Kesenjangan Utara–Selatan: Akar Struktural, Manifestasi Kontemporer, Dan Paradigma Pembangunan Abad Ke-21

Konseptualisasi Global North dan Global South: Dari Dunia Ketiga ke Kerangka Kontemporer

Kesenjangan Utara–Selatan Global (The Global North–South Divide) adalah kerangka fundamental yang digunakan untuk memahami dan menganalisis disparitas kekayaan, kekuasaan, dan pembangunan antarnegara di dunia. Istilah ini merujuk pada metode pengelompokan negara-negara berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan politik yang membedakan mereka. Penggunaan istilah Global South sendiri muncul sebagai alternatif yang dianggap lebih terbuka dan bebas nilai, menggantikan terminologi lama seperti Dunia Ketiga atau dikotomi Negara Maju dan Negara Berkembang. Meskipun demikian, kerangka ini masih sering digunakan secara bergantian dengan sistem negara yang lebih atau kurang maju oleh organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara konseptual, Global North didefinisikan secara luas oleh Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) sebagai kelompok negara yang terdiri dari Amerika Utara dan Eropa, ditambah Israel, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Sebaliknya, Global South secara umum mencakup Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Asia dan Oseania (dengan mengecualikan negara-negara yang termasuk dalam kelompok Utara yang disebutkan di atas). Penting untuk ditekankan bahwa pembagian ini bersifat konseptual dan struktural, bukan geografis, karena banyak negara Global South secara fisik terletak di Belahan Bumi Utara dan sebaliknya.

Karakteristik yang paling membedakan kedua kelompok ini berpusat pada standar hidup dan infrastruktur. Negara-negara Global South umumnya dicirikan oleh standar hidup yang lebih rendah, yang mencakup pendapatan yang lebih rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, laju pertumbuhan populasi yang cepat, perumahan yang tidak memadai, serta kesempatan pendidikan dan sistem kesehatan yang terbatas. Sebaliknya, negara-negara Utara merupakan negara maju yang menikmati HDI (Indeks Pembangunan Manusia) yang sangat tinggi, memiliki sistem sosial yang kuat, dan menjadi pusat industri yang didominasi jasa bernilai tinggi. Perbedaan mendasar ini menyoroti bahwa kesenjangan yang ada adalah produk dari perkembangan historis dan posisi mereka dalam tatanan ekonomi global.

Kritik terhadap Model Biner: Heterogenitas dan Batasan Analitis

Meskipun kerangka Global North–Global South menawarkan model yang jelas untuk mengelompokkan negara, model ini tidak luput dari kritik. Kritik utama adalah karena kerangka ini cenderung menggeneralisasi dan menyatukan negara-negara yang sangat beragam dan heterogen di bawah satu kategori Selatan. Keragaman internal di Global South, yang mencakup negara-negara industri baru (Newly Industrialized Countries/NICs) hingga Negara Kurang Maju (Least Developed Countries/LDCs), membuat satu definisi tunggal seringkali tidak memadai untuk perumusan kebijakan yang tepat.

Selain itu, penetapan batas konseptual menunjukkan bahwa pembagian ini didominasi oleh modal historis dan struktural, bukan sekadar garis lintang. Fakta bahwa negara-negara di Selatan geografis (seperti Australia dan Selandia Baru) diklasifikasikan sebagai Utara, dan negara-negara Asia seperti Korea Selatan dan Israel ditempatkan di Global North , memperkuat pandangan bahwa klasifikasi ini merupakan metrik struktural-ekonomi-politik. Negara-negara ini mencapai status Utara berdasarkan indikator sosioekonomi yang tinggi, industrialisasi penuh, dan integrasi yang berhasil ke dalam sistem kapitalis global. Oleh karena itu, kerangka Utara–Selatan lebih tepat dilihat sebagai model yang mengukur posisi relatif negara dalam hierarki ekonomi dan kekuatan global, yang berakar pada sejarah yang akan dianalisis lebih lanjut di bab berikutnya. Klasifikasi ini pada dasarnya menggarisbawahi kegagalan atau keberhasilan integrasi yang tidak merata ke dalam sistem yang berlaku.

