulatan Masyarakat Adat dan memberikan akses langsung ke tingkat komunitas, sekaligus memperhitungkan kerugian non-ekonomi yang ireversibel.
4. Mewajibkan Keterbukaan Pemerintah: Pemerintah negara anggota (baik pengirim maupun penerima pekerja migran, atau negara yang memiliki sumber daya hayati) harus bersikap lebih terbuka dan responsif terhadap isu-isu yang diangkat oleh jaringan transnasional dan serikat pekerja. Keterbukaan ini penting untuk membangun sinergi yang diperlukan bagi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan untuk menjamin perlindungan hak asasi.

Prospek Masa Depan Solidaritas di Era Digital

Kemajuan dalam teknologi informasi mempercepat arus informasi dan memungkinkan jaringan transnasional untuk membentuk aliansi dengan cepat. Masa depan solidaritas bottom-up akan semakin bergantung pada pemanfaatan alat digital untuk pengorganisasian, pengawasan, dan pengumpulan bukti. Namun, pada saat yang sama, aktivisme global dihadapkan pada tantangan etika, termasuk risiko penyebaran disinformasi yang dapat merusak reputasi aktor non-negara dan kepercayaan dalam forum internasional. Oleh karena itu, bagi aktor bottom-up yang berjuang untuk keadilan, penguasaan etika negosiasi—termasuk kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan menunjukkan empati terhadap posisi pihak lain—akan menjadi keterampilan yang sama pentingnya dengan kemampuan mereka untuk memobilisasi dan menerbitkan penelitian yang kredibel. Solidaritas dari bawah harus terus bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki kredibilitas institusional.