Untuk memberikan pemahaman yang terstruktur, tabel berikut merangkum perbandingan kategori dan karakteristik utama Global North dan Global South, berdasarkan definisi yang digunakan oleh UNCTAD dan analisis struktural:

Table 1.1: Perbandingan Kategori dan Karakteristik Utama Global North dan Global South (Menurut UNCTAD)

Akar Historis Kesenjangan Struktural

Kesenjangan Utara–Selatan bukanlah fenomena yang terjadi secara alami atau baru, melainkan hasil dari lintasan sejarah yang panjang, di mana kolonialisme dan formasi ekonomi global memainkan peran sentral dalam menciptakan asimetri struktural yang berkelanjutan.

Warisan Kolonialisme: Pembentukan Struktur Ekonomi Ganda

Warisan kolonialisme membentuk dasar struktur ekonomi ganda yang masih terlihat jelas di banyak negara Global South. Kehadiran koloni asing di Nusantara, misalnya, menyebabkan transformasi global dalam semua bidang kehidupan. Kolonialisme mengorganisir ulang struktur permukiman dan perkotaan, mengintensifkan aktivitas di kota pelabuhan sebagai jaringan perdagangan, memperkenalkan teknologi industri dan irigasi baru, dan yang paling penting, membentuk institusi sistem pemerintahan serta kemajemukan masyarakat kota. Wilayah yang menjadi pusat kekuasaan dan aktivitas kolonial menunjukkan kompleksitas aspek bahasan, berfungsi sebagai pusat kekuasaan, sementara wilayah lain direduksi menjadi penunjang, pengawasan, atau pendukung aktivitas di pusat kekuasaan tersebut.

Struktur kolonial ini secara sistematis mengarahkan ekonomi negara jajahan untuk fokus pada ekstraksi sumber daya, perkebunan, dan pertanian. Tenaga kerja diatur oleh sistem koloni asing untuk melayani kepentingan metropole, yang kemudian menjadi cikal bakal Global North. Salah satu bentuk eksploitasi tenaga kerja paling brutal setelah penghapusan perbudakan adalah sistem tenaga kerja kontrak (indentured labor), yang dikenal dalam konteks Asia sebagai Chinese Coolie Trade atau Indian Indenture System pada abad ke-19.

Sistem ini diperkenalkan untuk menggantikan kekurangan tenaga kerja di perkebunan gula di Karibia dan wilayah koloni lainnya. Tenaga kerja Asia (terutama dari India dan Cina) diangkut dan dipekerjakan melalui kontrak kerja, yang sering kali bersifat eksploitatif. Kritik kontemporer terhadap praktik ini sangat keras, karena adanya tuduhan penyalahgunaan dan dianggap sebagai “perbudakan baru” (neoslavery), meskipun pemerintah India berupaya melakukan regulasi setelah laporan perlakuan buruk. Istilah coolie sendiri kini diakui secara luas sebagai cercaan rasial yang merujuk pada buruh berupah rendah dari keturunan India atau Cina, yang menunjukkan warisan dehumanisasi dari sistem kolonial tersebut. Warisan kolonial menciptakan infrastruktur dan ekonomi yang melayani kepentingan ekspor komoditas primer, bukan pembangunan domestik yang terintegrasi, meletakkan dasar bagi ketergantungan ekonomi.

Asimetri Perdagangan Global: Tesis Prebisch–Singer

Asimetri yang diwariskan oleh kolonialisme diinstitusionalisasi dalam tatanan ekonomi global pasca-Perang Dunia II, yang secara teoritis dijelaskan oleh Hipotesis Prebisch–Singer. Dirumuskan oleh Raúl Prebisch dan Hans Singer pada akhir tahun 1940-an, tesis ini berpendapat bahwa harga komoditas primer—produk utama yang diekspor oleh negara-negara Selatan—akan menurun relatif terhadap harga barang manufaktur yang diimpor dari negara-negara Utara dalam jangka panjang. Akibatnya, nilai tukar perdagangan bagi ekonomi berbasis produk primer cenderung memburuk.

Mekanisme ekonomi di balik tesis ini berakar pada elastisitas permintaan. Barang manufaktur umumnya memiliki elastisitas pendapatan yang lebih besar dibandingkan produk primer, khususnya makanan. Ketika pendapatan global meningkat, permintaan akan barang manufaktur meningkat lebih cepat dibandingkan permintaan akan komoditas. Selain itu, komoditas primer memiliki elastisitas harga permintaan yang rendah, sehingga penurunan harga cenderung mengurangi pendapatan negara pengekspor daripada meningkatkan volume penjualan secara signifikan.

Tesis Prebisch–Singer memberikan dasar yang kuat untuk teori ketergantungan, karena secara eksplisit menyiratkan bahwa struktur pasar global itu sendiri bertanggung jawab atas ketidaksetaraan yang terus-menerus terjadi dalam sistem dunia. Jika nilai tukar perdagangan secara inheren memburuk, maka strategi pembangunan berbasis ekspor komoditas, yang didorong oleh struktur kolonial sebelumnya , adalah resep kegagalan jangka panjang. Negara-negara Selatan secara struktural dipaksa untuk terus mengekspor sumber daya alam dengan imbalan yang semakin rendah, sementara mereka harus membeli produk manufaktur dan teknologi dari Utara dengan harga yang semakin mahal, yang pada akhirnya mendikte perlunya diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer.

Kerangka Teoritis Ketergantungan dan Kritik Paradigma Pembangunan

Teori Ketergantungan (Dependency Theory) dan Kritik terhadap Modernisasi

Teori Ketergantungan muncul sebagai kritik langsung terhadap teori modernisasi Barat yang gagal menjelaskan mengapa negara-negara Global South tetap terperangkap dalam keterbelakangan meskipun adanya bantuan dan integrasi pasar. Inti dari teori ini adalah dinamika Pusat–Pinggiran (Core-Periphery), yang menyatakan bahwa kemajuan negara pinggiran (Global South) masih terikat dan dibatasi oleh negara pusat (Global North). Keterbatasan ini terjadi karena negara pusat mempertahankan kontrol atas kebijakan industrial dan penguasaan serta penggunaan teknologi di negara pinggiran, seringkali melalui regulasi seperti Hak Cipta. Oleh karena itu, meskipun negara pinggiran mungkin mencapai status negara industri baru (NICs), perkembangannya tetap berada dalam koridor yang dikehendaki oleh negara pusat.

Salah satu elemen kunci yang melanggengkan sistem ketergantungan adalah peran elit lokal di negara pinggiran. Kelompok elit ini, yang mencakup tuan tanah kaya, pedagang yang bekerja sama dengan pihak asing, kaum industrialis lokal, dan pemerintah yang otoriter, diuntungkan secara tidak proporsional dari tatanan ekonomi ini. Kelompok elit ini memperoleh bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional, dan kekuatan mereka sering kali didukung oleh kekuatan-kekuatan di negara pusat. Keadaan ini menciptakan lingkaran setan: para elit pinggiran tidak memiliki insentif untuk mendorong pembangunan nasional yang benar-benar independen atau melakukan redistribusi kekayaan, karena mereka mendapat untung dari hubungan yang tidak setara tersebut, sehingga melanggengkan keterbelakangan.

Disparitas kekayaan ekstrem di negara-negara Global South, seperti yang ditunjukkan oleh laporan global yang menempatkan Indonesia pada posisi keenam dengan kesenjangan kekayaan tertinggi , adalah manifestasi empiris dari kolaborasi antara elit pinggiran dan pusat. Liberalisasi perdagangan dan fokus pada sektor industri (yang seringkali didorong oleh modal asing) memperburuk ketimpangan di dalam batas negara. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi, alih-alih mendistribusikan kekayaan secara merata, berfungsi sebagai mekanisme yang mengagregasi kekayaan di tangan kelompok elit yang terhubung secara global, baik di Utara maupun di klaster elit yang berafiliasi di Selatan.

Kritik terhadap Paradigma Pembangunan Barat: Analisis ‘Jalan Ketiga’ (The Third Way)

Pada akhir abad ke-20, negara-negara Global North mengadopsi paradigma kebijakan baru yang dikenal sebagai ‘Jalan Ketiga’ (The Third Way—TWA), yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan global dan hubungan Utara–Selatan. TWA, yang dipromosikan oleh sosiolog seperti Anthony Giddens dan pemimpin politik seperti Tony Blair dan Bill Clinton , adalah posisi politik sentris yang berusaha menyelaraskan kebijakan ekonomi liberal (kanan-tengah) dengan kebijakan sosial-demokratis (kiri-tengah). TWA didefinisikan sebagai modernisasi sosial-demokrasi, yang menolak ideologi sosialis tradisional yang kaku (terutama sosialisme negara yang melibatkan manajemen ekonomi terpusat) dan sebagai gantinya menerima konsepsi sosialisme sebagai doktrin etika.

Prinsip utama TWA meliputi penekanan pada workfare (memberikan “tangan di atas” melalui program pelatihan kerja dan pendidikan, bukan “bantuan langsung” atau hand-out), komitmen terhadap negara investasi sosial (Social Investment State), dan penyesuaian terhadap realitas globalisasi dan pasar. Giddens berpendapat bahwa TWA adalah pendekatan pragmatis untuk kebijakan publik yang menghindari ekstrem kiri dan kanan, mengakui batasan intervensi ekonomi Keynesian yang dianggap berlebihan.

Namun, TWA menghadapi kritik keras, terutama dari sayap kiri, yang menuduhnya sebagai “neoliberalisme dengan wajah humanis” atau kapitulasi terhadap globalisasi neoliberal. TWA dianggap sebagai hibrida antara demokrasi Kristen dan neoliberalisme, karena mempertanyakan negara kesejahteraan universalistik dan lebih memilih program yang diuji kelayakan (means-tested).

Penerapan filosofi TWA—yang menekankan pragmatisme, pengusaha negara, dan penyesuaian terhadap pasar global—di negara-negara Global South dapat memperburuk ketergantungan struktural. Filosofi ini gagal secara fundamental untuk menantang struktur pasar yang tidak setara (seperti yang dijelaskan oleh Hipotesis Prebisch–Singer). Dengan menerima pasar global sebagai kerangka kerja yang tidak terhindarkan, TWA di Selatan hanya menawarkan solusi domestik yang bersifat band-aid tanpa mengatasi akar eksploitasi global, melegitimasi dan memperkuat dominasi Utara atas teknologi dan modal.

Etika Global: Humanisme dan Tantangan Fundamentalisme

Di tengah perdebatan tentang paradigma pembangunan dan struktur ekonomi, muncul keharusan untuk menempatkan etika dan martabat manusia sebagai pusat pembangunan global. Humanisme, sebagai gerakan sastra dan intelektual yang berpusat pada nilai dan martabat manusia, menjadi penggerak kebudayaan modern dan fondasi bagi kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip humanis ini penting dalam perumusan tata kelola global yang bijaksana, adil, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan kekuasaan baru.

Prinsip humanis juga secara historis membentuk landasan Hukum Humaniter Internasional (IHL) dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), yang muncul setelah Perang Dunia untuk melindungi individu. IHL, seperti yang termaktub dalam Konvensi Jenewa, bertujuan untuk membatasi kematian dan kehancuran yang berlebihan, memastikan perlakuan adil terhadap tawanan perang, dan melarang penggunaan metode peperangan yang dianggap jahat (malum in se). Ini adalah manifestasi kebijakan dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Namun, Humanisme menghadapi tantangan dari ideologi kontra, seperti Fundamentalisme agama dan Populisme. Fundamentalisme agama, yang seringkali melibatkan penafsiran teks yang kaku dan bertentangan diametral dengan penafsiran moderat , dapat memicu konflik yang memperburuk ketidakstabilan dan kerentanan di Global South. Konflik yang didorong oleh misinterpretasi dogma, fanatisme berlebihan, atau kepentingan politik, dapat melahirkan kekerasan yang berkepanjangan.

Sebaliknya, analisis menunjukkan bahwa agama, khususnya Islam dan Asia, memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dengan modernitas. Islam modernitas menganjurkan pendekatan adaptif dan inklusif. Dalam pengembangan teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan (AI), etika Islam berorientasi pada Maqasid Syariah (tujuan utama syariat). Tujuan ini mencakup Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa) dan Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal). Pendekatan ini menunjukkan potensi bagi Global South untuk merumuskan kerangka etika pembangunan yang tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga menggunakannya demi kemaslahatan umat manusia, yang menawarkan alternatif etis dari model pembangunan Barat yang dikritik sebagai kurang berjiwa humanis.

Manifestasi Kesenjangan Kontemporer: Data dan Indikator Kunci

Manifestasi kesenjangan Utara–Selatan di era kontemporer dapat diukur melalui indikator pembangunan manusia dan distribusi kekayaan, yang secara empiris mengkonfirmasi keberlanjutan asimetri struktural.

Kesenjangan dalam Pembangunan Manusia: HDI dan Standar Hidup

Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yang disusun oleh UNDP, merupakan ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi utama pembangunan: hidup yang panjang dan sehat (harapan hidup saat lahir), pengetahuan (rata-rata dan harapan tahun sekolah), dan standar hidup yang layak (Pendapatan Nasional Kotor/GNI per kapita). HDI menggunakan logaritma pendapatan untuk mencerminkan berkurangnya kepentingan pendapatan seiring dengan peningkatan GNI.

Data global menunjukkan disparitas signifikan dalam skor HDI antara Global North (biasanya diklasifikasikan sebagai HDI Sangat Tinggi) dan Global South (HDI Rendah hingga Sedang). Negara-negara Selatan secara umum dicirikan oleh rata-rata tahun sekolah yang lebih rendah dan sistem kesehatan yang terbatas, yang secara langsung berkontribusi pada HDI yang lebih rendah. Disparitas ini memungkinkan para analis untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan mengapa dua negara dengan PDB per kapita yang sama dapat memiliki hasil pembangunan manusia yang berbeda.

Meskipun HDI secara tradisional digunakan untuk membandingkan antarnegara, penting juga untuk melihat ketimpangan internal. Di negara-negara Global North (OECD), analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam harapan hidup berdasarkan tingkat pendidikan. Rata-rata, kesenjangan harapan hidup antara individu berpendidikan tinggi dan rendah mencapai 8 tahun untuk pria dan 5 tahun untuk wanita pada usia 25 tahun. Data ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi adalah fenomena universal. Namun, sementara ketidaksetaraan di Utara beroperasi di bawah tingkat pembangunan yang tinggi, ketidaksetaraan di Selatan seringkali berarti perbedaan antara bertahan hidup dan kemiskinan ekstrem.

Table 4.1: Indikator Kesenjangan Pembangunan Manusia Global (Rata-Rata)

Ketimpangan Ekonomi: Analisis Distribusi Kekayaan

Ketimpangan ekonomi adalah indikator paling tajam dari kesenjangan Global North–South, yang sebagian besar disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata. Laporan global menunjukkan bahwa negara-negara Global South dapat memiliki tingkat ketimpangan kekayaan yang sangat ekstrem. Sebagai contoh, Indonesia disebut sebagai negara keenam dengan ketimpangan kekayaan tertinggi di dunia. Analisis menunjukkan bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain.

Ketimpangan ini juga bermanifestasi secara internal, terutama di dalam struktur demografi. Indeks Gini, yang mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan, memperlihatkan bahwa ketimpangan di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Fenomena ini secara struktural terkait dengan aglomerasi ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara didorong oleh sektor industri atau manufaktur, terjadi pemusatan kegiatan ekonomi, modal, dan peluang kerja di pusat-pusat industri atau perkotaan. Pemusatan ini, yang dikenal sebagai aglomerasi ekonomi, meningkatkan ketimpangan regional.

Ketimpangan yang meningkat di perkotaan Global South merupakan konfirmasi empiris dari teori ketergantungan yang dimodifikasi. Globalisasi dan industrialisasi yang didorong oleh modal asing atau transfer teknologi memperkuat dualisme struktural di dalam batas negara Selatan: menciptakan pusat-pusat elit yang kaya raya di kota yang terhubung secara global, yang berdiri kontras dengan pinggiran (pedesaan dan daerah miskin kota). Migrasi desa-kota juga diidentifikasi sebagai salah satu akar penyebab meningkatnya ketimpangan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi agregat di Global South hanya menguntungkan elit di pusat-pusat ekonomi yang terhubung secara global, sementara sebagian besar populasi tetap rentan, sesuai dengan prediksi bahwa elit lokal berkolaborasi dengan kekuatan pusat global.

Menjembatani Kesenjangan: Respons Kebijakan dan Tantangan Abad ke-21

Efektivitas Bantuan Pembangunan Resmi (ODA): Motif Ganda

Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance/ODA) merupakan mekanisme utama yang digunakan Global North untuk berinteraksi dengan Global South dalam konteks pembangunan. ODA, yang utamanya disalurkan oleh negara-negara maju, bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap misi perdamaian dan pengembangan komunitas internasional. Namun, efektivitas ODA sering diperdebatkan karena motif di baliknya bersifat ganda.

Meskipun motif kemanusiaan mendasari alokasi bantuan , analisis menunjukkan bahwa ODA sering kali didorong oleh motif strategis, geo-ekonomi, dan kepentingan nasional negara donor. Misalnya, ODA Jepang bertujuan untuk mendukung rekonstruksi dan pertumbuhan ekonomi Jepang, meningkatkan hubungan diplomatik, memelihara stabilitas politik negara penerima, meningkatkan pendapatan per kapita Jepang melalui arus komersial, dan meningkatkan pengaruh globalnya. ODA Jepang sendiri telah menyimpang menjadi dua saluran sejak tahun 1990-an: satu untuk mendukung orientasi geo-ekonomi dan satu lagi untuk tujuan kemanusiaan.

Kritik terhadap ODA adalah bahwa sifatnya yang seringkali donor-driven atau terikat pada kepentingan donor dapat mengurangi efektivitasnya dalam mengatasi masalah struktural yang mendalam di Global South. Sifat transaksional bantuan, yang mengaitkan bantuan dengan kepentingan ekonomi atau diplomatik negara donor, memperkuat asimetri kekuasaan dan tidak secara efektif menantang pola ketergantungan yang diciptakan secara historis.

Kegagalan Pendanaan Iklim: Krisis Iklim sebagai Penguat Kesenjangan

Pada abad ke-21, krisis iklim telah muncul sebagai faktor struktural yang secara dramatis memperkuat kesenjangan Utara–Selatan. Dampak krisis iklim, seperti kebakaran hutan dan naiknya permukaan laut, secara tidak proporsional membebani negara-negara berpenghasilan rendah di Selatan, membuat mereka semakin rentan.

Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh ketidakadilan iklim dalam hal pendanaan. Global North secara historis merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar yang memicu krisis, namun secara konsisten gagal memenuhi komitmen finansial mereka untuk membantu Global South beradaptasi. Dalam Conference of the Parties (COP) 29, negosiasi mengenai Tujuan Kuantifikasi Kolektif Baru (NCQG) menghasilkan kesepakatan hanya senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, jauh di bawah tuntutan negara berkembang sebesar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun.

Kegagalan untuk memenuhi pendanaan yang memadai ini dapat diartikan sebagai bentuk eksploitasi struktural baru. Negara Utara, yang memperoleh kekayaan melalui industrialisasi yang menghasilkan emisi, kini menolak membayar biaya yang diperlukan oleh negara Selatan untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur mereka. Ini adalah transfer biaya eksternalitas lingkungan dari Utara ke Selatan, yang memperkuat argumen ketergantungan di domain lingkungan. Tindakan menolak kompensasi yang memadai ini juga bertentangan dengan prinsip etika humanis dan tujuan syariah (Maqasid Syariah), khususnya Hifz an-Nafs (menjaga jiwa), karena mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang paling rentan.

Kebangkitan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Triangular Cooperation

Sebagai respons terhadap keterbatasan ODA dan ketidaksetaraan struktural yang berkelanjutan, Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) muncul sebagai instrumen diplomatik yang didorong oleh motif identitas dan solidaritas antarnegara berkembang. KSS berfokus pada penguatan kapasitas, berbagi pengalaman yang relevan secara kontekstual, dan mempromosikan upaya swadaya (self-help). Model ini menawarkan jalur pembangunan yang berbeda dari model transfer modal yang didominasi Utara.

Indonesia, misalnya, aktif mempromosikan KSS sebagai bagian dari kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional dan memperkuat diplomasi global. KSS dianggap lebih efektif dalam memberikan kontribusi dan menjalin hubungan dengan berbagai negara berkembang karena dirancang sesuai dengan kesepakatan bilateral dan kebutuhan spesifik negara penerima.

Meskipun KSS menjanjikan paradigma yang lebih setara, ia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. KSS harus berhati-hati agar tidak sekadar meniru pola dominasi dan ketergantungan ala Utara–Selatan yang telah ada (misalnya, menjadi donor-driven versi Selatan). Kunci keberhasilan KSS adalah kemampuannya untuk menawarkan model pembangunan yang benar-benar alternatif, yang berorientasi pada nilai-nilai humanis dan etika sosial yang berkelanjutan.

Table 5.1: Perbandingan ODA Tradisional vs. Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)

Rekomendasi Strategis untuk Tata Kelola Global yang Lebih Adil

Mengatasi Kesenjangan Utara–Selatan memerlukan intervensi yang menargetkan bukan hanya gejala (kemiskinan dan HDI rendah), tetapi juga akar struktural (ketergantungan ekonomi, asimetri perdagangan, dan ketidakadilan iklim). Berdasarkan analisis ini, berikut adalah rekomendasi strategis untuk mendorong tata kelola global yang lebih adil:

1. Reformasi Struktural Perdagangan dan Ekonomi Global: Negara-negara Global South harus memprioritaskan kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi, beralih dari ketergantungan pada ekspor komoditas primer, untuk melawan efek Hipotesis Prebisch–Singer. Pada saat yang sama, reformasi lembaga perdagangan internasional diperlukan untuk menciptakan aturan yang menantang struktur yang memperburuk nilai tukar perdagangan secara inheren.
2. Inisiatif Keadilan Iklim dan Reparasi Ekologis: Global North harus memenuhi komitmen Pendanaan Iklim (mendekati target 1,3 triliun dolar Amerika Serikat yang diminta oleh negara berkembang). Pendanaan ini harus diperlakukan bukan sebagai bantuan, tetapi sebagai bentuk reparasi ekologis untuk kerentanan yang disebabkan oleh industrialisasi historis negara maju. Hal ini sangat krusial karena perubahan iklim bertindak sebagai pengganda ancaman terhadap pembangunan di Global South.
3. Penguatan Model Pembangunan Alternatif: KSS harus diperkuat sebagai platform yang kredibel untuk berbagi pengetahuan teknis dan pengalaman pembangunan yang sesuai dengan konteks negara Selatan. Model ini harus didasarkan pada etika humanis dan nilai-nilai seperti Maqasid Syariah dalam pengembangan teknologi (AI), memastikan bahwa inovasi melayani kemaslahatan dan bukan hanya keuntungan finansial atau strategi geo-ekonomi.
4. Penanganan Ketimpangan Internal: Negara-negara Global South harus menerapkan kebijakan redistribusi kekayaan dan pembangunan regional yang kuat untuk mengatasi aglomerasi ekonomi dan ketimpangan perkotaan yang meningkat. Penekanan harus diberikan pada tata kelola yang mengurangi ruang bagi elit lokal untuk berkolaborasi dengan kekuatan pusat global dalam melanggengkan ketidaksetaraan.

Kesimpulan

Kesenjangan Utara–Selatan adalah isu pembangunan multidimensi yang berakar pada warisan kolonialisme dan asimetri struktural pasar global. Teori Ketergantungan secara akurat menjelaskan bagaimana eksploitasi eksternal (Prebisch–Singer) diinternalisasikan melalui mekanisme elit lokal, yang mengakibatkan ketimpangan kekayaan ekstrem di negara-negara Global South.

Secara kontemporer, kesenjangan ini termanifestasi dalam disparitas besar pada HDI dan diperburuk oleh fenomena modern seperti aglomerasi ekonomi dan yang lebih mendesak, ketidakadilan iklim. Kegagalan Global North untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim hanya menggarisbawahi kegagalan paradigma pembangunan yang sentris-Barat, seperti yang dikritik dalam filosofi ‘Jalan Ketiga’, yang cenderung menjadi neoliberalisme dengan legitimasi humanis tanpa menantang fondasi ekonomi global yang tidak setara. Untuk mencapai tatanan global yang lebih adil, diperlukan pergeseran radikal dari ketergantungan asimetris menuju model solidaritas yang diwakili oleh Kerja Sama Selatan-Selatan, didukung oleh reformasi struktural global dan etika pembangunan yang berpusat pada martabat manusia.